cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Guno Tri Tjahjoko Dr.
Contact Email
governabilitas@gmail.com
Phone
+6282221473561
Journal Mail Official
governabilitas@gmail.com
Editorial Address
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Program Studi Ilmu Pemerintahan Jl.Timoho No, 317,Yogyakarta Telpon (0274) 561971 Whatsapp: 0822 2147 3561 Email : governabilitas@apmd.ac.id; governabilitas@gmail.com Rekening BRI No. 0029-01-076141-50-7 an.STPMD “APMD”
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)
Published by Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
ISSN : 27221792     EISSN : 27234169     DOI : https://doi.org/10.47431/governabilitas
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) memiliki EISSN: 2723-4169 dan ISSN:2722-1792 (cetak) Dipublikasikan secara berkala dua kali setahun (Juni dan Desember) melalui blind peer-review, GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) diterbitkan dengan tujuan mempromosikan semesta dan dinamika ilmu pemerintahan baik sebagai science, seni, maupun teknologi. GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) mengharapkan karya-karya yang membuka debat, temuan, maupun pengetahuan baru secara kritis, mencerahkan dan membuka wawasan tentang semesta ilmu pemerintahan. Topik yang diangkat dalam GOVERNABILITAS memusatkan perhatian pada konsep-konsep kunci dalam ilmu pemerintahan yakni: Government Governing Governability Governance dan Governmentality Topik yang diangkat dapat berupa hasil penelitian lapangan, tinjauan atas teori, gagasan yang orisinal, catatan kebijakan, serta tinjauan buku yang relevan dengan semesta ilmu pemerintahan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2020): Membongkar Ilmu Pemerintahan" : 5 Documents clear
ILMU PEMERINTAHAN: ANTI PADA POLITIK, LUPA PADA HUKUM, DAN ENGGAN PADAADMINISTRASI Sutoro Eko Yunanto
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) Vol 1 No 1 (2020): Membongkar Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan - Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/governabilitas.v1i1.77

Abstract

Ilmu Pemerintahan (IP) adalah khas Indonesia, yang tidak dikenal di belahan dunia lain. Tetapi IP selalu memperoleh stimulus eksternal: kolonialisme, developmentalisme, dan neoliberalisme. Para pendiri membuat IP untuk alasan aksiologis-praktis, tanpa disertai dengan ontologi dan epistemologi yang memadai. Secara ontologis, konsep pemerintah merupakan tradisi Anglo Saxon, tetapi pemerintahan diambil dari tradisi hukum Eropa Kontinental dan bestuurskunde warisan kolonial, yang di negeri asal disebut administrasi. IP sukses mencetak banyak birokrat, tetapi ia tidak membawa roh “pemerintahan rakyat” dan tidak sanggup mencerahkan praktik pemerintahan Indonesia, melainkan hanya ikut menjaga law and order yang diwarisi dari beamtenstaat kolonial. Developmentalisme dan administrasi negara datang mewarnai Orde Baru, sekaligus juga membentuk sosok IP. Dekade 1990-an Ilmu Politik datang melakukan ‘subversi’ terhadap IP, yang sanggup melucuti warna hukum, tetapi tidak merekonstruksi IP. Di era reformasi, studi politik semakin jauh dari pemerintahan, dan IP mengikuti tradisi neoliberalisme, dengan memahami pemerintahan sebagai manajemen publik dan governance. Hari ini, IP anti pada politik, lupa pada hukum, dan enggan pada administrasi. Ia mengalami krisis identitas, yang tidak sanggup membedakan antara Administrasi Publik dan IP. Krisis epistemologi juga terjadi, yakni klaim IP sebagai disiplin ilmu tidak disertai dengan penggunaan pemerintahan sebagai subjek dan perspektif untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial.
ILMU PEMERINTAHAN SEBAGAI SUMBER DAN SUBSTANSI HUKUM TATA NEGARA Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) Vol 1 No 1 (2020): Membongkar Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan - Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/governabilitas.v1i1.79

Abstract

Ilmu pemerintahan dan hukum tata negara merupakan dua ilmu yang mempunyai ontology, epistimology dan axiology masing-masing. Namun keduanya tidak dapat berdiri sendiri-sendiri pada tataran pelaksanaannya. Bagaimana keterkaitan, posisi, dan perbedaan kedua ilmu tersebut merupakan isu yang dibahas dalam tulisan ini. Artikel ini dihasilkan dari penelitian normatif yang menggunakan literature study sebagai alat dan cara mengumpulkan datanya. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jadi pada tataran pragmatis, ilmu pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari hukum tata negara dan hukum tata negara pun tidak dapat berjalan sendiri tanpa ilmu pemerintahan. Hanya pada sisi ontology, epistimology maupun axiology-nya kedua ilmu itu dapat dibedakan secara konkret tapi pada tataran implementasi, keduanya bersatu padu.
MEMBONGKAR SELUBUNG IDEOLOGI ILMU PEMERINTAHAN : PERSPEKTIF GOVERNMENTALITY Gregorius Sahdan
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) Vol 1 No 1 (2020): Membongkar Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan - Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/governabilitas.v1i1.80

Abstract

Sampai dengan saat ini, ilmu pemerintahan masih dipandang sebelah mata dan bahkan diperlakukan sebagai anak tiri dalam kancah ilmu sosial dan politik. Hal ini terjadi karena, ilmu pemerintahan belum memiliki perspektif yang dapat digunakan dalam menganalisis masalah-masalah pemerintahan. Padahal, ilmu pemerintahan merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Filsafat dan politik yang selama ini mengklaim dirinya sebagai ilmu tertua dan induk dari ilmu pengetahuan, justru lahir dan muncul, setelah pemerintahan Yunani dan Romawi kuno sudah terbentuk. Tulisan ini bertujuan menyajikan selubung ideologi yang mengganggu perkembangan studi ilmu pemerintahan dengan menggunakan perspektif governmentality. Perspektif governmentality adalah perspektif yang mencoba menganalisis ilmu pemerintahan secara arkeologis atau dengan cara Foucaultian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data dihimpun melalui studi literatur dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif interpretatif. Temuannya menunjukkan bahwa selubung ideologi seperti ideolog: “government for the prince”, bukan “government for the people” telah menjebak ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang melayani kekuasaan. Kekuasaan sendiri memiliki corak yang sangat oligarksi, hirarksi dan pongah, sehingga ilmu pemerintahan menjauhkan dirinya dari ilmu yang “memuliakan masyarakat”, menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek.
ILMU HUKUM, ILMU PEMERINTAHAN DAN DISKURSUS REPUBLIK DESA Anom Surya Putra
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) Vol 1 No 1 (2020): Membongkar Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan - Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/governabilitas.v1i1.81

Abstract

Sekurang-kurangnya terdapat kesulitan awal untuk menjelaskan pandangan Ilmu Hukum (dalam pengertian sebagai jurisprudence) terhadap Ilmu Pemerintahan. Ilmu Hukum bersifat dogmatis karena mengutamakan validitas norma daripada fakta-fakta, sedangkan Ilmu Pemerintahan melaksanakan kebijakan pemerintahan secara faktual sebagai struktur hukum. Keterhubungan Ilmu Hukum dan Ilmu Pemerintahan terbentuk pada konteks ketegangan antara fakta dan legalitas. Di sisi lain Ilmu Sosial tentang Hukum (Legal Science) seperti Sosiologi Hukum terhubung dengan Ilmu Pemerintahan karena sama-sama memberikan makna pada hukum sebagai institusi dan hukum sebagai medium. Rekonstruksi Sosiologi Hukum dan diskursus Republik Desa telah menghasilkan pemikiran hukum sebagai medium integrasi sosial yang merasionalisasi hubungan antara Sistem (kekuasaan negara dan pasar) dengan Dunia-Kehidupan (Desa dan komunitas masyarakat).
PEMERINTAHAN LAGGAI PAHAM “ARAT SABULUNGAN” DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT Rijel Samaloisa
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) Vol 1 No 1 (2020): Membongkar Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan - Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/governabilitas.v1i1.82

Abstract

Pemerintahan Laggai merupakan bentuk pemerintahan yang berbasis “Arat Sabulungan” di Kepulauan Mentawai yang merujuk pada identitas etnik berdasarkan kesamaan ras, suku agama, asal usul yang terikat dalam sistem budayanya  untuk melakukan self regulasi; mengatur dan mengelola ulayat, teritori dan warisan adatnya. Mentawai salah satu etnis yang memperoleh kebijakan atas nama negara untuk memberlakukan pemerintahan modern seperti sistem pemerintahan nagari, pemerintahan desa menghadapi berbagai bentuk pemerintahan modern seperti Desa, Nagari yang dipaksakan diberlakukan dalam melayani masyarakat di Mentawai, yang berimplikasi pada eksistensi pemerintahan asli Mentawai tersebut yang ikut tergerus dan tidak berfungsi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan Pemerintahan Laggai di Mentawai dengan pemerintahan modern yang beroperasi lewat praktik-praktik berpemerintahan. Selain hal tersebut, lewat penelitian ini penulis mengungkapkan benturan dan konflik-konflik yang muncul sebagai respon diterapkannya pemerintahan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan perilaku (behavioral) berpemerintahan. yakni menghimpun dan mengumpulkan seluruh tacit knowledge guna membaca tatanan self regulasi yang sudah lama menjadi watak dari apa yang disebut pemerintahan oleh masyarakat Mentawai. Hasil studi menyimpulkan bahwa praktik berpemerintahan modern di Mentawai menghadirkan pertarungan dan bentrokan kekuasaan. Pertarungan kekuasaan akhirnya menimbulkan konflik sebagai respons hadirnya praktik pemerintahan modern tersebut. Demokrasi dan desentralisasi merupakan ruang bagi pemerintahan Laggai di Mentawai sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan dari  negara  agar Pemerintahan Laggai di Mentawai tersebut berfungsi maksimum untuk melakukan self regulasi kepada masyarakat. 

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2025): Old State in the New Government Vol 5 No 2 (2024): The Remaking of the New State Vol 5 No 1 (2024): Bringing the Government Back in Vol 4 No 2 (2023): Bringing the Government Back in Vol 4 No 1 (2023): Government, Planning and Development Vol 3 No 2 (2022): Government Making : Desa, Adat dan Transformasi Pemerintahan Vol 3 No 1 (2022): Pemerintahan Melayani dan Melindungi Vol 2 No 2 (2021): Memperdalam Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 1 (2021): Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 2 (2020): Membingkai Ulang Ilmu Pemerintahan Vol 1 No 1 (2020): Membongkar Ilmu Pemerintahan More Issue