Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DIVERSI : Jurnal Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN HUKUM BISNIS Journal De Facto Norma Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri (UN-PENMAS) Jurnal Indonesia Sosial Teknologi SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum J-CEKI
Indrati Rini, Indrati
Unknown Affiliation
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA INDONESIA GUNA MENANGGULANGI RADIKALISME Rini, Indrati
Jurnal de Facto Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagian rakyat melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang telah menjadi filsafat dan pandangan hidup dari bangsa Indonesia. Tindakan-tindakan yang menyimpang tersebut seperti menghujat, menteror, memfitnah, menjarah, membunuh, dan lain-lain tindakan yang bersifat radikal. Perilaku menyimpang, bahkan bersifat radikal nampak mudah sekali dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat di tengah-tengah norma yang berlaku, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikenal agamis, ramah, sopan dan beradab. Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimanakah Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Jati Diri Bangsa Indonesia Guna Menanggulangi Radikalisme? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan studi literatur yaitu mengkaji teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pancasila dengan penanggulangan Radikalisme di Indionesia. Jati diri bangsa Indonesia yaitu sifat-sifat khas yang melekat pada insan Indonesia berupa nilai-nilai spiritual, materiil dan vital Pancasila yang dijiwai, dipahami, dibangun dan diaktualisasikan sebagai sikap dan perilaku dalam hidup berbangsa dan bernegara di wilayah NKRI. Metoda dalam menanggulangi radikalisme yaitu cara-cara yang dilakukan berupa aktualisasi, sosialisasi, kordinasi dan penegakan hukum untuk mengatasi pergerakan kaum radikal di Indonesia.
Penerangan Jalan Umum Antara Hak Dan Kewajiban Rini, Indrati
NORMA Vol 1, No 1 (2004): July
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/nlj.v1i1.1049

Abstract

Pajak penerangan jalan haruslah berdasarkan UU, hal ini dapat dipahami karena pajak merupakan beban kewajiban rakyat, sehingga benar-benar dari dan untuk kesejahteraan rakyat termasuk pelanggan/konsumen listrik. Pelanggan/konsumen listrik wajib membayar pajak penerangan jalan setiap bulannnya bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN dengan besar nilai pajak ditentukan paling tinggi sebesar 10% berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dan PP Nomor 65 Tahun 2001.
Legal Protection For Cessionaris Of Fiduciary Collateral Objects In The Form Of Receivables Through Cessie As A Form Of Transfer Of Taxable Goods Tandiono, Sudargo; Rini, Indrati
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v8i2.21664

Abstract

The existence of a collateral object is intended as a form of protection for creditors if the debtor experiences delinquency, which makes it easier for creditors to collect repayment from the collateral object. However, in terms of the object of collateral in the form of accounts receivable, how valid is it as a form of transfer through a cessie. The normative legal approach using the statute approach is applied in the research methodology of this research. The results of the analysis show that the parties most at risk in transferring fiduciary collateral with objects of receivables through a cessie are Cedents (old creditors) and Cessionaris (new creditors). On the other hand, even though there is destruction of the collateral object on the transferred receivable due to payment by the debtor, the tax that has been credited cannot be adjusted in value. Therefore, it is very detrimental for cedents and cessionaries to deal with these problems.
Pembinaan dan Pengembangan Pemahaman Kejahatan Siber Kriminalitas di Balik Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Boediningsih, Widyawati; Wulan, Evi Retno; Rini, Indrati
UN PENMAS (Jurnal Pengabdian Masyarakat untuk Negeri) Vol 4 No 1 (2024): UN PENMAS Vol 4 No 1
Publisher : LPPM Universitas Narotama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/un-penmas.v4i1.2794

Abstract

Penyebaran berita bohong/palsu (hoax) merupakan kejahatan siber (cybercrime ) di era digital yang saat ini semakin marak terjadi dan mempengaruhi banyak orang, oleh karena itu, perlu dipelajari dari sudut pandang kriminologi agar dapat mengetahui karakteristik pelaku serta hukuman yang layak diberikan. Dengan mempelajari kriminologi, kita dapat mengetahui bagaimana cara mencegah dan menindak pelaku penyebaran hoax serta mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat. Selain itu, kriminologi juga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif untuk menangani masalah penyebaran hoax. Kegiatan Pengabdian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis dengan mendekatkan kepada masyarakat. Bahan materi diambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Permasalahan yang diambil adalah bagaimana menghindari berita bohong (hoax) bagi masyarakat Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo
Keabsahan Perjanjian Berbahasa Inggris Tanpa Terjemahan Bahasa Indonesia Mayshinta, Aura; Rini, Indrati
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 10 No 2 (2024): DIVERSI: Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v10i2.5963

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh bahasa Inggris terhadap keabsahan perjanjian internasional. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kedudukan bahasa Indonesia dalam perjanjian dan menganalisis sah dan mengikatnya suatu perjanjian yang dengan bahasa Inggris setelah adanya SEMA No.3/2023. Metode penelitiannya menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia dalam perjanjian ialah sebagai bahasa resmi, yang memiliki maksud agar para pihak dengan jelas dapat memahami isi dan ketentuan dari perjanjian. Sedangkan perjanjian yang menggunakan bahasa Inggris tetap sah serta mengikat para pihak sebab ketentuan penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian sebagaimana tercantum pada Pasal 31 ayat (1) UU No.24/2009 tidak ada kaitannya dengan objek perjanjian. hal ini dikarenakan objek perjanjian merupakan suatu benda ataupun prestasi.
Kajian Sistem Kontrak Kerja Bagi Pekerja Harian Lepas Serta Perlindungan Hukum Rini, Indrati; Suwardi, Suwardi; Boediningsih, Widyawati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i5.1518

Abstract

Negara Indonesia sedang mengalami perubahan mendasar dengan meningkatnya pembangunan suatu hal yang penting sekali bagi suatu negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pekerja memiliki peranan yang begitu penting oleh karena itu pekerja dikatakan sebagai tulang punggung perusahaan. Perusahaan tidak akan bisa beroperasi dan berpartisipasi di dalam pembangunan tanpa adanya pekerja. terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan perlindungan hukum bagi pekerja, yaitu faktor Pendidikan buruh, faktor ekonomi buruh, tidak tergabung dalam serikat pekerja, faktor pengusaha yang belum maksimal dalam penerapan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, serta faktor pemerintah yang kurang memberi sosialisasi perihal hak-hak pekerja dan pentingnya perjanjian kerja bagi perlindungan hukum terhadap pekerja. Setiap perusahaan memiliki hubungan kerja dengan pekerja dan diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan sangat diperlukan komponen perjanjian kerja di dalamnya, berdasarkan “Pasal 1 angka 14 UUK memberikan pengertian yakni Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja / buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban ke dua belah pihak”. Berangkat pada isu Perlindungan tenaga kerja sangat dibutuhkan serta peran serta tenaga kerja sangat penting, sehingga kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan hak-hak dasar pekerja/buruh harus dijamin.
Legal Implications of the Application of Electronic Certificates on Legal Certainty and Land Dispute Resolution Rini, Indrati; Bachtiar, Sony
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v6i1.8927

Abstract

With an Electronic Certificate confirming the legal status of land, disputes regarding ownership and land boundaries can be minimized. This certificate is a valid means of proof and can be accounted for in court, making it easier to resolve land disputes. Legal certainty of the subject and object of the land plot in the electronic certificate must be integrated with the Warkah Document. The validity of land object data does not only depend on electronic certificates, but also on supporting documents or documents. Electronic systems make it easier to store and access these documents, thereby minimizing the risk of loss or damage to records.
Aspek Keadilan dalam Hak Guna Usaha dalam Atas Tanah di Ibu Kota Nusantara Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ulhaq, M. Averyl Dhiya; Rini, Indrati
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8066

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang keadilan pemberian Hak Guna Usaha dengan jangka waktu hingga 190 setelah terbitnya UU No.3/2022 jo UU No.21/2023 dan Perpres No.75/2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup pengaturan Hak Guna Usaha dalam Hukum Agraria Nasional dan mengevaluasi apakah penguasaan Hak Guna Usaha atas tanah dalam jangka waktu hingga 190 tahun memenuhi aspek keadilan, baik dari segi hukum agraria maupun perspektif sosial-ekonomi masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara. Metode penelitiannya menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, yang dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang lingkup pengaturan Hak Guna Usaha dalam Hukum Agraria Nasional terdiri dari pengertian, tujuan, subjek hukum, prosedur administratif dalam pemberian Hak Guna Usaha, luas tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha, dan mekanisme perpanjangan, pembaruan, atau penghapusan Hak Guna Usaha. Sementara itu, pengaturan mengenai Hak Guna Usaha atas tanah di Ibu Kota Nusantara untuk jangka waktu hingga 190 tahun berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh UUD 1945, dan dapat berdampak negatif terhadap pemerataan ekonomi serta keberlanjutan sosial dan lingkungan, sebab kebijakan ini lebih mengutamakan kepentingan investor jangka panjang daripada kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan ekonomi negara.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( PTSL ) DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Rajasa, Aqsha; Rini, Indrati
Jurnal HUKUM BISNIS Vol 9 No 3 (2025): Volume 9 No 3 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Narotama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program is a national initiative aimed at accelerating land registration in Indonesia to ensure legal certainty and protection for landowners. However, the implementation of PTSL has raised legal issues, particularly concerning the protection of land rights holders in cases of overlapping claims, administrative errors, and disputes arising after certification. This study aims to analyze the extent of legal protection provided to landowners within the PTSL framework and evaluate the program from the perspective of legal certainty. Using a normative juridical method supported by empirical data, this research examines relevant regulations, legal principles, and case studies from several regions. The findings indicate that while PTSL contributes significantly to land certification, the effectiveness of legal protection is limited by inconsistencies in local land data, lack of public legal awareness, and insufficient dispute resolution mechanisms. To strengthen legal certainty, the study recommends the improvement of land data integration, enhanced legal education for the public, and the establishment of more accessible and responsive legal remedies for aggrieved land rights holders. Keywords: PTSL, protection, landowner
Co-Authors Bachtiar, Sony Boediningsih, Widyawati Evi Retno Wulan Mayshinta, Aura Rajasa, Aqsha Suwardi Suwardi Tandiono, Sudargo Ulhaq, M. Averyl Dhiya