cover
Contact Name
Dr. Juniawan, S.P., M.Si
Contact Email
juniawanwi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sugiartosumas@kemnaker.go.id
Editorial Address
Sekterariat DPP Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia: Gedung Atmodarminto, BPPK Kemenkeu Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Widyaiswara Indonesia
ISSN : 27227464     EISSN : 27212440     DOI : -
Jurnal Widyaiswara Indonesia (JWI) menerima naskah Karya Tulis Ilmiah (KTI) dari para widyaiswara se-Indonesia, pejabat fungsional tertentu, serta dari penulis umum lainnya, termasuk mahasiswa sarjana dan pascasarjana. Naskah KTI yang dapat diterbitkan pada Jurnal Widyaiswara Indonesia adalah naskah KTI berjenis kajian (research) dan berjenis ulasan (review), serta untuk naskah orasi calon widyaiswara ahli utama. JWI terbit secara berkala pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol. 3 No. 4 (2022): Desember 2022" : 7 Documents clear
Edukasi melalui Medsos guna Optimalisasi Kemampuan Sosial Emosional dan Kesehatan Reproduksi Remaja di Sulawesi Barat Tita Ayunimirta Yusuf; Anindita Dyah Sekarpuri
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 3 No. 4 (2022): Desember 2022
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v3i4.121

Abstract

Berdasarkan persentase dari setiap provinsi, Sulawesi Barat menempati posisi terendah dalam penanaman nilai dan fungsi reproduksi pada tiga dari total empat poin indikator, diantaranya adalah menerapkan pendidikan tentang kese hatan reproduksi, menerapkan ajaran menghindari pergaulan bebas dan mengajarkan tentang pendewasaan usia perkawinan. Data dari BPS tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak menunjukkan, Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan prevalensi pernikahan usia anak tertinggi di Indonesia, dengan persentase 19,34%. Guna memberikan persepsi yang utuh tentang kesehatan reproduksi dengan tidak hanya fokus membahas aspek fisik dari fungsi reproduksi saja namun juga dari segi sosial dan emosional maka pengembangan media informasi SI MONALISA (Optimalisasi Kemampuan Emosional dan Kesehatan Reproduksi Usia Remaja) ini dilakukan. Dengan mempertimbangkan remaja sebagai calon pengantin dan generasi penerus yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan keluarga, sebagai target sasaran. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan produk, yang terdiri dari analisis kebutuhan secara kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi literatur, proses pembuatan akun dan konten melalui Instagram, dan evaluasi secara kuantitatif. Hasil dari penelitian ini ditunjukkan melalui proses penerapan media pembelajaran SI MONALISA yang dilakukan melalui empat tahapan diantaranya: 1) Koordinasi dengan berbagai pemangku kebijakan; 2) Penyusunan materi aspek sosial dan emosional; 3) Publikasi materi dan diskusi dengan tokoh dan pakar; 4) Evaluasi Program. Capaian dari ide pengembangan yang dilakukan adalah terfasilitasinya media informasi untuk menjadi ruang belajar bagi remaja yang dapat mendukung penanaman nilai dan fungsi reproduk si, pengenalan terhadap konsep sosial dan emosional, persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja maupun pengetahuan lain yang terkait.
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Henri Manik
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 3 No. 4 (2022): Desember 2022
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v3i4.137

Abstract

Maraknya konflik penguasaan tanah yang berkepanjangan di dalam wilayah kawasan hutan membutuhkan suatu tindakan yang legal, tepat dan menguntungkan para pihak. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) merupakan kebijakan yang diterbitkan untuk memberikan jalan keluar penyelesaiannya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan Perpres. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner lalu dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi SPSS, dan informasi lain dijaring dengan menerapkan metode wawancara dan diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil Uji t (uji koefisien regresi secara parsial) menunjukkan bahwa faktor komunikasi dan struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Sebaliknya, faktor sumber daya dan disposisi berpengaruh tidak signifikan. Selanjutnya hasil uji (F) menunjukkan bahwa secara simultan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Implementasi Perpres ini berjalan kurang efektif sebab ditemukan hambatan dalam dimensi faktor komunikasi dan dimensi faktor struktur birokrasi berupa transmisi/penyaluran terkait strategi (media dan cara) penyebaran informasi yang kurang baik dan fragmentasi terkait pembagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah. Hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Sihaporas membutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat literasi masyarakat sejalan dengan peningkatan posisi tawar mereka dengan para pihak lainnya
Penggunaan Nilai Penerapan Standar Audit sebagai IKU Tunggal untuk Pejabat Fungsional Auditor Imran Malik
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 3 No. 4 (2022): Desember 2022
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v3i4.124

Abstract

Alat ukur kinerja PFA di hampir semua Kementerian/Lembaga menggunakan Balanced Scorecard (BSC). Setiap persepektif dalam BSC harus diwakili oleh satu IKU sehingga dibutuhkan minimal 4 IKU untuk mengukur kinerja PFA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat akibat negatif dari penggunaan IKU yang terlalu banyak dalam pengukuran kinerja PFA. Peneltian dilakukan terhadap Kontrak Kinerja milik PFA pada tingkat anggoota tim, ketua tim dan pengendali teknis di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa akibat negatif dari penggunaan banyak IKU adalah kegiatan PFA diukur kinerjanya dua kali dalam IKU yang berbeda, bobot IKU menjadi tidak jelas, dan penilaian kinerja auditor lebih berfokus pada aspek kuantitatif bukan kualitatif. Penulis menyarankan mekanisme penilaian kinerja PFA yang lebih sederhana dengan hanya menggunakan satu IKU, yaitu Penerapan Standar Audit Intern Pengawasan Indonesia (SAIPI) untuk mengukur kinerja auditor.
Pengaruh Pengalaman Kerja dan Pengembangan Kompetensi terhadap Kualitas Widyaiswara dalam Latsar CPNS BPSDM Sumatera Utara Drs. Jumsadi Damanik, SH, M.Hum
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 3 No. 4 (2022): Desember 2022
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v3i4.129

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Fasilitasi Widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dalam Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning; (2) Untuk mengetahui pengaruh Pengembangan Kompetensi terhadap Kualitas Fasilitasi Widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dalam Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning; (3) Untuk mengetahui pengaruh Pengalaman Kerja dan Pengembangan Kompetensi secara bersama – sama terhadap Kualitas Fasilitasi Widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dalam Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning; (4) Untuk mengetahui faktor lain yang dapat meningkatkan Kualitas Fasilitasi Widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dalam Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning. Populasi dari penelitian adalah peserta pelatihan dasar CPNS Golongan III pada tahun 2021, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sampel yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) orang. Analisis data menggunakan Program SPSS dengan perhitungan regresi berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan : (1) Pengalaman Kerja berpengaruh 0,390 atau sebesar 39% terhadap Kualitas Fasilitasi Widyaiswara.; (2) Pengembangan Kompetensi berpengaruh 0,340 atau sebesar 34% terhadap Kualitas Fasilitasi Widyaiswara; (3) Pengalaman Kerja dan Pengembangan Kompetensi secara bersama-sama berpengaruh 0,770 atau sebesar 77% terhadap Kualitas Fasilitasi Widyaiswara; (4) Untuk peningkatan Kualitas Fasilitasi Widyaiswara, maka dibutuhkan konsep terjadwal yaitu dengan : (a) Membuat Forum Diskusi Widyaiswara (dalam bentuk Rembuk Widyaiswara) ; (b) Membuat pelatihan terjadwal; (c) Study Banding.
Praktek Pendekatan Self Regulation Learning pada Peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Bali Tahun 2021 Ni Made Suciani
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 3 No. 4 (2022): Desember 2022
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v3i4.142

Abstract

The purpose of this study is to describe the practice of the Self Regulation Learning (SRL) approach in forming latsar participants to become independent learners and to describe an increase in learning outcomes and motivation after SLR was practiced in the basic training for civil servant candidates (Latsar CPNS) at BPSDM Bali Province in 2021. This study involved 40 participants class XVI In 2021 at BPSDM Bali Province with 30 participants of teacher and 10 non-teacher at the Bali Provincial Government. The approach used in this study is a mixed method with an embedded experimental design. Data analysis techniques with qualitative analysis and quantitative descriptive analysis. The qualitative analysis will describe the process of implementing the SLR practice. While the quantitative analysis will analyze the increase in learning outcomes and achievement of learning motivation after the practice of SRL. The results showed that the practice was implemented in the four SLR approaches, namely: linking goal-oriented learning; facilitate learning and thinking strategies; diversification of learning opportunities that enable hope of success; and socialize learning in the caring community that is created. These four practices have been described through 15 core practices of evidence-based learning. The second result is that there is an increase in learning outcomes after the implementation of the self-regulation learning approach, namely from the initial score of 70.25, it increases to the final score of 80.69. As for the overall learning motivation, it reached an average of 4,295 with a high category after implementing self-regulation learning in the Latsar CPNS Class XVI latsar at BPSDM Bali Province in 2021. The results of this study are expected to be practiced in learning because it has been proven to have a direct impact on increasing the motivation and learning outcomes of training participants
Keberlanjutan Pengembangan Kurikulum Pelatihan Manajemen Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Widi Hardjono
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 3 No. 4 (2022): Desember 2022
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v3i4.154

Abstract

Kinerja Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) perlu ditingkatkan terkait peran manajerial, selain aspek teknis operasional alat mesin pertanian. Kajian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis status keberlanjutan dan atribut yang dominan memengaruhi pengelolaan UPJA di Kabupaten Cianjur ditinjau dari dimensi pengetahuan optimalisasi pemanfaatan alsintan, sikap dan motivasi, kewirausahaan, kelembagaan, dan tingkat keberhasilan usaha ekonomi; (2) mengembangkan kurikulum pelatihan manajerial bagi pengelola UPJA berdasarkan hasil analisis status keberlanjutan dan atribut yang dominan dalam upaya peningkatan kompetensi dan pengembangan usaha. Metode yang digunakan adalah multidimensional scaling (MDS) dengan perangkat Rapfish (RAP-UPJA). Lokasi kajian dilakukan pada 19 kecamatan dengan responden terdiri dari pengelola UPJA, penyuluh pendamping serta pakar materi. Hasil kajian menunjukkan tingkat keberlanjutan pengelolaan UPJA tertinggi adalah pada dimensi sikap dan motivasi pengelola UPJA dengan rataan skor 86,47 (sangat berkelanjutan). Indikator leverage dominan dari lima dimensi terdiri dari: pengetahuan dan ketrampilan modifikasi alsintan, pengetahuan perbengkelan, penjualan jasa, norma sosial, standar prosedur, penerapan aturan, peluang pasar, komitmen berwirausaha, manajemen pengelolaan, kemampuan merumuskan-memecahkan masalah, komunikasi internal dan eksternal dalam lembaga serta manajemen waktu. Hasil penyempurnaan kurikulum adalah proporsi jam berlatih terdiri dari 33 persen teori dan 68 persen praktik. Implikasi kebijakan yang perlu dibenahi adalah integrasi berbagai subsistem terkait seperti penyedia alsintan, pengguna, lembaga keuangan, serta kelembagaan pengelola UPJA.
Strategi Optimalisasi Aset Daerah untuk Penguatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Maluku) Kasrul Selang
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 3 No. 4 (2022): Desember 2022
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v3i4.151

Abstract

APBD Provinsi Maluku, sebagian besar berasal dari Dana Transfer Pusat, sedangkan PAD masih di bawa 20 % dan kontribusi dari Pengeloaan BMD hanya 2 %. Per 31 Desember 2021 total aset tetap lebih dari Tujuh Triliun Rupiah. Permasalahannya adalah bagaimana strategi mengoptimalkan pengelolaan, dan organisasinya untuk penguatan PAD dan mengurangi biaya pemeliharaannya. Tujuannya adalah mengetahui kondisi dan strategi optimalisasi pengelolaan aset untuk meningkatkan PAD dan pengurangan biaya pemeliharaannya serta organisasinya. Hasil pembahasan, aset belum berkontribusi signifikan terhadap PAD. Aset idle masih membebani APBD dengan biaya pemeliharaannya. Kewenangan pada Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah belum mampu mengkoordinir pengelolaan aset yang ada di OPD maupun pihak lain. Kesimpulannya adalah agar pengelolaan aset dapat dilaksanakan dengan biaya pemeliharaan yang efisien dan berdampak pada peningkatan PAD, maka strateginya adalah: (1) pengelolaan aset perlu dilaksanakan oleh organisasi yang efektif, termasuk peningkatan eselonisasinya, (2) SDM pengurus barang harus memiliki kapasitas yang memadai, dan (3) dukungan regulasi yang komprehensif. Pelaksanaan strategi ini perlu didukung dengan kegiatan sensus BMD, revalue, evaluasi Kerjasama pemanfaatan, penyusunan SBSK, dan perhitungan kesesuaian aset dengan SBSK.

Page 1 of 1 | Total Record : 7