Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 2 (2020): SEPTEMBER"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Diskresi Kepolisian melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo) ]]>
<![CDATA[Santoso, Priyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (296.96 KB)
|
DOI: 10.18196/jphk.1206
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan mediasi penal yang dilaksanakan berdasarkan diskresi oleh perpolisian masyarakat di Polsek Sektor Galur beserta faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan mediasi penal oleh perpolisian masyarakat di Polsek Galur. Di akhir tulisan disampaikan rumusan pola ideal mediasi penal yang dilaksanakan berdasarkan diskresi oleh kepolisian masyarakat di masa mendatang. Metode penelitian hukum yuridis-empiris (socio-legal research) menemukan fakta empiris bahwa pelaksanaan mediasi penal berdasarkan diskresi oleh Polsek Sektor Galur dilaksanakan melalui institusi perpolisian masyarakat dengan melibatkan banyak pihak, antara lain pihak pelaku dan korban, juga melibatkan stakeholder seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tergabung di FKPM. Faktor pendukung pelaksanaan mediasi pidana oleh Kepolisian Sektor Galur adalah diberikannya  kebebasan kepada pihak kepolisian pada saat pelaksanaan segala tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam penegakan hukum dan sebagai petugas penyidik. Akantetapi sarna dan prasarana; dukungan masyarakat; budaya yang tumbuh di masyarakat; dan keberadaan institusi kepolisian menjadi faktor penghambat pelaksanaan mediasi penal. Pola ideal diskresi yang diusulkan oleh penulis terkait dengan pelaksanaan mediasi penal adalah netralitas atau ketidakberpihakan mediator yang ditunjuk terhadap pelaku maupun korban. Kata Kunci: Diskresi, Mediasi Penal, Perpolisian Masyarakat. ]]>
<![CDATA[Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sukananda, Satria Sukananda]]>;
<![CDATA[Nugraha, Danang Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.775 KB)
|
DOI: 10.18196/jphk.1207
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana urgensi penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai kontrol dampak terhadap lingkungan di Indonesia. Terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, faktor utama yang harus menjadi fokus perhatian adalah terkait dengan perizinan, karena faktor perizinan dapat dijadikan pegangan bagi pelaku usaha yang akan mengelola lingkungan. Perizinan lingkungan dikaitkan dengan keharusan memperoleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Statue approach dipergunakan dalam penelitian hukum normatif ini. Hasil penelitian menunjukkan Kedudukan AMDAL dalam pengelolaan Lingkungan hidup sangat penting dan strategis karena merupakan instrument pencegahan pencemaran lingkungan yang menentukan mutu lingkungan melalui mekanisme pengujian dokumen seperti AMDAL dan UKL-UPL. Selanjutnya penerapan AMDAL juga menjadi sistem yang menjaga stabilitas tujuan perusahaan.Kata Kunci: analisis dampak lingkungan, pencegahan pencemaran lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Iswandi, Kelik]]>;
<![CDATA[Prasetyoningsih, Nanik]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (347.13 KB)
|
DOI: 10.18196/jphk.1208
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kedudukan state auxiliary organ yang merupakan Lembaga negara resmi negara tetapi tidak dijelaskan dengan rinci kedudukan state auxiliary organ dalam konstitusi.  Pembagian kekuasaan pada cabang-cabang khusus kekuasaan dalam negara hukum bertujuan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada satu titik yang berakibat kesewenang-wenangan. Indonesia tidak menerapkan pembagian kekuasaan trias politica secara murni. Di Indonesia lembaga negara terbagi menjadi constitutional state organ dan state auxiliary organ. Constitutional state organ memiliki kedudukan yang sangat jelas dalam ketatanegaraan, tetapi state auxiliary organ tidak memiliki kedudukan yang jelas. State auxiliary organ sendiri terbentuk dengan berbagai macam variasi bentuk yang berdampak terhadap ketidakjelasan kedudukannya. Metode analisis deskriptif dipergunakan dalam penelitian hukum normatif untuk menganalisis data sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa state auxiliary organ di Indonesia memiliki berbagai kedudukan. Kedudukan state auxiliary organ dapat ditentukan melalui kedudukan berdasarkan aturan pembentuknya, kedudukan berdasarkan independensi kelembagaannya, dan kedudukan berdasarkan tugas dan fungsinya. Kata Kunci: constitutional state organ, state auxiliary organ, trias politica]]>
<![CDATA[Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan ]]>
<![CDATA[Hidayatun, Siti]]>;
<![CDATA[Widowaty, Yeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.683 KB)
|
DOI: 10.18196/jphk.1209
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji rehabilitasi bagi pengguna narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yuridis empiris menemukan fakta bahwa rehabilitasi bagi pengguna narkotika di sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penyidik dapat melakukan rehabilitasi bagi pengguna narkotika berdasar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka akan dilakukan proses rehabilitasi dalam perkara narkotika, harus terlebih dahulu melalui proses assesment medis dan hukum. Konsep yang diusulkan penulis mengenai pelaksanaan rehabilitasi yang berkeadilan bagi pengguna narkotika adalah seharusnya terhadap setiap pengguna narkotika yang telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 seluruhnya dilakukan rehabilitasi, karena pidana penjara bagi pengguna narkotika bukan solusi yang baik dan berkeadilan. Kata kunci: narkotika, keadilan, rehabilitasi.]]>
<![CDATA[Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja di Kota Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Antama, Febrizal]]>;
<![CDATA[Zuhdy, Mukhtar]]>;
<![CDATA[Purwanto, Heri]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.957 KB)
|
DOI: 10.18196/jphk.1210
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya cyberbullying di Kota Yogyakarta. Jaringan internet berupa media sosial, game online, dan media komunikasi digital lainnya dewasa ini telah menjadi fasilitas bagi terjadinya cyberbullying yang dilakukan oleh remaja di Kota Yogyakarta. Kasus cyberbullying yang dilakukan oleh remaja terus meningkat setiap tahunnya. Maka penting kiranya untuk mengetahui faktor penyebab remaja melakukan cyberbullying. Sehingga diharapkan dengan mengetahui faktor penyebab yang memengaruhi remaja melakukan cyberbullying, kita dapat mengetahui kebijakan kriminal (criminal policy) yang tepat guna memberantas cyberbullying secara lebih efektif. Penelitian yuridis empiris ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan remaja melakukan cyberbullying di Kota Yogyakarta antara lain: pesatnya perkembangan teknologi, ketidaktahuan remaja akan risiko hukum, perilaku remaja yang suka meniru, serta telah melemahnya kontrol sosial.Kata kunci: criminal policy, cyberbullying, remaja.]]>
<![CDATA[Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan ]]>
<![CDATA[Hidayatun, Siti]]>;
<![CDATA[Widowaty, Yeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.683 KB)
|
DOI: 10.18196/jphk.1209
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji rehabilitasi bagi pengguna narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yuridis empiris menemukan fakta bahwa rehabilitasi bagi pengguna narkotika di sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penyidik dapat melakukan rehabilitasi bagi pengguna narkotika berdasar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka akan dilakukan proses rehabilitasi dalam perkara narkotika, harus terlebih dahulu melalui proses assesment medis dan hukum. Konsep yang diusulkan penulis mengenai pelaksanaan rehabilitasi yang berkeadilan bagi pengguna narkotika adalah seharusnya terhadap setiap pengguna narkotika yang telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 seluruhnya dilakukan rehabilitasi, karena pidana penjara bagi pengguna narkotika bukan solusi yang baik dan berkeadilan. Kata kunci: narkotika, keadilan, rehabilitasi.]]>
<![CDATA[Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja di Kota Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Antama, Febrizal]]>;
<![CDATA[Zuhdy, Mukhtar]]>;
<![CDATA[Purwanto, Heri]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.957 KB)
|
DOI: 10.18196/jphk.1210
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya cyberbullying di Kota Yogyakarta. Jaringan internet berupa media sosial, game online, dan media komunikasi digital lainnya dewasa ini telah menjadi fasilitas bagi terjadinya cyberbullying yang dilakukan oleh remaja di Kota Yogyakarta. Kasus cyberbullying yang dilakukan oleh remaja terus meningkat setiap tahunnya. Maka penting kiranya untuk mengetahui faktor penyebab remaja melakukan cyberbullying. Sehingga diharapkan dengan mengetahui faktor penyebab yang memengaruhi remaja melakukan cyberbullying, kita dapat mengetahui kebijakan kriminal (criminal policy) yang tepat guna memberantas cyberbullying secara lebih efektif. Penelitian yuridis empiris ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan remaja melakukan cyberbullying di Kota Yogyakarta antara lain: pesatnya perkembangan teknologi, ketidaktahuan remaja akan risiko hukum, perilaku remaja yang suka meniru, serta telah melemahnya kontrol sosial.Kata kunci: criminal policy, cyberbullying, remaja.]]>
<![CDATA[Diskresi Kepolisian melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo) ]]>
<![CDATA[Santoso, Priyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (296.96 KB)
|
DOI: 10.18196/jphk.1206
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan mediasi penal yang dilaksanakan berdasarkan diskresi oleh perpolisian masyarakat di Polsek Sektor Galur beserta faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan mediasi penal oleh perpolisian masyarakat di Polsek Galur. Di akhir tulisan disampaikan rumusan pola ideal mediasi penal yang dilaksanakan berdasarkan diskresi oleh kepolisian masyarakat di masa mendatang. Metode penelitian hukum yuridis-empiris (socio-legal research) menemukan fakta empiris bahwa pelaksanaan mediasi penal berdasarkan diskresi oleh Polsek Sektor Galur dilaksanakan melalui institusi perpolisian masyarakat dengan melibatkan banyak pihak, antara lain pihak pelaku dan korban, juga melibatkan stakeholder seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tergabung di FKPM. Faktor pendukung pelaksanaan mediasi pidana oleh Kepolisian Sektor Galur adalah diberikannya kebebasan kepada pihak kepolisian pada saat pelaksanaan segala tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam penegakan hukum dan sebagai petugas penyidik. Akantetapi sarna dan prasarana; dukungan masyarakat; budaya yang tumbuh di masyarakat; dan keberadaan institusi kepolisian menjadi faktor penghambat pelaksanaan mediasi penal. Pola ideal diskresi yang diusulkan oleh penulis terkait dengan pelaksanaan mediasi penal adalah netralitas atau ketidakberpihakan mediator yang ditunjuk terhadap pelaku maupun korban. Kata Kunci: Diskresi, Mediasi Penal, Perpolisian Masyarakat. ]]>
<![CDATA[Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sukananda, Satria]]>;
<![CDATA[Nugraha, Danang Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.775 KB)
|
DOI: 10.18196/jphk.1207
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana urgensi penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai kontrol dampak terhadap lingkungan di Indonesia. Terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, faktor utama yang harus menjadi fokus perhatian adalah terkait dengan perizinan, karena faktor perizinan dapat dijadikan pegangan bagi pelaku usaha yang akan mengelola lingkungan. Perizinan lingkungan dikaitkan dengan keharusan memperoleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Statue approach dipergunakan dalam penelitian hukum normatif ini. Hasil penelitian menunjukkan Kedudukan AMDAL dalam pengelolaan Lingkungan hidup sangat penting dan strategis karena merupakan instrument pencegahan pencemaran lingkungan yang menentukan mutu lingkungan melalui mekanisme pengujian dokumen seperti AMDAL dan UKL-UPL. Selanjutnya penerapan AMDAL juga menjadi sistem yang menjaga stabilitas tujuan perusahaan.Kata Kunci: analisis dampak lingkungan, pencegahan pencemaran lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Iswandi, Kelik]]>;
<![CDATA[Prasetyoningsih, Nanik]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (347.13 KB)
|
DOI: 10.18196/jphk.1208
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kedudukan state auxiliary organ yang merupakan Lembaga negara resmi negara tetapi tidak dijelaskan dengan rinci kedudukan state auxiliary organ dalam konstitusi. Pembagian kekuasaan pada cabang-cabang khusus kekuasaan dalam negara hukum bertujuan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada satu titik yang berakibat kesewenang-wenangan. Indonesia tidak menerapkan pembagian kekuasaan trias politica secara murni. Di Indonesia lembaga negara terbagi menjadi constitutional state organ dan state auxiliary organ. Constitutional state organ memiliki kedudukan yang sangat jelas dalam ketatanegaraan, tetapi state auxiliary organ tidak memiliki kedudukan yang jelas. State auxiliary organ sendiri terbentuk dengan berbagai macam variasi bentuk yang berdampak terhadap ketidakjelasan kedudukannya. Metode analisis deskriptif dipergunakan dalam penelitian hukum normatif untuk menganalisis data sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa state auxiliary organ di Indonesia memiliki berbagai kedudukan. Kedudukan state auxiliary organ dapat ditentukan melalui kedudukan berdasarkan aturan pembentuknya, kedudukan berdasarkan independensi kelembagaannya, dan kedudukan berdasarkan tugas dan fungsinya. Kata Kunci: constitutional state organ, state auxiliary organ, trias politica]]>
