cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
fitri wahyuni
Contact Email
fhunisi01@gmail.com
Phone
+6281374261889
Journal Mail Official
dassollenunisi01@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. Soebrantas Tembilahan (Kampuus Unisi Tembilahan)
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
jurnal hukum das sollen
Published by Universitas Islam Indragiri
ISSN : 25802003     EISSN : 25987321     DOI : 10.32520
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 148 Documents
 1   2   3   4   5 
PELUANG HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PIDANA NASIONAL DI INDONESIA Fitri wahyuni
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v1i4.338

Abstract

Islamic law is prescribed by Allah SWT with the aim of realizing and realizing and protecting the benefit of humanity, both for the benefit of individuals, society or both. But Islamic criminal law is not understood correctly and deeply by society, even by the Islamic community itself. in the meantime, the position of Islamic law in the field of civilization has been broadly established in positive law, whether it is an element of influence, or as a modification of religious norms, which are formulated in civil laws and regulations, or which are covered by a substantial legal environment. Law No. 7 of 1989 concerning religious justice. Whereas Islamic criminal law has not yet gotten a place like the positive law of Islamic civilization. Whereas Islamic criminal law has the same opportunities as civil law in the national legal system based on three factors, namely philosophy, sociology and juridical. In addition to the three factors above, there are opportunities described in this study so that Islamic criminal law has the opportunity to establish national criminal law in the future
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BPOM Triyana Syahfitri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v1i4.339

Abstract

Consumer Protection Act Article 4 letter a which states that consumers have the right to comfort, security and safety in consuming goods and / services, so that goods circulated in the market must go through an Official Independent Institution formed by the Government which functions to oversee the circulation of each drug product, food and beverages circulating in Indonesia, namely the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). The BPOM Code is given as a guarantee that the goods consumed are healthy or harmless if consumed. Products that have been coded BPOM means that consumers use products that have safe quality and do not endanger health. But in reality there are still many markets on the product that are without the BPOM code, for example products in the form of female cosmetics.
EKSISTENSI HAK BERDAULAT DAN HAK YURISDIKSI INDONESIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF Inggrit Fernandes; M. Rizqi Azmi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v1i4.360

Abstract

Indonesia memiliki wilayah perairan terbesar di dunia dan dua pertiga dari wilayahnya merupakan wilayah perairan. Negara Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) yang sudah lama diperjuangkan di forum internasional. Diwilayah laut indonesia tidak semua zona Indonesia memiliki kedaulatan penuh namun hanya memiliki hak berdaulat saja. Kawasan tempat berlakunya hak berdaulat ini dikenal dengan yurisdiksi, bukan wilayah atau territory. Disini berlaku hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Eksistensi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak punya kedaulatan penuh. Eksistensi Indonesia ditandai dengan hanya memiliki hak berdaulat dan hak yurisdiksi di Zona ekonomi eksklusifnya. Artinya Indonesia berhak untuk mengelola kekayaan lautnya dan negara lain juga memuliki hak untuk memanfaatkan kekayaan laut Indoneisa. Namun, pemanfaatan kekayaan alam itu harus dengan izin dari pemerintah Indonesia. Meskipun sudah ada prosedur pengelolaan kekayaan laut yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif namun masih ditemukan pelanggaran baik yang dilakukan oleh warga negara sendiri maupun negara asing
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI BATIK YANG BELUM TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Inggrit Fernandes; Triyana Syahfitri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v1i1.423

Abstract

Karya seni batik merupakan salah satu khazanah warisan budaya bangsa. Karya seni batik saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyaknya minat dan permintaan pasar terhadap karya seni ini mengakibatkan karya seni batik menjadi salah satu komoditi dalam negeri dan luar negeri. Sehingga, jika karya seni batik ini tidak dilindungi maka dikemudian hari dapat dipastikan akan muncul konflik baru dalam ranah hukum kekayaan intelektual. Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta telah mengakomodir karya seni batik sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Sehingga karya seni ini selain sebagai warisan budaya bangsa juga mempunyai nilai ekonomis bagi si penciptanya. Lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap karya seni batik yaang tidak didaftarkan? Apakah ini juga dapat dilindungi? Sementara didalam hak kekayaan intelektual pendaftaran adalah sebuah keharusan sehingga memiliki kekuatan hukum terhadap karya yang dihasilkan
TELAAH KEJAHATAN KEMANUSIAAN TERHADAP ETNIS ROHINGYA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL Inggrit Fernandes; M. Rizqi Azmi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v2i1.424

Abstract

International law is a law whose enforcement depends on the good faith of the countries thatare members of the world community. It can only be imposed if the state does not have thepower of lobbying in international relations. The proof of many countries that violate the lawof intrenasional but has a strong ally then he is detached from the bondage of internationallaw itself. International humanitarian law has been in existence since the formation of theUnited Nations but its implementation has been dulled by the high-level lobby of the UNSecurity Council. Crimes against ethnic Rohingya should be prosecuted in the InternationalCriminal Court (ICC) because there are already elements of violations in the Rome Statute1998.
FUNGSI DAN WEWENANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Syarif fuddin; Slamet Sutrisno
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v1i1.475

Abstract

Pendaftaran Hak Milik atas tanah diatur didalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 19, Kemudian dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. namun sejak diundangkannya UUPA ternyata masalah tentang pendaftaran hak milik atas tanah tidak pernah usai, begitu pula kondisinya dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagai pelaksana pendaftaran tanah di kabupaten, masalah pendaftaran hak milik atas tanah belum bisa diselesaikan secara baik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir dinilai kurang dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya pendaftaran hak milik atas tanah sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang arti pentingnya sebuah sertipikat hak milik atas tanah.
KAJIAN PERBANDINGAN PERJANJIAN KERJA ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN HUKUM ISLAM Syarif fuddin
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v2i1.476

Abstract

Perjanjian kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 terdiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Sistem Perjanjian Kerja PKWT sering dijalankan dengan konsep Outsourcing. Outsourcing menurut UU No. 13 Tahun 2003 adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis (Pasal 64). Outsourcing ini merupakan suatu sistem perjanjian kerja yang seolah-olah hanya mengeksploitasi pekerja/buruh saja, sehingga hampir setiap tahun ribuan pekerja/buruh turun kejalan untuk menuntut segera dihapuskan konsep outsourcing tersebut. Konsep outsourcing menurut Islam dinamakan ijarah, yang lebih mengedapankan prinsip keadilan. Maksudnya adalah pemenuhan hak dan kewajiban pekerja/buruh yang diperkerjakan. Tidak boleh seorang pekerja/buruh mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara dia tidak mendapat upah atau gaji yang layak.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPATUTAN PERUSAHAAN DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN Darmi wati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Decency is the Company's policy, which is tailored to the financial capabilities of the Company, and the potential risks that lead to social and environmental responsibility should be borne by Perseroa in accordance with its business activities without prejudice to the obligations under the laws and regulations related to the Company's business activities. The forms of sanctions that can be given to companies that do not implement the Social and Environmental Responsibility Company are administrative sanctions such as written warnings, restrictions on business activities, freezing, or revocation of business activities and / or facility
HAK ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN Darmi wati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 menegaskan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan hak yang diperoleh setelah putusan MK adalah bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, baik perkawinan dibawah tangan juga termasuk anak hasil zina maupun kawin mut’ah atau kawin kontrak, berhak mendapat nafkah dan pembagian harta peninggalan ayah biologis sesuai dengan kemampuan ayah biologisnya dan kepatutan
PROSES PEMBUKTIAN DALAM PENYIDIKAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM TINDAK PIDANA Siti Rahmah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyidikan merupakan awal untuk membuat terang sebagai alat pembuktian dalam proses penyidikan atau dipersidangan yaitu visum et repertum. Visum et repertum juga mempunyai peranan sebagai alat pebuktian untuk dipersidangan. Visum et repertum dalam pengungkapan suatu kasus, menunjukkan peranan yang cukup penting bagi tindakan pihak kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam visum et repertum, menentukan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus

Page 2 of 15 | Total Record : 148

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen More Issue