cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3, No 3 (2017)" : 17 Documents clear
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN OLEH PUSKESMAS DI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN Bella Bellina
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.757

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi masih kurangnya integritas yang dimiliki petugas Puskesmas Parigi dalam melaksanakan pekerjaan, masih kurangnya rasa tanggung jawab dan sering melakukan diskriminatif terhadap pasien dan masih kurangnya petugas dalam memperhatikan fungsi sosial, moral, dan etika profesi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan kualitas pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Parigi Kabupaten Pangandaran? 2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kualitas pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Parigi Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kualitas pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Parigi Kabupaten Pangandaran?.Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun desain penelitian yang penulis gunakan adalah desain penelitian deskriptif analisis. Sumber data primer yaitu ada 23 orang yang diwawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan ( observasi, dan wawancara). Teknis analisa data dalam penelitian ini yaitu yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) kualitas pelayanan oleh Puskesmas di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran pada umumnya telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hasil observasi menunjukan bahwa selama ini dalam pelaksanaan pelaksanaan kualitas pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Parigi Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa indiktor yang pelaksanaannya belum sesuai dengan lima dimensi kualitas pelayanan menurut Moenir (2001:204-205). 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya sumber daya dan jumlah petugas yang kurang memadai, jarang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, rendahnya semangat dan motivasi, kurangnya kerjasama, rendahnya sikap dan disiplin, kurang melakukan pendekatan melalui komunikasi, terbatasanya anggaran, dan 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengikutsertakan petugas dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar dan workshop, memberikan petunjuk, pengarahan dan bimbingan, memberikan bimbingan konseling, melakukan pendekatan melalui komunikasi dan menambah sejumlah fasilitas kesehatan dengan mengajukan permohonan untuk penambahan anggaran kepada pemerintah daerah. Kata Kunci : Pelaksanaan, kualitas pelayanan kesehatan, Puskesmas
PEMERINTAHAN YANG BERSIH: ANTARA ASA DAN REALITA Sudiro Sudiro
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.748

Abstract

Good governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpian nasional masa depan yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang. Kesenjangan proses komunikasi politik yang terjadi di Indonesia antara pemerintah dengan rakyatnya maupun partai yang mewakili rakyat dengan konstituennya menjadikan berbagai fenomena permasalahan sulit untuk dipahami dengan logika awam masyarakat. Untuk mengatasi berbagai permasalah tersebut di atas membutuhkan adanya komitmen dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah dan para politikus namun masyarakat juga perlu untuk memberikan andil terhadap pembangunan good governance tersebut. Untuk itu, pemahaman tentang konsep, prinsip, dan pelaksanaan  good governance merupakan hal yang penting. Kata Kunci: Good governance, konsep, dan prinsip. 
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN PADAHERANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015 Emi Yulia
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.762

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat yang memiliki hak pilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan memiliki pemikiran tidak akan merubah taraf hidup mereka menjadi lebih baik, ketidaktahuan masyarakat terhadap politik sehingga masyarakat yang memiliki hak pilih menggunakan hak pilihnya dengan alasan adanya janji program dari kandidat yang meyakinkan masyarakat dan dianggap bisa teralisasi.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1) Bagaimana partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015 ?, 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015 ?, 3) Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015?.Metode penelitian yang digunakan adalah metode purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 30 orang terdiri dari 1 orang KPU, 3 orang PPK, 114 orang PPS, 1 orang PanWas Kecamatan, 3 orang tim sukses, 2 orang tokoh masyarakat, dan 6 orang masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Padaherang dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2015, partisipasi masyarakat cukup baik. Faktor yang mempengaruhi masyarakat berpartisipasi yaitu Pilkada Kabupaten Pangandaran merupakan Pilkada pertama, masyarakat tertarik dengan program yang disampaikan calon kandidat, calon dianggap mempunyai pengalaman karena pernah jadi ketua DPRD Kabupaten Ciamis. Hambatan yang dihadapi berupa kurangnya informasi tentang sosialisasi pelaksanaan Pilkada, masyarakat dalam memberikan hak suaranya mudah tergiur dengan adanya praktik money politik. Upaya yang dilakukan berupa sosialisasi kembali kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pilkada, pemahaman kepada masyarakat dan meyakinkan masyarakat agar tidak terhasut oleh adanya praktik money politik sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan. Kata Kunci : Partisipasi, Politik Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah  
STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN WILAYAH CIJULANG (Studi Analisis di Objek Wisata Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran) Anita Sri Hastuti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.753

Abstract

Implementasi strategi pengembangan kawasan wisata di objek wisata Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran oleh UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Cijulang Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik.Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1)  Bagaimana implementasi strategi pengembangan  kawasan wisata ?, 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan strategi pengembangan kawasan wisata ? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan strategi pengembangan kawasan wisata ?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 15 orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Implementasi strategi pengembangan kawasan wisata belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan UPTD Pariwisata dan Kebudayaan belum mampu melaksanakan tingkatan strategi yang disebut dengan master strategi. Berdasarkan hasil wawancara diketahui selama ini kurangnya mengekploitasi kreatifitas masyarakat untuk membuat kerajinan tangan yang dapat dijadikan usaha baru dalam meningkatkan kesejahteraannya, turun langsung kelapangan untuk menjaga keasrian dan keaslian dari objek wisata Batukaras. 2) Adanya hambatan-hambatan yang dirasakan seperti kurangnya kreatifitas untuk mengembangkan kebudayaan setempat, kurang memahami strategi dalam mengembangkan kepariwisatan, kurangnya tim ahli, kurangnya dukungan modal dan sarana prasarana, rumitnya prosedur kerjasama terhadap pihak swasta untuk bekerjasama, kurangnya ketegasan dari pemerintah Daerah terkait dengan perusakan alam.  3) Adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti melakukan diskusi dengan kompepar dan kelompok pemuda seni, pengarahan dan pembinaan terhadap anggota kompepar agar lebih kreatif, membentuk tim ahli agar dapat diturunkan langsung kelapangan, memangkas prosedur untuk memberikan perizinan terhadap pihak swasta. Kata Kunci : Strategi pengembangan kawasan wisata, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Cijulang
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NO 18 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN PANGANDARAN Desi Hastuti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.764

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi belum adanya fasilitas penerangan jalan umum yang memadai, belum banyaknya lampu penerangan jalan umum menuju jalan raya Cigugur, terhambatnya keselamatan, keamanan dan kelancaran mobil dan sepeda motor menuju jalan raya Cigugur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 ?, 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 ?, 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 ?Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan jumlah informan 10 orang, (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1 orang, Staf Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 3 orang, Kepala Desa Cigugur 1 orang, Kepala Desa Cimindi 1 Orang, masyarakat Kecamatan Cigugur 4 orang), adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum belum dilaksanakan dengan baik. Hambatan yang dihadapi berupa kurangnya bersosialisasi mengenai kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan, kurang memiliki pemahaman atas tujuan kebijakan, kurang mempunyai sumberdaya yang memadai. Sementara itu upaya yang dilakukan berupa memahami kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan dengan memperbanyak sosialisasi dengan pihak yang terlibat, memiliki pemahaman dan ditungtut untuk memahami isi perda, meningkatkan/memperbanyak sumberdaya manusia dengan merekrut pegawai lulusan S1. Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015, Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum
PELAKSANAAN TUGAS PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN DI DESA SIDAHARJA KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS Dewi Ayu Ratnawati
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.755

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksana distribusi raskin yang kurang memeriksa kondisi kelayakan beras, kemudian terjadinya ketidaksesuaian masyarakat penerimaraskin, dan tim pelaksana raskin masih belum tepat dalam melakukan pembayaran ke Kecamatan.Berdasarkan uraian permasalahan di atas, selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah pelaksanaan tugas pelaksana distribusi raskin di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?2) Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaksana distribusi raskin dalam melaksanakan tugasnya di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaksana distribusi raskin untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugasnya di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 11 orang yang terdiri dari pegawai Desa Sidaharja, petugas pelaksana distribusi raskin dan pengurus distribusi raskin. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Tugas Pelaksana Distriusi Raskin Di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamismasih belum bekerja secara optimal. Hambatan yang dihadapi berupapelaksana kurang memeriksa kelayakan beras dan ketidaksesuaian data masyarakat penerima raskin, kemudian masih terjadinya keterlambatan dalam pembayaran ke Kecamatan. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu dengan mengevaluasi antar kinerja pelaksana distribusi raskin untuk memperbaiki hasil kerja kedepannya. Kata Kunci :Pelaksanaan Tugas, Pelaksana Distribusi Raskin
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KERTAJAYA KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN Ita Iryani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.760

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi masih adanya masyarakat yang belum mengetahui pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, kesulitan untuk mendapatkan modal bantuan dan fasilitas untuk mempermudah dalam mengembangkan kegiatan usahanya yang disebabkan kurang adanya kerjasama dan kemitraan dan masih kurangnya dalam memberikan perlindungan pada masyarakat dalam menjalankan usahanya. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kertajaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran?, 2) Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kertajaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran? dan 3) Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kertajaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran?.Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (literature study), studi lapangan (observasi dan wawancara).Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kertajaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran bahwa secara umum belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini ditunjukan dari hasil wawancara yaitu yang menyatakan sudah optimal sebesar 43,89% dan yang menyatakan masih kurang optimal sebesar 56,11%. Kendala-kendala yang dihadapi berupa minimnya dukungan dana dan fasilitas serta keterbatasan waktu, keinginan dan motivasi masih rendah, belum adanya kerjasama yang tercipta dan kurang adanya komunikasi. Upaya-upaya yang dilakukan berupa upaya meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah desa, mencari dan menambah sumber dan dukungan dana dan fasilitas serta menambah penyediaan waktu pemerintah desa maupun masyarakat, meningkatkan keinginan dan motivasi, menjalin kerjasama antara pihak pemilik modal ataupun pihak bank dengan pemerintah desa dengan melakukan  komunikasi ataupun negosiasi secara intens Kata Kunci : Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Pemerintah Desa, Kesejahteraan Masyarakat
EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI WISATA OLEH PEMERINTAH DESA CILIANG DALAM PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI OBYEK WISATA BATUHIU KABUPATEN PANGANDARAN Meida Meliantini
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.751

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengunjung maupun pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi, serta tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan dari pihak Desa Ciliang dalam mengawasi pemungutan retribusi wisata di obyek wisata Batuhiu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimana efektivitas pengawasan pemungutan retribusi wisata oleh Pemerintah Desa Ciliang dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Obyek Wisata Batuhiu Kabupaten Pangandaran? 2 )Apa saja hambatan yang dihadapi dalam efektivitas pengawasan pemungutan retribusi wisata oleh Pemerintah Desa Ciliang Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Obyek Wisata Batuhiu Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas pengawasan pemungutan retribusi wisata oleh Pemerintah Desa Ciliang dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Obyek Wisata Batuhiu Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa efektivitas pengawasan pemungutan retribusi wisata oleh Pemerintah Desa Ciliang dalam pencapaian target PAD di obyek wisata Batuhiu Kabupaten Pangandaran masih belum optimal. Hambatan yang dihadapi yaitu Pemdes Ciliang belum mampu mengawasi jalannya pemungutan retribusi sesuai kapasitasnya, belum mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul, belum mampu untuk menyesuaikan dengan ketetntuan yang berlaku, kurangnya sarana dan prasarana penunjang, belum mampu mengadaptasikan praktek pererncanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan, belum mampu menjawab perubahan lingkungan eksternal, tidak adanya penghargaan dan penilaian serta tidak adanya program pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada Pemdes Ciliang. Upaya yang dominan yang dilakukan yaitu Pemdes Ciliang berkoordinasi dengan pihak UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Kompepar dan DTW dalam upaya kerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan retribusi wisata di OW Batuhiu.  Kata Kunci : Efektivitas Pengawasan, Pemungutan Retribusi Wisata, Pemerintah Desa Ciliang 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DI KAWASAN OBJEK WISATA BATU HIU Sayadi Sayadi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.758

Abstract

Implementasi kebijakan tentang retribusi tempat rekreasi ini belum berjalan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa masalah hal tersebut terlihat dari masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), kurangnya jumlah pelaksana dilapangan, belum siapnya seluruh stakeholder wisata untuk mengembangkan kawasan wisata, masih adanya sikap pelaksana yang bersikap arogan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.  Adapun informan yang diwawancarai oleh peneliti dalam mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi adalah Kasubag umum dan kepegawaian, Bendahara penerima, Kepala UPTD wilayah Cijulang, Kasubag TU UPTD wilayah Cijulang, dan petugas pintu tolgate Batuhiu 1 orang. Dan teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Di Kawasan Objek Wisata Batuhiu, belum berjalan dengan baik.hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Di Kawasan Objek Wisata Batuhiu adalah keterbatasan anggaran untuk melakukan pembinaan atau pelatihan, masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya jumlah pelaksana dilapangan, sarana dan prasarana masih kurang memadai, belum siapnya seluruh stakeholder wisata untuk mengembangkan kawasan wisata, masih adanya pelaksana dilapangan yang bersikap aroganUpaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengatasi hambatan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Di Kawasan Objek Wisata Batuhiu adalah Kepala Dinas memberikan pengarahan kepada petugas dilapangan, Kasubag dan Kabid mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang diadakan oleh Pemerintah Daerah, melakukan perawatan terhadap fasilitas yang sudah tersedia, melibatkan sukwan (sukarelawan) dalam melakukan proses pengimplementasian dilapangan. Kata Kunci : implementasi kebijakan peraturan daerah kabupaten pangandaran nomor 3   2016, retribusi tempat rekreasi, objek wisata batu hiu.
STRATEGI DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT Lukman Munawar Fauzi; Asep Bambang Iryana
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.749

Abstract

Menuju pemerintahan daerah kelas dunia merupakan salah satu satu unsur dan alasan penting bagi pemerintahan Jawa Barat. Oleh karena itu berbagai program dan kegiatan di lingkup pemerintahan harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik seiring berbagai tantangan dan tuntutan kebutuhan Jawa Barat. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif  sudah selayaknya memperhatikan konsep-konsep baru sesuai dengan perkembangan zaman yang ada namun menjadi alasan penting untuk tetap juga sesuai dengan kaidah dan kondisisosial yang ada di Jawa Barat. Namun dalam realitanya masalah dan berbagai tantangan bagi Pemerintahan Jawa Barat sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya permasalahan pelayanan publik, dan belum optimalnya masalah pemerintahan lainnya dalam kondisi Ini mengisyaratkan bahwa program-program pemerintah belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada. Beberapa faktor penyebab belum optimalnya strategi pemerintahan Jawa Barat adalah Pertama, satu budaya organisasi pemerintah, meliputi : integritas, korupsi, kemampuan dan prestasi, pasar yang berkeadilan (market), kemudahan dalam  menyesuaikan ideology dan kepercayaan,  aktivitas dan peran pemerintah, perencanaan, kebijakan pemerintah, pertumbuhan stabilitas, kebijakan serta kemandirian dan pola pikir. Kata Kunci : Strategi Pemerintahan dan Dynamic Governance

Page 1 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue