Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Al-Hikmah

alhikmah
Website

Published by Universitas Islam Sumatera Utara

ISSN : 27461912 EISSN : 27461408 DOI : -

Core Subject : Religion, Humanities, Social,

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Merupakan jurnal Fakultas Hukum UISU yang menjadi sarana pengembangan keilmuan serta meningkatkan karya ilmiah berupa Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarkat dosen dan Tugas Akhir mahasiswa, dibidang Hukum.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 289 Documents

1 2 3 4 5

Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan Danialsyah Danialsyah; Dhina Syahfira
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract The position of an advocate in assisting clients in criminal cases at the investigation level is very urgent because providing legal assistance to suspects is an advocate's obligation to uphold justice and protect human rights, including the rights of perpetrators of criminal acts which are constitutional rights. Advocates play a role at all levels of examination, namely that at the investigative level, advocates have started to provide assistance and follow the course of investigations so that the rights of suspects can be fulfilled and there is no pressure or coercion from the investigators. Providing legal assistance to perpetrators of criminal acts is important in relation to the principle of equality before the law (everyone is the same before the law). This principle demands the right to legal aid, through the provision of legal assistance to the accused / suspected perpetrator of a criminal act. Keywords: Advocates, Clients, Investigators Abstrak Kedudukan advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana di tingkat penyidikan sangatlah urgen karena pemberian bantuan hukum terhadap tersangka merupakan kewajiban Advokat untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk juga hak asasi pelaku tindak pidana yang merupakan hak konstitusional. Advokat memberikan perannya dalam semua tingkat pemeriksaan yakni peran di tingkat penyidikan advokat sudah mulai melakukan pendampingan dan mengikut jalannya penyidikan agar hak-hak tersangka bisa terpenuhi dan tidak ada tekanan maupun paksaan dari penyidik. Pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana menjadi penting terkait dengan prinsip equality before the law (setiap orang sama dipandang dihadapan hukum) asas ini menuntut adanya hak bantuan hukum, melalui penyediaan bantuan hukum terdakwa/tersangka pelaku tindak pidana. Kata Kunci : Advokat, Klien, Penyidikan

ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN AKTA JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN (Studi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 958 K/Pid/2016) Junaidi Haris
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstractAgrarian law regulates various forms of land rights, one of which is an individual right to land. An individual right to land is a right that gives the right holder (an individual, a group of people together, and legal material) to use, in the sense of controlling, using and or taking advantage of certain land. Keywords: Legal Aspects, Counterfeiting, Buy and Sell. AbstrakHukum agraria mengatur mengenai macam-macam bentuk hak atas tanah, salah satunya adalah hak perseorangan atas tanah. Hak perserorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, dan bahan hukum) untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah tertentu. Kata Kunci: Aspek Hukum, Pemalsuan, Jual Beli.

Akibat Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Bagi Hasil (Studi Putusan Nomor 873 PK/Pdt/2017) Siti Nurhidayati
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstrack The shop-house building production sharing agreement is an anonymous agreement because it has not been specifically regulated in the law. According to Djaren Saragih, the production sharing agreement is a legal relationship between a person entitled to land and another party (second), where the second party is allowed to cultivate the land concerned with the stipulation that the proceeds from land cultivation are divided between the person entitled to the land and the person cultivating that land. In a production sharing agreement, problems often occur. The problem in this research is that the defendant did not implement the building sharing agreement as outlined in the production sharing agreement deed No. 23 dated 31 July 2009 was deemed incapable and in default and asked for compensation from Abdul Gani Bustam in the amount of Rp. 700,000,000.00 (seven hundred million rupiah) even though the funds issued by the defendant were only Rp. 175,000,000. - Based on the description, the problem is formulated: How are the rights and obligations of the parties in the production sharing agreement? What is the legal effect of the cancellation of the revenue sharing agreement caused by default? How is the legal analysis based on the judge's consideration in Decision Number 873 PK / Pdt / 2017? This type of research is juridical normative, namely by examining library materials and secondary materials, while the nature of this research is descriptive analytical. Sources of data in this study are primary and secondary data. Literature research techniques and through the help of electronic media. The data analysis used in this study is a qualitative approach. The results showed that the arrangement of rights and obligations in an agreement refers to articles 1320 and 1338 of the Civil Code, while the rights and obligations of the parties in this study are abdul gani bustam (land owner) who does not get his rights in the form of a 3 (three) door shop house, and Willy Handoko as (developer) did not carry out his obligation by building the shop house on time after the IMB was issued. The legal consequence of the cancellation of the production sharing agreement deed caused by default, namely the agreement is considered null and void or even the agreement is deemed non-existent or has never occurred from the start referring to Article 1266 of the Civil Code. As for the judge's consideration in the decision Number: 873 PK / Pdt / 2017 The judge in his decision stated that the defendant committed an act of default, namely Mr. Willy Handoko has defaulted in the production sharing agreement, this is because Mr. Wily Handoko did not carry out the construction of a shop house according to the agreed time , so that the Panel of Judges determined Mr. Willy Handoko as the party who had defaulted. Each judge agreed in giving his decision to follow the previous verdict and was not against the law. Keywords: Agreement, Production Sharing Agreement, and Default. Abstrak Perjanjian bagi hasil bangunan rumah toko merupakan perjanjian tidak bernama karena belum diatur khusus dalam undang-undang. Menurut Djaren Saragih menyatakan Perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), dimana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah itu. Dalam suatu perjanjian bagi hasil tidak jarang terjadi masalah. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah tergugat tidak melaksanakan perjanjian bagi bangun yang dituangkan dalam akta perjanjian bagi hasil No. 23 tanggal 31 Juli tahun 2009 di anggap sudah tidak sanggup dan sudah wanprestasi serta meminta ganti rugi pada Abdul Gani Bustam sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) padahal dana yang dikeluarkan oleh tergugat hanya sebesar Rp.175.000.000,- berdasarkan uraian tersebut dirumuskan permasalahan : Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil?, Bagaimana akibat hukum dari pembatalan akta perjanjian bagi hasil yang di sebabkan oleh wanprestasi?,Bagaimana analisis hukum atas pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 873 PK/Pdt/2017? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber Data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.Teknik teknik studi pustaka (literature research) dan melalui bantuan media elektronik.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian mengacu pada pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata sedangkan pengaturan hak dan kewajiban para pihak pada penelitian ini ialah abdul gani bustam (pemilik tanah) tidak mendapatkan haknya berupa rumah toko sebanyak 3 (tiga) pintu, dan willy handoko selaku (developer) tidak melakukan kewajibannya dengan mendirikan bangunan rumah toko tersebut tepat waktu setelah IMB diterbitkan. Akibat hukum dari pembatalan akta perjanjian bagi hasil yang di sebabkan oleh wanprestasi, yaitu perjanjian tersebut dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi dari awal mengacu pada Pasal 1266 KUHPerdata. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 873 PK/Pdt/2017 Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa tergugat melakukan tindakan wanprestasi yaitu bapak Willy Handoko telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil, Hal ini dikarenakan bapak Wily Handoko tidak melaksanakan pembangunan rumah toko sesuai waktu yang telah disepakati, sehingga Majelis Hakim menetapkan bapak Willy Handoko sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi. Masing-masing hakim sepakat dalam dalam memberikan putusannya mengikuti putusan sebelumnya dan tidak bertentangan dengan hukum . Kata Kunci : Perjanjian, Perjanjian Bagi Hasil, dan Wanprestasi.

Pola Pelayanan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Ruang Pelayanan Khusus PPA Polres Aceh Tenggara) M Zainuddin
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Acts of domestic violence generally involve the perpetrator and the victim among family members in the household, while the usual forms of violence are physical violence and verbal violence (threats of violence). The Women and Children Service Unit (PPA) began with services for women and children previously handled in the Special Examination Room (RPK) which was established in 1999, based on the Chief of Police Regulation No. Pol. : 10 of 2007 concerning the Organization and Work Procedure of the Women and Children Service Unit (PPA Unit) within the National Police of the Republic of Indonesia on July 6 2007 the RPK was renamed the Women and Children Service Unit (Unit PPA). The factors that become obstacles include internal problems. Where the number of female investigators in the PPA unit is only personnel, 2 Polki investigators, so investigators have to work hard in uncovering cases of domestic violence at the Southeast Aceh Police. Besides that, the place of investigation is narrow and limited which results in a lack of maximum to carry out investigations. Keywords: PPA, Services, Women and Children Abstrak Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) bermula pada pelayanan terhadap perempuan dan anak sebelumnya ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang didirikan pada tahun1999, Berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesiapada tanggal 6 Juli 2007 RPK diganti nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala antara lain yakni pada permasalahan internal. Dimana jumlah Penyidik perempuan pada unit PPA hanya personil, penyidik Polki 2 orang, sehingga penyidik harus berkerja keras dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Aceh Tenggara. Disamping itu juga tempat penyidikan yang sempit dan terbatas yang mengakibatkan kurangnya maksimal untuk melakukan penyeledikan. Kata Kunci: PPA, Pelayanan, Perempuan dan Anak.

AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI HAK PERDATA ANAK Maria Rosalina
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the One Godhead. One of the goals of marriage is to have offspring, namely children, who are the successors of the family. Article 2 Paragraph (2) Law No. 1 Year 1974 states "Every marriage is recorded according to the prevailing laws and regulations." Therefore, based on Article 2 Paragraph (2), marriages that are not registered at the agency in charge of this are illegitimate in state administration, and children who born from this marriage are children outside of marriage. In Islamic law, there is no distinction between out-of-wedlock children and adulterous children, because according to Islamic law, children born from adultery, religious marriage or unmarried marriage are considered children born out of wedlock because their marriage is not registered. Article 27 Paragraph (1) and (2) of Law Number 23 of 2002, as amended by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, it can be concluded that since birth, every child has the right to obtain a personal identity as set forth in a deed. birth, regardless of whether the child is legal or illegitimate. If an Indonesian citizen wishes to register the birth of his child, then he must meet the requirements stated in Article 33 of Presidential Decree No. 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration. Furthermore, Article 34 of Presidential Decree No. 96 of 2018 states that residents can make a statement of absolute responsibility (SPTJM) for the correctness of the data with the knowledge of 2 (two) witnesses in case: a. Do not have a birth certificate; and or b. Do not have a marriage book / marriage certificate quotation or other valid evidence but the relationship status in the KK shows as husband and wife.The Medan City Government, at the Meda City Civil Registry Office, the requirements for obtaining a birth certificate, apart from applying the Presidential Decree No. 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration, also divides the processing of a birth certificate into 2 (two) parts of the application for a birth certificate, namely based on the age of birth from the age of 0 to 60 days and the age of 60 days and above. Keyword : Birth Certificate, Unmarried Children, Civil Rights.Abstrak Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak, yang merupakan penerus keluarga tersebut. Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Thn 1974 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) ini, perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi yang bertugas untuk itu adalah tidak sah secara administrasi negara, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak luar kawin. Dalam hukum Islam, tidak membedakan antara anak luar kawin maupun anak zina, karena menurut hukum Islam, anak yang dilahirkan dari perzinaan, pernikahan secara agama atau nikah siri, dianggap sebagai anak yang lahir di luar kawin karena pernikahannya tidak dicatatkan. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor RI 23 Tahun 2002, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dapat disimpulkan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak untuk mendapatkan identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran, tanpa melihat apakah anak tersebut anak sah atau anak luar kawin. Jika seorang Warga Negara Indonesia hendak mencatatkan kelahiran anaknya, maka harus memenuhi persyaratan yang disebutkan pada Pasal 33 Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya Pasal 34 Perpres No. 96 Tahun 2018 ini menyebutkan penduduk dapat membuat surat pernyataan Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 1 No. 1, September 2020 176 tanggung jawab mutlak (SPTJM) atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal: a.Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan atau b. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukan sebagai suami istri. Pemerintah Kota Medan, pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Meda,syarat untuk pengurusan akta kelahiran, selain berlaku Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juga membagi pengurusan akta kelahiran menjadi 2 (dua) bagian permohonan akta kelahiran yaitu berdasarkan usia kelahiran dari usia 0 sampai dengan 60 hari dan usia 60 hari hari keatas. Kata Kunci : Akte Kelahiran, Anak Luar Kawin, Hak Perdata

Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terdaftar Pertama Atas Tindakan Pendaftaran Oleh Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt.Sus-HKI/2018) Azhari AR, SH.,M.Hum; Daniel Simanungkalit
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Trademark is a part of IPR which is born from human intellectual ability. HKI is categorized into 2 (two) groups, namely Copy Rights and Industrial Property Rights. Copyright (Copy Rights) is divided into Copyright (Copy Rights) and Rights related to Copyright (Neighborhooding Rights).The procedure in the law in regulating the legal protection of registered mark holders is that the registration of a mark is initially subject to a substantive examination. Namely, whether the mark was filed by the applicant in good faith or there are elements where the mark cannot be registered. Protection of registered mark holders for registration actions by other parties in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in recent years there have been many violations of trademark rights. These violations have started to increase since the free market policy launched by the Indonesian government, where foreign investors were given the opportunity to invest in Indonesia. Judge's consideration of the application for cancellation of trademarks in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 750 K / Pdt.Sus-HKI / 2018 that the Panel of Judges granted the appeal and canceled the Commercial Court Decision at the Semarang District Court Grants the claim of the Reconvention Plaintiff / Defendant of the Convention in its entirety,The conclusion is that the main absolute requirement that must be fulfilled in order for a mark to be accepted and used by an individual or legal entity is that the mark must have sufficient distinguishing power. Rejection of applications that are substantially or completely similar to well-known marks of the same type shall be carried out by taking into account the general knowledge of the public regarding the mark in the field of business concerned. Legal protection needs to be provided to protect entrepreneurs or trademark rights holders from illegal acts committed against registered trademark rights. To avoid dishonest practices and provide legal protection to brand owners or holders as well as consumers. Keywords: Legal Protection, Trademark, Registered, First. Abstrak Merek merupakan bagian dari HKI yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Hak Cipta (Copy Rights) dan Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights). Hak Cipta (Copy Rights) dibagi menjadi Hak Cipta (Copy Rights) dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (Neighbouring Rights).Prosedur dalam Undang-Undang dalam mengatur perlindungan hukum pemegang merek terdaftar bahwa pendaftaran Merek pada awalnya dilakukan pemeriksaan subtantif. Yaitu apakah merek tersebut diajukan oleh pemohon dengan itikad baik atau terdapat unsur-unsur dimana merek itu tidak dapat didaftarkan. Perlindungan atas pemegang merek terdaftar atas tindakan pendaftaran oleh pihak lain dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam beberapa tahun belakangan banyak terjadi pelanggaran terhadap hak merek. Pelanggaran itu mulai meningkat sejak kebijakan pasar bebas yang dicanangkan pemerintah Indonesia, dimana Investor Asing diberikan kesempatan untuk menanam modalnya di Indonesia. Pertimbangan hakim atas permohonan pembatalan merek dagang dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/ Pdt.Sus-HKI/2018 bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasi serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya,Kesimpulannya bahwa syarat mutlak utama yang harus dipenuhi agar suatu merek dapat diterima dan dipakai individu atau badan hukum, yaitu merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek dibidang usaha yang bersangkutan. Perlu diberikan Perlindungan Hukum untuk melindungi para pengusaha atau pemegang hak merek dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap hak merek terdaftar. Untuk menghindari praktek-praktek yang tidak jujur dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik atau pemegang merek serta konsumen.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek, Terdaftar, Pertama.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK (Studi Putusan No. 132/Pid.B/2012/PN. PWK) Amalia Hani
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstrack The misuse of the development of information technology has in fact created a new mode of theft, namely the development of theft by certain parties who use electronic means. This crime is often perceived as a crime committed in the cyber area. This modus operandi of crime continues to develop, along with technological developments. Keywords : Liability, Theft, Electronic, Systems. Abstrak Penyalahgunaan perkembangan teknologi informasi faktanya telah menimbulkan modus baru dalam tindak pidana pencurian, yaitu berkembangnya pencurian oleh pihak-pihak tertentu yang menggunakan sarana elektronik. Kejahatan ini sering dipersepsikan sebagai kejahatan yang dilakukan dalam wilayah cyber. Modus operandi kejahatan ini terus mengalami perkembangan, seiring dengan perkembangan teknologi. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pencurian, Sistem Elektronik.

Analisis Hukum Pelimpahan Kewajiban Pembayaran Penggantian Bangunan PT. Kereta Api Indonesia Cq. Kepada Pihak Ketiga (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 361 PK/PDT/2016) Khairi Rahmadhani
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Agreement is the source of the engagement in addition to other sources, namely law. This can be seen from Article 1233 of the Civil Code which states that: "Every engagement is born good because of consent, both because of the law". Keywords : Legal Analysis, Delegation, Liability. AbstrakPerjanjian adalah sumber dari perikatan di samping sumber lain, yaitu Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”. Kata Kunci : Analisis Hukum, Pelimpahan, Kewajiban.

Perlindungan Hukum Terhadaap Pembeli Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online Tajuddin Noor
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1851 K/Pid.Sus/2018) Dafidson Rajagukguk
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstractTrafficking is the act of recruiting, transporting, guiding, sending, transferring or accepting someone with the threat of violence, use of force, abduction, confiscation, forgery, fraud, abuse of power or a vulnerable position, entrapment of debt or providing payment or benefits, thereby obtaining approval from the person holds control over others, whether carried out within the State or between States, for the purpose of Exploitation or to cause people to be exploited. Keywords: Legal Protection, Trafficking in Persons, Labor. AbstrakPerdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penamupungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memeperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perdagangan Orang, Tenaga Kerja.

Page 3 of 29 | Total Record : 289

1 2 3 4 5

Filter by Year

2020 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 6, No 4 (2025): Edisi Desember 2025 Vol 6, No 3 (2025): Edisi September 2025 Vol 6, No 2 (2025): Edisi Juni 2025 Vol 6, No 1 (2025): Edisi Maret 2025 Vol 5, No 3 (2024): Edisi September 2024 Vol 5, No 2 (2024): Edisi Juni 2024 Vol 5, No 1 (2024): Edisi Maret 2024 Vol 4, No 4 (2023): Edisi Desember 2023 Vol 4, No 3 (2023): Edisi September 2023 Vol 4, No 2 (2023): Juni 2023 Vol 4, No 1 (2023): Edisi Maret 2023 Vol 3, No 4 (2022): Edisi Desember 2022 Vol 3, No 3 (2022): Edisi September 2022 Vol 3, No 2 (2022): Edisi Juni 2022 Vol 3, No 1 (2022): Edisi Maret 2022 Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021 Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021 Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021 Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021 Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020 Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name T Daudsyah

Contact Email tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone +628116047111

Journal Mail Official jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA