cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anik Iftitah
Contact Email
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Phone
+6285646498763
Journal Mail Official
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Editorial Address
Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/editorialTeam
Location
Kota blitar,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Supremasi
Published by Universitas Islam Balitar Blitar
ISSN : 25273353     EISSN : 25273353     DOI : https://doi.org/10.30957/supremasi
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, dengan lingkup publikasi hasil Penelitian Hukum Empiris (Sosio Legal), Penelitian Hukum Normatif, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020" : 6 Documents clear
Wanprestasi pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg) Rahmadi Indra Tektona; Dyah Ochtorina Susanti; Slamet Ervin Iskliyono
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v10i2.935

Abstract

Jual beli merupakan suatu hal yang lumrah atau lazim dilakukan. Sama halnya dengan jual beli dalam bank syariah menggunakan akad murabahah. Yang sering terjadi dalam menyicil pembayaran adalah terjadinya ingkar janji/wanprestasi. Artikel ini menganalisis dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg terkait dengan wanprestasi pada akad murabahah. Dimana Nasabah membeli sebuah truck dari Bank Syariah menggunakan akad murabahah yang pembayarannya dicicil selama 4 tahun yang dimana nasabah tersebut menunggak pembayaran sehingga pihak bank syariah menggugat melalui Pengadilan Agama Purbalingga. Diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa Nasabah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad murabahah serta diwajibkan membayar ganti rugi. Artikel ini menganalisis dari segi ilmu hukum dasar, Hukum Perdata, hingga Hukum Islam. Hasilnya terdapat denda dalam akad murabahah yang dibuat kedua belah pihak yang dilarang oleh Islam serta belum adanya Pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang denda maupun ganti rugi menurut hukum Islam.
Quo Vadis Penentuan Kaidah Hukum bagi Sengketa Pegawai Negeri Sipil Firman Firdausi
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v10i2.944

Abstract

Indonesia pada dasarnya memang merupakan negara hukum. Penegakan hukum dalam perkara-perkara sengketa Tata Usaha Negara juga harus berlandaskan hukum. Akan tetapi dalam suatu perkara tertentu terdapat adanya perbenturan antar kompetensi di dalam sistem peradilan dan sistem hukum di Indonesia. Salah satunya adalah dalam perkara nomor 533/K/TUN/2017 di mana melibatkan unsur pidana dan unsur tata usaha negara. Kesalahan (schuld) dari terpidana menyebabkan aparatur sipil negara terkena pemecatan. Prosedur pemecatan yang kurang tepat menjadi unsur keberatan dalam pemecatan dalam sengketa tata usaha negara ini sekalipun unsur kesalahan (pidana) secara jelas terbukti. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis dasar penentuan kaidah dalam sistem peradilan. Penentuan kaidah memerlukan analisis mendalam terhadap filsafat hukum. Melalui metode penelitian yuridis-normatif maka akan dijelaskan pemilihan atau dasar argumen Mahkamah Agung lebih menekankan aspek substantif daripada formil di dalam menyelesaikan perkara ini. Kaidah hukum substantif lebih menjadi landasan lebih tinggi dari kaidah hukum formil dan dipertegas kembali dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Melalui teori tiga nilai dasar Gustav dapat diketahui bahwa pemilihan kaidah substansi ini memiliki pertimbangan aspek keadilan (filosofis) dengan memperhatikan peristiwa konkret (sosio-empiris) sehingga bermanfaat bagi negara dan masyarakat.
Disharmoni dalam Pengaturan Kurikulum, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muh Ali Masnun; Radhyca Nanda Pratama
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v10i2.972

Abstract

Kurikulum sebagai instrumen yang memuat rencana dan pengaturan mengenai identitas deskripsi mata kuliah, tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam penyelenggaraan dan mencapai tujuan pendidikan memiliki peran yang cukup krusial. Penerapan kurikulum Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di seluruh perguruan tinggi di Indonesia hingga saat ini belum memiliki keseragaman, terutama pada mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan baik dari sisi nomenklatur pemberian nama mata kuliah maupun beban satuan kredit semester (SKS). Tujuan penelitian ini menganalisis mengenai kurikulum, pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan analisis kajian hukum doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Disharmoni antara ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU Sisdiknas dan Pasal 35 UU Dikti merupakan salah bentuk disharmoni horizontal yang menimbulkan beberapa problematika yuridis antara lain disfungsi hukum, terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, tidak terlaksana secara efektif dan efisien dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Adapun upaya peraturan perundang-undangan yakni dengan cara mengubah atau mencabut pasal yang mengalami tidak sinkron oleh lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan, namun demikian mekanisme ini memerlukan waktu yang relatif cukup lama karena untuk dapat mengubah suatu peraturan perundang-undangan harus masuk dalam prolegnas dan rangkaian pembentukan peraturana perundang-undangan. Mekanisme atau cara lain adalah dengan menggunakan asas hukum yakni lex posteriori derogat lege priori dan asas lex specialis derogat lege generalis sehingga Pasal 35 UU Dikti dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU Sisdiknas.
Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Sija Putra Rulanda; Zulfi Diane Zaini; Melisa Safitri
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v10i2.1148

Abstract

Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. salah satunya adalah Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menerapkan sistem perbankan dengan berlandaskan dengan Syariat islam yaitu Hadist dan Al-Qur'an. Dalam prakteknya perbankan syariah perlu di awasi agar produk atau kegiatan perbankan yang dilakukan tidak melanggar aturan hukum dan syariat islam. pengawasan perbankan syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam melakukan perannya sebagai pengawas perbankan syariah perlu di ketahui Fungsi Pengaturan Pengawasannya dan Hubungan Hukum antara OJK dan DSN-MUI dalam melakukan pengawasan Lembaga Perbankan Syariah. Penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian pengaturan fungsi pengawasan Lembaga Perbankan Syariah oleh OJK berlandaskan pada Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia serta Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Dasar Hukum Fungsi pengwasan DSN-MUI pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Hubungan Hukum antara OJK dan DSN-MUI memiliki hubungan kemitraan dimana dalam hal pengawasan lembaga perbankan syariah OJK melakukan pengawasan eksternal sedangkan DSN-MUI melalui DPS melakukan pengwasan secara internal.
Tinjauan Yuridis Kebijakan Work From Home Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nanang Rudi Hartono; Amalia Suci Ramadhani
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v10i2.1158

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tinjauan yuridis kebijakan Work From Home berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan dan menjelaskan sanksi maupun solusi jika pengusaha tidak dapat memberikan hak bagi pekerja yang bekerja dari rumah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa kebijakan Work From Home tidak memiliki sanksi karena hanya suatu himbauan. Bagi perusahan yang tidak dapat mempekerjakan pekerjanya dari rumah harus menyediakan APD. Pembayaran tunjangan yang harus dibayarkan dimasa pandemi seharusnya tidak boleh diangsur karena telah diatur oleh undang-undang yang memiliki kedudukan di atasnya.
Perlindungan Hukum dari Paparan Asap Rokok di Kota Blitar Weppy Susetiyo; M. Taufan Perdana; Anik Iftitah
Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v10i2.1176

Abstract

Melalui penelitian yuridis normatif guna meneliti perwujudan perlindungan hukum pemerintah di tingkat daerah di Kota Blitar secara preventif dan represif terhadap aktifitas merokok di Kota Blitar, diketahui bahwa regulasi Perda KTR Kota Blitar yang mengandung sanksi administratif bagi pihak terkait yang tidak melaksanakan kewajiban dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelanggaran, memperbolehkan smoking area di tempat kerja, dan melarang smoking area di kawasan fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah dan angkutan umum.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2025): Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025 Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025 Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024 Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024 Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023 Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023 Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022 Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021 Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021 Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020 Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020 Volume 9 Nomor 2 Tahun 2019 Volume 9 Nomor 1 Tahun 2019 Volume 8 Nomor 2 Tahun 2018 Volume 8 Nomor 1 Tahun 2018 Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017 Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2016 Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016 More Issue