cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
fitri wahyuni
Contact Email
fhunisi01@gmail.com
Phone
+6281374261889
Journal Mail Official
dassollenunisi01@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. Soebrantas Tembilahan (Kampuus Unisi Tembilahan)
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
jurnal hukum das sollen
Published by Universitas Islam Indragiri
ISSN : 25802003     EISSN : 25987321     DOI : 10.32520
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 179 Documents
 14   15   16   17   18 
URGENSI PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DI INDONESIA: MENIMBANG EFEKTIVITAS ASSET RECOVERY DAN PENCEGAHAN ABUSE OF POWER Farrah Syamala Rosyda
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.5088

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat efektivitas asset recovery dalam tindak pidana ekonomi, terutama korupsi dan pencucian uang, yang selama ini tidak optimal di bawah rezim KUHP, KUHAP, UU Tipikor, dan UU TPPU. Namun, urgensi tersebut berhadapan dengan potensi permasalahan hukum, seperti pelanggaran asas presumption of innocence dan risiko abuse of power oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan landasan teori hukum responsif dan keadilan restoratif untuk menilai keseimbangan antara kebutuhan pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset dapat diterapkan secara efektif melalui model non-conviction based confiscation yang diawasi lembaga peradilan, serta pengalokasian hasil rampasan untuk kepentingan korban dan masyarakat, sehingga mencerminkan sistem hukum yang adil, responsif, dan bermanfaat. Kata kunci: Perampasan Aset, Asset Recovery, Praduga Tak Bersalah
PERLINDUNGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA (Studi Literatur atas Kasus Sherly, DJ Donny, dan Iqbal Damanik) M Rizqi Azmi; Nabilah Farah Dibah; Monika Melina
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.5100

Abstract

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dalam sistem hukum demokratis karena berfungsi sebagai sarana partisipasi publik, kontrol terhadap kekuasaan, dan prasyarat tegaknya negara hukum. Namun, perkembangan ruang digital di Indonesia justru diikuti oleh meningkatnya penggunaan instrumen hukum pidana untuk membatasi ekspresi warga negara, khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan ketentuan tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara jaminan konstitusional kebebasan berekspresi dan praktik penegakan hukum yang cenderung represif. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan kebebasan berekspresi ditinjau dari perspektif hukum internasional, khususnya konvensi hak asasi manusia, serta bagaimana kesesuaiannya dengan pengaturan dan penerapan hukum nasional melalui KUHP baru dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas antara hukum internasional dan hukum nasional. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menjadikan kasus Sherly, DJ Donny, dan Iqbal Damanik sebagai konteks analisis kritis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara standar perlindungan kebebasan berekspresi dalam hukum internasional dan praktik penegakan hukum nasional yang masih menempatkan stabilitas dan ketertiban umum di atas perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang integratif pada dimensi legal, institusional, dan kultural guna memastikan kebebasan berekspresi berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang kekuasaan dalam negara hukum demokratis. Kata Kunci: kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, hukum pidana
PELAKSANAAN REFRESIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DIWILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU Ramadani Nur; Kms Novyar Satriawan Fikri; Vivi Arfiani Siregar
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/vyhnz274

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam keamanan negara, ketertiban umum, serta hak asasi manusia. Penanggulangan tindak pidana terorisme dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan upaya represif dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bersumber dari data primer melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya represif oleh Polres Rokan Hulu dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku yang diduga terlibat jaringan terorisme, dengan berkoordinasi bersama Densus 88 Anti Teror. Namun demikian, pelaksanaan upaya represif tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, koordinasi antarlembaga, maupun keterbatasan dalam pengumpulan alat bukti yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas personel, penguatan sinergi antarinstansi terkait, serta optimalisasi teknologi dalam mendukung efektivitas penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.
IMPLEMENTASI PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS SABU BERDASARKAN LP NOMOR : LP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSEK.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU Ichsan Syahputra; Vivi Arfiani Siregar; Kms Novyar Satriawan Fikri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/xybvyy63

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu berdasarkan LaporanLP/A/01/III/RES.4.2/2026/SPKT/POLSEK.KATEMAN/RESINHIL.POLDA RIAU serta mengetahui hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Kateman. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka telah dilaksanakan sesuai KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, dan kompleksitas peredaran narkotika. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme penyidik dan koordinasi antarinstansi dalam penegakan hukum.
PELAKSANAAN DISIPLIN KERJA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DI KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN PERKAP NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Rusdin; Ali Azhar; Vivi Arfiani Siregar; M.Rizqi Azmi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/ejqscx79

Abstract

Pelaksaan disiplin terhadap anggota Kepolisian di Kepolisian Resor Indragiri Hilir dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP No. 2/2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan disiplin kerja anggota Polri di Polres Indragiri Hilir serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung efektivitasnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan disiplin kerja anggota Polri di Polres Indragiri Hilir berdasarkan PERKAP No. 2 Tahun 2016?, (2) Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan disiplin kerja tersebut? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja di Polres Indragiri Hilir secara umum telah dilaksanakan tahapan dalam PERKAP No. 2 Tahun 2016, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman peraturan yang belum merata, dan faktor kedisiplinan individu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan disiplin kerja di Polres Indragiri Hilir sudah berjalan cukup baik, tetapi perlu peningkatan melalui sosialisasi berkelanjutan, pembinaan intensif, dan pengawasan yang lebih ketat agar efektivitas disiplin kerja dapat optimal.
IMPLEMENTASI PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI KEPOLISIAN SEKTOR TEMPULING BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR: LP/B/08/X/RES.1.4/2024/SPKT.UNIT RESKRIM TEMPULING/POLRES INHIL/POLDA RIAU Edi Surya; Vivi Arfiani Siregar; Kms Novyar Satriawan Fikri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/48qz4g34

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang ditagani oleh Kepolisian Sektor Tempuling ,Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/08/X/RES.1.4/2024/SPKT, Unit Reskrim Tempuling/Polres Inhil/Polda Riau. Rumusan masalah yang dikaji meliputi bagaimana implementasi penetapan tersangka dilaksanakan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris/sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan saksi-saksi terkait, didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan dengan hukum acara pidana dan perlindungan anak. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak melalui tahapan penyelidikan, pemeriksaan saksi, dan pengumpulan alat bukti sebagaimana diatur Pasal 184 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, sehingga status tersangka dapat ditetapkan kepada tiga orang terduga pelaku. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat proses penyidikan, yaitu faktor korban dan keluarga, faktor saksi, faktor sarana dan prasarana, serta faktor psikologis korban, yang memerlukan penguatan koordinasi antara penyidik, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan tenaga psikolog.
PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TP CURAT BERDASARKAN LP NOMOR: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN” Peri Persolima; Vivi Arfiani Siregar; Bambang Sasmita Adi Putra; Gushairi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/aam80z57

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan LP Nomor: LP/B/VIII/2025/SPKT.UNIT RESKRIM POLSEK KATEMAN serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik beserta upaya penyelesaiannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan hukum telah dilaksanakan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, pemberkasan, hingga pelimpahan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, keterbatasan personel dan sarana, serta faktor masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi optimalisasi penyelidikan, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan profesionalisme penyidik, serta pemenuhan sarana pendukung sehingga efektivitas penyelesaian perkara dapat terus ditingkatkan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUAL LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILO GRAM YANG MENJUAL DIATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR Tri Suandi; Vivi Arfiani Siregar; Kms Novyar Satriawan Fikri; R. M. Yusuf Trisnajaya
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/vkyqqs88

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram yang dijual di atas harga eceran tertinggi di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum yang dilakukan kepolisian serta hambatan yang dihadapi dalam proses penanganannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan melalui langkah preventif dan represif, namun belum optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan personel, lemahnya pengawasan distribusi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan praktik penjualan yang melampaui harga eceran tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat agar kebijakan subsidi LPG dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keterbatasan personel dan sarana prasarana, sulitnya pembuktian karena modus yang tertutup, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Dapat disimpulkan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, intensifikasi pengawasan, serta sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah agar penanganan tindak pidana prostitusi terselubung dapat berjalan lebih efektif.
EFEKTIVITASPERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANITINDAK PIDANA PROSTITUSI TERSELUBUNG DI WILAYAHHUKUM POLRES INHIL Maulana Sehvy Bestari; Vivi Arfiani Siregar; Kms Novyar Satriawan Fikri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/pqnzxs53

Abstract

Prostitusi terselubung merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkembang di masyarakat dengan modus operandi yang semakin tersamar, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran kepolisian dalam menangani tindak pidana prostitusi terselubung di wilayah hukum Polres Inhil serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanganannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas peran Polres Inhil dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi terselubung dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menangani prostitusi terselubung di wilayah Polres Inhil belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keterbatasan personel dan sarana prasarana, sulitnya pembuktian karena modus yang tertutup, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Dapat disimpulkan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, intensifikasi pengawasan, serta sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah agar penanganan tindak pidana prostitusi terselubung dapat berjalan lebih efektif.

Page 18 of 18 | Total Record : 179

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 9 No 1 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen More Issue