MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 3 (2018)"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA ]]>
<![CDATA[Irfan Nursetiawan]]>;
<![CDATA[Regi Refian Garis]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.2008
<![CDATA[Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis pasca beberapa objek wisata masuk ke wilayah Kabupaten Pangandaran, yakni menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di sektor pariwisata yang dibuktikan dengan adanya website resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Namun belum ada penelitian berkaitan dengan pengaruh SIM terhadap peningkatan PAD Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata. Sehingga peneliti melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan fenomena terkait pengaruh Sistem Informasi Manajemen (SIM) terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis dari sektor Pariwisata. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dapat mempengaruhi substansi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis data berkaitan dengan analisis sistem informasi manajemen pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, didapatkan kesimpulan, sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis periode tahun 2013 sampai dengan periode tahun 2017 dari sektor Pariwisata mengalami kenaikan dan penurunan atau bersifat fluktuatif; (2) Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) cukup berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis periode tahun 2013 sampai dengan periode tahun 2017 dari sektor Pariwisata; dan (3) Faktor pendukung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata, yaitu kelengkapan infrastruktur objek wisata, akses jalan menuju ke lokasi objek wisata, dan atraksi pariwisata. Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen, Pendapatan Asli Daerah, dan Pariwisata.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KUALITAS PELAYANAN KEBERSIHAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN PANGANDARAN DALAM MENUNJANG WISATA KELAS DUNIA ]]>
<![CDATA[TUTI SUSNAWATI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1703
<![CDATA[Hasil observasi penulis diketahui bahwa kualitas pelayanan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan selama ini masih kurang optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelaksanaan kualitas pelayanan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam menunjang wisata kelas dunia ?; 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan pelaksanaan kualitas pelayanan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam menunjang wisata kelas dunia ?; 3) Bagaimanakah upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan kualitas pelayanan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam menunjang wisata kelas dunia ? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan kualitas pelayanan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam menunjang wisata kelas dunia kurang terlaksana dengan baik, karena adanya beberapa dimensi dan indikator yang pelaksanaanya masih kurang dilaksanakan dengan baik seperti masih banyaknya sampah yang tidak terangkut. Ketersediaan fasilitas fisik tempat pembuangan sampah yang masih kurang dan ketersediaan sarana pengangkut sampah masih kurang. 2) Adanya hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kualitas pelayanan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam menunjang wisata kelas dunia karena petugas kurang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kebersihan, kurangnya anggaran yang tersedia untuk menambah kebutuhan operasional pelayanan kebersihan. 3) Adanya upaya dalam memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat antara lain melakukan penambahan anggaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas fisik seperti tong sampah, kendaraan pengangkut sampah dan beko yang memadai, memberikan pelayanan secara cepat kepada masyarakat dengan cara mengadakan pendidikan dan pengarahan kepada petugas yang baru. Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan, Kebersihan.]]>
<![CDATA[ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT KESEJAHTERAAN PENGRAJIN GULA SEMUT DI DESA PURBAHAYU KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[II SUJAI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1690
<![CDATA[Kesejahteraan masyarakat desa merupakan salah satu indikator kemajuan suatu desa bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan tidak jauh dari bercocok tanam, beternak dan pengrajin di beberapa bidang usaha. Salah satunya di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terdapat kelompok pengrajin gula semut. Gula semut merupakan produk gula kelapa yang dibuat serbuk. Di desa tersebut terdapat 18 (delapan belas) kelompok pengrajin gula semut. Namun dalam perjalanannya tingkat kesejahteraan dari kegiatan ekonomi tersebut sulit tercapai. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Permasalahan yang muncul diantaranya, (1) produk yang melimpah sehingga harga jual menjadi menurun; (2) sulitnya memasarkan produk gula semut; dan (3) kebutuhan biaya hidup para pengrajin yang terus meningkat. Hal tersebut ternyata berpengaruh signifikan terhadap kegiatan produksi gula semut tersebut. Adapun faktor-faktor penghambat pengrajin gula semut di Desa Paurbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut: (1) kualitas produk yang cenderung menurun; (2) perilaku produsen yang nakal, yakni mencmpur nira (bahan gula kelapa) dengan gula pasir dan pengawet; serta (3) pinjaman bergulir yang macet. Dengan demikian diperlukan langkah yang tepat untuk menanggulangi masalah tersebut dan solusi dalam meminimalisir faktor-faktor penghambat kemajuan, serta kesejahteraan pengrajin gula semut di Desa Purbahayu. Kata Kunci: Penghambat Kesejahteraan, Pengrajin Gula Semut, Kabupaten Pangandaran.]]>
<![CDATA[PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[GITA FEBI PUTRI PURWANDARI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1696
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi awal, dapat diketahui dalam pengajuan gagasan di tingkat dusun tidak semua masyarakat aktif dalam mengajukan usulan pembangunan, kurangnya pelibatan gender dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, dalam pelaksanaan Musrenbang Desa belum mampu mengakomodir semua kebutuhan masyarakat. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 23 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengolahan atau analisis data dalam penelitian ini yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian perencanaan partisipatif dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan desa. Hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya pembangunan di Desa Bunisari belum mencakup semua bidang, kurangnya pelibatan perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, sulitnya menemui kesepakatan antara para pemangku kepentingan, belum optimalnya peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kurangnya pelibatan masyarakat dalam musyawarah dusun serta banyaknya usulan dari masing-masing dusun yang belum terakomodir, terbatasnya jumlah pendamping desa yang ada menjadi salah satu penghambat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi diantaranya memberikan pemahaman pada masyarakat jika suatu pembangunan belum dapat direalisasikan tahun ini masih bisa direalisasikan tahun-tahun berikutnya, adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk menemui kesepakatan antara para pemangku kepentingan melalui musyawarah dan mufakat, memberikan pengertian kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah dusun, ada konsultasi terkait kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan pendamping desa.Kata Kunci: Perencanaan, Partisipasi, Perencanaan Partisipatif.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN OLEH UPTD PARIWISATA WILAYAH PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[DESI PERMATASARI P]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1694
<![CDATA[Hasil observasi penulis diketahui bahwa adanya permasalahan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan?; 2) Hambatan apa yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ?; 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 15 orang. Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan secara umum kurang dilaksanakan sesuai dengan variabel-variabel yang mempengaruhi impelementasi kebijakan menurut Wahab (2014:165). Hal ini terlihat dari hasil jawaban informan yang sebagian besar menyatakan masih kurang diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa masih kurangnya sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan serta kurangnya dukungan lintas dinas dalam dengan stakeholder yang terkait, kurangnya komunikasi kepada petugas dalam melaksanakan SOP, kurangnya dukungan lingkungan sosial, ekonomi bagi petugas. 2) Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang antara lain disebabkan sasaran dan target strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran belum ditunjang dengan sumber daya yang memadai. Kata Kunci : Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Kepariwisataan, Kabupaten Pangandaran.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK RESTORAN OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[SUKIRNO SUKIRNO]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1702
<![CDATA[Hasil observasi penulis diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran belum dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran?; 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 15 orang. Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1)Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran belum sepenuhnya sesuai dengan enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2014:86). Begitupula berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran belum dilaksanakan dengan baik karena kurangnya dukungan seperti anggaran, sarana dan prasarana yang memadai bagi petugas pemungut pajak restoran, kurangnya dukungan petugas lain dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran serta kurangnya koordinasi dan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran. 2) Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran seperti masih kurangnya dukungan berbagai pihak, kurangnya anggaran yang dibutuhkan oleh petugas, dukungan dari pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai sarana dan prasarana. 3) Adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran yang antara lain dilakukan berbagai upaya oleh petugas dalam melakukan pemungutan pajak restoran seperti adanya pelibatan peran aktif semua pihak dalam proses perumusan kebijakan, adanya koordinasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran serta adanya pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pajak Restoran, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kabupaten Pangandaran.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGELOLAAN CURUG SALOSIN DI DESA SUKAHURIP KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[ASEP NURWANDA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1689
<![CDATA[Potensi keragaman Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Ciamis yang cukup banyak dapat dijadikan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan konservasi alam dan wisata alam. Wisata alam sendiri dapat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan tentunya dapat dijadikan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata. Salah satu potensi alam tersebut berada di Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti. Dengan lokasi yang berdekatan dengan kawasan Gunung Syawal, Desa Sukahurip memberikan pemandangan yang didominasi oleh keindahan dan keramahan desa pada umumnya. Potensi wisata yang ada di desa tersebut, yakni adanya curug yang bernama Curug Salosin. Di curug tersebut terdapat ekosistem yang masih asri dan banyaknya pepohonan menjadikan kawasan tersebut lekat dengan hijaunya pegunungan. Tetapi untuk saat ini kawasan tersebut belum dapat dibuka secara publik, karena masih menjadi kawasan pariwisata pra-konstruksi. Artinya kawasan tersebut belum dibuka secara resmi. Keindahan panorama alam menjadi salah satu bagian ikon Curug Salosin dan dengan lokasi yang berada di gerbang ke Kabupaten Ciamis menjadikan lokasi tersebut sangat strategis sebagai kawasan wisata alam. Adapun hambatan ke lokasi curug tersebut, yakni masih terbatasnya akses jalan dan masih belum terbentuknya pengelola wisata, jika objek wisata alam tersebut resmi dibuka. Diperlukan kajian yang mendalam untuk menjadikan suatu kawasan atau wilayah menjadi bagian dari objek wisata baru di Kabupaten Ciamis. Dengan segala potensi yang ada di lokasi curug, maka peneliti bermaksud untuk menganalisis pengelolaan Curug Salosin di Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dan hal ini dimaksudkan agar setelah dibuka secara resmi objek wisata tersebut, maka akan memberikan gambaran tentang pengelolaan objek wisata alam yang berlandaskan pada Community Based Tourism (CBT) dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, ketika pengelolaan objek wisata tersebut berjalan dengan baik. Kata Kunci: Pengelolaan, Curug Salosin, Wisata, dan Desa.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENDIDIKAN PANGANDARAN HEBAT DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANGANDARAN (Studi Deskriptif tentang Bantuan Dana Pendidikan) ]]>
<![CDATA[DODO SUHADA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1695
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran (Studi Deskriptif tentang Bantuan Dana Pendidikan), terlihat dari beberapa indikator masih kurang maksimalnua sosialisasi dan penyampaian informasi dari Dinas, sumber daya operator sekolah yang masih rendah, dukungan sarana yang masih lemah, laporan pertanggungjawaban dari tiap sekolah tentang penyampaian berkas kegiatan masih belum sesuai dengan peraturan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 8 bulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 17 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (literature study) dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data yang digunakan, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa: 1) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda da Olahraga Kabupaten Pangandaran (Studi Deskriptif tentang Bantuan Dana Pendidikan) secara umum sudah dilaksanakan; 2) Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, yaitu masih kurangnya koordinasi di sekolah antara kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah, kurangnya dokumen prosedur yang jelas di tingkat sekolah, jumlah sumber daya manusia yang masih kurang, masih rendahnya kemampuan dan keahlian dari pelaksana dalam pembuatan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, serta penguasaan aplikasi Simda Keuangan, rendahnya kualifikasi pendidikan dari bendahara dan operator sekolah;3) Adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat antara lain dilakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi dan sekolah, pendidikan dan pelatihan untuk operator sekolah dan bendahara, memfasilitasi para pelaksana untuk menambah kualifikasi pendidikan. Kata Kunci: Implementasi, Pendidikan, Pangandaran Hebat.]]>
<![CDATA[GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIK KEPALA DESA DI ERA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA KARANGBENDA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[AI NURAISYAH]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1698
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kepala Desa yang kurang transparansi kepada masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, dan kepribadian kepala desa dalam hal kedisiplinan yang masih belum maksimal dapat dijadikan contoh yang baik bagi perangkat desa maupun masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan Demokratik Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dan upaya-upaya apa yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan dalam menerapkan Gaya Kepemimpinan Demokratik Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (litelature study), studi lapangan (observasi) dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Gaya Kepemimpinan Demokratik Kepala Desa di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran bahwa secara umum sudah cukup maksimal. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara yaitu sebagian besar menyatakan bahwa sudah maksimal dan yang menyatakan kurang maksimal hanya sebagian kecil saja. Kendala yang dihadapi salah satunya yaitu masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan berupa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan Demokratik, Kepala Desa, Otonomi Daerah.]]>
<![CDATA[PERSEPSI PEGAWAI TERHADAP PENGUKURAN KINERJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis) ]]>
<![CDATA[H. ANDANG ANDI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1692
<![CDATA[Kurang optimalnya persepsi pegawai terhadap tugas dan fungsi jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis terhadap pengukuran kinerja berdasarkan sasaran kerja pegawai (SKP); untuk mengetahui persepsi pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis terhadap pengukuran kinerja berdasarkan perilaku kerja; untuk mengetahui faktor manakah menurut persepsi pegawai yang paling dominan mempengaruhi pengukuran kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis; dan untuk mengetahui strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, serta skala ukur yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Persepsi pegawai terhadap pengukuran kinerja berdasarkan sasaran kerja pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis berada pada kategori cukup; 2) Persepsi pegawai terhadap pengukuran kinerja berdasarkan perilaku kerja pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis berada pada kategori cukup; 3) Faktor persepsi pegawai yang dominan mempengaruhi pengukuran kinerja yaitu faktor yang mempunyai jumlah skor diatas rata-rata, yaitu: (a) Adanya penafsiran visi misi organisasi secara benar; (b) Adanya rangsangan kerja dalam organisasi; (c) Adanya pembagian stimulus secara tepat kepada pegawai dalam organisasi; (d) Adanya pengadaan dan pengembangan stimulus dalam organisasi; (e) Adanya pemberian stimulus dalam organisasi bertujuan untuk menumbuhkan gairah dan semangat kerja; dan (f) Adanya pemberian stimulus dalam organisasi dijadikan sebagai tolok ukur kinerja pegawai. Kata Kunci: Persepsi pegawai, Kinerja, Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.]]>
