cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Widarma
Contact Email
adiwidarma10@gmail.com
Phone
+6282275841602
Journal Mail Official
citrajusticia.hukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara 21216, Indonesia,Telp (0623) 42643
Location
Kab. asahan,
Sumatera utara
INDONESIA
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
Published by Universitas Asahan
ISSN : 14110717     EISSN : 26865750     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat merupakan wadah memuat artikel bidang Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Asahan secara berkala 6 bulanan yaitu setahun 2 kali terbit pada bulan Februari dan Agustus. Jurnai ini membahas tentang bidang hukum, sosial, masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019" : 5 Documents clear
Perkembangan Psikologis Dalam Pertanggungan Jawab Peristiwa Pidana Chainur Arrsyid
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v20i2.1485

Abstract

Psikologi perkembangan, maka deviasi-deviasi (penyimpangan-penyimpangan) tingkah laku manusia dapat dicegah, karena psikologi perkembangan merupakan salah satu dasar manta untuk menghantar dalam rangka membahas aspek kejiwaan perbuatan kriminil Menurut penelitian kehidupan manusia itu mengalami grafik kehidupan jasmani maupun kejiwaan, Sejak usia muda sampai usia tua serta setiap waktu usia tertentu terjadi cerobahan perobahan-perobahan hidup yang mempunyai ciri-ciri khas sendiri. Berdasarkan adanya perobahan-perobahan dan ciri-ciri khas tersendiri dari usia tertentu itu, psikologi telah mengadakan pembahagian masa-masa itu setiap para ahli mempunyai pembagian yang berbeda-beda, tetapi materi peristiwa tersebut mempunyai persamaan.
Euthanasia Di Indonesia Herawati Herawati
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v20i2.1486

Abstract

Tidak seorangpun yang dapat mengetahui secara pasti bagaimana dan kapan is mati, hidup dan mati adalah di urusan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu segala macam perbuatan yang merenggut nyawa manusia adalah perbuatan dosa, sekalipun dilakukan dengan maksud balk, seperti halnya euthanasia, mengakhiri hidup seseorang berhubung adanya penyakit berat yang dialaminya, dengan berbagai macam pertimbangan dan untuk kebaikan si penderita sendiri agar tidak terlalu lama menderita. Di berbagai negara Barat, euthanasia sudah tidak dianggap sebagai pembunuhan, melainkan sesuatu yang boleh dilakukan, lain halnya dengan Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang mempunyai pandangan hidup berbeda dengan negara barat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sangat menghargai hak - hak derajat dan harkat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh sebab itu euthanasia dilarang di negara Indonesia.
Intervensi Pemerintah Dalam Pengendalian Harga Tanah Guna Kepentingan Pembangunan Serta Kaitannya Dengan Pengadaan Tanah Zaidar Zaidar
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v20i2.1487

Abstract

Tata guna tanah saat ini pada umumnya ditentukan berdasarkan ketergantungan antara kepentingan-kepentingan pemegang hak perorangan, kelompok masyarakat daerah perkotaan dan pedesaan disuatu pihak, antara berbagai pengguna tanah untuk kegiatan perdagangan industri jasa, pemukiman, pertanian dan sebagainya. Sementara pasar tanah perkotaan dipengaruhi oleh ciri khas tanah perkotaan, yakni bahwa hukum penawaran dan permintaan tidak berpengaruh terhadap pasar tanah perkotaan. Permintaan dan penawaran tanah selalu dihubungkan dengan lokasi khusus. Lokasi berpengaruh terhadap nilai tanah sesuai jenis penggunaanya, sehingga tanah untuk kegiatan perdagangan akan lebih tinggi nilainya dibanding dengan tanah tempat tinggal.
Penasehat Hukum Diantara Idealisme Dan Profesionalisme Syafruddin Syafruddin
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v20i2.1484

Abstract

Dalam kehidupan ini, uang dan keadilan dibutuhkan oleh setiap orang. Namun yang sangat disayangkan dan memprihatinkan adalah apabila pencari keadilan (justiabelen) mendapatkan keadilan itu sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkannya. Dalam konteks tersebut, sangat sering seorang penasehat hukum menghadapi dilema terutama bila berhadapan dengan klien yang tidak atau kurang mampu. Di satu sisi is harus melayani kliennya dengan sebaik-baikya (profesionalisme) tapi di sisi lain dibutuhkan biaya yang cukup besar bagi pelaksanaan operasional profesinya. Dapatkah penasehat hukum/pembela tersebut berjalan diatas rel idealisme keadilan.
Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Junindra Martua
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v20i2.1677

Abstract

Otonomi daerah diletakkan sebagai jawaban was perkembangan keadaan, sekaligus memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional dengan perwujudan Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian wewenang lebih luas bagi daerah membutuhkan prasyarat berupa propesionalitas dan integritas yang memadai. Kalau dua prasyarat ini tidak terpenuhi, maka otonomi daerah benar- benar bisa menjadi medium desentralisasi korupsi. Good governance harus ditegakkan, bukan saja oleh DPRD maupun lembaga pemerintah yang berkompeten dibidang pengawasan pembangunan, melainkan juga kontrol langsung oleh masyarakat agar pelaksanaan pemerintah daerah benar- benar dapat terwujud.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 27 No. 1 (2026): Vol. 27 No. 2 (2026): Februari 2026 Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 22, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 21, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 20, No 1 (2019): Februari 2019 More Issue