cover
Contact Name
Johan Winarni
Contact Email
jardik.jurnalakrab@gmail.com
Phone
+6281314950038
Journal Mail Official
jardik.jurnalakrab@gmail.com
Editorial Address
Jalan RS Fatmawati, Cipete Selatan, Cilandak, RT.6/RW.5, Cipete Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12410 +62 21-7693262/7657156
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Akrab (Aksara agar Berdaya)
ISSN : 25800795     EISSN : 27162648     DOI : -
Core Subject : Education,
JURNAL AKRAB (Aksara agar Berdaya) adalah jurnal untuk mempublikasikan tulisan ilmiah populer, hasil penelitian/pengkajian, dan pengembangan model pembelajaran di bidang pendidikan nonformal, khususnya pendidikan keaksaraan dan pengembangan budaya baca masyarakat. Pengguna Jurnal adalah tenaga fungsional dari unsur Perguruan Tinggi, UPT PAUD dan Dikmas. Sanggar Kegiatan Belajar, dan para praktisi pendidikan nonformal. Jurnal Akrab diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jurnal AKRAB menerima seluruh hasil penelitian dan pengembangan model pembelajaran meliputi bidang: Pendidikan keaksaraan dasar Pendidikan keaksaraan usaha mandiri Pendidikan multikeaksaraan Pengembangan budaya baca dan literasi masyarakat
Articles 16 Documents
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2012): April 2012" : 16 Documents clear
Memberdayakan Masyarakat dan Organisasi Perempuan dalam Meningkatkan Partisipasi, Inklusi, dan Kesetaraan Keaksaraan Perempuan Dewasa Prof. Dr. dr. Fasli Jalal, Ph.D
Jurnal AKRAB Vol. 3 No. 1 (2012): April 2012
Publisher : Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51495/jurnalakrab.v3i1.209

Abstract

Upaya Indonesia dalam mencapai target MDG terkait pendidikan dasar telah berhasil dengan capaian ringkat partisipasi mendekati 100 persen dan tingkat keaksaraan penduduk usia 15- 24 tahun ke atas mencapai 99.47 persen pada tahun 2009. Indonesia kemudian memperluas target MDG dengan menambahkan sekolah menengah ke dalam target pendidikan dasar universal dan pendidikan anak usia dini sebagai prioritas untuk mempersiapkan generasi Indonesia pada masa yang akan datang, yaitu tahun 2045, satu abad setelah peristiwa kemerdekaan Indonesia. Berbanding lurus dengan penurunan tingkat keniraksaraan di atas, tingkat angka penduduk keaksaraan perempuan usia 1524 masih jauh lebih rendah daripada laki-laki, keaksaraan penduduk perempuan telah meningkat secara signifikan selama bertahun­ tahun pada seluruh quintile kemiskinan. Jika kita membandingkan angka keaksaraan populasi Iaki-laki usia 15-24 tahun dengan perempuan pada kelompok usia yang sama, kita dapat melihat angka keaksaraan mereka tidak berbeda secara signifikan (Gambar-l). akan tetapi, diukur dengan pendapatan mereka, terungkap bahwa angka penduduk keaksaraan perempuan usia 1524 masih jauh lebih rendah daripada laki-laki,
Pengembangan Keaksaraan Perempuan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Pendidikan Terbuka Dr. Ichiro Miyazawa
Jurnal AKRAB Vol. 3 No. 1 (2012): April 2012
Publisher : Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51495/jurnalakrab.v3i1.215

Abstract

Pendahuluan Ketunaksaraan yang masih saja terjadi di berbagai belahan dunia dipandang sebagai momok yang mengancam di seluruh belahan dunia. Bagaimana tidak, angka ketunaksaraan di dunia secara keseluruhan di dunia, terutama wanita, masih menduduki peringkat yang tinggi. Hal ini tentu sangat kontras dengan parkembangan teknologi yang kian berkembang yang mengindikasikan bahwa, idealnya, perkembangan teknologi diraih dari tingkat keaksaraan yang memadai. Karena, kemampuan beraksara merupakan syarat yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi. Namun, fakta berkata lain. Untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi antara perkembangan teknologi dan isu keaksaraan, maka tercetuslah ide untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri untuk meningkatkan keaksaraan, khususnya dikalangan wanita melalui berbagai program. Program yang telah diterapkan di Pakistan akan menjadi fokus dari elaborasi ini. Program ini akan dibahas Secara lebih rinci dan berbagai sudut pandang seperti teknis pelaksanaan program, hasil program total pengeluaran, hambatan, dan juga manfaat yang diraih. Selain itu, pembahasan mengenai pendidikan terbuka untuk lifelong juga akan dipaparkan dalam elaborasi ini.
Keaksaraan Orang Dewasa: Telaah Pengalaman Intemasional Dr. Mae Chu Chang
Jurnal AKRAB Vol. 3 No. 1 (2012): April 2012
Publisher : Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51495/jurnalakrab.v3i1.220

Abstract

Ada sekitar 793 juta orang dewasa (usia 15 tahun ke atas) di dunia yang masih tuna aksara, lebih dari 500 juta dari mereka adalah perempuan. Hampir 79% dari penduduk tuna aksara berasal dari negara-negara E-9. Sebagian besar dari mereka tidak pernah mengenyam pendidikan dan menjadi tuna aksara karena putus sekolah atau sekolah yang memprihatinkan. Tidak terlalu banyak ditemukan informasi tentang pembiayaan program keaksaraan orang dewasa. Berdasarkan Konferensi Internasional Pendidikan Orang Dewasa Keenam (CONFINTEA V1) yang selenggarakan di Brazil pada akhir tahun 2009, anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk program keaksaraan orang dewasa sangatlah rendah. Rendahnya alokasi dana di sebagian besar negara menunjukan rendahnya komitmen politik untuk keaksaraan orang dewasa. Pada kenyataanya, anggaran untuk keaksaraan orang dewasa tidak pernah melebihi angka 1% dan total anggaran pendidikan. Sebagai contoh Indonesia memghabiskan 0,72% untuk keaksaraan orang dewasa dan Afrika Selatan 0,12%. Angka-angka tersebut harus disyukuri, karena banyak negara-negara lain yang presentase anggaran keaksaraan orang dewasanya mendekati angka nol. Meskipun pemerintah seringkali menjadi sumber utama pendanaan, sektor swasta, mitra pembangunan masyarakat sipil dan individu mendominasi sumber pendanaan dunia untuk keaksaraan orang dewasa. Para pengusaha di sektor swasta juga berinvestasi dalam pelatihan keterampilan meskipun hanya memainkan sedikit peran dalam peningkatan keaksaraan orang dewasa. Masyarakat sipil seperti NGOs' memiliki peran penting dalam penyediaan berbagai sumber daya pendukung. Individu dapat menjadi sumber pendanaan tapi Sangat terbatas karena penduduk tuna aksara terkonsentrasi di tengah-tengah masyarakat dan kawasan miskin dan marjinal dengan kemampuan ekonomi lemah. Mitra pembangunan kadang kadang memberikan kontribusi berupa komponen dukungan kecil. namun mereka dapat menjadi penting di beberapa negara, misalnya Sinegal lebih dari 90% dari anggaran keaksaraan orang dewasa didanai dari sumber eksternal. Sebagian besar negara berkembang mengakui pentingnya melanjutkan program besar keaksaraan orang dewasa dan berkomitmen untuk melakukan upaya khusus untuk mengentaskan ketunaaksaraan pada satu decade mendatang. Akan tetapi, pelaksanaan pendidikan dasar orang dewasa memiliki sejarah panjang dan mengecewakan. Pada tahun 1960-1970an pandangan konvensional menganggap pendidikan nonformal sebagai alternatif yang murah dan cepat untuk mendidik seluruh penduduk. Banyak negara melakukan kampanye pengentasan ketunaaksaraan di masa itu, waktu ketika banyak pemikiran di berikan kepada teori dan praktik keaksaraan. Tapi program-program awal yang ditawarkan bersifat milik pemerintah, top-down dan singkat tanpa tindak lanjut nyata dan hanya memberaksarakan sedikit orang. Sedikit peserta didik mendaftar, dan 50 persen diantaranya putus di tengah jalan. Dari mereka meneruskan pembelajaran, sekirar 50 persen lulus ujian keaksaraan, dan dari sekitar 50 persen itu, setengahnya diperkirakan menjadi tuna aksara kembali. Secara keseluruhan, banyak kampanye tahun 1970-an memiliki tingkat efisiensi sekitar 12.5 persen (orang-orang yang belajar memmbaca secara berkelanjutan), dengan beberapa peserta memperoleh keterampilan keaksaraan yang stabil. Keridakefekrifan program keaksaraan disebabkan oleh kepentingan lembaga pembangunan dalam kendaraan pendidikan. Berdasarkan pengalaman awal tersebut, strategi baru dikembangkan pada tahun 1990-an. Strategi ini adalah fokus pada permintaan dan komitmen kerimbang pasokan belaka, membatasi pengaturan manajemen pemerintah, dukungan, pengawasan. Cara koordinasi dan standar, penekanan pada kejasama dengan NGOs', kelompok masyarakat untuk menyelenggarakan kelas keaksaraan ("faire faire"), kemitraan Swasta-publik, menyediakan buku teks yang lebih baik dan lebih dapat dipahami serta memiliki iustruksi dalam bahasa daerah atau bahasa bahasa ibu karena ini terbukti paling efisien. Keberlanjutan dari dua proyek keaksaraan orang dewasa menunjukan kinerja yang sulit diukur. Sejauh mana program keaksaraan akan terus produktif sebagaimana diinginkan bahkan lebih tidak jelas lagi. Untuk memperoleh peserta didik yang banyak. lembaga yang didukung oleh sumber kelembagaan yang jelas untuk memperluas program keaksaraan sangat diperlukan, dan empat proyek keaksaraan yang dievaluasi pada tahun 1990-an menunjukkan fakta ini. Akan tetapi, biaya yang tinggi untuk pengembangan kelembagaan mungkin tidak dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. terutama jika bantuan donor terbatas, Selain itu, kerergantungan pada NGOs' telah membuka berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan program yang menciptakan keraguan mengenai sejauh mana sistem dapat memperluas program yang ada melalui peran dan eksistensi mereka. Alasan utama ketidakpastian ini adalah bahwa sistem pemantauan tidak berfungsi dengan baik dalam setiap proyek, dan tidak mungkin untuk mengumpulkan seluruh kuantitas atau kualitas dari data yang diperlukan. Meskipun semua proyek keaksaraan memiliki komponen pemantauan masing-masing, logistik yang dibutuhkan untuk pemantauan telah terbukti rumit tidak praktis. Jumlah staf yang diperlukan untuk mengawasi ribuan kelas yang tersebar di berbagai desa di suatu negara dapat menyaingi jumlah guru yang diperlukan dalam seluruh proyek tersebut. Banyak negara telah menolak keras sistem berat dan mahal ini, dan alternatif yang lebih baik hingga kini belum muncul. Di sisi lain, Bank Dunia hampir tidak memperhatikan efektivitas instruksional sama sekali. Tak satu pun dari dokumen yang diperiksa membahas metodologi. manajemen kelas, motivasi peserta didik, atau bagaimana meningkatkan hasil belajar. Sangat sedikit perhatian juga diberikan kepada struktur pelatihan guru dan kurikulum. Salah satu alasannya mungkin karena manajer yang bertugas merupakan ekonom atau spesialis lainnya, seperti arsitek, sedangkan konsultan teknis dipekerjakan untuk melaksanakan penilaian tidak menjaga kontinuitas proyek tersebut. Program keaksaraan orang dewasa yang dibiayai oleh donor lain, seperti halnya yang didanai oleh Bank Dunia, memiliki kelemahan data yang sangat penting. Misalnya. hanya 13 dari 27 evaluasi yang diperiksa melaporkan penguasaan keterampilan, dan mereka menggunakan metode yang berbeda untuk menilai pembelajaran peserta didik. Karena perbedaan kriteria pengujian, statistik ini tidak benar-benar sebanding, dan mereka mungkin tidak mewakili semua studi. Akan tetapi, ini adalah bukti yang tersedia. Secara keseluruhan, indikator keefekrifan jarang sekali ditemukan, dan kini semakin tidak jelas bagaimana banyak peserta didik mengikuti program dan berapa banyak dari mereka yang lulus beraksara. Temuan lain menunjukkan bahwa terdapat varian yang sangat besar, dengan tingkat kelulusan berkisar antara 5% sampai 88%, sangat sedikit sekali program yang melaporkan tingkat kehadiran, lembaga dan NGOs' penyelenggara pendidikan keaksaraan cenderung menjadi lemah dan mungkin tidak memiliki dokumentasi yang baik, dan sering sekali tidak memiliki catatan jelas mengenai mereka peserta didik mereka beserta kemajuan pembelajarannya. Program keaksaraan yang bersifat non formal menjadi salah satu penyebab terjadinya hal ini dan harus bertanggung jawab. Peserta didik diperbolehkan untuk bergabung secara flesibel, dan komposisi kelas bisa berubah secara substansial pada akhir program. Guru yang bertanggung jawab untuk memperhatikan keadaaan statistik mungkin memiliki pendidikan yang sangat rendah. Banyak penerima manfaat gagal untuk mengambil tes di akhir program padahal ada kemungkinan mereka bisa lulus tes tersebut. Dengan demikian, hasil statistik dapat meningkat. Program keaksaraan orang dewasa cenderung memperoleh minat yang sangat besar ketika pertama kali dibuka, tetapi sering mengalami tingkat kehadiran yang relatif rendah dan tidak teratur seiring dengan waktu dan tingkat penyelesaiannya rerkadang mengecewakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa memang ada permintaan, namun isinya tidak sesuai kebutuhan beberapa beberapa peserta didik atau faktor lain yang menyebabkan yang menyebabkan intervensi untuk membatasi kehadiran. Berikut ini merupakan beberapa hasil dokumentasi dari program pada tahun 1990-an dalam aspek capaian keaksaraan dan manfaat sosial di beberapa negara: A.Indonesia Misalnya, pada tahun 1997, evaluasi program pendidikan nonformal selama tiga tahun yang dibiayai Bank Dunia melaporkan melewati kelulusan 17- 27%. Dalam hal capaian di lapangan, para lulusan yang melaporkan bahwa mereka bisa membaca pamflet pertanian sebelum program berjalan adalah sebanyak 6% dan setelah program berjalan 40%; para lulusan yang bisa membaca petunjuk obat meningkat dari 44% menjadi 75%. Kemajuan membaca dilaporkan sebagai terbatas setelah tahun pertama pembelajaran, tetapi mereka yang mendaftar pada tahun-tahun berikutnya melaporkan kemajuan dalam menulis dan berhitung. Hampir tidak ditemukan kekambuhan setelah akhir program pembeJajaran. Akan terapi, 62% peserta didik Indonesia pernah bersekolah (rata-rata 2,4 tahun), sehingga banyak dari mereka mungkin telah beraksara parsial. B. Kenya Di Kenya, 29% dari 291 sampel lulusan menunjukkan bahwa mereka mampu membaca dan memahami teks pendek tentang kehidupan sehari-hari mereka, sementara 51% bisa membaca dan memahami kalimat-kalimat sederhana, dan 20% berkinerja di bawah rata-rata; 73% bisa melakukan hitungan sederhana (1989). C. Mexico Institut Nasional Keaksaraan Orang Dewasa Meksiko melayani sekirar 1,1 juta orang dewasa pertahun, diantaranya hanya 28,63 persen dilaporkan berhasil belajar membaca melalui program yang diberikan (1998). Manfaat terbaik dari dokumentasi temuan negara-negara ini adalah meningkatnya minat peserta didik untuk mengirimkan anak­ anak mereka sendiri ke Sekolah, yang berarti mereka telah melihat nilai pendidikan. Sebuah perbandingan antara penduduk tuna aksara dan beraksara di Uganda menunjukkan bahwa penduduk beraksara dua kali lebih mungkin dari penduduk tuna aksara untuk membahas tugas­tugas sekolah anak-anak mereka di rumah. Sama halnya dengan penduduk perempuan Nepal yang beraksara yang menjadi lebih terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka, dan anak-anak dari penduduk beraksara di Bangladesh lebih mungkin untuk pergi ke sekolah. Terdapat juga beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari dokumentasi negara-negara di atas sebagai berikut: I. Tingkat putus sekolah yang signifikan dan efisiensi instruksional dan efisiensi instruksional yang terbatas melemahkan capaian keterampilan keaksaraan peserta didik. Kecuali sebagian besar peserta didik dapat dibaca secara otomatis pada akhir program keaksaraan, mereka mungkin akan mengalami kekambuhan. Mengingat kondisi pembelajaran tidak efisien, tidak pasti berapa banyak peserta didik yang dapat menjadi pembaca otomatis. 2. Perhatian Pemerintah dan Donor terhadap isu-isu organisasi dan pembiayaan sangat penting, tapi tidak cukup untuk membantu peserta didik memperoleh keterampilan yang stabil. Perhatian terhadap Variabel pembelajaran dan penelitian ilmiah juga diperlukan. Tantangannya adalah bagaimana menemukan, membuat abstrak, mengoperasionalkan dan menyebarkan metode pembelajaran yang efektif untuk berbagai penyelenggara program di seluruh dunia, karena banyak diantaranya memiliki pendidikan yang terbatas. 3. Proyek keaksaraan orang dewasa yang berdiri sendiri lebih mungkin untuk diimplementasikan daripada penggabungan berbagai komponen keaksaraan yang terisolasi dalam berbagai proyek di berbagai sektor (misalnya, pembangunan pedesaan). Apabila keaksaraan bukanlah tujuan utama dari suatu proyek atau setidaknya bukan merupakan komponen yang signifikan, keaksaraan biasanya memperoleh pembiayaan, perhatian, atau tenaga ahli yang sangat sedikit dalam pelaksanaannya. Catatan buruk dari pelaksanaan komponen keaksaraan terisolasi menunjukkan bahwa tanpa sumber daya unruk pengawasan, hasilnya akan selalu tidak memuaskan. 4. Meskipun pembelajaran keaksaraan dianggap tidak memakan biaya yang mahal untuk setiap peserta didik, biaya untuk membuat lulusannya memiliki ringkat keaksaraan yang permanen sangatlah mahal, dan biaya manajemen cukup besar. Program paling murah tergantung pada korps guru sukarelawan, yang mungkin tidak stabil. Sebuah lingkaran setan dapat tercipta, di mana program murah tapi tidak efektif akan mengecewakan pengucur dana dan menghalangi pandanaan berikutnya yang mungkin saja dapat membuat program tersebut menjadi lebih efisien. Negara-negara yang memutuskan untuk terlibat dalam program keaksaraan orang dewasa perlu mempertimbangkan komitmen jangka panjang mereka dan harus menentukan sejauh mana mereka bersedia untuk mendanai program yang tidak hanya lebih efektif, tetapi juga lebih mahal. 5. Pelatihan pemerimah yang intensif dan pengawasan NGOs' merupakan faktor penting. Meskipun banyak NGOs' dapat melaksanakan program keaksaraan yang berkualitas, tapi banyak penyelenggara yang lain membutuhkan dukungan dan pemantauan yang lebil baik NGOs' dapat menjangkau penerima manfaat di daerah terpencil tertentu secara efektif, tetapi mereka tidak selalu tahu bagaimana mendidik orang dewasa dengan cara paling efekti£. *) Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Indonesia Bank Dunia
Lembaga Swadaya Masyarakat untuk Wanita dan Keaksaraan: Namtip Aksomkool. Ph.D') Pendahuluan 40 Solusi apa yang diupayakan? Namtip Aksornkool, Ph. D
Jurnal AKRAB Vol. 3 No. 1 (2012): April 2012
Publisher : Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51495/jurnalakrab.v3i1.221

Abstract

Pendahuluan Salah satu masalah dari sederet persoalan dibidang pendidikan yang masih menjadi "PR" bagi seluruh elemen bangsa adalah isu keaksaraan. Ditengah era globalisasi dengan segala kecanggihan teknologi yang semakin berkembang, tingkat ketunaaksaraan masih menduduki angka yang tinggi. Ketertingalan dan keterbelakangan atas ilmu pengetahuan menyebabkan masyarakat pada posisi tawar yang rendah dalam pergaulan ekonomi dan sosial. Penduduk buta aksara tidak dapat memberikan kontribusi secara optimal terhadap proses pembangunan di berbagai segmen kehidupan. Hak ini sebenarnya merupakan masalah krusial yang memerlukan perhatian dan penanganan serius, Pemberdayaan masyarakat adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Semua pihak harus menyadari bahwa peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat harus dilakukan seiring antara harapan dan tujuan. Oleh karena itu, pengadaan LSM yang bergerak dalam bidang keaksaraan dipandang perlu untuk bekerjasama dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menuntaskan masalah ketunaaksaraan sebagai langkah strategis untuk mencerdaskan dan mengentaskan bangsa dari keterpurukan. Karenanya, elaborasi ini akan berfokus pada urgensi pangadaan LSM untuk meningkatkan keaksaraan yang menjadi pengetahuan dasar (basic) dan prasyarat mutlak bagi seseorang untuk mengetahui dunia.
Penyediaan Dana dan Tenaga Ahli dari Masyarakat Cecilia V. Soriano'
Jurnal AKRAB Vol. 3 No. 1 (2012): April 2012
Publisher : Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51495/jurnalakrab.v3i1.223

Abstract

Hanya untuk memngingatkan sedikit prinsip dasar, perkenankan saya mengutip nilai inti Asia South Pacific Association for Adult and Basic Education (ASPBAE) berdasarkan mandat dalam Deklarasi Pendidikan untuk Semua (PUS) dan Kerangka Aksi Belem pada CONFINTEA VI. Prinsip tersebut adalah “Pemerintah harus mengedepankan penyediaan kesempatan bagi para pelajar orang dewasa untuk memerangi kemiskinan, melawan segala bentuk diskriminasi, membekali warga untukberpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pemerintahan. Kami percaya bahwa ketika kerunaaksaraan dientaskan, masyarakat akan berdaya dan mampu bertahan dan mengubah kondisi mereka untuk membangun budaya perdamaian.“ Apakah ini hanya sebatas pemikiran yang berangan-angan? Kami percaya tidak. Kami berani mengatakan bahwa “pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat untuk semua, terutama keaksaraan untuk semua perempuan, dapat dicapai melalui kemauan politik dan sumber daya yang memadai yang diberikan dan dilaksanakan oleh pemerintah di Utara dan Selatan.” Ketika pemerintah mengatakan “Ya!” untuk keaksaraan perempuan, maka hal ini akan bermanifestasi pada kemauan politik yang sedang berjalan. Tapi kemauan politik seperti ini akan diuji oleh kebijakan konkrit dan tindakan nyata yang diambil baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Banyak perhatian telah difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Ini merupakan sebuah tindakan terpuji. Memang, ketika pemerintah serius bekerja untuk meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas di sekolah untuk anak perempuan dan anak laki-laki, ini sudah akan menyelesaikan setengah tantangan pendidikan. Sayangnya, akses ke program- program berkualitas untuk wanita dewasa yang tuna aksara (dan laki-laki) tidak memperoleh prioritas yang sama. Selama satu dekade terakhir, kami melihat program keaksaraan sering dijadikan proyek jangka pendek: sering tidak berkualitas karena tidak adanya pembelajaran dan bahan ajar, dan sebagian besar waktu tidak sensitif terhadap kebutuhan dan situasi perempuan. Dalam upaya untuk membantu pemerintah dan masyarakat memperoleh program keaksaraan yang berkualitas, Kampanye Global untuk Pendidikan (GCE) pada tahun 2005 melakukan survei global kepada para praktisi keaksaraan untuk mengetahui keaksaraan seperti apa yang efektif dan efisien. Melalui upaya ini, GCE mampu keluar dengan 16 benchmark keaksaraan, dua di antaranya aka saya bahasa dalam tulisan ini. Pertama, program keaksaraan yang berkualitas paling tidak memerlukan biaya 50 hingga 100 dollar AS per peserta didik per tahun selama setidaknya tiga tahun. Dua tahun adalah untuk belajar awal dan satu tahun lagi untuk memastikan adanya kesempatan untuk terus belajar. Untuk memastikan program keaksaraan sepenuhnya didanai dan berkualitas, pemerintah harus mendedikasikan setidaknya 3% dari anggaran nasional mereka untuk sektor program pendidikan keaksaraan orang dewasa. Ketika pemerintah mewujudkan hal ini, donor internasional harus mengisi kesenjangan sumber daya yang tersisa. Sementara kita berupaya meraih benchmark ini, kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa pemerintah kesulitan dengan peningkaran criteria dan kompetensi keaksaraan. Program keaksaraan dan pendidikan dasar pada umumnya dihadapkan dengan tantangan kurangnya sumber daya. Berdasarkan Laporan Pemantauan Global PUS pada tahun 2007, di Asia Tenggara, kecuali Malaysia, sebagian besar negara mengalokasikan kurang dari 6% dari Produk Nasional Bruto mereka untuk pendidikan. Thailand mengalokasikan 4,3, Indonesia 3,8, Filipina 2,3, dan Kamboja 1,8. Gelombang krisis keuangan yang dimulai pada tahun 2009 mempengaruhi anggaran untuk pendidikan secara keseluruhan. Namun di Asia, bahkan sebelum krisis, sebagian besar negara, kecuali Korea, Bangladesh dan Jepang, telah menurunkan anggaran pendidikan per siswa, apabila kita membandingkan pengeluaran perkapita pada kurun waktu 2006-1999. Karena perempuan tidak bisa menunggu lama, masyarakat sudah mulai melakukan advokasi dan memobilisasi sumber daya masyarakat untuk program keaksaraan dalam rangka membantu pemerintah. Upaya ini menjadi mungkin karena adanya rasa kesukarelaan kuat beserta strategi yang berbeda untuk memobilisasi dukungan bagi keaksaraan perempuan. Strategi 1: Menelusuri Pendanaan Lokal untuk Pendidikan Salah satu cara untuk memastikan dana yang dikhususkan untuk program keaksaraan masyarakat benar diberikan kepada yang berhak mendapatkannya, kita perlu berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah. Penganggaran partisipatif telah menjadi strategi utama dalam memastikan sumber daya keaksaraan perempuan di Asia Selatan, khususnya di Pakistan, Sri Lanka dan India serta di Asia Tenggara, di Filipina dan beberapa kabupaten di Indonesia. Dilaksanakan oleh para relawan, penganggaran partisipatif merupakan panggilan untuk mengawasi penggunaan dana untuk pendidikan secara bijaksana dan terukur, mengingatkan pemerintah bahwa keaksaraan perempuan adalah hak pendidikan dasar. Pada masyarakat miskin perkotaan di Manila, kita telah belajar bahwa sebagian besar perempuan dewasa di sana merupakan penduduk tuna aksara ataupun tuna aksara parsial. Pada masa muda mereka, anak perempuan berusia sembilan tahun, bermigrasi ke kota-kota untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga agar dapat mengirim uang kepada orang tua mereka dan dengan harapan bahwa majikan mereka akan mengirim mereka ke sekolah. Sayangnya, mereka tumbuh tanpa uang dan pendidikan dan akhirnya menikah di usia muda. Kami bertanya mengapa mereka tidak mengikuti pendidikan non-formal. Jawaban mereka sangat jelas (rapi sering dilebih-lebihkan) --- mereka harus mengurus anak-anak! Strategi 2: Membangun Lingkungan Pendukung bagi Perempuan untuk Belajar. Di daerah miskin perkotaan, perempuan membantu perempuan lainnya, memperluas pekerjaan sukarela dalam mempertahankan kelompok bermain masyarakat atau pusat-pusat penitipan anak di mana anak-anak tinggal selama 3 jam. Wanita bergiliran mengelola kelompok bermain atau pusat penitipan anak sementara wanita lainnya menggunakan waktu ini untuk belajar keaksaraan, keterampilan hidup, dan bahkan untuk melakukan beberapa kegiatan memasak atau binatu di rumah. Di India, Nirantar sedang melaksanakan program keaksaraan melalui pendekaran etnografi di mana akuisisi keaksaraan perempuan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari perempuan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa bahan pembelajaran tidak perlu mahal dan dapat dengan cepat diakses. Kalender digunakan untuk belajar membaca dan berhitung. Kotak obat yang digunakan untuk membaca dan belajar mengukur. Tag harga di toko digunakan untuk belajar penambahan dan pengurangan, sementara buletin dipasang di aula masyarakat dan bahkan tanda-tanda bus dibaca dan dianalisis. Semua ini menunjukkan pentingnya strategi berikutnya. Strategi 3: Menggunakan Bahan Ajar dan Kearifan Lokal untuk Keaksaraan Perempuan Ada beberapa tantangan dalam menggunakan bahan-bahan ajar yang disebutkan pada strategi 2 di atas, misalnya bacaan pada kotak obat dan beberapa buletin terlalu kecil bagi perempuan untuk dibaca. Meningkatkan keaksaraan perempuan melalui kehidupan sehari-hari dan bahan ajar yang sudah ada di masyarakat setempat dapat mendorong mobilitas perempuan di dalam dan di luar komunitas. Hal ini juga akan berkontribusi terhadap kemampuan perempuan untuk membuat keputusan dalam masalah sehari-hari mereka seperti dalam urusan kesehatan dan bermasyarakat. Mereka juga meningkatkan kepercayaan diri agar dapat berkomunikasi dengan rekan-rekannya di masyarakat. Sebagaimana teknologi seperti telepon seluler telah menjadi bagian dari kehidupan sehari- hari masyarakat, tidaklah mengejutkan apabila Nirantar akhirnya menggunakan telepon seluler dan teknologi lainnya dalam program keaksaraan. Berbeda dengan sebuah kelas di mana guru langsung masuk ke inti pelajaran, program keaksaraan perempuan sering dikemas melalui cerita perjalanan kisah hidup perempuan sebelum akhirnya masuk kepada pelajaran membaca dan menulis. Siapa yang lebih memahami cerita perempuan daripada perempuan sendiri! Di sini saya melihat pentingnya penggunaan strategi berikutnya. Strategi 4: Menjadikan Perempuan sebagai Pendidik Masyarakat Strategi ini sangat lazim digunakan pada program keaksaraan di berbagai tempat seperti di masyarakat miskin perkotaan di Manila, di keaksaraan perempuan etnografis di India dan di hampir semua program keaksaraan yang efektif. Menciptakan jaringan sosial untuk mendukung keaksaraan perempuan merupakan sumber daya komunitas yang menopang kinerja satu komunitas dan memungkinkan pertukaran ide. Di Jakarta, Kapal Perempuan dengan tujuannya untuk meningkatkan sistem dukungan bagi NGOs’ dan organisasi masyarakat yang melaksanakan program dan advokasi kebijakan untuk keaksaraan perempuan membentuk jaringan yang disebut KAMI MENGAWASI (WE WATCH) yang terdiri atas lebih dari 20 organisasi. Organisasi telah menggabungkan energi, waktu, dan sumber daya, sehingga bersama-sama dengan para pendidik berupaya menciptakan ruang belajar untuk berbagi strategi dan kepedulian lainnya yang akan mempermudah pekerjaan mereka. Mereka terus melakukan pertukaran ide melalui halaman web yang telah dibuat oleh para relawan. Memang menakjubkan apa yang dapat dilakukan halaman web tersebut, apalagi apabila dimediasi oleh teknologi, untuk menjaga api semangat keaksaraan perempuan. Strategi 5: Memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Keaksaraan Perempuan Strategi ini cukup kontroversial karena beberapa organisasi sangat berhati-hati dengan kepentingan kelompok usaha dalam menciptakan kemitraan untuk pendidikan. Sementara itu, yang lain menerima CSR lokal sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya mereka. Ada perusahaan-perusahaan seperti 'McDonalds (Jollibee di Filipina) yang bekerja sama dengan NGOs’ untuk membangun taman bacaan membaca di mana ada buku untuk dibaca secara gratis serta kelas membaca di mana semua orang dapat berpatisipasi. Ada juga perusahaan yang mengembangkan program keaksaraan untuk pegawainya. Upaya ini sering dikaitkan dengan pelatihan keterampilan dan kompetensi di luar keaksaraan dan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada skala yang lebih besar, ada komunitas di mana sekelompok perusahaan lokal mendanai program pendidikan dan keaksaraan bagi masyarakat setempat. Sekarang saya membahas skala yang lebih besar dari mobilisasi sumber daya masyarakat. Menurut pandangan tradisional, ketika ada sumber daya, kita membuka program keaksaraan kita sendiri dan dalam prosesnya membangun kemitraan dengan pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya. Di Mindanao, di bagian selatan Filipina, NGOs' yang disebut Ploughshares menyelenggarakan program keaksaraan fungsional untuk perempuan muda putus sekolah. Akan tetapi, masalah yang sering dihadapi adalah gadis-gadis muda yang putus sekolah tidak melanjutkan program karena pernikahan dini dengan pemikiran agar dapat keluar dari kemiskinan. Alih-alih menyelesaikan masalah kemiskinan mereka, gadis-gadis tersebut berakhir di lingkaran setan kemiskinan ketika mereka mulai memiliki anak. Untuk mengatasi tantangan ini, Ploughshares berkeliling untuk melakukan ke daerah setempat dengan mengajukan dua pertanyaan yang berkaitan dengan masalah tersebut keapda pemangku kepentingan terkait: 1) Apa untungnya bagi saya apabila membantu memecahkan masalah ini? dan 2) Bagaimana saya bisa memberikan solusi? Dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam serangkaian pertemuan, Ploughshares mampu memfasilitasi pembentukan program untuk anak perempuan putus sekolah dan menegosiasikan kontribusi dari para pemangku kepentingan. Pemerintah setempat menginginkan gadis-gadis muda tersebut menjadi produktif dan kemudian mengalokasikan anggaran untuk itu. Kelompok keuangan mikro ingin memperluas program keuangan mikro berbasis perempuan dan oleh karena itu memberikan sesi pengembangan usaha dan keuangan mikro. Pada akhir sesi mereka, kelompok keuangan mengevaluasi rencana bisnis dari anak-anak perempuan tersebut dan menyetujui pendanaan untuk proyek-proyek yang mereka anggap layak. Organisasi pemerintah yang disebut Technical Education Skill Development Authority (TESDA) memberikan sesi pengolahan makanan dan pengelasan dan pada akhir program memberikan kesempatan para gadis muda tersebut untuk bekerja. Akhirnya, NGOs dan masyarakat memfasilitasi sinergi antara pelaku utama dan peserta didik selama program berjalan. Sebagai sebuah kesimpulan, kita mencari praktik terbaik dalam rangka meningkatkan dan menjangkau lebih banyak peserta didik. Saya percaya pengalaman saya bagi dengan Anda adalah praktik yang baik. Pengalaman tersebut diperoleh berdasarkan informasi kebutuhan perempuan, dilakukan dalam kemitraan dengan perempuan dan ditenun dalam kain sosial kehidupan perempuan di masyarakat. Dengan cara yang sama, kita sebagai pendidik dan akwvis juga harus terus menemukan, berinovasi dan menginspirasi satu sama lain dalam visi untuk mengentaskan ketunaaksaraan perempuan dan lingkaran setan kemiskinan yang menjebak para perempuan di dalamnya.
Alat dan Kerangka untuk Menganalisis Isu Gender dalam Program Keaksaraan Huma Masood
Jurnal AKRAB Vol. 3 No. 1 (2012): April 2012
Publisher : Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51495/jurnalakrab.v3i1.226

Abstract

Pendahuluan Dewasa ini, isu kesetaraan gender menjadi topik hangat untuk ditelaah. Hal ini dikarenakan tindakan-tindakan yang diskriminasi yang dipengaruhi oleh gender masih sering terjadi. Perlu diketahui bahwa gender memiliki konsep yang berbeda dengan 'sex'. ‘Sex’ mengandung arti bilogis (perempuan atau laki-laki). Namun gender, memiliki arti yang lebih luas yang berkaitan dengan konteks sosial seperti (peran dalam masyarakat, tanggungjawab sosial, harapan-harapan, kebiasaan dan juga aktivitas yang berhubungan dengan sosial). Hal inilah yang belakangan menjadi sorotan karena masalah gender ini seringkali berkontribusi terhadap banyak aspek kehidupan seperti pengambilan kebijakan, pemerataan pendidikan, dan juga pembagian tugas kelembagaan di dalam institusi-institusi tertentu. Berdasarkan hal inilah, elaborasi ini akan membahas mengenai analisis gender beserta kerangka, alar dan juga contoh pengaplikasiannya yang sangat berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan.
Peran SIKIB dalam Pemberdayaan Perempuan drg. Laila Mohammad Nuh
Jurnal AKRAB Vol. 3 No. 1 (2012): April 2012
Publisher : Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51495/jurnalakrab.v3i1.230

Abstract

Pendahuluan SIKIB (Solidariras Istri Kabinet Indonesia Bersatu) ada lah suatu organisasi yang dibentuk oleh Ibu Negara Ibu Ani Bambang Yudhoyono, beranggotakan para istri menteri dan wakil menteri, istri panglima TNI dan istri Polri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu. SIKIB terbentuk pada tanggal 28 Desember 2004, sebagai wujud keprihatinan Ibu Negara pasca bencana alam (tsunami) di Aeeh dan Nias. SIKIB dibentuk atas cita-cita luhur untuk dapat memberikan pengabdian tanpa pamrih dalam turut serta melengkapi peran pernerintah untuk mensejahterakan bangsa dalam berbagai aspek melalui program "Menuju Indonesia Sejahtera".
Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Marjinal melalui Keaksaraan Berbasis Organisasi Perempuan (Muslimat NU) Ora. Hj, Vies Sa'diyah Maksum, M.Pd
Jurnal AKRAB Vol. 3 No. 1 (2012): April 2012
Publisher : Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51495/jurnalakrab.v3i1.232

Abstract

Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan Marjinal melaluiKeaksaraan Berbasis Organisasi Perempuan (Muslimat NU) Muslimat NU adalah organisasi perempuan muslim terbesar di Indonesia dengan sekitar 15 juta anggota. Organisasi ini memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas buta aksara terutama yang dialami perempuan. Sampai sekarang, Muslimat NU telah membarantas 1.600.000 buta aksara dan memilik: 13.400 lembaga Pendidikan Anak Usia Diri. Bagi Muslimat NU, perempuan yang baru melek aksara mampu meningkatkan pendapatan keluarga mereka, memliki self-esteem yang baik, dan menjadi mandiri, Selain itu, Muslimat NU juga menerapkan strategi blok, yang berarti bahwa pemberantasan buta aksara harus dimulai dari daerah-daerah padat penduduk buta aksara dan terus ke daerah-daerah tetangga, sehingga buta aksara dapat benar-benar diberantas, Dengan demikian, daerah tersebut meliputi daerah kumuh di Jakarta (Ibu kota). Surabaya (Jawa Timur, Makassar (Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat yang memiliki infrastruktur minim. Muslimat NU juga menerapkan jaminan kualitas dengan memanfaatkan standar kompetensi keaksaraan dan karena itu 85% buta aksara lulus dari penilaian dan menerima Sertifikat Keterangan Melek Huruf (SUKMA). Komitmen pemberantasan buta aksara Muslimat NU dapat terlihat dari metode dan pendekatan pengajarannya. Muslimat NU menggunakan metode trans literasi dimana kemampuan peserta dalam membaca Al-Qur’ran dan menghafal huruf Arab dialihkan ke dalam kemampuan membaca huruf Latin. Hal ini dilakukan di semua daerah di seluruh Indonesia yang memiliki program Keaksaraan Fungsional dan semua pesertanya diambil dari anggota Majelis Taklim. Sementara itu, bagi peserta selain dari anggota Majelis Taklim, metode yang digunakan untuk program pendidikan keaksaraan adalah metode konvensional. Pendekatan yang digunakan untuk program pembelajaran adalah pendekatan Andragogi, yaitu pendekatan pembelajaran untuk orang dewasa yang penuh dengan pengalaman hidup. Bahan pembelajarannya dipilih herdasarkan apa yangsekiranya diminati para peserta. Muslimat NU juga memiliki banyak kegiatan yang khusus ditujukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, Contoh-contoh kegiatan tersebut adalah membuat makanan tradisional dan resepnya, sabun dan proses pembuatannya, kerajinan tangan dari limbah plastik, bunga kering dan lain sebagainya. Program pendidikan keaksaraan yang diselenggarakan Muslimat NU telah berhasil memobilsasi banyak anggota masyarakat untuk bergabung karena mereka memiliki kemauan kuat untuk membaca, mengenal dunia, dan memberdayakan diri mereka sendiri. Selain dari itu, program pendidikan keaksaraan Muslimat NU benar-benar didukung oleh orang-orang religius di sekitarnya dan karenanya, merangsang para peserta untuk mengikut program pendidikan sampai selesai. Pada akhirnya, program keaksaraan Muslim NU menumbuhkan kecintaan dan kepedulian para peserta terhadap Muslimat NU sebagai sebuah organisasi yang memberikan layanan publik dalam rangka membangun solidaritas dan meningkatkan kualitas hidup dan keagamaan mereka. Komitmen pemberantasan buta aksara Muslimat NU: bisa terlihat dari metode dan pendekatan pengajarannya sebagai berikut: Metode trans literasi. Kemampuan peserta dalam membaca Al-Qur’an dan menghafal huruf Arab dialihkan ke dalam kemampuan membaca huruf Latin. Hal ini dilakukan disemua daerah di seluruh Indonesia yang memiliki program Keaksaraan fungsional dari sera pesertanya diambil dari anggota Majelis taklim. Sementara itu, bagi peserta selain dari anggora Majelis Taklim, metode vang digunakan untuk program pendidikan keaksaraan adalah metode konvensional. Pendekatan yang digunakan untuk program pembelajaran adalah pendekatan Andragogi, yaitu pendekatan pembelajaran untuk orang dewasa yang penuh dengan pengalaman hidup. Bahan pembelajarannya dipilih berdasarkan apa yang sekiranya diminati para peserta. Belajar melalui kegiatan khusus ditujukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Contoh-contoh kegiatan tersebut adalah membuat makanan tradisional dan resepnya, sabun dan proses pembuatannya, kerajinan tangga dari limbah plastik, bunga kering. dll Ada juga program pendidikan keaksaraan intensif khusus bagi mereka yang buca aksam parsial. Program pendidikan keaksaraan menarik bagi para peserta dan jumlah drop out-nya kecil karena mereka memiliki kemauan kuat untuk membaca, mengenal dunia, dan memberdayakan diri mereka sendiri. Program keaksaraan juga digunakan untuk meningkatkan agama dan kepercayaan peserta dengan selalu memulai dan mengakhiri setiap kerjaan dengan membaca Al-Qur’an. Solidaritas dan kebersamaan peserta juga dibangun dengan cara membawa hasil panen atau uang jika diperlukan untuk membeli atau digunakan sebagai bahan kerajinan dan seni ukir. Program pendidikan keaksaraan benar-benar didukung oleh orang-orang religius dan karenanya, merangsang para peserta untuk mengikuti program pendidikan sampai selesai. Untuk peserta yang mencintai budaya lokal, program keaksaraan dapat meningkatkan kreativitas seni mereka dan memotivasi mereka untuk membuat sebuah klub. Program keaksaraan menumbuhkan kecintaan dan kepedulian para peserta terhadap Muslimat NU sebagai sebuah organisasi yang memberikan layanan kepada publik dalam rangka membangun solidaritas dan meningkatkan kualitas hidup dan kesamaan mereka.
Kebijakan, Perundang-undangan dan Pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Indonesia Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D.
Jurnal AKRAB Vol. 3 No. 1 (2012): April 2012
Publisher : Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51495/jurnalakrab.v3i1.242

Abstract

Latar Belakang Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan percepatan perubahan di segala bidang, yang mempengaruhi sendi- sendi kehidupan manusia. Menyikapi perubahan perkembangan dunia yang semakin menglobal, UNESCO menerapkan empat pilar belajar, yaitu Learning to Know, Learning to do, Learning ta Live Togerher, learning to be. Pada learning to know terkandung makna bagaimana belajar, Iearning to do mengandung dimensi kecakapan hidup manusia, learning to together mengandung dimensi kehidupan multikultural, dan Iearning to be mengandung makna belajar untuk mengenal jati diri, kemampuan dan kelemahan serta kompetensi yang dikuasai untuk membangun kehidupan yang utuh secara terus-menerus. Akibat dari penerapan empat pilar belajar tersebut, melahirkan konsep revolusi belajar, untuk melakukan perubahan model pembelajaran dari cara-cara pembelajaran tradisional kearah model pembelajaran moderen, yang menghendaki peserta didik untuk aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan dalam belajar. Model pembelajaran moderen, yaitu melatih para peserta didik untuk menjadi sumber belajar, mengubah model belajar pasif (pasive Iearming) menjadi belajar aktif (active Iearning, mengubah model berpikir fakta (factual thinking) menjadi berpikir kritik (critical thinking), dari kurang aktif memberi respons menjadi proaktif memberi respons, dari berpikir abstrak menjadi autentik. Perubahan ini, menempatkan peranan Pendidikan Nonformal dan Informal dalam posisi yang strategis. Pendidikan Nonformal dan Informal, tidak hanya berperan dalam menangani masalah tuna aksara secara teks, tetapi juga berperan secara konteks dalam membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan atau keahlian masyarakat, sehingga terarah pada pendidikan yang berkarakter dan dapat berkompetisi merebut peluang kerja. Untuk menuju pada pencapaian harapan tersebut, warga masyarakat dituntut agar terus belajar sepanjang hayat. Sebagai konsekuensi dari tuntutan perubahan paradigma belajar, pengelola Pendidikan Nonformal dan Informal, senantiasa mengembangkan pendekatan dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaan Pendidikan Nonformal dan Informal yang multidimensi, mampu berperan dalam memberi solusi yang tepat, melalui proses pembelajaran masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup: Seiring dengan tuntutan perubahan paradigma pendidikan dalam menghadapi tantangan abad ke- 21, Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional sebagai institusi yang mengemban amanat pembinaan penyelenggaraan — pendidikan — masyarakat. memiliki komitmen kuat untuk proaktif menyikapi tuntatan kebutuhan ril masyarakat dalam memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat. Salah satu cara yang ditempuh adalah mengembangkan dan memberdayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkannya. PKBM sebagai salah satu satuan Pendidikan Nonformal dan Informal serta wadah pembelajaran dari, oleh dan untuk masyarakat, perlu dibenahi dan dikembangkan secara terus-menerus sesuai arah perubahan. Salah satu tuntutan perubahan yang memerlukan respons secara cepat sesuai dinamika perkembangan pengetahuan masyarakat adalah menata manajemen PKBM agar dapat berdaya melaksanakan fungsinya secara optimal, fleksibel dan netral. Fleksibel dalam arti memberi peluang bagi masyarakat untuk belajar apa saja sesuai yang mereka butuhkan, sedangkan netral adalah memberikan kesempatan bagi semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosial, agama, budaya dan lainya untuk memperoleh layanan pendidikan di PKBM.
Kerangka Revitalisasi Kebijakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi. Psikolog
Jurnal AKRAB Vol. 3 No. 1 (2012): April 2012
Publisher : Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51495/jurnalakrab.v3i1.244

Abstract

Pendahuluan Kondisi dunia tempat tinggal kita saat ini tidaklah sama dengan kondisi pada dua dekade, tiga dekade apalagi lima dekade yang lampau. Dewasa ini kita hidup pada dunia yang kompleks, dimana lingkungan sosial, ekonomi dan politik berubah-ubah sehingga kita perlu beradaptasi dengan mendapatkan pengetahuan, kecakapan serta perilaku yang baru pada konteks yang luas dengan cepat. Saya ingin mengingatkan kembali keyakinan kita bahwa seorang Individu tidak akan mampu mengatasi tantangan hidup kecuali ia menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan sebuah masyarakat tidak akan bertahan lama kecuali mereka menjadi masyarakat pembelajar Persamaan hak dalam kesempatan pembelajaran adalah kondisi yang harus ada untuk mewujudkan hak pendidikan untuk semua kalangan masyarakat. Pada perekonomian global Abad 21 yang berdasarkan ilmu pengetahuan, kesejahteraan dan keamanan masa depan maupun perdamaian, harmoni sosial serta pemeliharaan lingkungan akan bergantung pada keterjangkauan dan kemampuan orang untuk membuat pilihan-pilihan, agar bisa beradaptasi terhadap perubahan yang cepat dan menemukan solusi-solusi yang mampu menekan perubahan-perubahan, Dan tentunya hal tersebut adalah pendidikan dan belajar sepanjang hayat menjadi kunci. UNESCO berpendapat perkembangan dan kesejahteraan ekonomi bergantung pada kemampuan negara-negara di dalam mendidik seluruh warganegaranya. Kualitas pendidikan untuk semua menjadi sasaran dan pembelajaran sepanjang hayat merupakan prinsip organisasi yang esensial didalam mencapai tujuan dan memberikan kontribusi didalam meningkatkan pendidikan non-formal dan informal (Jin Yang dan Raul Valdei-Cotera, 2011). Menyikapi komitmen UNESCO pada World Education Forum di Dakar pada tahun 2000, pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk meningkatkan akses, mutu dan relevansi layanan pendidikan bagi seluruh warga negara Indoneia. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan adanya 4 (tiga) jalar pendidikan, yaitu : Jalur Pendidikan Formal, Mon-formal dan Informal. Pendidikan non-formal berfungsi sebagai penambah, pengganti dan pelengkap pendidikan formal. Pendidikan non-formal di Indonesia mencakup pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan perempuan, pendidikan keorangtuaan, pendidikan keterampilan, dan beberapa jenis pendidikan masyarakat lainnya. Satuan pendidikan layanan pendidikan non-formal yang bisa mengakomodasi secara komprehensif dan beragam kegiatan adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Page 1 of 2 | Total Record : 16