cover
Contact Name
Erfan Wahyudi
Contact Email
erfan.wahyudie@gmail.com
Phone
+6282339778340
Journal Mail Official
solid.utm@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pelor Mas 3, Kampus UTM Mataram, Kekalik, kec. Sekarbela, Kota Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 14, No 2 (2024)" : 5 Documents clear
Analisis Kinerja Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik Khairunnas Jempong Mataram Periode 2021 Farha, Farha; Ningsih, Septia; Hurniawati, Hurniawati; Wulan, Baiq Rabiatul Adawiyah Kartika
SOLID Vol 14, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Teknologi Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35200/solid.v14i2.734

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan menggunakan Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio), Rasio Manajemen Hutang (Solvability Ratio), dan Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) pada Kantor Akuntan Publik Khairunnas Jempong Mataram Periode 2021. Jenis penelitian merupakan penlitian deskriptif. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa Kantor Akuntan Publik Khairunnas memiliki  kinerja keuangan yang baik.
Peran Metode Net Present Value Dalam Mendukung Keputusan Investasi (Studi Kasus Pada Spartan Playstation) Ningsih, Septia
SOLID Vol 14, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Teknologi Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35200/solid.v14i2.736

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membantu pemilik Spartan Playstation dalam mengambil keputusan investasi. Jenis penelitian merupakan penlitian deskriptif. Analisis menggunakan metode Net Present Value untuk melihat layak atau tidaknya bisnis dijalankan. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa nilai Present Value sebesar Rp.117.735.849 dan nilai Net Present Value sebesar Rp.41.535.849. Nilai NPV lebih besar dari 0 sehingga bisnis penyewaan playstation yang akan dilakukan oleh Spartan Playstation layak untuk dijalankan.  
Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap Pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Dasan Cermen Mataram Farha, Farha; Hermanto, Agus
SOLID Vol 14, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Teknologi Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35200/solid.v14i2.741

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis metode penyusutan yang digunakan oleh PT. Sumber Alfaria Tbk. Dasan Cermen Mataram. Jenis penelitian merupakan penlitian deskriptif. Berdasarkan hasil analisis metode penyusutan yang digunakan adalah metode penyusutan angka tahun. Penggunaan metdeo penyusutan angka tahun akan mengakibatkan nilai beban penyusutan pada tahun pertama akan besar shingga mengakibatkan laba tahun pertama akan kecil, selanjutkan nilai beban penyusutan tahun berikutnya akan menjadi lebih kecil sehingga laba akan menjadi lebih besar di tahun kedua, ketiga, dan keempat.
Peningkatan Manajemen Kesiapan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Sambalia Jalaludin, Selamat
SOLID Vol 14, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Teknologi Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35200/solid.v14i2.749

Abstract

Bencana adalah kondisi yang menyebabkan gangguan serius pada masyarakat atau wilayah tertentu, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan yang melampaui kemampuan masyarakat terdampak untuk mengatasinya secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan model penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan analisis data primer dan sekunder. Lokasi penelitian di Desa Seruni Mumbul, dengan populasi penelitian sebanyak 40 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan bencana di Seruni Mumbul melibatkan tiga aktor utama, yaitu pemerintah daerah, lembaga lokal, dan masyarakat. Pemerintah daerah menyusun regulasi sebagai dasar penanggulangan bencana, lembaga lokal mengambil inisiatif dalam upaya mitigasi, dan masyarakat terlibat aktif dalam berbagai kegiatan. Ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam setiap tahap penanggulangan bencana. Peran masing-masing aktor berbeda di setiap tahap. Pemerintah daerah dan lembaga lokal dominan pada tahap pra-bencana, sementara pemerintah daerah bersama masyarakat berperan pada tahap tanggap darurat. Oleh karena itu, pelatihan peningkatan kapasitas melalui dukungan organisasi lokal perlu terus dilakukan. Pelatihan ini diharapkan mencakup seluruh tahap manajemen bencana, seperti pencegahan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut, dengan simulasi yang lebih komprehensif.Kata kunci: Bencana, Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat.
Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Keputusan Yang Menimbulkan Kerugian Suhardi, Muhammad
SOLID Vol 14, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Teknologi Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35200/solid.v14i2.756

Abstract

Abstrak – Dalam negara hukum setiap perbuatan penyelenggara negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan sehingga bisa dipertanggungjawabkan terhadap semua pihak yang merasa dirugikan atau menganggap bahwa Tindakan pemerintah tersebut dianggap melawan hukum. Pertanggungjawaban pemerintah  terhadap Keputusan yang dikeluarkan sangat ditentukan apakah Keputusan  tersebut menimbulkan kerugian atau tidak bagi Masyarakat / badan hukum perdata  yang diukur dengan peraturan perundang-undangan   dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Terhadap Keputusan yang menimbulkan kerugian  pemerintah/ pejabat  tata usaha negara harus mampu mempertanggungjawabkan nya secara materiel maupun immaterial baik vonis Pengadilan yang dibebankan  kepada Lembaga negara maupun kepada pejabat TUN secara personal. Kata kunci: Pertanggungjawaban pemerintah; TUN; AAUPB; Keputusan Abstract - In a state governed by the rule of law, every action taken by state administrators must be based on legislation so that it can be held accountable to all parties who feel harmed or consider the government's actions to be unlawful. The government's accountability for decisions issued is largely determined by whether or not those decisions cause harm to the public or private legal entities, measured against legislation and the General Principles of Good Governance (AAUPB). For decisions that result in harm, the government or state administrative officials (TUN) must be able to account for them both materially and immaterially, whether through court rulings imposed on state institutions or on TUN officials personally. Keywords: Government accountability; TUN; AAUPB; Decision

Page 1 of 1 | Total Record : 5