JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Articles
32 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021"
:
32 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) ATAS TANAH BERSERTIFIKAT ]]>
<![CDATA[Fita Mawarti Waruwu]]>;
<![CDATA[Chandra Satrya Silitonga]]>;
<![CDATA[Alusianto Hamonagan]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1900
<![CDATA[Studi ini membahas analisis yuridis mengenai kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas tanah bersertifikat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normative yang bersumber pada studi kepustakaan dan wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka. Hasil yang diperoleh adalah apabila Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibatalkan akan berakibat padapembatalan (pemutusan) perjanjian, membayar ganti rugi yang di derita, melaksanakan perjanjian sekaligus membayar ganti rugi ataumembatalkan perjanjian disertai pembayaran ganti rugi sehingga para pihak dapat dikenakan denda yang harus dibayar pembeli kepada penjual atau pembeli dan penjual wajib mengembalikan uang yang telah dibayarkan pembeli dengan berbagai ketentuan. Apabila salah satu pihak melakukanwanprestasi maka akan mendapat perlindungan hukum secara preventif /pencegahan yakni sebelum terjadinya wanprestasi. Perlindungan hukum bagi para pihak juga sangat bergantung kepada kekuatan dari Perjanjian Pengikatan Jual beli yang dibuat, yaitu apabila di buat oleh atau di hadapan Notaris maka dengan sendirinya Aktanya menjadi Akta Notaril sehingga kekuatan perlindunganya sesuai dengan perlindungan terhadap akta otentik.]]>
<![CDATA[PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENGANIAYAAN (STUDI PADA TINGKAT KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG) ]]>
<![CDATA[Alpi Sahari]]>;
<![CDATA[Nanci Yosepin Simbolon]]>;
<![CDATA[Daniel Oktavianus Sinaga]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1879
<![CDATA[Di Indonesia dalam pelaksanaan hukuman ataupun pidana terhadap pelaku kasus penganiayaan oleh para penegak hukum lebih cenderung memproses pidananya dengan menjerat dan menghukum memasukkan pelaku ke dalam penjara tanpa melihat bagaimana sebab kasus penganiayaan terbebut bisa terjadi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam kasus penganiayaan (studi pada tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang). Detail riset ini ialah riset hukum normatif ataupun dokrinal yang diucap pula riset daftar pustaka. Watak dari riset ini merupakan deskritif analitiss ialah unutk mendapatkan cerminan yang komplit serta nyata mengenai permaslahan yang terdapat pada masyrakat yang setelah itu berhubungan dengan ketentuan- ketentuan ataupun perartuan- peraturan hukum yang legal, alhasil kesimpulannya bisa didapat sesuatu kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik kepustakaan dan wawancara dan menggunakan metode analisis kualitatif, maka diperoleh hasil penelitian yaitu pertama; bentuk tindak pidana penganiayaan dalam penerapan restorative justice pada tingkat Kejaksaan negeri Deli Serdang adalah penganiayaan ringan, penganiayaan terhadap pelaku anak, penganiayaan yang pelakunya dan korbannya mempunyai hubungan emosional, kedua;, faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penerapan restorative justice pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah faktor penegak hukum, faktor substansi hukum, dan faktir budaya, ketiga; penerapan restorative justice penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang adalah berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Melalui Peraturan Kejaaksaan Tersebut bahwa kewenangan Penuntut Umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum dengan alassan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process).]]>
<![CDATA[PROSES PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B LUBUK PAKAM ]]>
<![CDATA[Edward Pandapotan Simamora]]>;
<![CDATA[Roma Hartua]]>;
<![CDATA[Maurice Rogers]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1909
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak narapidana anak dilembaga pemasyarakatan khususnya diLembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.Serta untuk mengetahui kesesuaian pembinaan narapidana anak didalam lembaga pemasyarakatan dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi dalampenelitian ini adalah seluruh anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Penulis mendefinisikan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 yang disebut anak yaitu seseorang yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Sedangkan sampel dalam penelitian ini berada diLembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan status anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam adalah anak yang sudah divonis hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berstatus narapidana. Sedangkan anak lainnya berstatus tahanan dan masih menjalani pemeriksaan sebelum ditetapkan menjadi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam sudah berusaha melakukan pembinaan narapidana anak dengan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi masih perlu meningkatkan proses pembinaan anak khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan. Dalam pembinaan narapidana anak, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam memberikan Pembinaan Rohani berupa ceramah agama yang rutin dilakukan setiap hari dalam seminggu dengan pemateri ulama / Pendeta yang ada diKabupaten Deli Serdang. Selain itu, Pembinaan Jasmani juga diberikan kepada narapidana anak berupa olah raga rutin seperti senam pagi didalam lembaga pemasyarakatan kelas IIB Lubuk Pakam, serta Pembinaan Keterampilan untuk narapi dan aanak seperti membuat kerajinan tangan berupa vas bunga berbahan dasar kertas dan plastik bekas.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN PADA KAWASAN BANDARA KUALANAMU ]]>
<![CDATA[Christian Juni Fourthus P.]]>;
<![CDATA[Raymond Hidayat Nadapdap]]>;
<![CDATA[Ade Yuliany Siahaan]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1925
<![CDATA[Dampak buruk yang dihasilkan oleh tindak pidana korupsi saat ini sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.Permasalahan korupsi pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari hukum formal dan norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.Oleh karena itu sangat menarikuntuk membahas tentang “Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 apabila ditinjau dengan sisi kondisi pada masa pandemi seperti ini. Di dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 dan bagaimana Hukum memandang Korupsi pada masa pandemi. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif.Dilakukan dengan meneliti data sekunder, yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.Alat pengumpul data yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui studi dokumen dan metode studi pustaka (library research).Metode analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu data didapat disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Korupsi dilarang dengan alasan apapun dan dilakukan oleh siapapun yang termasuk ke subjek hukum tindak pidana korupsi menurut undang-undang tersebut. Karena dalam peraturan yang berlaku tindakan korupsi sama saja dengan merugikan keuangan negara dan hal seperti ini tidak dapat ditolerir oleh penegak hukum]]>
<![CDATA[ASPEK KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PIDANA DENDA PADA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Victor Arwadi Rambe]]>;
<![CDATA[Ahmad Ikbal]]>;
<![CDATA[Mhd. Tufiqurrahman]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1920
<![CDATA[Pada tahun 2004, Jaksa Agung Abdul Rahmah Saleh menyatakan pendapatnya dalam KoranNasional Tempo yakni “ Hampir setiap orang Indonesia telah menjadi korban korupsi,khususnya bila ia berurusan dengan birokrasi”. Dari pendapat Jaksa Agung tersebut dapatdisimpulkan bahwa perbuatan korupsi di Indonesia sejak tahun 2004 sudah meresap hinggake persoalan birokrasi pemerintahan, artinya korupsi sebagai kejahatan sistemik menjadisebuah ekstra ordinary crime di Indonesia yang perlu penanganan serius dan konsisten.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses penerapan pidana denda kepadaterpidana kasus korupsi di Indonesia; mengetahui hambatan penerapan pidana denda kepadaterpidana kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Riset yang dicoba merupakanriset yuridis normatif. Dan bersifat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam risetini adalah riset daftar pustaka (library research). Adapun hasil dari penelitian ini: Pertama,Hambatan penerapan hukuman denda pada tindak pidana korupsi adalah terkadang aset yangdimiliki pelaku tidak mencukupi untuk disita menutupi hukuman denda yang diterima. Jaksa]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PUTUSKAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BERDASARKAN UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Andronikus Bidaya]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1915
<![CDATA[Pemutusan Hubungan Kerja yang semakin marak dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja dengan alasan kerugian akibat dampak dari covid-19 dengan tidak memberikan pesangon yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penelitian bertujuan mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas Hak pekerja yang di PHK di tengah pandemi COVID-19 dan upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegah/membantu pekerja yang telah di PHK. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif/doctrinal, menggunakan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan, semua data penelitian yang sudah terkumpul, dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menujukan: 1. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK tercantum pada bab XII pasal 164 ayat 1 “ Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun 2. Langkah-langkah yang di ambil pekerja untuk mendapatkan haknya tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bab II penyelesaian melalui bipartit, penyelesaian melalui mediasi, penyelesaian melalui konsiliasi, penyelesaian melalui arbitrase dan bab IV penyelesaian perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial. 3. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mencegah/mengurangi terjadinya pemutusan hubungan kerja.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (PUTUSAN No.2361/PID.SUS/2019/PN.MEDAN) ]]>
<![CDATA[Darius Tafonao]]>;
<![CDATA[Jonathan Tamba]]>;
<![CDATA[Gomgom T.P Siregar]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1901
<![CDATA[Tindak pidana penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya selalu bertambah di Indonesia khususnya dikota Medan, yang sebagian besar dilakukan oleh orang dewasa maupun remaja atau anak-anak dibawah umur. Penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan kesehatan mental, kesehatan fisik, emosi dan sikap dalam masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mencari bagaimana pengaturan hukum tentang narkotika menurut peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia; bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia serta bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim no.2361/Pid.Sus/2019/PN.Medan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Tipe riset yang dipakai dalam riset ini merupakan yuridis normative. Hasil riset menunjukkan bahwa Pengaturan hukumterhadap Hukum Nomor. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika, Hukum Nomor 36 tahun 2014 mengenai Kesehatan telah dicoba oleh penguasa dengan bagus. Aplikasi ganjaran kejahatan kepada pelakon konsumen narkotika dalam Hukum Nomor. 35 tahun 2009 yang melanggar artikel artikel 127 bagian( 1) graf( a) sangat pendek 5 Tahun sangat lama 20 tahun yang bermaksud membagikan dampak intelektual ataupun kapok kepada pengguna. Analisa yuridis tetapan juri Nomor. 2361 atau Pid. Sus atau 2009 atau PN. Area pengarang sepakat dengan ketetapan juri kepada tersangka dijatuhkan kejahatan bui 2 tahun serta 6 bulan dikurangi era penangkapan sedangkan yang dijalani tersangka.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA ]]>
<![CDATA[Nurhidayat Nurhidayat]]>;
<![CDATA[Rado Berriprima Tampubolon]]>;
<![CDATA[Novi Juli Rosani Zulkarnain]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1880
<![CDATA[Pemberdayaan narapidana wanita kasus narkoba dan psikotropika masih perlu mendapat perhatian khusus baik fisik maupun non fisik, dengan melakukan berbagai program pemberdayaan yang ada. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita yang menyalahgunakan narkoba dan psikotropika. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum empiris yang beroreientasi pada data primer (hasil penelitian di lapangan). Hasil penelitian menunjukkan dalam proses pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasarakayatan Klas IIA Tanjung Gusta dilakukan pembinaan : pendidikan Agama, Kitab Suci, Pendidikan Olahraga, Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan Kesadaran Hukum, Peningkatan Pendidikan Formal Narapidana Wanita, Peningkatan Keterampilan Kerja. Dari hasil di atas tampak bahwa kebanyakan narapidana di dalam melaksanakan proses pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasysarakatan Klas II A Tanjung Gusta Medan belum merasa puas mengenai proses pelaksanaan pembinaaan tersebut. Hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan klas II A Tanjung Gusta Medan yang terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal lembaga pemasyarakatan yaitu fasilitas karena daya tampung narapidana yang melebihi kapasitas. Sedangkan faktor eksternal yaitu lembaga pemasyarakatan jauh dari jalan poros.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI HUTANG PIUTANG (Putusan No 58/PDT.G/2019/PN-KBJ) ]]>
<![CDATA[Rizli Alfindo]]>;
<![CDATA[Muhammad Shadikin Sihombing]]>;
<![CDATA[Alusianto Hamonangan]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1876
<![CDATA[Pada dasarnya suatu perjanjian akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang melakukan perjanjian tersebut dilandasi oleh iktikad baik (good faith), namun jika iktikad baik itu tidak dilaksanakan maka akan rentan terhadap sengketa yang terjadi. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/Pn.Kabanjahe). Adapun yang menjadi rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Pertanggung Jawaban Debitur Dalam Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang, Serta (2) Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Dalam Putusan Nomor 58/PDT.G/2019/PN.Kbj. Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penlitian hukum yang di pandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. Perbuatan wanprestasi debitur akan menimbulkan akibat hukum yang timbul karena tidak terpenuhinya hak dari pihak yang satu yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Pertimbangan hakim (ratio decidendi) dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN.Kbj, tentang perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertipikat hak milik atas tanah, bahwasanya majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur maka gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur atau tidak jelas (obscuur libel) cacat formil di dalam surat gugatannya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard),maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS TERJADINYA PAILIT ]]>
<![CDATA[Gabryela Sihol Marito Simanjuntak]]>;
<![CDATA[Susanto Susanto]]>;
<![CDATA[Gema Ramadani]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.1910
<![CDATA[Penanggung jawab pailit sebuah perseroan terbatas (PT) diakomodir oleh Direksi berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007. Direksi merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang memiliki tugas serta tanggung jawab atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan tanggung jawab Direksi terhadap perseroan terbatas (PT) yang mengalami pailit dan untuk mengetahui tindakan – tindakan hukum terhadap perseroan terbatas yang mengalami pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif, metode ini dipilih untuk mengetahui bagimana peran peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab Direksi perseroan terbatas atas terjadinya pailit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan tanggungjawab Direksi terhadap PT yang mengalami pailit bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan direksi yang menyebabkan perusahaan mengalami pailit dan direksi tersebut tidak dapat dipilih kembali dalam RUPS. Hal ini sesuai dengan pertanggungjawaban direksi perusahaan yang secara yuridis telah diatur dalam Pasal 97-107 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tindakan-tindakan hukum terhadap perseroan terbatas yang mengalami pailit diantaranya melakukan upaya hukum pembuktian terbalik, membayar semua utang perusahaan, melakukan upaya hukum dan melakukan restrukturisasi utang perusahaan.]]>
