cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sanjaya
Contact Email
jurnaljuristic@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaljuristic@gmail.com
Editorial Address
Jurnal JURISTIC Sekretariat Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Jl. Pemuda No. 70 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal JURISTIC (JuJUR)
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : -     EISSN : 27216098     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal JURISTIC (JuJUR) merupakan jurnal ilmiah yang berkenaan dengan hukum, diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Diterbitkan 3 (tiga) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember. JuJUR menerima artikel ilmiah hasil penelitian maupun konseptual yang belum pernah dipublikasikan di tempat lain. Ruang lingkup kajian meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Politik dan Pemerintahan; Hukum Kesehatan; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; dan kajian lainnya yang berkaitan dengan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 187 Documents
 15   16   17   18   19 
Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan Di Indonesia Alfaro Hario Putra
Jurnal JURISTIC Vol 7, No 01 (2026): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v7i01.7259

Abstract

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum pemerintahan di Indonesia karena menjadi instrumen untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. AUPB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etik, tetapi juga memiliki kedudukan hukum yang kuat setelah diformalkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedudukan AUPB dapat dipahami dari dua dimensi, yaitu normatif sebagai sumber hukum administrasi negara, dan fungsional sebagai alat kontrol terhadap tindakan pejabat pemerintahan. Implementasi AUPB terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari pelayanan publik, pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang/jasa, hingga pengambilan keputusan tata usaha negara. Apabila AUPB dilanggar, konsekuensinya dapat berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana, serta menimbulkan dampak sosial dan politik berupa turunnya legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, penerapan AUPB tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas.
Perlindungan Hukum Pidana Penggelapan Debitur Atas Harta Kekayaannya(Boedel Pailit) Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Kreditur Muhammad Dirgantara Indonesia
Jurnal JURISTIC Vol 7, No 01 (2026): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v7i01.7255

Abstract

The purpose of this study is to identify and analyze the criminal law protection of debtors embezzlement of their assets (Boedel Bankruptcy) which results in losses to creditors. With the formulation of the problem What is the legal position of the debtor's embezzlement of his assets that causes creditor losses?, What are the legal barriers to the debtor embezzlement of his assets that result in losses to creditors?, The approach method in this study is the normative juridical method. the debtor's assets that cause losses to creditors, after being sentenced to bankruptcy, is a criminal act of embezzlement as regulated in Article 372 of the Criminal Code and Article 400 paragraph (1) of the Criminal Code because the fulfillment of the criminal elements is fulfilled, the bankrupt debtor is uncooperative in carrying out the legal process due to lack of the level of legal awareness of the bankrupt debtor.
Kesehatan Kerja Sebagai Hak Asasi: Analisis Hukum Atas Perlindungan Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan Fathi Rahmah Safira
Jurnal JURISTIC Vol 7, No 01 (2026): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v7i01.7260

Abstract

This study examines occupational health law, focusing on legal protection for workers against occupational accidents and work-related diseases, the implementation of occupational health regulations in high-risk industrial sectors, and the role of BPJS Ketenagakerjaan in ensuring workers' health protection. Employing a normative juridical research method, the study analyzes national and international legal frameworks, theories of legal protection, and their practical implementation. The findings reveal that although the legal framework governing occupational health is relatively comprehensive, its implementation continues to face significant challenges, including weak corporate compliance, limited regulatory oversight, and low levels of legal awareness among workers. Furthermore, while BPJS Ketenagakerjaan plays a crucial role in providing social security and occupational health protection, its effectiveness is constrained by bureaucratic procedures, delays in benefit disbursement, and limited coverage of informal sector workers. Therefore, strengthening the legal framework, enhancing regulatory enforcement, and expanding access to social security programs are essential to ensure that occupational health law effectively provides comprehensive legal protection for the workforce.
Transformasi Peran Serikat Pekerja Bidang Sosial Dalam Mewujudkan Hubungan Industrial Yang Harmonis Dan Sejahtera di PT. Steel Center Indonesia Taufik Hidayat; Arista Candra Irawati
Jurnal JURISTIC Vol 7, No 01 (2026): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v7i01.7224

Abstract

unions in creating harmonious and prosperous industrial relations at PT. Steel Center Indonesia. The main focus is on how social interactions, formal and informal communication mechanisms, and the development of trust between employees and management influence the effectiveness of Collective Labor Agreements (PKB) and the resolution of industrial disputes. The research employs a qualitative descriptive approach, including field studies, observations, and interviews with employees and management. The findings indicate that the strategic role of the union's Social Division through social activities, communication forums, and training enhances relational coordination, strengthens trust, and facilitates the effective implementation of PKB. Trust is identified as a key variable in reducing conflicts, increasing compliance with PKB, and creating a harmonious and productive work environment. The study concludes that the success of industrial relations depends not only on formal regulations but also on the quality of social interactions and employee participation. Recommendations are provided for academics, legal practitioners, company stakeholders, and society to support fair and sustainable industrial relations practices.
Urgensi Preservasi Incang-Incang Kayuagung Melalui Pendekatan Hak Kekayaan Intelektual: Studi Kasus Sastra Penutur Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Likah Fauziah
Jurnal JURISTIC Vol 7, No 01 (2026): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v7i01.7256

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi perlindungan hukum terhadap Incang-Incang sebagai warisan sastra penutur tradisional masyarakat Kayuagung di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Incang-Incang merupakan bentuk ekspresi budaya tradisional yang diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan, mengandung nilai-nilai filosofis, sosial, dan spiritual masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, menganalisis kerangka hukum hak cipta Indonesia dan relevansinya terhadap perlindungan sastra penutur tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakomodasi perlindungan ekspresi budaya tradisional, implementasinya terhadap Incang-Incang masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dokumentasi yang terbatas, transmisi antargenerasi yang melemah, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang nilai ekonomi dan budaya dari warisan ini. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang mengintegrasikan perlindungan hukum, revitalisasi budaya, dan pemberdayaan komunitas untuk menjamin keberlanjutan Incang-Incang sebagai identitas budaya Kayuagung.
Pembangunan Kesadaran Ketenagakerjaan Melalui Pendidikan Serikat Pekerja di PT. Steel Center Indonesia Danang Apri Asmoro; Arista Candra Irawati
Jurnal JURISTIC Vol 7, No 01 (2026): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v7i01.7223

Abstract

Employment relations are essentially legal relations that create rights and obligations for both workers and employers. In industrial relations practice, the existence of legal norms and Collective Labor Agreements has not always been followed by an adequate level of worker understanding regarding their substance, function, and consequences. This condition causes workers’ employment awareness to develop suboptimally, even though such awareness is essential for creating orderly, fair, harmonious, and productive industrial relations. At PT. Steel Center Indonesia, this problem is reflected in the fact that some trade union members do not yet fully understand their employment rights and obligations, have not regarded the Collective Labor Agreement as a strategic instrument of protection, and have not shown strong organizational participation in supporting trade union regeneration. Therefore, trade union education becomes an important means of building an understanding of labor law and fostering organizational awareness in the workplace. This paper aims to analyze the role of trade union education in developing workers’ employment awareness at PT. Steel Center Indonesia. The method used is normative juridical with an empirical juridical approach. The results show that trade union education plays a strategic role in improving members’ understanding of rights and obligations in employment relations, strengthening their understanding of the Collective Labor Agreement, and encouraging member participation and organizational regeneration. Thus, trade union education is an important instrument in building employment awareness and needs to be developed systematically to support the creation of healthy and just industrial relations
Pembangunan Jalan Tol Demak – Semarang, Siapa Yang Diuntungkan Dan Siapa Yang Dirugikan Joko Purnomo Suko
Jurnal JURISTIC Vol 7, No 01 (2026): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v7i01.7257

Abstract

The construction of the Semarang–Demak toll road, stretching approximately 27 km, is divided into two sections: Semarang–Sayung (10.69 km) and Sayung–Demak (16.31 km). The primary objective of this infrastructure project is to reduce traffic congestion along the northern coastal route (Pantura) that connects Semarang, Demak, and Surabaya, while simultaneously improving accessibility to tourist destinations in Demak Regency. The toll road also serves a dual function as a seawall, designed to mitigate tidal flooding (rob) in the northern coastal areas of Java. This study focuses on the impact of the project on surrounding communities, particularly with respect to income, changes in livelihoods, and socio-economic as well as environmental conditions. The findings indicate benefits such as increased mobility, accelerated flow of goods and services, and the emergence of new business opportunities. Conversely, adverse impacts are also evident, including the loss of productive land, reduced access to essential resources, and significant socio-economic transformations, coupled with the risk of environmental degradation. This research provides a comprehensive overview of the beneficiaries and the disadvantaged parties affected by the Semarang–Demak toll road as a national strategic project. The analysis is expected to serve as an evaluative reference for formulating infrastructure development policies that promote greater equity and sustainability.

Page 19 of 19 | Total Record : 187

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 01 (2026): Jurnal JURISTIC Vol 6, No 03 (2025): Jurnal JURISTIC Vol 6, No 02 (2025): Jurnal JURISTIC Vol 6, No 01 (2025): Jurnal JURISTIC Vol 5, No 03 (2024): Jurnal JURISTIC Vol 5, No 02 (2024): Jurnal JURISTIC Vol 5, No 01 (2024): Jurnal JURISTIC Vol 4, No 03 (2023): Jurnal JURISTIC Vol 4, No 02 (2023): Jurnal JURISTIC Vol 4, No 01 (2023): Jurnal JURISTIC Vol 3, No 03 (2022): Jurnal JURISTIC Vol 3, No 02 (2022): Jurnal JURISTIC Vol 3, No 01 (2022): Jurnal JURISTIC Vol 2, No 03 (2021): Jurnal JURISTIC Vol 2, No 02 (2021): Jurnal JURISTIC Vol 2, No 01 (2021): Jurnal JURISTIC Vol 1, No 03 (2020): Jurnal JURISTIC Vol 1, No 02 (2020): Jurnal JURISTIC Vol 1, No 01 (2020): Jurnal JURISTIC More Issue