cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Mahfud Fahrazi, SHI., MH
Contact Email
mahfud@uniska-kediri.ac.id
Phone
+6282131000109
Journal Mail Official
uniskalawreview@gmail.com
Editorial Address
Kantor Redaksi Uniska Law Review, Gedung C lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, Jl. Sersan Suharmaji Nomor. 38, Manisrenggo, Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur 64128.
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
UNISKA LAW REVIEW
Published by Universitas Islam Kadiri
ISSN : 27745260     EISSN : 27745252     DOI : 10.32503.
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kami tertarik pada topik yang terkait dengan masalah hukum di Indonesia ataupun hukum Internasional. Adapun kajian hukum yang kami sarankan seperti : Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana Hukum Bisnis Hukum Konstitusi Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Adat Hukum Islam Hukum Agraria Hukum Lingkungan Hukum Internasional Hukum Perburuhan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2020): UNISKA LAW REVIEW" : 5 Documents clear
Pengaturan Ritel di Indonesia Ditinjau dari Prespektif Economic Analysys of Law Trinas Dewi Hariyana
UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 2 (2020): UNISKA LAW REVIEW
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v1i2.1363

Abstract

Perkembangan ritel modern ini menunjukkan begitu banyak dampak yang dtimbulkan sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan antara ritel modern dan ritel tradisional. kebijakan pemerintah tentunya harus dapat memberi keadilan bagi ritel modern maupun ritel tradisional sehingga efisiensi keadilan tercapai atau wealth maximizatiton. Bagaimana pengaturan ritel di Indonesia ditinjau dari prespektif economic analysis of law. apakah penganturan tersebut sudah menciptakan keadilan bagi ritel modern maupun ritel tradisional, dengan menggunakan sudut pandang dari teori economy analysys of law. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakanpendekatan konseptual (conseptual approach) pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan konseptual (conseptual approach). pengaturan ritel saat ini tidak mencerminkan usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pokok permasalahan yang utama dalam hal ini adalah tidak adanya equal playing field sehingga tidak sebanding jika ritel modern disandingkan dengan ritel tradisional. dalam hal ini kebijakan ekonomi pemerrintah untuk mengembalikan posisi keberadaan ritel sesuai konstitusi ekonomi yang mengarah pada keadilan social bagi seluruh pihak, maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat kebijakan tentang ritel yang tidak hanya mengatur mengenai zonasi tetapi juga membuat suatu kebijakan untk memberdayakan ritel tradisional
Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dalam Peradilan Tindak Pidana oleh Kejaksaan Tika Wibowo
UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 2 (2020): UNISKA LAW REVIEW
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v1i2.171

Abstract

Benda sitaan Negara (Basan) adalah benda yang disita Negara untuk keperluan dalam proses peradilan. Pengelolaan benda sitaan dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk menyimpan dan merawat hingga benda sitaan mendapat putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan. Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, di Kota Kediri belum ada rumah penyimpanana benda sitaan negara. Berdasarkan penjelasan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana penyimpanan benda sitaan dapat dilaksanakan pada kantor Kejaksaan. Penyimpanan benda sitaan negara dapat dilaksanakan di kantor kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan negeri, di kantor Pengadilan negeri, di gedung Bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita sebelum adanya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana mekanisme pengelolaan benda sitaan dalam peradilan tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan hambatan Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam melaksanakan pengelolaan benda sitaan. Pengelolaan benda sitaan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri dilaksanakan berdasarkan jenis perkara, perkara tersebut temasuk dalam ranah hukum tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang pengaturannya ada pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang pengaturannya diatur diluar KUHP atau diatur dalam Undang-Undang khusus. Pelaksanaan penyitaan dalam perkara tindak pidana umum dilaksanakan oleh penyidik tunggal yaitu POLRI, sedangkan penyitaan dalam tindak pidana khusus dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, POLRI dan Kejaksaan atau instansi yang terkait dengan perkara tindak pidana khusus. Hambatan dalam pengelolaan benda sitaan negara di Kejaksaan Negeri Kediri adalah kurangnya tempat untuk penyimpanan serta benda-benda sitaan yang rusak yang membuat penuh ruang penyimpanan pada Kejaksaan. Untuk itu di Kota Kediri segera dibangun Rumah penyimpanaan benda sitaan untuk mengurangi beban perawatan pada instansi yang ditunjuk dalam pengurusan benda sitaan.
Ratio Decidendi Majelis Hakim tentang Hak Ex Officio Hakim dalam Memberikan Hak Asuh dan Nafkah Anak Pada Perkara Cerai Talak Dea Mahartika
UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 2 (2020): UNISKA LAW REVIEW
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v1i2.177

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan dan kesesuaian putusan majelis hakim tentang hak ex officio dalam memberikan hak asuh dan nafkah anak dalam cerai talak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris.. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar hukum hakim PA Kota Kediri dalam menerapkan hak ex officio terhadap hak-hak isteri dan nafkah anak dalam cerai talak adalah: 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf c, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 24 ayat (2) huruf a, 3) Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, 4) Pasal 152 KHI, 5) Asas equality before the law. Hakim dalam putusan cerai talak di PA Kota Kediri, bahwa secara ex officio (karena jabatannya) telah memutuskan nafkah iddah dan mut’ah yang tidak diminta oleh bekas isteri dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam menerapkan hak ex officio sudah sesuai dengan hukum Islam.
Implementasi Perubahan Status Tanah Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Nur Khamim
UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 2 (2020): UNISKA LAW REVIEW
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v1i2.184

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi perubahan status tanah hak milik menjadi hak guna bangunan di kantor pertanahan Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji secara mendalam implementasi perubahan status tanah hak milik menjadi hak guna bangunan di kantor pertanahan Kabupaten Kediri. Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan pendekatan terhadap permasalahn dengan mengkaji berbagai aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai hak atas tanah. Meneliti atau menelaahnya dari segi pelaksanaannya,sehingga dapat mengimplemantasikan dalam praktek dilapangan
Diskresi Polisi Republik Indonesia dalam Lalu Lintas Muchamad Ilham Tantowi
UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 2 (2020): UNISKA LAW REVIEW
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v1i2.183

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang upaya diskresi pelanggaran lalu lintas di polres Tulungagung serta upaya untuk mengatasi hambatan diskresi lalu lintas tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam hambatan polri dalam menggunakan upaya diskresi pelanggaran lalu lintas di polres Tulungagung serta upaya untuk mengatasi hambatan diskresi lalu lintas di polres Tulungagung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan diskresi polisi itu di karenakan pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang kurang, bahkan banyak masyarakat yang protes ketika polisi menindaklanjuti dengan diskresi. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan menjelaskan kembali terkait undang-undang atau dasar hukum serta memberitahukan kepada masyarakat baik lewat radio dan sosialisasi secara langsung secara teroganisir, menetapkan sasaran tindakan lalu lintas sesuai dengan kerawanan lalu lintas.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): Uniska Law Review Vol 6 No 1 (2025): Uniska Law Review Vol 5 No 2 (2024): Uniska Law Review Vol 5 No 1 (2024): Uniska Law Review Vol 4 No 2 (2023): Uniska Law Review Vol 4 No 1 (2023): Uniska Law Review Vol 3 No 2 (2022): Uniska Law Review Vol 3 No 1 (2022): Uniska Law Review Vol 2 No 2 (2021): Uniska Law Review Vol 2 No 1 (2021): Uniska Law Review Vol 1 No 2 (2020): UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 1 (2020): UNISKA LAW REVIEW More Issue