cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bhayu Rhama
Contact Email
bhayurhama@fisip.upr.ac.id
Phone
+625363220445
Journal Mail Official
jisparupr@gmail.com
Editorial Address
Kampus FISIP Universitas Palangka Raya Jl. Yos Sudarso Komplek Tunjung Nyaho Palangka Raya
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : 20896123     EISSN : 26849119     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR) memiliki artikel dengan fokus terkait pengetahuan sosial, ilmu politik dan pemerintahan yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya sejak tahun 2012. Jurnal ini telah tercatat pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) sehingga telah memiliki kode ISSN 2089-6123 dan e-ISSN 2684-9119. Jurnal ini dijadwalkan terbit 2 kali setiap tahunnya pada bulan Januari dan Juli dengan karya ilmiah yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk hardcopy dan jurnal elektronik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 358 Documents
 19   20   21   22   23 
PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAHDAERAH DI BIDANG PELAYANAN KEARSIPAN DAERAH NURUL HIKMAH; TEGUH BATUAH
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v3i2.378

Abstract

Birokrasi sebagai suatu organisasi modern memiliki fungsi dan peran diantaranya adalah melaksanakan tugas administratif memberikan masukan dan nasehat dalam pembuatan kebijakan, melakukan artikulasi, dan aggregasi kepentingan, danmenjaga stabilitas politik. Salah satu kegiatan yang tidak dapat dilepaskan dari birokrasi maupun organisasi dengan bentuk dan tujuan apapun adalahkearsipan. Pelayanan kearsipan yang diselenggarakan di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bertumpu pada Badan Perpustakaan, Arsip, Dokumentasi (BPAD). Badan inilah yang bertugas untuk mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh dokumen-dokumen yang dianggap penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan yang menarik untuk diteliti adalah 1) bagaimana profesionalisme aparatur pemerintah daerah di bidang pelayanan kearsipan daerah ?, 2) apa yang menjadi faktor penghambat profesionalisme aparatur pemerintah daerah dibidang pelayanan kearsipan daerah? Penelitian ini menggunakan perspektif atau pendekatan deskriptif-kualitatif. Peneliti memilih pendekatan ini untuk dapat menggambarkan secara jelas profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam hal pegawai Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi dibidang pelayanan kearsipan daerah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian model Milles and Huberman. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dandokumentasi. Berdasarkan hasil temuan dilapangan maka dapat disampaikan bahwa profesionalisme aparatur pemerintah daerah dibidang pelayanan kearsipan daerah di BPAD Kalimantan Tengah belum menunjukkan profesionalisme yang utuh. Dari aspek responsivitas semua pegawai sudah baik, namun ditinjau dari aspek kreativitas dan aspek inovasi dianggap peneliti masihkurang. Kata-kata Kunci : Profesionalisme, Aparatur Pemerintah Daerah, PelayananKearsipan
DAMPAK DAN KESIAPAN UKM DALAM MENGHADAPI ASEAN COMMUNITY Rani Sukma dewi
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2015): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v4i1.379

Abstract

Usaha Kecil dan Menengah (UKM), adalah kegiatan perekonomian yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia. Pada awalnya, sistem ekonomi ini diatur tidak dengan pengaturan yang khusus, namun hanya memakai KUHPerdata. Diera globalisasi saat ini, setiap negara dituntut untuk melakukan suatu resolusi yang baru bagi nagaranya, salah satunya adalah dengan ikut melakukan kerjasama internasional salah satunya dibidang perdagangan yang melibatkan perkembangan UKM. Salah satu bentuk kerjasama perdagangan internasional yang diikuti oleh Indonesia adalah Asean Community yang dimana anggotaanggotanya adalah negara-negara sekawasan ASEAN ditambah Korea Selatan, India Jepang, China, Selandia Baru, dan Australia. Maka penting adanya perlindungan hukum dan kebijakan pendukung bagi UKM dalam membantu pelaksanaan jalannya Asean Community. Perlindungan hukum yang dapat dijadikan solusi bagi jalannya Asean Community yaitu antara lain pelaksanaan Antidumping, Pelaksanaan Safeguard. Dan Pelaksanaan Bea MasukImbalan
Implementasi Program Keluarga Harapan Sri Mujiarti Ulfah; Puput Ratnasari
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2015): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v4i1.380

Abstract

Program Keluarga Harapan merupakan program yang diadopsi pemerintah dari negara-negara Amerika Latin yang terlebih dahulu telah menjalankan program ini. Sasaran Program ini adalah keluarga sangat miskin dengan pertimbangan bahwa keluarga adalah satu unit yang relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Orang tua mempunyai tanggungjawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahtaraan, dan masa depan anak. Oleh karenanya, keluarga adalah unit yang relevan dalam upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Teori Kebijakan Publik yang digunakan adalah teori implementasi implementasi kebijakan dengan pendekatan top-down. yang dirumuskan oleh Donald Van metter dan Carl Van Horn disebut dengan A model of the policyimplementation. Pendekatan penelitian dengan menggunakan model penelitian kualitatif, wawancara mendalam dengan key informan (informan Kunci), pejabat di tingkat Kecamatan Sebangau dan beberapa Kelurahan dan pendamping di kecamatan Sebangau. selain itu, wawancara juga dilakukan kepada masyarakat penerima sasaran dan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuanPKH. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masih terdapat ketidaktepatan sasaran, dimana keluarga yang cukup mapan bisa menerima program ini sedangkan yang sangat miskin tidak mendapatkan program ini. Selain itu, permasalahan standar miskin yang dgunakan BPS juga menjadimasalah.
OTONOMI DAERAH DAN KORUPSI NORSANTI
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2015): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v4i1.381

Abstract

The regional autonomy policies generally appear because of bad implementation from government machine. It does not go from local society and small society needs. The regional disatisfaction to the government also is encouraged by massively exploitation of natural resources that occure in regoins that have many natural resources, but there is not optimalization of holding development in the region. However, in the fact, since the regional autonomy is applied in 1999 until now the wishes of society in order to get optimalization of holding development in a region are not implemented even, the moving of corruption is occurred from central toregions. Islam has an unique method to prevent corruption in a region. In Islamic government (khilafah), there is not regional autonomy because the from of islamic state is a united state. A governor (wali) is elected by khalifah directly, it also occures in smaller regions. Wali is not elected by citizens and DPRD because there is not DPRD in khilafah state. The directly pointing makes candidates of governor do not need confuse to prepare a lot of donation for campaign or bribe citizens in order to choose them until they do not need fund in jection from others (enterpreneur). In addition, the moneter policies in khilafah system also follow sentralization principle, that very different with fiscal desentralization in the regional autonomy in khilafah system, donation from the whole regions is pulled by central region to distribute to each regions based their needs. It doesn’t distribute based on the amount of incomes.
Urgensi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Menjadi Pasien di Rumah Sakit Dr. Soetomo Kota Surabaya Saputra Adiwijaya
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2015): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v4i1.382

Abstract

Pembangunan suatu bangsa mutlak memerlukan sinergi yang baik antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Masyarakat yang masuk dalam kategori masyarakat miskin yang menjadi pasien di rumah sakit Dr. Soetomo, harus tetap mendapatkan pelayanan yang baik dan memenuhi standar. Pada kondisi di lapangan penerapan kebijakan-kebijakan kesehatan bagi masyarakat miskin seringkali tidak memenuhi standar sehingga kemudian didalam masyarakat itu sendiri diperlukan pemberdayaan agar kemandirian mereka bisa menjadi bahan perbaikan bagi pembangunan suatu bangsa.
DAMPAK PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PNS DI KABUPATEN LAMANDAU
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v4i2.383

Abstract

The research aims to determine the impact of local performance allowance to improve the performance of employees in the district secretariat office lamandau section Administration of the economy and SDA. The research types were descriptive with qualitative approach. With data collecting techniques are observation, interview, and study of documentation. The validity test of the data used source triangulation technique. The data analysis technique was interactive; they are data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The research results showed that The impact of providing local performance allowances to improve performance for employees in the district secretariat office lamandau in the administration of the economy and SDA, that can be seen from indicators, namely (1) Quantity, the employees work based on employee’s performance target (SKP) and the daily performance report (LKH) (2) Quality, the result of their work can be categorized by their performance (3)thepresenceandactivities areincreasing,theemployeescomeandbacktohomebasedontheofficerule,(4)the cooperation, the employees can do the good cooperation with the senior or workmate, (5) Employee economy, Employees feel satisfied and can improve employee performance.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA Andry Heriady
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v4i2.384

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Kota Palangka Raya memang sudah di klasifikasikan sebagai bencana alam musiman oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya kerena selalu terjadi setiap tahunnya, dengan hal ini perlu perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya terhadap penanganannya agar dampak kesehatan, lingkungan, ekonomi, hukum, sosial, dan politik yang ditimbulkan bisa berkurang. Dan jika terdapat kendala dalam pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan maka Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya diberikan wewenang untuk memecahkan permasalahan ini bersama-sama dengan pihak lain yang juga ikut serta dalam penanganan permasalahan ini. Pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tentu akan menghadapi suatu kendala dalam pelaksanaannya, namun jika suatu kebijakan ingin berjalan dengan baik maka wajib memperhatikan beberapa unsur yaitu seperti Komunikasi, Sumber Daya ( sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta informasi dan kewenangan ), Disposisi, dan Struktur Organisasi. Dalam beberapa kebijakan yang telah dibuat selama ini oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan kebakaran lahan di Kota Palangka Raya memang sudah cukup banyak, namun salah satu kendala yang telah dihadapi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan selama ini yaitu dari faktor anggaran setiap tahunnya yang masih kurang serta partisipasi masyarakat yang kurang dalam proses pelaksananaan seluruh kebijakan-kebijakan yang telah diamanahkan oleh Pemerintah. Saran yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah perlunya mempertikan keseimbangan kebijakan-kebijakan dengan faktor penunjangnya yaitu anggaran yang tersedia untuk penanganan permasalahan ini serta partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam proses pelaksanaan semua kebijakan yang telah ada.
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI DESA Bron
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v4i2.385

Abstract

Good government village is depending on the performance of government village employee. Government village employee consist of: village head and staff that the most important person who in charge of managing the administration. Tumbang Kaman government village as the lowest unit of government have obligation to make good performance employee through administration management, therefore it has been granted as the champion of village competition in 2013. The research uses descriptive-qualitative methode. Collecting data technic is being done by observation, interview, and documentation. The data analysis technic uses interactive model by Miles and Huberman. Depend on the fact from the field, found some conclusion that: 1) Good government employee performance have achieved observed by quality, quantity, time work, and tim work. 2) Unsupporting factors in administration management was not meaningfull, but it still there: lower skill administration of the government village employee, the salary should be increase. Supporting factors are: the infrastructure are available well in Tumbang Kaman village and also tim work have achieved well.
KINERJA PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Ramanthia
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v4i2.386

Abstract

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam penelitian ini, penulis meneliti kinerja pendamping desa yang bertugas di desa Bukit Rawi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Kinerja pendamping desa disini diukur melalui beberapa indikator, seperti Kualitas Kerja, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Efektivitas, Kemandirian dan Komitmen Kerja. Selain itu, adapula faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya, seperti Pemahaman Pendamping Terhadap Program, Pemahaman Pendamping Terhadap Karakter Budaya Setempat, Pemahaman Pendamping Terhadap Wilayah Geografis, serta Kemampuan Komunikasi dan Sosialisasi Pendamping. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kinerja pendamping desa yang ada di desa Bukit Rawi dalam memberdayakan masyarakat desa serta apa saja yang menjadi faktor penghambat pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriftif dengan metode analisis data kualitatif, dimana disini penulis mengumpulkan data serta informasi melalui serangkaian wawancara dari beberapa narasumber sehingga menghasilkan data yang apa adanya saat penelitian dilakukan. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah lima orang, yang memiliki profesi yang berbeda-beda untuk mendukung hasil penelitian. Hasil penelitian Kinerja Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Mesyarakat Desa Bukit Rawi menunjukkan bahwa pendamping desa di Bukit Rawi ini dinilai sukses dalam memberdayakan masyarakat desa dan dinilai baik karena memenuhi indikator penilaian kinerja di atas. Namun, ada satu hal yang menghambat pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya, yaitu keadaan geografis desa bukit rawi yang mengakibatkan tidak berjalannya program pendamping desa secara maksimal.
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA Nor Emelda
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v4i2.387

Abstract

The Village Consultative Body is a manifestation of democracy at the villagegovernment. Therefore, this study aims to explore and describe how the implementation of fuction of the village consultative body in preparation and determination of village regulation in Muara Laung II village and to know the factors that influence of the implementation of the village consultative body in preparation and determination of village regulation in Muara Laung II village. The method used in this studywas descriptive research with the data analyzed in qualitative. Meanwhile, to collect the data was used observation, interview and documentation. The data resources from this study was chair of BPD, member of BPD, secretary of BPD, society and figure of society. The results of this study was indicated that the role of BPD in the village of Muara laung II is still weak, caused the minimal number of village regulations generated, as evidenced by only one village regulation that has been established like APBDes is determined by BPD and there were still village regulations Not yet formed, besides BPD still can not be said to accommodate and contribute the aspirations of the society, because there was not of good socialization with the society that resulted in decisions taken not in accordance with the wishes of the society. The main factor was lack of optimization of the implementation of the functions of BPD in Muara Laung II village that was less of involvement and support of community because unable of BPD to motivation and open opportunity of society participation of society. According to the writer was factors that influence the implementation of BPD function was that BPD still not yet understand assignment and its function that must work by BPD. The writer hope BPD in order can deep knowledge about duty and function of village consultative body in order can correct to implementation its function to be good to the future appropriate with instruction of legislation. Suggestion, the writer suggested necessarily special existence from the local government to the ways of arranging and make village regulation for the village government and BPD in order to be a legal product.

Page 21 of 36 | Total Record : 358

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 01 (2026): State, Governance, and Democratic Change Vol. 14 No. 2 (2025): JULI 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): JANUARI 2025 Vol. 13 No. 2 (2024): JISPAR Vol. 13 No. 1 (2024): JISPAR Vol. 12 No. 2 (2023): JISPAR Vol. 12 No. 1 (2023): JISPAR Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR Vol. 11 No. 1 (2022): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): (7) Vol. 10 No. 2 (2021): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): JISPAR Vol. 9 No. 2 (2020): (7) Vol. 9 No. 1 (2020): (7) Vol. 9 No. 2 (2020): JISPAR Vol. 9 No. 1 (2020): JISPAR Vol. 8 No. 2 (2019): (7) Vol. 8 No. 1 (2019): (7) Vol. 8 No. 2 (2019): JISPAR Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR Vol. 7 No. 2 (2018): (8) Vol. 7 No. 1 (2018): (7) Vol. 7 No. 2 (2018): JISPAR Vol. 7 No. 1 (2018): JISPAR Vol. 6 No. 2 (2017): (7) Vol. 6 No. 1 (2017): (7) Vol. 6 No. 2 (2017): JISPAR Vol. 6 No. 1 (2017): JISPAR Vol. 5 No. 2 (2016): (7) Vol. 5 No. 1 (2016): (7) Vol. 5 No. 2 (2016): JISPAR Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR Vol. 4 No. 2 (2015): (7) Vol. 4 No. 1 (2015): (7) Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR Vol. 4 No. 1 (2015): JISPAR Vol. 3 No. 2 (2014): (8) Vol. 3 No. 1 (2014): (8) Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR Vol. 3 No. 1 (2014): JISPAR Vol. 2 No. 2 (2013): (8) Vol. 2 No. 1 (2013): (7) Vol. 2 No. 2 (2013): JISPAR Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR Vol. 1 No. 2 (2012): (8) Vol. 1 No. 1 (2012): (7) Vol. 1 No. 2 (2012): JISPAR Vol. 1 No. 1 (2012): JISPAR More Issue