cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nanik Prasetyoningsih
Contact Email
nanikprasetyoningsih@umy.ac.id
Phone
+62274387656
Journal Mail Official
wafathoni@gmail.com
Editorial Address
Gdg.Pascasarjana Lt.2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jln. Brawijaya Tamantirto Kasihan Bantul DIY. 55183
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : 27460967     EISSN : 2721656X     DOI : https://doi.org/10.18196/jphk
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan (JPHK) mempublikasikan artikel artikel ilmiah yang mengkaji isu-isu penegakan hukum dan pencapaian keadilan.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2022): September" : 5 Documents clear
Monopoly Analysis of a Limited Liability of State-Owned Enterprises (SOEs) Machmud, Aris; Mubarok, Djihadul; Majid, Abdul; Aprilianda, Nurini
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.v3i2.15825

Abstract

Monopoly is regulated in the regulation of State-Owned Enterprises (SOEs) as the right to regulate (bestuur) all state resources as mandated by the constitution of Article 33 of the 1945 Constitution and also the BUMN Law Number 19 of 2003 where one of them is a company that is an entity a government-owned business in the form of a limited liability company. The capital is divided into wholly or at least 51 percent of the shares owned by the Republic of Indonesia with the main objective of pursuing profit. In the case of SOEs, corporate actions are determined by the direction of state policies in their economy. Problem formulation based on the above background, is monopolistic and de-monopoly practices against SOEs, inconsistency of the government? This research used normative juridical with a quantitative analytical approach and examines literature studies that conclude. The study results showed that corporate action was not doubt or inconsistency in implementing a state monopoly. However, this holding was to increase the capacity and existence of SOEs as agents of development and the state in managing resources related to many people’s lives.
Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Penetapan Tersangka Shandy Herlian Firmansyah; Achmad Miftah Farid
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.v3i2.15195

Abstract

Kewenangan melakukan pembatasan kebebasan pribadi dalam penetapan tersangka kasus pidana hanya dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak adanya mekanisme pengawasan bagi kepolisian ketika melakukan proses penangkapan, penahanan ataupun penggeledahan terhadap seorang tersangka. Ditetapkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berfungsi untuk mengatur kelembagaan praperadilan dalam melaksanakan upaya pengawasan horizontal terhadap tindakan pembatasan kebebasan pribadi yang bersifat memaksa. Lembaga praperadilan diciptakan sebagai upaya bagi tersangka untuk mengajukan keberatan terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari kepolisian. Adanya mekanisme praperadilan terebut diharapkan proses penegakan hukum tidak dilakukan sewenang-wenang oleh Kepolisian Republik Indonesia yang dapat mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan ini memiliki tujuan untuk mengelaborasi politik hukum preperadilan dalam perlindungan hak tersangka yang ditunjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka. Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kesewenangan dalam penetapan tersangka yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Selain itu, ditemukan bahwa masih banyak tersangka yang tidak mengetahui adanya upaya hukum yang dapat dilakukan ketika hak pribadinya dilanggar. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum dari tersangka.
Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba Nur Fadilah Al Idrus
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.v3i2.14898

Abstract

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dianggap masih belum memiliki kemajuan dalam menangani masalah yang terjadi dalam bidang pertambangan di Indonesia. Pembaruan Undang-Undang Minerba menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 diharapkan dapat memperbaiki pertambangan minerba sehingga memiliki partisipasi nyata terhadap masyarakat. Namun RUU yang dirancang tahun 2019 nyatanya mengalami resistensi dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana politik hukum pemerintah dan respon masyarakat atas pembaruan UU Minerba. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah dan website. Hasil penelitian menunjukan bahwa  politik hukum dalam UU Minerba mengarah pada perkembangan hukum yang praktis serta mendukung sektor pertambangan dan mengatur mengenai hak dan kewajiban serta perlindungan pengusaha pertambangan dan lain sebagainya. Selain itu politik hukum yang terlihat jelas yaitu mengenai pemberian perlindungan ekonomi untuk rakyat dan Negara, sekalipun  terdapat kerugian yang ditimbulkan.  Poin yang perlu diperhatikan dalam UU Minerba yang baru yaitu terkait kewenangan pengelolaan serta perizinan, perpanjangan izin operasi, hilirisasi atau peningkatan nilai tambah, divestasi, tidak berdasarkan landasan tata ruang, serta pertambangan rakyat, reklamasi dan pasca tambang. Respon masyarakat terkait pembaruan perundangan ini tergolong menjadi dua yaitu pro dan kontra. Pihak pro bernggapan bahwa pembaruan ini lebih jelas dan sesuai. Sedangkan pihak yang kontra beranggapan bahwa regulasi baru terkait minerba hanya untuk kepentingan pemilik modal utama sehingga perlu dilakukan kritik. Selain itu, pembentukan UU ini juga dianggap terlalu kilat dan tidak disertai adanya keterlibatan masyarakat karena dilakukan pada saat wabah Covid-19.
The Role of International Law in the Resolution of Boundary Disputes in Africa: A Case Study of Bakassi Peninsula Abdulyakeen, Abdulrasheed
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.v3i2.14267

Abstract

This paper investigates how international law helped Nigeria and Cameroon settle their territorial dispute over the Bakassi Peninsula from 1999 to 2008. The study utilized the case study research design with a qualitative approach which enabled data to be derived from various sources, including documentary records and semi-structured elite interviews. The findings showed that the ICJ’s ruling in October 2002 did not address urgent and immediate compliance. All subsequent attempts at arbitration were guided by the law established by the dispute resolution in the form of an award. Every diplomatic tactic employed was modified to follow the court’s ruling, resulting in a peaceful conclusion of the conflict and enhancing the continued importance of law in international interactions between states.
Cryptocurrency as a Digital Property in Indonesian Law Perspective Bintarto, Muhammad Al Ikhwan
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.v3i2.15134

Abstract

Cryptocurrency is the result of technological developments. The first cryptocurrency is bitcoin, introduced by Satoshi Nakamoto as a decentralized digital currency with a safe haven. Then over time, some countries recognized cryptocurrency as property are Netherlands, China, and others. Indonesia has classified cryptocurrency as a commodity. This study will discuss the legal views of property in Indonesian law regarding cryptocurrency. This study analyzed cryptocurrencies according to the material elements in Indonesian law, considering the classification of cryptocurrencies as commodities in Indonesia. This research applied a normative method with a statutory approach through primary and secondary legal materials, analyzed by descriptive analysis. This research found several material aspects in KUH Perdata that could be fulfilled in cryptocurrency. Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions article 1 paragraph 2 mentions that Electronic transactions are legal acts carried out using a computer, computer network, or other media.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): September Vol. 6 No. 1 (2025): March Vol 5, No 2 (2024): September Vol. 5 No. 2 (2024): September Vol 5, No 1 (2024): March Vol 4, No 2 (2023): September Vol 4, No 1 (2023): Maret Vol 3, No 2 (2022): September Vol 3, No 1 (2022): Maret Vol 2, No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 2, No 1 (2021): Maret Vol 1, No 2 (2020): SEPTEMBER Vol 1, No 1 (2020): MARET More Issue