MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 2 (2019)"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[STRATEGI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM MENINGKATKAN PROGRAM KERJA PKK DI DESA GANDOANG KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES ]]>
<![CDATA[SUSATIN SUSATIN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2405
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kurangnya komunikasi antara Tim Penggerak PKK Desa Gandoang dengan Tim Penggerak PKK Desa Lain sehingga tidak ada kerjasama untuk merealisasikan Program PKK dan kurangnya sosialisasi dalam memberikan informasi mengenai program yang diselenggarakan oleh PKK terhadap masyarakatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 8(delapan) orang. Dalam menganalisis selama ini dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa strategi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan Program Kerja PKK di Desa Gandoang Kecamatan Salem Kabupaten Brebes pada umumnya sudah berjalan, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dalam pelaksanaannya berdasarkan tipe-tipe strategi yang dikemukakan oleh Kooten, Salusu (2000:104). Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dan respon dari masyarakat, rendahnya kapasitas/kemampuan kader PKK dalam melakukan pengarahan, kurangnya kemauan/minat dari masyarakat, fasilitas kurang memadai, kurangnya pemahaman yang dimiliki kader PKK, anggaran yang dimiliki PKK terbatas, kader PKK kurang mematuhi terhadap aturan atau sanksi yang telah ditetapkan atau dibuat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah PKK melakukan sosialisasi dengan rutin terhadap masyarakat, PKK mengadakan pelatihan dan pendidikan khususnya untuk kader PKK, PKK mengadakan pengajian secara rutin sekalian melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi kehidupan masyarakat. Kata Kunci : Strategi, PKK, Program Kerja, Pemberdayaan Keluarga]]>
<![CDATA[FUNGSI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA MAASAWAH KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[HENA HERLINA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2410
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya sosialisasi PKK terhadap masyarakat terutama kaum perempuan, sehingga masyarakat atau kaum perempuan kurang minat mengikuti PKK, kurangnya kegiatan yang diselenggarakan oleh PKK, sehingga masyarakat terutama kaum perempuan kurang memiliki keterampilan, dan kurangnya pemahaman kader PKK mengenai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga kader PKK belum begitu mahir dalam mempergunakan teknologi untuk kebutuhan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana fungsi PKK dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran ? (2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PKK dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran ? (3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh PKK untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran ?Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan dan dokumen yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapaun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang. Dalam menganalisis selama ini dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di peroleh hasil sebagai berikut: 1) Fungsi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran pada umumnya sudah berjalan, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan pelaksanaannya berdasarkan fungsi PKK menurut Tim penggerak PKK pusat (2015:26). 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PKK dalam meningkatakan pemberdayaan perempua adalah dana yang kurang, belum terealisasinya program pokok PKK, kurangnya fasilitas yang diberikan oleh PKK, keterbatasan jumlah anggota PKK 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh PKK untuk mengtasi hamabatn-hambatan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran adalah mengadakan pemodalan dari swadaya, merealisasikan program pokok PKK.Kata Kunci: Fungsi, PKK, Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan Keluarga]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI DI PEDESAAN ]]>
<![CDATA[NETI SUNARTI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2401
<![CDATA[Efektivitas merupakan bentuk kapasitas organisasi untuk memperoleh pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran serta adanya kebijakan sebagai usaha-usaha pelaksanaan penyusunan program serta perlu adanya Tersedianya sasrana dan prasarana kerja, pengguna serta kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (oprasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Adapun dalam penyusunan program dengan melalui Pemberdayaan yaitu sebagai upaya untu meningkatkan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepasakan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. yang mempunyai tujuan adalah Untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan suatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan. Salah satu yang di berdayakan diantaranya adalah petani melalui kelompok tani di pedesaan yang di artikan sebagai kumpulan orang –orang tani atau petani, yang terdiri atas petani dewasa (pria/wanita) mapunpetani taruna (pemuda/i), yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani yang mempunyai ciri ciri Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara semua anggota dan Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani; dan kawasan usaha tani yang menjadi tanggungjawab bersama di antara anggota serta adanya Kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggotanya dengan melalui kelompok tani (poktan). Kata Kunci: Efektivitas, Pemberdayaan, Kelompok Tani, Pedesaan. ]]>
<![CDATA[PENERAPAN MODEL PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM DINAMIKA PEMBANGUNAN DI DESA MEKARSARI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[MUNIYATI SULAM]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2406
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan penerapan model pembangunan partisipatif dalam dinamika pembangunan desa, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembangunan partisipatif dalam dinamika pembangunan di Desa, hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data primer yaitu 9 orang yang diwawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data hasil observasi dan wawancara, menginterpretasi data hasil observasi dan wawancara, mendeskripsikan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menarik kesimpulan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan hasil peneltian bahwa penerapan model pembangunan partisipatif dalam dinamika pembangunan di Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan namun hasilnya belum optimal. Hal ini dapat ditunjukan dengan hasil wawancara dengan pemerintah desa dan masyarakat sebagian besar mengatakan sudah baik dan sebagian lagi mengatakan masih kurang. Hambatan yang dihadapi perangkat desa yaitu kehadiran masyarakat dalam kegiatan penyuluhan yang masih sedikit, interaksi pemerintah desa dengan masyarakat masih rendah, kurangnya sarana yang memadai serta kurang tegasnya sikap perangkat desa dalam memberikan sanksi. Upaya yang dilakukan yaitu pelatihan yang melibatkan masyarakat supaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembangunan partisipatif, lebih banyak mengadakan musyawarah dan diskusi tentang pembangunan partisipatif, menambah sarana yang ada serta meningkatkan sikap tegas dari perangkat desa. Kata Kunci :Pembangunan Partisipatif, Pembangunan Desa.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[MAHDA WAHDATUNNISA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2404
<![CDATA[Hasil observasi penulis diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran selama ini masih kurang optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Pengelolaan Sampah? 2) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah?; 3) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 orang kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, 1 orang Kepala Bidang Pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, 1 orang kepala seksi pengelolaan sampah dan 7 orang petugas pengelola sampah. Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa: 1) Pelaksanaan pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik sesuai dengan pendapat Hermawati (2015:5) tentang kegiatan operasional pengelolaan sampah seperti kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan dan pengolahan sampah. Begitupula berdasarkan observasi diketahui pelaksanaan Pengelolaan Sampah belum terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan dengan ketersediaan wadah penampungan sampah sementara baik di sekitar pantai maupun di taman masih terbatas, jadwal pengangkutan sampah tidak pasti, ketersediaan sarana pengangkut sampah belum memadai. 2) Adanya hambatan-hambatan pelaksanaan Pengelolaan Sampah hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam melakukan pengelolaan sampah belum memadai. Begitupula berdasarkan hasil observasi diketahui pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan dengan ketersediaan wadah penampungan sampah, jadwal pengangkutan sampah tidak pasti. 3) Adanya upaya dalam melakukan pengelolaan sampah dengan mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, selain itu melakukan pendekatan kepada masyarakat, mengoptimalkan keberadaan sarana pengangkut sampah dengan melakukan pembagian tugas menjadi dua shift. Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengelolaan, Sampah, Lingkungan Hidup.]]>
<![CDATA[TRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018 DI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[EVA FAUZIA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2409
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan mengerti artinya pemilihan gubernur (Pilgub), kurangnya strategi yang dilakukan oleh KPUD untuk menambah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tempat-tempat keramaian, kurangnya perekrutan tenaga penerjemah bagi penyandang disabilitas dan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Tujuan dalam peneitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Pangandaran, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi dan upaya-upaya apa yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan dalam menerapkan Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (literature study), studi lapangan (observasi) dan wawancara. Teknik analisis data digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Pangandaran, secara umum cukup maksimal. Hal ini ditunjukan dari hasil wawancara yaitu sebagian besar menyatakan sudah maksimal dan yang menyatakan kurang maksimal hanya sebagian kecil saja. Kendala yang dihadapi salah satunya kurangnya perekrutan agen sosilisasi dalam melakukan sosialisasi yang hanya terdiri dari 2 orang untuk setiap kecamatan dan kurangnya kinerja dari agen sosialisasi. Salah satu upaya yang dilakukan berupa melakukan perekrutan lebih banyak lagi agen sosialisasi disetiap kecamatan dan bimbingan teknis kepada agen sosialisasi Kata Kunci: Strategi, Komisi Pemilihan Umum Daerah, Partisipasi Masyarakat.]]>
<![CDATA[KRITERIA KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI ]]>
<![CDATA[ADITIYAWARMAN ADITIYAWARMAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2400
<![CDATA[Persoalan kepemimpinan hangat di bicarakan di tengah masyarakat Indonesia dimana masyarakat dihadapkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 20019. Kriteria kepemimpinan dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat Indonesia pada permulaan tahun 2004, dimana masyarakat Indonesia dikenalkan dengan pemilihan secara langsung, baik pemilihan presiden maupun pemilihan gubernur dan bupati serta walikota dimana pemilihan lebih didominasi oleh suatu fokus pada sejumlah kecil aspek Kriteria pemimpin yang didefinisikan secara luas. Studi tentang kriteria kepemimpinan pada masa ini hanya diukur dengan menggunakan kuesioner, yang berorientasi pada “like and dislike”. Dalam mendapatkan pemimpin yang baik dibutuhkan kriteria kepemimpinan yang memenuhi syarat agar mendapatkan pemimpin yang dapat mensejahterakan masyarakat. Apabila masyarakat mendapatkan kesejahteraan dari pemimpin sesuai kriteria kepemimpinan maka salah satu nilai-nilai dasar demokrasi sudah dapat terpenuhi. Apakah masyarakat Indonesia sudah mendapatkan pemimpin sesuai dengan kriteria kepemimpinan dan meningkatnya kualitas idea demokrasi? pertanyaan ini yang akan dikupas secara singkat dalam tulisan ini. Kata Kunci : Kriteria Kepemimpinan, Kualitas Demokrasi]]>
<![CDATA[ANALISIS STRATEGI TERHADAP PENINGKATAN KEPUASAN STUDI ANALISIS DI BUMD (PDAM) TIRTA ANOM KOTA BANJAR PATROMAN ]]>
<![CDATA[ASEP NURWANDA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2403
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pegawai PDAM kurang respon dan cepat tanggap dalam mengatasi keluhan pelanggan. PDAM masih belum optimal dalam melakukan kegiatan pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan secara berkesinambungan.. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana strategi pelayanan Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar Patroman dalam meningkatkan kepuasan pelanggan? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam strategi pelayanan Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar Patroman dalam meningkatkan kepuasan pelanggan? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam strategi pelayanan Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar Patroman dalam meningkatkan kepuasan pelanggan? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, dan wawancara). Teknis analisa data dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1) Strategi pelayanan Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar Patroman dalam meningkatkan kepuasan pelanggan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa terbatasnya waktu yang dimiliki pegawai, terbatasnya anggaran yang dimiliki, fasilitas yang belum memadai, kurangnya kemampuan pegawai dalam hal komunikasi,. 3) Upaya-upaya yang dilakukan berupa menambah sejumlah anggaran dan fasilitas dan juga upaya meningkatkan komitmen dan kesediaan pegawai. Kata Kunci: Strategi Pelayanan Perusahaan, Kepuasan Pelanggan.]]>
<![CDATA[PENGARUH KOMUNIKASI PETUGAS LAPANGAN KB (PLKB) TERHADAP PARTISIPASI PASANGAN USIA SUBUR DALAM PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DI DESA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[ASEP RAHMAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2408
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi bahwa pelaksanaan program keluarga berencana belum berjalan secara optimal, hal ini diduga disebabkan karena komunikasi dan pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB)?; 2) Bagaimanakah partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi?; 3) Bagaimanakah pengaruh komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi?Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Lamanya penelitian selama 7 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan angket). Jumlah informan sebanyak 60 orang yang terdiri dari petugas PLKB dan kader serta pasangan usia subur. Teknik analisa data adalah menentukan rentang, menentukan kategori penilaian, menentukan persentase yang selanjutnya menggunakan uji koefisien korelasi, koefisien detrminasi dan uji t. Berdasarkan hasil penelitian diketahui : 1) Pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 162,56 berada pada kategori cukup, yang apabila dipresentasekan sebesar 54,19%. Begitupula hasil wawancara bahwa pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) masih harus ditingkatkan pelaksanaanya. Sementara itu hasil observasi bahwa pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) belum optimal. 2) Partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 188.25 berada pada kategori cukup, apabila dipresentasekan sebesar 62.75% jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (1998:246) berada pada kategori cukup baik. Artinya bahwa Partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi cukup baik sesuai dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi menurut Solekhah (2014: 152). Hasil wawancara bahwa upaya meningkatkan partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi telah dilakukan berbagai upaya. Sedangkan berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa partisipasi pasangan usia subur masih kurang mencapai target yang diharapkan. 3) Terdapat pengaruh komunikasi PLKB terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi. Kata Kunci : Komunikasi, PLKB, Partisipasi, Alat Kontrasepsi]]>
<![CDATA[PEMBANGUNAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN ]]>
<![CDATA[ERLAN SUWARLAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2156
<![CDATA[Desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki hak otonom memiliki dua arena sekaligus, yakni arena politik dan arena pemerintahan yang posisinya paling dekat dengan masyarakat. Eksistensinya memiliki sejarah panjang dan tidak pernah luput dari sejumlah masalah seiring dengan dinamika peraturan-perundangan yang mengaturnya yang cenderung tidak berpihak, sehingga membuat desa menjadi lemah dan memiliki ketergantungan, bahkan untuk menentukan nasibnya sendiri pun sangat kesulitan. Pengelolaan keuangan desa secara umum masih menjadi sorotan publik. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta segala peraturan-perundangan turunannya, dimana sebagian besar meyakini bahwa saat ini relatif lebih baik dari semua Undang-Undang sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi desa bahwa bukan hanya diakui memiliki hak otonom namun harus benar-benar mampu berotonomi yang salah satu parameternya adalah kapasitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, sah, hemat dan berdaya guna untuk mensejahterakan masyarakatnya.Kata Kunci: Pembangunan Kapasitas, Pemerintah Desa, Keuangan Desa.]]>
