cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Yasir
Contact Email
yasir.tgk@gmail.com
Phone
+6285277930976
Journal Mail Official
fakhrulaceh2016@gmail.com
Editorial Address
Jl. Medan - Banda Aceh, Dilip Bukti, Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23373
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
SYARIAH: Journal of Islamic Law
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh
ISSN : ""     EISSN : 27220834     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Education, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SYARIAH: Journal of Islamic Law is an open-access journal published by the Coordinator of the Private Islamic Colleges in the Region of Aceh (Kopertais Wilayah 5 Aceh) in cooperation with the Center for Research and Community Service (LP2M) STISNU Aceh. The journal is concerned with scientific publications relating to the study of Islamic law. Islamic law can be Islamic Economic Law, Islamic Family Law, Islamic Criminal Law, Islamic Constitutional Law, Zakat and Waqf Law, and Thought of Contemporary Islamic Law focused on the development of Islamic Law (sharia), and legislation which has done through library research, or field research. The publication of this academic journal is intended to enrich vocabulary Islamic law that has been developing in the present. This journal is published biannually in June and December. The journal is currently indexed and/or included by Google Scholar, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 70 Documents
 1   2   3   4   5 
SISTEM PEMBUKTIAN PERKARA DI DALAM HUKUM ACARA PERADILAN ISLAM Taufiqul Hadi
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i1.61

Abstract

Sistem pembuktian sangat menentukan bagi hakim di dalam memutuskan perkara. Namun dalam praktek sistem tersebut sangat terkait dengan konsep kebenaran formil, dimana tidak mensyaratkan hakim memutus perkara dengan keyakinan (kebenaran materil), tetapi cukup berdasarkan alat bukti yang ada dan sah menurut Undang-undang. Tidak jarang, penyelesaian perkara dengan model seperti ini terkadang menjadi alasan ketidakpuasan pihak-pihak yang berperkara atas putusan hakim. Penelitian ini mengkaji urgensitas kebenaran materil sebagai bahan pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara dan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan agar dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan pada setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus, maka seorang hakim dituntut agar dapat mencari kebenaran materil terhadap perkara yang sedang diperiksanya. Dan prinsip umum yang harus dipegang oleh seorang hakim ketika pembuktian perkara ada dua, yaitu: hakim harus mengetahui hakikat dakwaan/ gugatan dan hakim mengetahui hukum Allah atas kasus yang dihadapinya.
DETERMINING PENALTY FOR ONLINE PROSTITUTE VIEWED FROM FIKIH PERSPECTIVE Andi Mardika
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v2i1.48

Abstract

The main issues of the research is how Fiqh reviews about online prostitution.The main issue will be further formulated in several sub-problems, namely: 1) What is the nature, process and impact of online prostitution transactions?, 2) What is the law of prostitution according to fiqh perspective? to answer these questions, the writer uses the Maqasid al-Syariah approach. The data of this study are primary and secondary data. Then, the data also collected from books that have relevance to the issues discussed. Library research is carried out by studying books and journals related to the writing of this journal. The results showed that: Online prostitution is the transaction or sale of sexual services via the internet or social media to make money or payment. The process of prostitution is usually occurred on the roadside or at the place of prostitution. Indeed, it can be transacted through social media. Some of the impacts caused by prostitution are causing and spreading sexually transmitted diseases (STDs). The most contagious diseases are HIV / AIDS, syphilis and gonorrhea (gonorrhea). It broke a family life, morality, law, and religion. Allah explained in An- Nuur verse 2 that the proper punishment for adulterer. Muhsanperpetrators will be stoned to death while GhairuHuhsan will be given a hundred lashes.
PEMBEBANAN UANG HANTARAN DALAM MAHAR NIKAH (Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi’iyyah) Syarkawi Syarkawi
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i2.87

Abstract

Uang hantaran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon mertua untuk kebutuhan perkawinan yang memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak negatif uang hantaran terlihat ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi pada calon laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan memiliki berbagai tanggungan sehingga kesulitan untuk menabung. Tidak sedikit juga pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga terpaksa menunda perkawinan akibat tingginya jumlah uang hantaran yang telah ditetapkan dari pihak perempuan. Perkawinan Merupakan salah satu sunnah Rasulullah saw yang juga merupakan perbuatan yang dianjurkan Allah Swt kepada hambanya. Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Swt karena perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang tenteram, damai dan sejahtera lahir dan batin.Yang menjadi rumusan masalah adalah apa saja yang menyebabkan dasar pembebanan uang hantaran dalam mahar nikah dan bagaimana pandangan fiqh syᾱfi’iyyah terhadap pembebanan uang hantaran dalam mahar nikah. Yang menjadi tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana dasar-dasar pembebanan uang hantaran dalam mahar nikah dan untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut fiqh syᾱfi’iyyah terhadap dasar-dasar pembebanan uang hantaran dalam mahar nikah. Teknik penelitian dalam setiap penulisan karya ilmiah harus mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang hendak dibahas, penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, Dengan melihat kepada kaidah-kaidah fiqhiyyah yang telah digunakan dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi serta bertentangnya dengan syarat ‘urf yang sahih bisa disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku. Maka, penetapan uang hantaran yang tinggi telah membebankan laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang memiliki tanggungan untuk melangsungkan pernikahan.
BIMBINGAN DAKWAH KEPADA PASANGAN GUGAT CERAI DI MAHKAMAH SYAR’IAH BIREUEN Saidaturrahmah Saidaturrahmah
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i2.57

Abstract

Kehidupan rumah tangga ada kalanya terjadi keadaan - keadaan tertentu yang melenceng jauh dari tujuan pernikahan tersebut, sehingga apa yang yang menjadi idaman dalam sebuah perkawinan tidak tercapai seperti yang diharapkan. Seperti perceraian dari yang diusulkan oleh pihak istri atau suami terjadi gugat cerai meskipun dalam ajaran islam perceraian adalah suatu yang halal tetapi paling tidak  disukai Allah. Kemudian Bimbingan Dakwah kepada Pasangan Gugat Cerai sangat diperlukan oleh hakim mediator dalam proses mediasi terhadap pasangan gugat cerai dalam mediasi, walaupun para pihak pasangan gugat cerai setelah dilakukan proses mediasi ada juga yang bertekad bulat untuk bercerai tapi mereka bercerai secara baik-baik  setelah dilkukan proses mediasi.  Karena, para pihak pasangan gugat cerai dari pertama tidak berkomunikasi setelah terjadinya  proses mediasi berkomunikasi seperti biasanya kembali.
HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Desa Besito-Kudus Terhadap Hadis Larangan Tertawa) Arim Zufaida Amna
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v2i2.146

Abstract

The position of the hadith as a source of Islamic law has become a problematic long debate. The problem with the position of a hadith in society can be seen from the quality of the hadith. This study aims to conduct an analysis of the meanings contained in the laughter hadith and its application in certain societies. This research uses qualitative research methods through literature studies and case studies of the village community of Besito-Kudus to obtain a conclusion. This discussion presents the arguments around the hadith prohibiting laughter as a source of Islamic law in a society. This study concludes that the problems surrounding a hadith position as a basic source of Islamic law in the village community of Besito have generated positive dynamics.
KONSEP PEMERINTAHAN ISLAM IMAM KHOMEINI Hartati Hartati
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i1.62

Abstract

Demokrasi Barat telah merusak dunia Timur, khususnya dunia Islam. Untuk itu umat Islam harus mengajarkan kepada orang-orang Barat tentang makna demokrasi yang sebenarnya. Khomeni adalah sosok tokoh pembaharuan di negara Iran sebagai bapak revolusi fundamentalisme, hal ini tidak luput dari pola berfikirnya yang dipengaruhi oleh mistis, filsafat dan tasawufnya yang berlandaskan ajaran al-Qur’an dan Hadis. Konsep pemerintahan yang dianjurkannya  menuntut umat Islam harus terjun ke percaturan politik untuk mengarahkan kehidupan masyarakat Islam yang sejalan dengan hukum-hukum Tuhan, baik dalam hal berkaitan dengan pemerintahan, kenegaraan maupun kemasyarakatan. Khomeini menawarkan model baru demokrasi yang dilandaskan pada ajaran-ajaran Islam dengan menyebut "demokrasi sejati". Oleh karena itu syarat menjadi pemimpin pemerintahan harus Islam. Kehendak rakyat itu harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan kesejajaran kehendak itu dijaga dan dipelihara dengan mekanisme pengawasan wilayah al-faqih atas pemerintah konsep imamah atau dalam ajaran Syi’ah.
MENSTRUAL BLOOD PROBLEMS IN DETERMINING BID'IY DIVORCE Muhammad Yasir
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v2i1.49

Abstract

Phenomenon that occurs in society, many women who have come to know and understand about blood, this situation is very worrying because it can affect many things. One of them is divorce, where the condition of the woman who is being served affects whether or not her husband can release the divorce. The essence of the problem that the author wants to explore is the criteria for menstrual blood in the perspective of fiqh syafi`iyah and the relationship between blood and talak bid`iy in the perspective of syafi`iyyah fiqh. This research is a library research using descriptive analysis method and qualitative approach. Regarding data sources, the author only needs written data sources, namely by referring to primary and secondary sources. The primary sources of the book al-Mahalli (Kanz al-Raghibin `ala Syarh Minhaj al-Thalibin), Fath al-Wahab, Hasyiah Bujairimi` Alal-Khathiib. Meanwhile, the secondary sources of the authors take from the data that the authors search through online media or the internet. The results that the authors found; First, that blood has several criteria according to the review of fiqh shafi`iyah, these criteria are based on the age of the woman, the validity period, the character of the blood that is born which is stronger and weaker, and the condition of bleeding is normal and abnormal. Second, menstrual blood has a close relationship with bid`iy talak, because talak is only classified as bid`iy, if a person mentions his wife is right during menstruation, if it is not right during menstruation, then talak is dropped from bid`iy divorce. The author really hopes that the study that the author has described can be made new for women in particular and Muslims in general.
SADD AL- DZARI’AT DAN KORELASINYA PADA PERMASALAHAN COVID-19 (SHAF DISTANCE) Sri Mulyani
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v2i2.131

Abstract

This study aims to examine one of the methods of ijtihad Sadd al-dzari'ah which is one of the methods of making legal decisions (istinbath al-Hukum) in Islam. Sadd al-dzari'ah is preventing everything that becomes a path of destruction. Therefore, if there is a good deed that will result in damage, then that good action should be prevented so that damage does not occur. Therefore the Sadd al-dzari'ah method is an offer that is flexible enough to deal with the problems that arise at this time. Therefore this study will discuss how Sadd al Dzari'ah's correlation on the Covid-19 problem, which focuses on the problem of shaf distance.This study aims to examine one of the methods of ijtihad Sadd al-dzari'ah which is one of the methods of making legal decisions (istinbath al-Hukum) in Islam. Sadd al-dzari'ah is preventing everything that becomes a path of destruction. Therefore, if there is a good deed that will result in damage, then that good action should be prevented so that damage does not occur. Therefore the Sadd al-dzari'ah method is an offer that is flexible enough to deal with the problems that arise at this time. Therefore this study will discuss how Sadd al Dzari'ah's correlation on the Covid-19 problem, which focuses on the problem of shaf distance.
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Salman Salman
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i2.58

Abstract

Korupsi dapat merusak fondasi ekonomi di negara, di mana hal ini menyebabkan tindakan korupsi telah mengambil uang sebagai aset negara yang tidak kecil, sehingga berdampakan negara-negara akan merasa sulit untuk meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk setiap pelaku tindakan korupsi harus bertanggung jawab untuk mengembalikan hasil korupsi sebagai aset negara ke negara itu sendiri. Penegakan   hukum   yang   dilakukan   secara   konvensional   untuk memberantas tindak pidana korupsi terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum yang luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaanya dilakukan dalam upaya tindak pidana korupsi, yang pelaksanaanya dilakukan secara optimal, intensif, efektif profesional, serta berkesinambungan.
RELASI AGAMA DAN NEGARA: ANALISIS POLITIK NURCHOLISH MADJID Lismijar Lismijar
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v1i1.63

Abstract

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ide yang dipaparkan oleh Nurcholis Madjid tentang hubungan agam dan negara. Diantaranya adalah mengenai diskursus Islam dengan nation state, Islam dan Pancasila, Islam dan Demokrasi dan Islam dan Pluralisme. Salah satu bentuk formulasi pikirannya yang terkenal adalah jargon “Islam Yes, Muslim Party No!”. Jargon ini merupakan formulasi hubungan antara agama dan negara. Jargon ini juga ditujukan agar Muslim dapat memfokuskan perhatiannya pada Islam daripada kepada Institusi-institusinya. Dengan kata lain, Nurcholis Madjid mencoba mengembalikan Islam dalam bentuk Islam yang bersifat individual daripada sebuah partai Islam.

Page 2 of 7 | Total Record : 70

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019)