Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN SYARIAT ISLAM ACEH DALAM LINTAS SEJARAH Ali Geno Berutu
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2016): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.78 KB)

The enforcement of Sharia in Aceh has a different side, a side to – Indonesiaan, i.e. the enforcement of Sharia in Aceh aimed to prevent Acehnese not to secede from the State Union of Republic of Indonesia. From this side we can see that processes the enforcement of Sharia in Aceh is not a process that is genuine and natural, but rather a move and political policy in order to prevent its secession efforts of Aceh from SO. Application of Islamic jurisprudence at this stage, i.e. to minimize dissatisfaction in Aceh against the policies of the Central Government, and is more of a political emergency measures to save the Acehnese in the bosom of the Republic, which aims to bring psychological comfort for the people of Aceh. Nanggroe Aceh Darussalam known as seramoe Mecca (Mecca's Porch). The breath of Islam so it blends in Aceh so that the culture of indigenous cultural activities often berazaskan Islam. Islamic jurisprudence in kaffah declared in the year 2001, the pros and cons keep popping up until now. Government involvement there is accused of political elements to block State aid non-Muslims against the power of the free Aceh Movement. The characteristic of the culture and attitude of cons diperagaka gives birth to questions since when Sharia is already in force in Nanggroe Aceh Darussalam? Often the talk history then we will examine three dimensional time existence of Islamic law on the Earth the porch of Mecca, namely during the old order and new order. Now when the Government involves themselves what aspects influenced the application of Sharia in kaffah? What are the laws set in Islamic jurisprudence? As to what the pattern of its application to become the beginning of society to behave? How its development since 2001-applied now, both in terms of the changes that occur in the community after the Islamic Shari'a is applied or konstitensi institutions authorized to enforce the rules of Sharia are already noticeable. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh memiliki sisi yang berbeda, berupa sisi ke–Indonesiaan, yaitu pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditujukan untuk mencegah agar Aceh tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sisi ini kita bisa melihat bahwa proses-proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh bukanlah suatu proses yang genuine dan alamiah, tapi lebih merupakan suatu move dan kebijakan politik dalam rangka mencegah Aceh dari upaya pemisahannya dari NKRI. Penerapan syariat Islam pada tahap ini, yakni untuk meminimalisir ketidakpuasan Aceh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, dan lebih merupakan langkah politik darurat untuk menyelamatkan Aceh dalam pangkuan republik, yang bertujuan untuk mendatangkan kenyamanan psikologis bagi masyarakat Aceh. Nanggroe Aceh Darussalam di kenal dengan sebutan seramoe mekkah (serambi mekkah). Nafas Islam begitu menyatu dalam adat budaya Aceh sehingga aktifitas budaya kerap berazaskan Islam. Syariat Islam secara kaffah dideklarasikan pada tahun 2001, pro dan kontra terus bermunculan sampai sekarang. Keterlibatan pemerintah dituding ada unsur politik untuk memblokir bantuan Negara non muslim terhadap kekuatan gerakan Aceh merdeka. Ciri khas budaya dan sikap kontra yang diperagaka melahirkan pertanyaan sejak kapan syariat islam sudah berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam? Lazimnya bicara sejarah maka kita akan mengkaji tiga dimensi waktu keberadaan hukum Islam di bumi serambi mekkah yaitu pada masa orde lama dan orde baru. Sekarang ketika pemerintah melibatkan diri apa yang melatarbelakangi penerapan syariat Islam secara kaffah? Hukum apa saja yang di atur dalam syariat islam? Seperti apa pola penerapannya agar menjadi awal masyarakat bertingkah laku? Bagaimana perkembangannya sejak diterapkan tahun 2001-sekarang, baik dari segi perubahan yang terjadi dalam masyarakat setelah syariat islam diterapkan maupun konstitensi lembaga yang berwenang untuk menjalankan peraturan syariah yang sudah dicanangkan.

DAMPAK NIKAH SIRI DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH Tarmizi Tarmizi
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2016): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.254 KB)

Nikah siri is still a social phenomena which are quite lively at once became the arena of debate in the community. The practice of marriage of a series done by the lay community don't understand the law, though it did not close the possibility that marriage series conducted by people who understand the law. For some communities that still lay the law considers marriage as the best way out of the series and there is no element of sin in it because it was done according to Religion, just not recorded through the Employee's Marriage by the Office of religious affairs so it does not have evidence of authentic. But if traced in legal consequences, then the marriage resulted in a series of problems will happen not only at wife but to the status of the child. Mandatory marriage recorded in Office of religious affairs in order so that both partners got a legal umbrella in case things are not desired at a later date. When in wading through life preclude them getting your issue, then they will obtain legal aid. Metro Centre comprising five wards based on local regulations the City Metro number 25 in 2000 about the expansion Villages and subdistricts in the City Metro, is the administration area which covers five subdistricts (kecamatan): Metro, Village Imopuro, Village East Neighborhood Hadimulyo Hadimulyo of the West, and the village Yosomulyo. Of the five wards related, religious affairs (marriage) centralized in one Religious Affairs Office Metro Center. Of the five wards, there are some families who married siri, inasmuch as yet aware of the impact of the series of marriages. In addition, the lack of socialization of legal experts to provide guidance to the community. Indications of marriage in society series Metro Center never happen on a case experienced by the wives of married couples who have been married. In the absence of permission from the husband's Party Centre Metro the Office of religious affairs married again. This research seeks to uncover the factors that cause the occurrence of wedding series in Metro City, and how the impact caused to family sakinah. Background this study was traced how the magnitude of the percentage figure wedding series happening in Metro City. The research is the research field and the collection of data used is through the techniques of observation, and interviews. While the approach used is the juridical sociological approach-. The results of this research proves that marriage series in Metro City due to several factors including the presence of encouragement factor family (parents), the status of a student still, economic factors, the background of public education are low, a lack of understanding of the Act No. 1 of 1974 about marriage primarily about must record the wedding at the Office of religious affairs. Nikah siri masih menjadi fenomena sosial yang cukup marak sekaligus menjadi ajang perdebatan di masyarakat. Praktik nikah siri dilakukan oleh masyarakat awam yang tidak paham akan hukum, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan siri dilakukan oleh orang-orang yang memahami hukum. Bagi sebagian masyarakat yang masih awam hukum menganggap bahwa nikah siri sebagai jalan keluar terbaik dan tidak ada unsur dosa di dalamnya karena telah dilakukan menurut Agama, hanya saja tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah oleh Kantor Urusan Agama sehingga tidak mempunyai bukti otentik. Padahal jika ditelusuri secara akibat hukum, maka pernikahan siri berdampak pada persoalan-persoalan yang akan terjadi tidak hanya pada isteri tetapi terhadap status anak. Pernikahan wajib dicatatkan di Kantor Urusan Agama dengan maksud agar kedua pasangan mendapat payung hukum jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Apabila dalam mengarungi kehidupan berumah tangga mereka mendapatkan persoalan, maka mereka akan memperoleh bantuan hukum. Metro Pusat yang terdiri atas lima kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, merupakan wilayah administrasi yang melingkupi lima kelurahan antara lain : Kelurahan Metro, Kelurahan Imopuro, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kelurahan Hadimulyo Barat, dan Kelurahan Yosomulyo. Dari lima kelurahan tersebut, terkait urusan keagamaan (perkawinan) terpusat di satu Kantor Urusan Agama Metro Pusat. Dari lima kelurahan tersebut, terdapat beberapa keluarga yang menikah siri, lantaran belum sadar akan dampak nikah siri tersebut. Selain itu, minimnya sosialisasi dari pakar hukum untuk memberikan penyuluhan terhadap masyarakat. Indikasi nikah siri di masyarakat Metro Pusat pernah terjadi pada suatu kasus yang dialami oleh pasangan suami isteri yang telah menikah. Tanpa adanya izin dari pihak Kantor Urusan Agama Metro Pusat pihak suami menikah kembali. Penelitian ini berusaha mengungkap faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pernikahan siri di Kota Metro, dan bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga sakinah. Latar belakang penelitian ini adalah menelusuri berapa besarnya persentase angka pernikahan siri yang terjadi di Kota Metro. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melalui teknik observasi, dan wawancara. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pernikahan siri di Kota Metro disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor adanya dorongan keluarga (orang tua), status yang masih pelajar, faktor ekonomi, latar belakang pendidikan masyarakat yang rendah, kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama tentang keharusan mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

PERBANDINGAN SISTEM CIVIL LAW DAN HUKUM ISLAM SERTA INTERAKSINYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Lukman Santoso
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2016): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.066 KB)

This study efforts to explore the comparation two legal systems, that are Islamic law and civil law that color historical system legal of Indonesia. Civil law system more emphasizes the written tradition of law, while Islamic legality system which tends the moral-religious values. This study also examines how civil law and Islamic law synergy each other and also interact in implementating legal system in Indonesia. From the comparison of the two legal system above, it can be concluded. First, there is a distinction between civil law system and islamic legal system, in the legal principles and characteristic. Some of that distinction includes, basicly civil law emphasizes the written law that is the an heritage of Roman tradition, while Islamic law more emphasizes the moral-religious values which is sourced from revelation. Moreover, civil law system tends rigid and textual meanwhile Islamic law system looks more dynamic and flexible or electric. Second, in development of Indonesian legal system, even though initially it is more characteristic of Civil Law, but Islamic legal System can also synergy, besides of course common law system and custom law. Interaction of Islamic law in Indonesian legal system which is in any regulation, in particular of Islmaic privat law, for example the marriage and heritage. In variety of legal system that synergies and completes each other, surely shows that Indonesian legal system is efforting to realise an Indonesian legal system that characterized of Indonesia. Kajian ini berupaya mengeksplorasi perbandingan dua sistem hukum, yakni islamic law dan civil law system yang mewarnai perjalanan sejarah sistem hukum Indonesia. Sistem civil law lebih mengedepankan tradisi hukum tertulis, sementara sistem hukum Islam (Islamic legality system) yang mengedepankan nilai-nilai moral kegamaan. Kajian ini juga akan mengupas bagaimana civil law dan hukum Islam bersinergi serta berinteraksi dalam implementasi sistem hukum di Indonesia. Dari kajian perbandingan dua sistem hukum diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Terdapat perbedaan antara civil law system dengan islamic law system, dalam hal prinsip-prinisp dan karakteristik berhukum. Beberapa perbedaan itu diantaranya, secara mendasar civil law lebih mengedepankan hukum tertulis yang merupakan warisan tradisi Romawi, sementara hukum Islam lebih mengedepankan nilai-nilai moral kegamaan yang bersumber dari wahyu. Selain itu, sistem hukum sipil cenderung kaku dan tekstual sementara sistem hukum Islam tampak lebih dinamis dan fleksibel atau eklektik. Kedua, dalam perkembangan sistem hukum Indonesia, meski awalnya lebih berkarakter Civil Law, namun sistem hukum Islam juga dapat bersinergi, selain juga tentunya common law system dan hukum adat. Interaksi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia terlihat dalam berbagai regulasi, khususnya hukum perdata Islam, semisal perkawinan dan warisan. Dalam keaneka ragaman sistem hukum yang saling bersinergi dan melengkapi, tentu menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tengah mewujudkan suatu sistem hukum Indonesia yang berkarakteristik ke-Indonesia-an.

BATAS AURAT PEREMPUAN DALAM PINANGAN MENURUT MAZHAB ZHAHIRI Sainul Sainul
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2016): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (712.414 KB)

Khitbah has the meaning of the request. According to the custom is a form statement from one party to the other party for the purpose of holding the bonds of marriage. Some scholars argue that the women will see the ruling or the sunnah. It corresponds to the standard conception of ordered by through the Hadith that is allowed in order to bring the goodness in life, well-being and preclude the fun. But in the view of the scholars differ on opinions, fuqaha 'opinion that allowed a look at the face and both hands, because the face and palms can represent beauty and fertility, is the sect of the Zhahiri allow saw his whole body without any restrictions. The sect of the Zhahiri is the only legal source claimed that nash, the scholars of the sect that is David Zhahiri and Ibn Hazm. Look at the woman at the time of peminangan according to the sect of Zhahiri as stated in his book al-Muhalla works of Ibn Hazm that members of a woman's body that can be seen is his whole body without specific restrictions, as in the Hadith are not explained where body parts which can be shown and should not be shown to the man who will be meminangnya. Based on the analysis that has been done, it can be concluded that the sect of Zhahiri in interpreting the Hadith just based upon zhahirnya nas, without the use of qiyas, ijtihad, ra'yu, or dzara'i istihsan mursalah affairs. Khitbah mengandung arti permintaan. Menurut adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk mengadakan ikatan pernikahan. Sebagian ulama berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang hukumnya sunnah. Hal tersebut sesuai dengan konsepsi baku yang disabdakan melalui hadits bahwa diperbolehkan agar mendatangkan kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangan. Tetapi dalam melihat pinangan para ulama berbeda pendapat, ulama fiqih berpendapat bahwa diperbolehkan melihat muka dan kedua telapak tangan, karena muka dan telapak tangan dapat mewakili kecantikan dan kesuburan, sedang mazhab Zhahiri membolehkan melihat seluruh tubuhnya tanpa ada batasan. Mazhab Zhahiri adalah mazhab yang menyatakan bahwa sumber hukum hanya nash, ulama besar pada mazhab yaitu Daud Zhahiri dan Ibnu Hazm. Melihat wanita pada saat peminangan menurut mazhab Zhahiri sebagaimana yang tertuang dalam kitabnya al-Muhalla karya Ibnu Hazm bahwa anggota tubuh wanita yang boleh dilihat adalah seluruh tubuhnya tanpa batasan tertentu, karena dalam hadits tesebut tidak diterangkan bagian-bagian tubuh mana yang boleh diperlihatkan dan tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki yang akan meminangnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa mazhab Zhahiri dalam menafsirkan hadits tersebut hanya berdasar kepada zhahirnya nas, tanpa menggunakan qiyas, ijtihad, ra’yu, istihsan atau dzara’i maslahat mursalah.

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA MELALUI PUTUSAN HAKIM Rinnanik Rinnanik
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2016): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.739 KB)

The purpose of marriage is to form households that sakinah, mawaddah, and nurses. One of the consequences of divorce, Division of property is shared. Shared treasures will be disputes when the parties are unable to resolve them peacefully. Hence the need for a third party, in this case is the Court religion. Religious courts is an institution as the implementing authority of Justice for Muslims in Indonesia who have authority in the field of marriage, inheritance, wills, and grants are made on the basis of Islamic law. While the judges are the officials who carry out the powers of the judiciary. In delivering the verdict, there are factors that affect the decision of a Judge of which internal factors and external factors. Internal factors the judge's personal self is concerned about the judge's knowledge, emotions and other external factors are concerned, while speaking in court i.e. sitting things (contains proofs and proof tools) as well as Considerations about the law. Objective verdict based on law and consideration of the matter sitting as well as the Tribunal Judge has knowledge of the matter. The conception of the Division of property jointly applied to the Religious Courts not only refer to existing rules in the compilation of the Islamic law, i.e. half of the parts to each party. But there are also other alternatives in the conception of the Division of property jointly with the Division of the Tribunal judges. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu akibat dari perceraian, adalah pembagian harta bersama. Harta bersama akan menjadi sengketa manakala kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikannya secara damai. Oleh karena itu perlu adanya pihak ketiga, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Peradilan Agama adalah suatu lembaga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi umat islam di Indonesia yang mempunyai wewenang dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Sedangkan hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Didalam memberikan Putusan, ada faktor yang mempengaruhi Putusan Hakim diantaranya faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern menyangkut diri pribadi Hakim yaitu mengenai pengetahuan Hakim, emosi dan lain-lain, sedangkan faktor ekstern menyangkut berbicara di Pengadilan yaitu duduk perkara (memuat pembuktian dan alat-alat bukti) serta Pertimbangan tentang hukumnya. Putusan yang obyektif berdasarkan pada duduk perkara dan pertimbangan hukumnya serta Majelis Hakim mempunyai pengetahuan tentang perkara tersebut. Konsepsi pembagian harta bersama yang diterapkan di Pengadilan Agama tidak hanya mengacu kepada aturan yang telah ada di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu separo bagian untuk masing-masing pihak. Akan tetapi juga ada alternatif lain dalam konsepsi pembagian harta bersama tersebut dengan pembagian dari Majelis Hakim.

WANITA HAMIL SEBAGAI PERLINDUNGAN NASAB ANAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM Agus Hermanto
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2016): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.105 KB)

Marriage is a bond between the inner and outer wanitasebagai a man with a husband and wife with the aim of forming a family (household) were happy and everlasting based on God. The scholars agreed that the wedding for pregnant women should be carried out again after giving birth. Reconstruction of the law relating to the validity of the marriage ceremony for a pregnant woman, in this case the Indonesian Islamic scholars consider the elements of sociological and psychological especially the local culture of Indonesian society, which is a compromise approach to customary law. Pengkompromian fact that in terms of the deviation in the teaching of fiqh associated with sociological and psychological factors. The main objective principle of the permissibility of marrying pregnant is to provide a definite legal protection to children in the womb, even though the status bastard child, although the Islamic Law Compilation impressed shows the government's attitude is very ambivalent / ambiguous. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanitasebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Para ulama sepakat bahwa pernikahan bagi wanita hamil haruslah dilaksanakan kembali setelah melahirkan. Rekonstruksi hukum terkait dengan keabsahan akad nikah bagi wanita hamil, dalam hal ini ulama Islam Indonesia mempertimbangkan unsur-unsur sosiologis dan psikologis khususnya budaya lokal masyarakat Indonesia, yang merupakan pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Pengkompromian itu ditinjau dari segi kenyataan terjadinya ikhtilaf dalam ajaran fikih dihubungkan dengan faktor sosiologis dan psikologis. Tujuan utama azas kebolehan kawin hamil adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang dalam kandungan, walaupun anak tersebut statusnya anak zina, walaupun Kompilasi Hukum Islam tersebut terkesan memperlihatkan sikap pemerintah yang sangat ambivalen/ambigu.

PROSTITUSI ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI KEGAGALAN PERLINDUNGAN ANAK Laurensius Arliman S
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2016): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.85 KB)

Child Protection is the key to the success of a country in the future, because children are the future generation of the nation. If it had been negligent care of a child, can guarantee a country it will be destroyed in the future, because there is no future generations. At this time many children being the object of sexual exploitation, not just the girls who made the object of sexual gratification by an adult male, a boy had already become victims of sexual abuse by an adult male, who has a deviant behavior. This paper tries to explain how the criminal sanctions for perpetrators of sexual violence against children? how to organize the protection of children well? and to socialize the concept of sustainable child protection. This research method is normative. From the results of the study found that offenders who commit sexual violence against boys under the age will be sanctioned in accordance with existing rules in the Code of Penal (Penal Code) and the Law on Child Protection. In restructuring the protection of children to be free from sexual violence, then any party relating to children, must work together. Introduced the concept of child protection is a concept that supports the fulfillment of children in daily practice, not just in any written rule. Perlindungan Anak merupakan kunci kesuksesan sebuah negara di masa depan, karena anak adalah generasi penerus suatu bangsa. Jika sudah lalai mengurus anak, bisa dijamin sebuah negara itu akan hancur di masa depan, karena tidak ada generasi penerusnya. Pada saat ini anak banyak dijadikan objek eksploitasi seksual, bukan hanya anak perempuan saja yang dijadikan objek pemuas seksual oleh seorang laki-laki dewasa, anak laki-laki pun sudah menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang laki-laki dewasa, yang memiliki perilaku menyimpang. Tulisan ini mencoba memaparkan bagaimana ancaman pidana bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak? bagaimana menata perlindungan anak dengan baik? serta mensosialisasikan konsep perlindungan anak yang berkelanjutan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemui bahwa pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak laki-laki dibawah umur akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam menata perlindungan anak agar terbebas dari kekerasan seksual, maka setiap pihak yang berkaitan dengan anak, wajib bekerjasama. Konsep perlindungan anak yang diperkenalkan adalah suatu konsep yang mendukung pemenuhan anak didalam praktek keseharian, bukan hanya didalam aturan tertulis saja.

KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM DALAM PERUBAHAN SOSIAL Musnad Rozin
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2016): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.489 KB)

As the last celestial religions, Islam has the Mission of rahmatan lil'alamin, namely spreading of mercy for all of nature. The presence of Islam is not for a specific community or tribe, but for the whole of nature and its content. As a universal religion, Islam's payload was designed to cover a wide range of sectors and lines of human life of the Muslims. Islamic law derived aims to prevent damage to the community and bring benefits. In this case it is based on five key priorities i.e. keeping religion, soul, intellect, lineage and property. With based on the Qur'an that is universal and dynamic. Islamic law with all its benefits, is a rule which aims to provide good and ease to the human race. Thus, Islamic law had some characteristics that are not owned by the law anywhere in the world. These characteristics include its flexibility. The flexible nature of the existence, in addition to the convenience of the people in command of actualize, is also a form of concrete from the Humanities Law "the skies '. Because Islamic law is not at all just filler space melangit idealism, but forged for the benefit of the people in their redirect ideal life which is not terserabut from the area of the present and the kedisinian. Therefore, the discussion of Islamic law governing human rights, protect and guarantee the rights of a lot more than a discussion of the other. Society is constantly undergoing changes. The difference is only found on the nature or level of change. Changes can concern the fundamental questions for the community or only small changes. However the nature or level of change that the community always serve him. The fact about the changes in the society can be analyzed in terms of which of the various changes in society (direction of change), which is clear is that the change is the move to leave the factors that changed. Therefore, the law of Islam who are facing social changes with its own characteristics is able to exist despite the various changes that occur in the community. Changes in Islamic law adjusts to the context of the times at once with the character of the people. So Islam is there in Saudi could not be fully applied in Indonesia because Indonesia has its own character. This paper examines the characteristics of Islamic law to answer social change based on the maqasid al-Shariah maslahah at once. Rahmatanlilalamin as a religion, Islam has principles that must be upheld as the principle of Justice, freedom and attitudes tolerant of other religions. Sebagai agama samawi terakhir, Islam mempunyai misi rahmatan lil'alamin, yakni menebar rahmat bagi sekalian alam. Kehadiran Islam bukan untuk suku maupun komunitas tertentu, melainkan untuk segenap alam dan isinya. Sebagai agama universal, muatan Islam didesain untuk mencakup beragam lini dan sektor kehidupan ummat manusia. Hukum Islam diturunkan bertujuan untuk mencegah kerusakan pada masyarakat dan mendatangkan kemaslahatan. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan berlandaskan al-Qur`an yang bersifat universal dan dinamis. Hukum Islam dengan segala keunggulannya, merupakan aturan yang bertujuan memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat manusia. Dengan demikian, Hukum Islam mempunyai beberapa karakteristik yang tidak dimiliki oleh hukum manapun di dunia. Karakteristik tersebut diantaranya adalah sifatnya yang fleksibel. Adanya sifat fleksibel tersebut, selain untuk kemudahan umat dalam mengaktualisasikan titah, juga merupakan bentuk konkret dari humanitas hukum ”langit’. Sebab, hukum Islam tidak sama sekali hanya pengisi ruang idealisme yang melangit, namun ditempa untuk kemaslahatan umat dalam mengarahkan kehidupan yang ideal yang tidak terserabut dari area kekinian dan kedisinian. Oleh karena itu, pembahasan hukum Islam yang mengatur hak-hak manusia, melindungi dan menjamin hak tersebut jauh lebih banyak daripada pembahasan yang lainnya. Masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perbedaannya hanya terdapat pada sifat atau tingkat perubahan. Perubahan dapat menyangkut soal-soal yang fundamental bagi masyarakat atau hanya perubahan yang kecil. Namun bagaimanapun sifat atau tingkat perubahan itu masyarakat senantiasa melayaninya. Kenyataan mengenai perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat dianalisa dari berbagai segi diantaranya pada perubahan dalam masyarakat (direction of change), yang jelas adalah bahwa perubahan itu bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Oleh karena itu, hukum Islam yang menghadapi perubahan sosial dengan karakteristik yang dimilikinya mampu eksis meskipun berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan hukum Islam menyesuaikan dengan konteks zaman sekaligus dengan karakter masyarakatnya. Sehingga Islam yang ada di arab tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia karena masyarakat Indonesia memiliki karakter sendiri. Tulisan ini mengkaji tentang karakteristik hukum Islam untuk menjawab perubahan sosial yang didasarkan pada maqasid al-syari’ah sekaligus maslahah. Sebagai agama rahmatanlilalamin, Islam memiliki prinsip-prinsip yang harus ditegakkan seperti prinsip keadilan, kebebasan dan sikap toleran terhadap agama lain.

PERBANDINGAN SISTEM CIVIL LAW DAN HUKUM ISLAM SERTA INTERAKSINYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Santoso, Lukman
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2016): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study efforts to explore the comparation two legal systems, that are Islamic law and civil law that color historical system legal of Indonesia. Civil law system more emphasizes the written tradition of law, while Islamic legality system which tends the moral-religious values. This study also examines how civil law and Islamic law synergy each other and also interact in implementating legal system in Indonesia. From the comparison of the two legal system above, it can be concluded. First, there is a distinction between civil law system and islamic legal system, in the legal principles and characteristic. Some of that distinction includes, basicly civil law emphasizes the written law that is the an heritage of Roman tradition, while Islamic law more emphasizes the moral-religious values which is sourced from revelation. Moreover, civil law system tends rigid and textual meanwhile Islamic law system looks more dynamic and flexible or electric. Second, in development of Indonesian legal system, even though initially it is more characteristic of Civil Law, but Islamic legal System can also synergy, besides of course common law system and custom law. Interaction of Islamic law in Indonesian legal system which is in any regulation, in particular of Islmaic privat law, for example the marriage and heritage. In variety of legal system that synergies and completes each other, surely shows that Indonesian legal system is efforting to realise an Indonesian legal system that characterized of Indonesia. Kajian ini berupaya mengeksplorasi perbandingan dua sistem hukum, yakni islamic law dan civil law system yang mewarnai perjalanan sejarah sistem hukum Indonesia. Sistem civil law lebih mengedepankan tradisi hukum tertulis, sementara sistem hukum Islam (Islamic legality system) yang mengedepankan nilai-nilai moral kegamaan. Kajian ini juga akan mengupas bagaimana civil law dan hukum Islam bersinergi serta berinteraksi dalam implementasi sistem hukum di Indonesia. Dari kajian perbandingan dua sistem hukum diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Terdapat perbedaan antara civil law system dengan islamic law system, dalam hal prinsip-prinisp dan karakteristik berhukum. Beberapa perbedaan itu diantaranya, secara mendasar civil law lebih mengedepankan hukum tertulis yang merupakan warisan tradisi Romawi, sementara hukum Islam lebih mengedepankan nilai-nilai moral kegamaan yang bersumber dari wahyu. Selain itu, sistem hukum sipil cenderung kaku dan tekstual sementara sistem hukum Islam tampak lebih dinamis dan fleksibel atau eklektik. Kedua, dalam perkembangan sistem hukum Indonesia, meski awalnya lebih berkarakter Civil Law, namun sistem hukum Islam juga dapat bersinergi, selain juga tentunya common law system dan hukum adat. Interaksi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia terlihat dalam berbagai regulasi, khususnya hukum perdata Islam, semisal perkawinan dan warisan. Dalam keaneka ragaman sistem hukum yang saling bersinergi dan melengkapi, tentu menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tengah mewujudkan suatu sistem hukum Indonesia yang berkarakteristik ke-Indonesia-an.

PENERAPAN SYARIAT ISLAM ACEH DALAM LINTAS SEJARAH Berutu, Ali Geno
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2016): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The enforcement of Sharia in Aceh has a different side, a side to – Indonesiaan, i.e. the enforcement of Sharia in Aceh aimed to prevent Acehnese not to secede from the State Union of Republic of Indonesia. From this side we can see that processes the enforcement of Sharia in Aceh is not a process that is genuine and natural, but rather a move and political policy in order to prevent its secession efforts of Aceh from SO. Application of Islamic jurisprudence at this stage, i.e. to minimize dissatisfaction in Aceh against the policies of the Central Government, and is more of a political emergency measures to save the Acehnese in the bosom of the Republic, which aims to bring psychological comfort for the people of Aceh. Nanggroe Aceh Darussalam known as seramoe Mecca (Mecca's Porch). The breath of Islam so it blends in Aceh so that the culture of indigenous cultural activities often berazaskan Islam. Islamic jurisprudence in kaffah declared in the year 2001, the pros and cons keep popping up until now. Government involvement there is accused of political elements to block State aid non-Muslims against the power of the free Aceh Movement. The characteristic of the culture and attitude of cons diperagaka gives birth to questions since when Sharia is already in force in Nanggroe Aceh Darussalam? Often the talk history then we will examine three dimensional time existence of Islamic law on the Earth the porch of Mecca, namely during the old order and new order. Now when the Government involves themselves what aspects influenced the application of Sharia in kaffah? What are the laws set in Islamic jurisprudence? As to what the pattern of its application to become the beginning of society to behave? How its development since 2001-applied now, both in terms of the changes that occur in the community after the Islamic Shari'a is applied or konstitensi institutions authorized to enforce the rules of Sharia are already noticeable. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh memiliki sisi yang berbeda, berupa sisi ke–Indonesiaan, yaitu pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditujukan untuk mencegah agar Aceh tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sisi ini kita bisa melihat bahwa proses-proses pemberlakuan syariat Islam di Aceh bukanlah suatu proses yang genuine dan alamiah, tapi lebih merupakan suatu move dan kebijakan politik dalam rangka mencegah Aceh dari upaya pemisahannya dari NKRI. Penerapan syariat Islam pada tahap ini, yakni untuk meminimalisir ketidakpuasan Aceh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, dan lebih merupakan langkah politik darurat untuk menyelamatkan Aceh dalam pangkuan republik, yang bertujuan untuk mendatangkan kenyamanan psikologis bagi masyarakat Aceh. Nanggroe Aceh Darussalam di kenal dengan sebutan seramoe mekkah (serambi mekkah). Nafas Islam begitu menyatu dalam adat budaya Aceh sehingga aktifitas budaya kerap berazaskan Islam. Syariat Islam secara kaffah dideklarasikan pada tahun 2001, pro dan kontra terus bermunculan sampai sekarang. Keterlibatan pemerintah dituding ada unsur politik untuk memblokir bantuan Negara non muslim terhadap kekuatan gerakan Aceh merdeka. Ciri khas budaya dan sikap kontra yang diperagaka melahirkan pertanyaan sejak kapan syariat islam sudah berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam? Lazimnya bicara sejarah maka kita akan mengkaji tiga dimensi waktu keberadaan hukum Islam di bumi serambi mekkah yaitu pada masa orde lama dan orde baru. Sekarang ketika pemerintah melibatkan diri apa yang melatarbelakangi penerapan syariat Islam secara kaffah? Hukum apa saja yang di atur dalam syariat islam? Seperti apa pola penerapannya agar menjadi awal masyarakat bertingkah laku? Bagaimana perkembangannya sejak diterapkan tahun 2001-sekarang, baik dari segi perubahan yang terjadi dalam masyarakat setelah syariat islam diterapkan maupun konstitensi lembaga yang berwenang untuk menjalankan peraturan syariah yang sudah dicanangkan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Agus Salim Ferliadi

Contact Email
salim.ferliadi@gmail.com

Phone
+6283168836990

Journal Mail Official
redaksiistinbath@gmail.com

Editorial Address
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung Telpon: 0725-41507, Fax: 0725-47296, CP: 0857 6999 9502

Location
Kota metro,

Lampung

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Agus Salim Ferliadi

Contact Email salim.ferliadi@gmail.com

Phone +6283168836990

Journal Mail Official redaksiistinbath@gmail.com

Editorial Address Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung Telpon: 0725-41507, Fax: 0725-47296, CP: 0857 6999 9502

Location Kota metro, Lampung INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Agus Salim Ferliadi

Contact Email
salim.ferliadi@gmail.com

Phone
+6283168836990

Journal Mail Official
redaksiistinbath@gmail.com

Editorial Address
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung Telpon: 0725-41507, Fax: 0725-47296, CP: 0857 6999 9502

Location
Kota metro,

Lampung

INDONESIA