cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anik Iftitah
Contact Email
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Phone
+6285646498763
Journal Mail Official
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Editorial Address
Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/editorialTeam
Location
Kota blitar,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Supremasi
Published by Universitas Islam Balitar Blitar
ISSN : 25273353     EISSN : 25273353     DOI : https://doi.org/10.30957/supremasi
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, dengan lingkup publikasi hasil Penelitian Hukum Empiris (Sosio Legal), Penelitian Hukum Normatif, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017" : 5 Documents clear
PERANAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DALAM PERWUJUDAN CITA PEMBANGUNAN HUKUM TENAGA KERJA DI INDONESIA Anik Iftitah
Jurnal Supremasi Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.138 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v7i2.377

Abstract

Tenaga kerja merupakan salah satu pelaku utama pembangunan untuk meningkatkan produktifitas nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun kemampuan bekerja dan penghasilan tenaga kerja dapat berkurang atau hilang karena berbagai resiko seperti sakit, kecelakaan, cacat, hari tua atau meninggal dunia. Oleh karenanya, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Persoalannya kemudian adalah apa peran pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai cita pembangunan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian yuridis normatif peranan jaminan sosial tenaga kerja dalam perwujudan cita pembangunan hukum tenaga kerja di Indonesia menunjukkan bahwa peran jaminan sosial tenaga kerja dalam perwujudan cita pembangunan hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah sebagai manifestasi kepastian hukum guna menciptakan keseimbangan hubungan kerja yang mewujudkan keadilan, sebagai perwujudan penerapan nilai-nilai hukum (law in action) dan sebagai satu teknik dalam perwujudan cita hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
PENGATURAN KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP PERDA OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN PEMERINTAH Alpatoni Saiful Anwar
Jurnal Supremasi Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.451 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v7i2.378

Abstract

Peraturan daerah merupakan produk legislatif daerah yang memerlukan perlakuan berbeda dengan peraturan non legislatif lainnya sehingga memerlukan lembaga lain untuk memberikan koreksi terhadap kesalahannya, yang memunculkan permasalahan siapa yang berwenang menguji Peraturan Daerah antara Mahkamah Agung atau Pemerintah, mengingat keduanya diberi wewenang yang sama oleh undang-undang. Penelitian ini mengkaji kewenangan menurut undang-undang tentang pemerintahan daerah dan judicial review Mahkamah Agung. Penelitian yuridis normatif dengan mengkaji undang-undang, teori-teori kewenangan, dan doktrin hukum dari para ahli hukum yang relevan dengan hal tersebut menemukan bahwa adanya dua peraturan yang memberikan kewenangan yang sama dalam hal pembatalan perda melalui Mahkamah Agung ataupun Pemerintah mengakibatkan adanya kerancuan hukum dan ketidakpastian hukum, sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas sesuai dengan asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I B BLITAR Christina Simanullang; Anik Iftitah
Jurnal Supremasi Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.073 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v7i2.379

Abstract

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka reformasi birokrasi, menjadikan mediasi sebagai salah satu elemen pendukung untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Cita tersebut belum terimplementasi secara optimal di Pengadilan Negeri Kelas I B Blitar, karena pengguna mediasi yang minim. Penelitian hukum empiris di Pengadilan Negeri Kelas I B Blitar dengan teori sistem hukum menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Kelas I B Blitar sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara yang berhasil mencapai perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas I B Blitar sangat minim, dipengaruhi oleh faktor minimnya jumlah hakim bersertifikat mediator yang hanya berjumlah 1 (satu), rendahnya kemauan untuk berdamai dari para pihak, kesulitan mengakses informasi penyelenggaraan sertifikasi mediator, belum jelasnya kriteria keberhasilan mediasi, ketidakjelasan insentif hakim dan non hakim yang berhasil sebagai mediator, dan budaya hukum para pihak berperkara yang masih memilih jalur litigasi.
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN Erni Setyowati
Jurnal Supremasi Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.485 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v7i2.380

Abstract

Tindak pidana dengan pelaku anak di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan oleh anak dengan korban anak adalah kekerasan seksual. Salah satu pemicunya adalah maraknya situs-situs porno di internet yang mudah diakses oleh anak melalui handphone atau internet. Dalam penulisan tesis ini digunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder merupakan upaya mendapatkan landasan teoritis yakni, dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan doktrin yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum secara yuridis diatur dalam perundang-undangan khusus untuk anak yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Implementasi perlindungan hukum belum terlaksana secara optimal karena masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Faktor penghambat implementasinya antara lain faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan.
KETIDAKPATUHAN TKI : SEBUAH PROSES PENDAMPINGAN DI TENGAH HUKUM MODERN Erwin Widiandono
Jurnal Supremasi Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.784 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v7i2.389

Abstract

Ketidakpatuhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia asal desa Sugihan lebih disebabkan karena mengikuti prosedur pemerintah dirasakan menyulitkan, karena banyak aturan; melalui prosedur pemerintah pemberangkatannya terlalu lama; pemerintah seringkali tidak jujur; serta tidak memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2025): Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025 Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025 Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024 Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024 Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023 Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023 Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022 Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021 Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021 Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020 Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020 Volume 9 Nomor 2 Tahun 2019 Volume 9 Nomor 1 Tahun 2019 Volume 8 Nomor 2 Tahun 2018 Volume 8 Nomor 1 Tahun 2018 Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017 Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2016 Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016 More Issue