cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fani Martiawan
Contact Email
fanimartiawan_fh@uwks.ac.id
Phone
+628993625622
Journal Mail Official
norma@uwks.ac.id
Editorial Address
Jl. Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225, Indonesia
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Norma
Published by Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
ISSN : 16930657     EISSN : 27461963     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
NORMA is an open-access law journal with double blind peer review process that published three times a year in February, June, and October by Faculty of Law Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. NORMA only accept manuscript written in English. The decision on whether the scientific article is accepted or not, will be the Editorial Boards right based on the peer reviewers recommendation. NORMA welcomes both national and international legal scholars and practitioners to contribute and publish their original ideas whether it is theoretical or empirical papers, as it is the aims of this journal. Papers published in NORMA shall be about legal issues in the field of Private law, Criminal law, Islamic law, International law, and Constitutional law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2004): July" : 9 Documents clear
Tanggung Gugat Pelaku Usaha Periklanan Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen Purwadi, Ari
NORMA Vol 1, No 1 (2004): July
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/nlj.v1i1.1046

Abstract

Sengketa konsumen yang tirnbul dari pengelabuhan konsumen melalui iklan membebankan tanggung gugat periklanan kepada pelaku usaba periklanan, sedangkan tanggung gugat baru ditujukan kepada pelaku usaha pengiklan kalau konsumen dirugikan setelah mengkonsumsi produk itu. Ini merupakan konsekuensi dari prinsip professional liability. Konstruksi yuridis "tanggung gugat renteng" bisa digunakan apabila dapat dibuktikan kerugian konsumen akibat kesalahan pelaku usaba pengiklan maupun pelaku usaha periklanan. Tanggung gugat pelaku usaha periklanan dapat beralih kepada pelaku usaba pengiklan dengan menggunakan prinsip beban pembuktian terbalik.
Tanggung Jawab Advokat Dalam menjalankan Profesi Terhormat (Officium Nobile) Krisharyanto, Edi
NORMA Vol 1, No 1 (2004): July
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/nlj.v1i1.1047

Abstract

Meski sebagai proftsi terhomat (officiun nobile) dan bersedia memberi nasehat dan bantun hukun kepada orangrorang yang memerlukanya dalan menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran, namun demikian tuntutan untuk melakukan pekerjaan dengan sikap correct dan sopan serta jujur dan bertanggung jawab melekat pada advokat tersebut agar terhindar jeratan hukum.
Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Suharti, Titik
NORMA Vol 1, No 1 (2004): July
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/nlj.v1i1.1048

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum. Pada kenyataannya hukum sering diabaikan, khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik mempunyai sifat memaksa. Penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana terkait dengan kebijakannya, terutama kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum pidana tidak bisa lepas dari tiga kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif, sehingga dalam pelaksanaan supremasi hukum harus diperhatikan masing-masing kekuasaan tersebut.
Penerangan Jalan Umum Antara Hak Dan Kewajiban Rini, Indrati
NORMA Vol 1, No 1 (2004): July
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/nlj.v1i1.1049

Abstract

Pajak penerangan jalan haruslah berdasarkan UU, hal ini dapat dipahami karena pajak merupakan beban kewajiban rakyat, sehingga benar-benar dari dan untuk kesejahteraan rakyat termasuk pelanggan/konsumen listrik. Pelanggan/konsumen listrik wajib membayar pajak penerangan jalan setiap bulannnya bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN dengan besar nilai pajak ditentukan paling tinggi sebesar 10% berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dan PP Nomor 65 Tahun 2001.
Tantangan dan Harapan Era Presiden Terpilih 2004-2009 Lukman, Marcus
NORMA Vol 1, No 1 (2004): July
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/nlj.v1i1.1050

Abstract

Pemenang pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendafang clan mengalami kesulitan melakukan perhoahan yang progresif karena masalah pokok yang menghadang; pengangguran, ekonomi, keamanan, pendidikan, sosial, budaya, perilaku moral, gerakan penentang, hubungan dan persaingan intemasional. Sedangkan stabilisasi dan kesinanbungan penyelenggaraan pemerintahan negara hanya akan tercipta apabila seluruh komponen penyelenggara negara dan segenap rakyat hdonesia merapatkan kembali kesatuan jiwa raganya membangun negara Indonesia tercinta.
Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Titik Suharti
NORMA Vol 1, No 1 (2004): July
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/nlj.v1i1.1048

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum. Pada kenyataannya hukum sering diabaikan, khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik mempunyai sifat memaksa. Penegakan hukum dalam perspektif hukum pidana terkait dengan kebijakannya, terutama kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Kebijakan hukum pidana tidak bisa lepas dari tiga kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif, sehingga dalam pelaksanaan supremasi hukum harus diperhatikan masing-masing kekuasaan tersebut.
Penerangan Jalan Umum Antara Hak Dan Kewajiban Indrati Rini
NORMA Vol 1, No 1 (2004): July
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/nlj.v1i1.1049

Abstract

Pajak penerangan jalan haruslah berdasarkan UU, hal ini dapat dipahami karena pajak merupakan beban kewajiban rakyat, sehingga benar-benar dari dan untuk kesejahteraan rakyat termasuk pelanggan/konsumen listrik. Pelanggan/konsumen listrik wajib membayar pajak penerangan jalan setiap bulannnya bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN dengan besar nilai pajak ditentukan paling tinggi sebesar 10% berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dan PP Nomor 65 Tahun 2001.
Tanggung Gugat Pelaku Usaha Periklanan Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen Ari Purwadi
NORMA Vol 1, No 1 (2004): July
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/nlj.v1i1.1046

Abstract

Sengketa konsumen yang tirnbul dari pengelabuhan konsumen melalui iklan membebankan tanggung gugat periklanan kepada pelaku usaba periklanan, sedangkan tanggung gugat baru ditujukan kepada pelaku usaha pengiklan kalau konsumen dirugikan setelah mengkonsumsi produk itu. Ini merupakan konsekuensi dari prinsip professional liability. Konstruksi yuridis "tanggung gugat renteng" bisa digunakan apabila dapat dibuktikan kerugian konsumen akibat kesalahan pelaku usaba pengiklan maupun pelaku usaha periklanan. Tanggung gugat pelaku usaha periklanan dapat beralih kepada pelaku usaba pengiklan dengan menggunakan prinsip beban pembuktian terbalik.
Tanggung Jawab Advokat Dalam menjalankan Profesi Terhormat (Officium Nobile) Edi Krisharyanto
NORMA Vol 1, No 1 (2004): July
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/nlj.v1i1.1047

Abstract

Meski sebagai proftsi terhomat (officiun nobile) dan bersedia memberi nasehat dan bantun hukun kepada orangrorang yang memerlukanya dalan menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran, namun demikian tuntutan untuk melakukan pekerjaan dengan sikap correct dan sopan serta jujur dan bertanggung jawab melekat pada advokat tersebut agar terhindar jeratan hukum.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2004 2004


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2021): July Vol 18, No 1 (2021): March Vol 17, No 3 (2020): November Vol 17, No 3 (2020): October Vol 1, No 1 (2004): July