cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282293315131
Journal Mail Official
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Fakuiltas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27160394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah is a journal that publishes works with lecturers and students from the results of research carried out to complete an undergraduate thesis. Islamic Constitutional Law Islamic International Law Islamic law Islamic politics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1 No 3 (2020)" : 20 Documents clear
PENGELOLAAN PASAR OLEH DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTAENG DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG Muawwamatul Khaeriah Aljaros; Darussalam Darussalam
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transaksi ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya tersentral pada aktivitas pasar  terutama bagi pedagang maupun pelaku usaha kecil. Permasalahan tersebut, kemudian menjadi kajian utama dari penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan pasar oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan pedagang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui obeservasi, wawancara, dan pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan dan peran Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng telah diatur secara jelas dalam Pasal 18, 30 Ayat (1) dan (2), 31, 32 dan 34 Ayat (1), (2), (3), dan Ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, dan telah terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa kendala yang dihadapai dalam pengelolaan pasar, namun dengan kesungguhan berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan tetap berusaha meminimalisir kendala-kendala tersebut, seperti ketersediaan sarana dan prasarana  telah diupayakan melalui revitalisasi pasar, sementara terkait dengan fluktuasi harga, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan belum sepenuhnya mampu melakukan kontrol karena fluktuasi harga merupakan bagian dari hukum pasar yang memang sulit dihindari.Kata Kunci: Pendapatan Pedagang; Pengelolaan Pasar; Peningkatan
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR Reski Sulfianti; Adriana Mustafa
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana indikator yang dijadikan tolak ukur dalam menetapkan perda pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar dan sejauh mana peran pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dalam hal pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yuridis, dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar, termasuk pengelolaan destinasi wisata telah didukung oleh beberapa kebijakan dari pemerintah, salah satunya adalah Perda Nomor 10 Tahun 2011. Namun kenyataannya, banyaknya peraturan ataupun kebijakan yang ada, masih belum cukup optimal dalam melakukan pengelolaan pariwisata diwilayah peisir, hal ini disebabkan oleh kurang konsistennya pemerintah dalam mengelola sektor pariwisata sebagai salah satu bentuk pengelolaan wilayah pesisir di selayar. Hal tersebut ditandai dengan belum adanya objek wisata yang dikelola oleh pemerintah yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.Kata Kunci: Pariwisata; Pengelolaan; Wilayah Pesisir
EKSISTENSI TRADISI SAYYANG PATTU’DU DI DESA BARU KECAMATAN LUYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR Arif Surianto; Dea Larissa
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sayyang Pattu’du atau Tomessawe (naik/menunggangi kuda) merupakan tradisi Suku Mandar, yang diselenggarakan dengan mengarak keliling kampung seorang anak yang telah khatam al-Qur’an menggunakan kuda. Tradisi Sayyang Pattu’du menjadi motivasi bagi seorang anak untuk lebih giat mengaji dan menghatam al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi tradisi Sayyang Pattu’du di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field research), dengan sumber data berupa data primer dan sekunder, yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan pustaka, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Sayyang Pattu’du merupakan salah satu tradisi suku Mandar yang mensinergikan agama dan budaya lokal, keberhasilan seorang anak dalam mengkhatam al-Quran (To Tamma’) akan dirayakan secara meriah melalui Sayyang Pattu’du. Eksistensi tradisi Sayyang Pattu’du khususnya di Desa Baru Kecamatan Luyo masih terus terawat dan telah menjelma menjadi living Law, bahkan pelaksanaannya dilakukan secara massal pada setiap tahun, dengan dukungan dari pemerintah desa.Kata Kunci: Khatam al-Qur’an; Sayyang Pattu’du; Tradisi
PENERAPAN SISTEM E-COURT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Siti Fatwah; Kusnadi Umar
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Agung telah berupaya melakukan inovasi melalui digitalisasi pelayanan administrasi perkara dengan sistem electronic court (e-court), yang secara regulatif diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem e-court khususnya di Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Makassar dan implikasinya terhadap penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan perspektif Siyasah Syar’iyyah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pustaka, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) PTUN Makassar secara efektif telah menerapkan sistem e-court sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tetapi penerapannya masih terbatas pada tahap jawab-menjawab (gugatan, jawaban, replik, dan duplik), kesimpulan dan putusan; 2) sistem e-court berdampak pada proses berperkara yang lebih efisien dan efektif serta lebih murah dari segi biaya, karena para pihak tidak perlu datang dan mengantre diloket pelayanan, melainkan cukup mengakses aplikasi e-court; 3) pada prinsipnya, Islam tidak alergi ataupun menolak modernisasi, sehingga sepanjang tujuan dari penerapan e-court adalah untuk memudahkan pencari keadilan, maka keberadaan dan pelaksanaannya harus diapresiasi.Kata Kunci: Administrasi Peradilan; E-court; Siyasah Syar’iyyah; PTUN Makassar
DAMPAK MENIKAHI WANITA YANG TELAH DIPINANG Muh. Ikbal M; Kurniati Kurniati
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peminangan merupakan langkah pendahuluan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, sehingga masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi masing-masing, namun peminangan mesti mengikuti batasan-batasan yang disyariatkan termasuk tidak melamar seorang wanita yang telah dilamar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan beserta proses penyelesaian terkait menikahi wanita yang telah dipinang, khususnya di Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sosial yang akan ditimbulkan jika menikahi seorang wanita yang telah dipinang oleh lelaki lain, khususnya di Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto akan menimbulkan permusuhan, bahkan dapat berakibat pada tindakan kekerasan fisik. Baik hukum Islam maupun hukum adat yang berlaku di Desa Tuju secara tegas melarang seseorang menikahi wanita yang telah dipinang. Secara adat, upaya penyelesaian terhadap peristiwa pernikahan terhadap wanita yang telah dipinang akan diinisiasi oleh pemangku adat dengan mempertemukan kedua pihak, dan pihak wanita diminta untuk mengutarakan alasan menerima pinangan kedua, jika alasan pihak wanita diterima, maka pihak wanita diminta mengembalikan cincin pengikat dan peminangan dianggap batal.Kata Kunci: Nikah; Pinangan; Wanita
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DI PESANTREN AL-IKHLAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 Aryati Oktoria Lestari; Hisbullah Hisbullah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan terhadap anak dalam lingkungan pendidikan, khususnya di Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 serta faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empirik, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu disimpulkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap anak di Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone dilakukan dengan cara: 1) memberikan pemahaman terkait hak dan kewajiban yang telah diatur dalam buku saku; 2) dalam proses pembelajaran, pihak pesantren tidak menerapkan kelas unggulan dan non unggulan; 3) penangana terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran tidak dilakukan oleh peserta didik atau santri senior, tetapi dilakukan oleh pembina yang berasal dari unsur guru; 4) tingkat kesadaran akan hak dan kewajiban oleh para guru, pembina, wali kamar, wali kelas, kepala sekolah dan staf dan anak/peserta didik serta orang tua menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan upaya perlindungan terhadap anak di Pesantren Al-Ikhlas.Kata Kunci: Anak; Perlindungan; Pesantren Al-Ikhlas
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Rusdinamin Syam; Usman Jafar
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerusakan lingkungan salah satunya disebabkan oleh tindakan dan aktivitas manusia, deteriorasi lingkungan menuntut adanya upaya pelestarian dari pelbagai pihak. Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam upaya pelestarian lingkungan dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pelestarian lingkungan di Kabupaten Gowa menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan Dinas Lingkungan Kabupaten Gowa melakukan tindakan tegas kepada industri maupun orang perorang yang melakukan pencemaran lingkungan. Sedangkan dalam perspektif Siyasah Syar’iyah pelestaraian lingkungan hidup, berorientasi dalam rangka memelihara keseimbangan dan keserasaian hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis.Kata Kunci: Pelestarian; Lingkungan, Siyasah Syar’iyah
IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 DI PUSKESMAS SEGERI Nurul Hairat; M. Gazali Suyuti
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Standar pelayanan merupakan komponen yang wajib disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, termasuk pelayanan dibidang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan komponen standar pelayanan di Puskesmas Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan faktor yang memengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu ditarik kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) Dari 14 (empat belas) komponen standar pelayanan yang wajib disediakan, Puskesmas Segeri baru menyediakan 6 (enam) komponen atau sekitar 42%. Padahal komponen standar pelayanan merupakan kewajiban yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 20 dan 21 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Faktor yang memengaruhi penyelenggaraan pelayanan publik di Puskesmas Segeri diantaranya keterbatasn sarana, prasarana dan fasilitas medis, obat-obatan, dan masih minimnya komponen standar pelayanan sebagai informasi bagi pengguna layanan; 3) pada prinsipnya, penilaian masyarakat atau pengguna layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Segeri sudah cukup baik, meskipun masih perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan, termasuk pemenuhan seluruh komponen standar pelayanan dan peningkatan peralatan medis.Kata Kunci: Standar Pelayanan; Pelayanan Publik; Puskesmas Segeri
FENOMENA KOLOM KOSONG PADA PILKADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 Ayu Andira; Fatmawati Fatmawati
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pilkada Kota Makassar Tahun 2018 hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal melawan kolom kosong, dan secara mengejutkan pesta demokrasi lima tahunan tersebut dimenangkan oleh kolom kosong. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji faktor penyebab munculnya kolom kosong dan keabsahan hasil Pilkada serta pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, dan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena kolom kosong pada Pilkada Kota Makassar disebabkan oleh keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang mendiskualifikasi pasangan Moh. Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari yang didasarkan pada putusan Mahkamah Agung, sehingga menjadikan pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi sebagai pasangan calon tunggal yang berhadapan dengan kolom kosong. Secara yuridis, penentuan pemenang pada Pilkada yang hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal melawan kolom kosong diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, oleh karena perolehan suara dimenangkan oleh kolom kosong, maka secara otomatis Pilkada harus diulang karena kolom kosong bukan merupakan pasangan calon tetapi hanya bersifat pilihan alternatif bagi pemilih yang tidak setuju dengan pasangan calon tunggal. Baik al-Quran maupun Hadist tidak secara spesifik mengatur mengenai kolom kosong, apalagi mekanisme pergantian kepemimpinan pada zaman Nabi Muhammad saw dan para sahabat dilakukan secara musyawarah bukan melalui pemilihan langsung.Kata Kunci: Kolom Kosong; Pilkada; Calon Tunggal
GOLPUT DAN KEWAJIBAN MEMILIH PEMIMPIN DALAM ISLAM Andi Nur Mayapada; Nila Sastrawati
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia, mulai dari pemerintah pusat hingga ke level pemerintah desa, bahkan persekutuan masyarakat adat pun selalu memiliki seorang pemimpin, hal tersebut menjadikan pemimpin sebagai sebuah keniscayaan dalam sebuah tatanan kehidupan masyarakat. Pada sistem pemilihan langsung, tingkat partisipasi pemilih menjadi salah satu indikator legitimasi pemimpin yang terpilih, sementara terdapat kelompok yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golongan putih) dengan beragam alasan. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana bagaimana konsep golongan putih (Golput) dan kewajiban memilih pemimpin dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Sebagai salah satu instrumen demokrasi, Pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Pemilu merupakan wadah untuk memilih dan menentukan orang-orang terbaik untuk mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Meskipun pada zaman Kenabian dan setelahnya belum dikenal istilah Golput, apalagi sistem pemilihan yang digunakan bukanlah pemilihan langsung, tetapi memilih pemimpin bukanlah perkara yang bertentangan dengan Sunnah. “Jika ada dua orang diantara kamu maka angkatlah pemimpin”. Pesan Nabi tersebut mengindikasikan pentingnya pengorganisasian umat melalui seorang pemimpin. Sehingga bersikap apatis dengan tidak menggunakan hak pilih meskipun merupakan hak, tetapi sikap tersebut bukanlah sikap yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.Kata Kunci: Golput; Pemilu; Pemimpin; Islam

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2020 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): SIYASATUNA Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA Vol 5 No 3 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 1 (2024): SIYASATUNA Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 2 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA Vol 3 No 3 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA Vol 2 No 3 (2021) Vol 2 No 2 (2021) Vol 2 No 1 (2021) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2020) Vol 1 No 2 (2020) Vol 1 No 1 (2020) Vol 1 No 1 (2019) More Issue