JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Articles
120 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI"
:
120 Documents
clear
<![CDATA[STUDI NORMATIF TERHADAP KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN FIRST TRAVEL ]]>
<![CDATA[Gelmok Samosir]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2722
<![CDATA[Tingginya antusiasme atau keinginan dari masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah menyebabkan menjamurnya usaha-usaha biro jasa travel umroh. Lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji menyebabkan adanya penyelewengan yang dilakukan PPIU sebagai biro wisata perjalanan Haji/Umrah, salah satunya adalah First Travel. Banyaknya korban penipuan dari agen First travel menarik perhatian peneliti untuk mengkaji konsep perlindungan terhadap HAM yakni perlindungan hukum bagi korban First Travel. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis secara normatif upaya perlindungan hukum bagi korban First Travel berdasarkan putusan perkara kasus First Travel. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Survei kepustakaan yang diteliti dengan melakukan telaah terhadap norma hukum, yuriprudensi, doktrin dan literatur tentang masalah yang diteliti merupakan cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari bidang hukum seperti sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dideskripsikan decara kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dari (umum ke khusus. Hasil penelitian menyatakan bahwa korban atau Jemaah Haji/Umrah oleh First Travel dapat memperoleh perlindungan hukum secara perdata, pidana dan administratif.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN MELALUI GUGATAN SEDERHANA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2721
<![CDATA[Gugatan Sederhana adalah gugatan perdata dengan nominal materi gugatan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah rupiah). Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019. Gugatan Sederhana terbatas pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Metode pendekatan ini adalah penelitian yuridis normatif, atau metode penelitian hukum normatif. Lahirnya Perma tersebut adalah implementasi dari penerapan proses persidangan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Sejak sidang pertama, pemeriksaan perkara harus diperiksa dan diputus paling lama 25 hari kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan penyelesaian Gugatan Sederhana diperiksa pasca perubahan Perma No. 2 Tahun 2015. Beberapa perubahan signifikan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 yaitu niilai materiil gugatan, domisili para pihak, prosedur elektronik, upaya hukum verzet, sita jaminan, pembuktian, dan terkait dengan eksekusi.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWISJDE) TERHADAP PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS IA (Studi Putusan Nomor : 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk) ]]>
<![CDATA[Zulfi Diane Zaini]]>;
<![CDATA[Faqih Ahmad Onky]]>;
<![CDATA[Intan Nurina Seftiniara]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2694
<![CDATA[Abstrak Civil Law atau disebut juga hukum perdata adalah bagian yurisprudensi yang mengatur selesainya persengketaan karena benturan kepentingan pribadi antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain, baik perorangan maupun badan hukum serta badan hokum dengan badan hukum. Penelitian tertujukan untuk menganalisis Yuridis Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisjde) Terhadap Putusan Gugatan Sederhana Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA (kajian pada putusan No: 4/pdt.gs/2022/pn tjk). Pendekatan masalah dipergunakan pada penelitian merupakan pendekatan hukum normatif serta pendekatan empiris. Jenis data dipergunakan pada penelitian terdiri dari data sekunder serta data primer. Proses pengumpulan data pada penelitian mencakup data kepustakaan, data lapangan, serta wawancara. Penelitian dianalisis secara kualitatif berasal sudut pandang hukum. Sesuai hasil pembahasan serta penelitian pada permasalahan, faktor penyebab gugatan sederhana pada putusan No: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk merupakan wanprestasi melawan hukum (PMH) menggunakan nilai gugatan maksimal Rp 500.0000.000 antara Pemohon serta Tergugat sesuai Pasal 1 ayat 1 PERMA nomor 4 tahun 2019 perihal tatacara Penyelesaian Tuntutan Sederhana. Tatacara penyelesaian gugatan sederhana pada perkara wanprestasi pada putusan nomor: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk, serta tatacara pelaksanaan hukum dengan rinci pada PERMA nomor 4 Tahun 2019. Kata Kunci: Kekuatan Hukum (Inkracht Van Gewisjde), Gugatan Sederhana Wanprestasi Abstract Civil law, also known as civil law, is the part of jurisprudence that regulates the settlement of disputes due to conflicts of personal interest between one legal subject and another, both individuals and legal entities as well as legal entities and legal entities. The research is aimed at analyzing the Juridical Permanent Legal Force (Inkracht Van Gewisjde) Against Simple Default Lawsuit Decisions at the Class IA Tanjung Karang District Court (study on decision No: 4/pdt.gs/2022/pn tjk). The problem approach used in research is a normative legal approach as well as an empirical approach. The type of data used in this research consists of secondary data and primary data. The process of collecting data in research includes library data, field data, and interviews. The research was analyzed qualitatively from a legal perspective. In accordance with the results of the discussion and research on the problem, the factors causing the simple lawsuit in decision No: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk constitute a default against the law (PMH) using a maximum claim value of IDR 500,0000,000 between the Petitioner and the Defendant in accordance with Article 1 paragraph 1 PERMA number 4 of 2019 regarding Simple Claim Settlement procedures. The procedure for settling a simple lawsuit in a default case in decision number: 4/Pdt.GS/2022/PN Tjk, as well as the procedure for implementing the law in detail in PERMA number 4 of 2019.]]>
<![CDATA[KETIDAKSEIMBANGAN ANTARA ANGKATAN KERJA DENGAN KESEMPATAN KERJA BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Arifuddin Muda Harahap]]>;
<![CDATA[Rizky Olivia Kartina Harahap]]>;
<![CDATA[Siti Nur Azizah]]>;
<![CDATA[Herianto Herianto]]>;
<![CDATA[Pebri Anto Purba]]>;
<![CDATA[Faiz Azhar Lubis]]>;
<![CDATA[Pipi Nur Leli]]>;
<![CDATA[Salsabilla Asri]]>;
<![CDATA[Yowana Atika]]>;
<![CDATA[Alda Widara]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2728
<![CDATA[Berdasarkan analisis UU No. 11 Tahun 2020 bahwa dikeluarkannya undang-undang cipta kerja akan mewujudkan lapangan pekerjaan serta dapat meningkatkan investasi, baik luar mapun dalam negeri, maka bertambahnya investasi akan terwujudnya kesempatan kerja baru yang pada akhirnya dapat membantu menyeimbangkan angkatan kerja dengan kesempatan kerja di Indonesia dan dalam hal ini tidak akan ada namanya pengangguran jika angkatan kerja seimbang dengan kesempatan kerja. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja berdasarkan UU No. 11 tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang akan ditekankan pada permasalahan yuridis mengenai Ketidakseimbangan Antara Angkatan Kerja dengan Kesempatan Kerja berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 dengan tujuan untuk mendeskripsikan persitiwa, ataupun permasalahan secara sistematis, factual serta akurat dan untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dalam proses penyempurnaan penulisan artikel ilmiah ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana solusi dan apa faktor-faktor yang menjadikan ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Angkatan kerja yang tidak seimbang sangat berpengaruh bagi calon angkatan kerja dan kurangnya kesempatan kerja bagi para calon kesempatan kerja.]]>
<![CDATA[PRO KONTRA JAMINAN HARI TUA (JHT) DITINJAU PERMENAKER REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 ]]>
<![CDATA[Arifuddin Muda Harahap]]>;
<![CDATA[Reda Eriska]]>;
<![CDATA[Syarifah Hannum]]>;
<![CDATA[Masyhurul Fauzi]]>;
<![CDATA[Muhammad Hafizsyah]]>;
<![CDATA[Muhammad Fajri Rizki]]>;
<![CDATA[Tiara Fitriani]]>;
<![CDATA[Solehah Dhara Adha Sianipar]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2738
<![CDATA[Dewasa ini, jaminan hari tua mendapatkan banyak sekali sorotan dari para pekerja yang tidak setuju dengan Jaminan Hari Tua yang diputuskan oleh pemerintah melalui Permenaker No. 2 Tahun 2022. Untuk itu kami bermaksud membahas tentang Jaminan Hari Tua sebab masalahnya adalah bagaimana sebenarnya pengaturan Jaminan Hari Tua menurut Permenaker No. 2 Tahun 2022 lalu berikutnya bagaimana realisasi Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini ditinjau dari hajat hidup mantan pekerja, sebab di masyarakat nyatanya mantan pekerja baik yang pensiun diusia 56 tahun maupun sebelumnya tidak terelisasi dengan baik. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif sosiologis yakni kami membahas bagaimana pengaturan Jaminan Hari Tua ini menurut Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian direalisasikan pada Permenaker No. 2 Tahun 2022 serta bagaimana kehidupan sosial mantan pekerja. Kesimpulan dari penelitian kami ini adalah ternyata bahwa Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini tidak berjalan dengan semestinya, lalu Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini masih perlu ditinjau kembali sebab banyak sekali para pekerja yang tidak sepakat dengan aturan yang ada dalam Permenaker No. 22 Tahun 2022]]>
<![CDATA[PENGARUH PROGRAM BEHAVIOR BASED SAFETY TERHADAP TINGKAT PENURUNAN KECELAKAAN DI PT.INALUM KUALA TANJUNG ]]>
<![CDATA[Nadiya Asvina]]>;
<![CDATA[Arifuddin Muda Harahap]]>;
<![CDATA[M. Bahri Al Soddik]]>;
<![CDATA[Amalina Firdaus]]>;
<![CDATA[Aldeo Nur Ahmad]]>;
<![CDATA[Yuliza Anisa Fitri]]>;
<![CDATA[M. Ramanda Alif Syaufi Ginting]]>;
<![CDATA[Rahma Auliyah Nst]]>;
<![CDATA[Kamelia Zahra Adilla]]>;
<![CDATA[M. Rizky]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2727
<![CDATA[The problem that often occurs in the world of work is that if a worker has a work accident at his company's place, what is the BBS function for worker safety at PT INALUM, then this problem is not enough to stop here, other problems also arise related to the company's SOP accountability for workers who had an accident at work in accordance with applicable law. With the implementation of the Behavior Based Safety program, it is hoped that the level of work accidents can be realized properly. In this study we used the sociological normative method. By collecting and analyzing an event systematically. The data we analyzed were obtained from various literature and laws and regulations.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA YANG DIRUMAHKAN (WFH) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 ]]>
<![CDATA[Arifuddin Muda Harahap]]>;
<![CDATA[Fahri Fahrozi]]>;
<![CDATA[Niki Marjuki]]>;
<![CDATA[M. Harmansyah Hsb]]>;
<![CDATA[Selmaria Purba]]>;
<![CDATA[Indah Maya Sari Ritonga]]>;
<![CDATA[Elza Armaini]]>;
<![CDATA[Vita Aliyana WS]]>;
<![CDATA[Sri Atmadianti]]>;
<![CDATA[Twina Resia]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2734
<![CDATA[Analyzing the company's obligation to the laid-off employees is the goal of this study. In this study, concepts, pertinent instances, and a normative approach based on legal theory were used. With data presented as narratives and conclusions drawn based on the analysis's findings, this study used a qualitative writing technique. The study's findings led to changes in a few employment laws, including Law No. 13 of 2003, which replaced it as the primary employment law. This change prevented the term "at home" from being recognized, meaning that moving into someone's home is not the same as being fired.Regarding workers who have been laid off from the termination of employment but who still receive full pay and are subject to reduction, the company must engage in negotiations with the union or workers, which is addressed in a special set on the Employment Minister Manpower Letter Number: SE-05/M/BW/1998. Bipartite and tripartite negotiations can be used to resolve the problem of workplace conflicts with businesses.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN HAKI HANDPHONE COPY DRAW (HDC) BERDASARKAN UU DESIGN INDUSTRI (Studi Pada Kanwil Hukum & HAM Prov. Lampung) ]]>
<![CDATA[Erlina Erlina]]>;
<![CDATA[Suta Ramadan]]>;
<![CDATA[Nabila Fakhirah Herlian]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2736
<![CDATA[Dikarenakan keadaan ekonomi yang didominasi oleh masyarakat Indonesia kelas menengah ke bawah, maka nilai jual handphone merek ternama jarang tersedia untuk masyarakat. Hal ini mendorong peniruan terhadap produk ponsel merek ternama yang dijual di pasaran dengan harga murah. Kondisi ini tentu saja merusak merek asli dari ponsel yang ditiru oleh pabrikan yang biasa dikenal dengan hard copy. Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Hak Kekayaan Intelektual Handphone Copy Draw (HDC) menurut UU Desain Industri dan upaya hukum apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dan kementerian. Undang-Undang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Mencegah Pelanggaran Gambar Salinan Seluler di Indonesia dan Upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Mencegah Pelanggaran Handpone Copy Draw di Indonesia. Dalam karya ini digunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang terkumpul secara sistematis dianalisis secara kualitatif secara legal yaitu memberikan pemahaman terhadap data tersebut sesuai dengan fakta yang diperoleh dari lapangan sehingga berasal dari subjek yang otentik. dengan tangan dan memesan satu kalimat pada satu waktu. ilmiah dan sistematis berupa jawaban berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian memperjelas bahwa peniruan handphone merek terkenal seperti HDC merupakan faktor ekonomi dan kurangnya sosialisasi pada masyarakat luas, serta masyarakat masih belum mengetahui akibat hukum dari memproduksi HDC karena itu merusak produk di pasar.]]>
<![CDATA[TINGKAT PELAYANAN PEDESTRIAN DI JALAN DR. MANSYUR, KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Metty Ningsih]]>;
<![CDATA[Dessy Eresina Pinem]]>;
<![CDATA[Rahmad Dian Sembiring]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2755
<![CDATA[Jalur pejalan kaki merupakan salah satu kelengkapan sebuah kota, yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh warga kota yang bersangkutan. Kenyamanan berjalan kaki merupakan faktor utama yang harus diperhatikan sebagai bentuk pelayanan kepada pejalan kaki. Akan tetapi pada beberapa tempat di Kota Medan khususnya di jalan Dr. Mansyur (depan kampus Universitas Sumatera Utara (USU)), Kecamatan Medan Baru, jalur pejalan kaki cenderung tidak nyaman dikarenakan tidak sesuainya kapasitas pejalan kaki dengan ruang yang tersedia dan berubahnya fungsi jalur pada beberapa zona. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kenyamanan pejalan kaki dengan mengukur Level Of Service (LOS) masing-masing zona jalur pejalan kaki dan mengobservasi fasilitas pejalan kaki jalan Dr. Mansyur. Metoda yang digunakan adalah menghitung arus, kecepatan, kepadatan, ruang dan rasio pejalan kaki di 3 zona di Jalan. Dr. Mansyur tersebut pada hari Minggu dan Senin. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Zona A (depan RS USU), Zona B (di depan pintu 3 USU) dan Zona C (di depan pintu 4 USU) pada hari Minggu masuk ke dalam kategori LOS E. Sementara itu pada hari Senin, Zona A di segmen utara masuk ke dalam kategori LOS D dan Zona B di segmen utara masuk ke dalam kategori LOS D, yang lainnya masuk ke dalam kategori LOS E. Level Of Service tidak berkaitan dengan fungsi kawasan dimana jalur tersebut berada, hanya saja hal ini berhubungan dengan berubah atau tidaknya fungsi jalur pejalan kaki tersebut.]]>
<![CDATA[PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF ]]>
<![CDATA[Tajuddin Noor]]>;
<![CDATA[Suhaila Zulkifli]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2765
<![CDATA[Sebagai bentuk penjaminan, lembaga penjaminan fidusia muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu. Ini penting untuk lembaga agunan yang asetnya sebagian besar terdiri dari barang-barang bergerak. Undang-Undang Jaminan Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999) mengatur bahwa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dapat dijadikan sebagai subjek jaminan fidusia. UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten sama-sama mengatur evolusi jaminan fidusia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019, Terkait Ekonomi Kreatif, telah ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Juli 2022. Kekayaan Intelektual yang dapat diagunkan sebagai Jaminan Fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah ini. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan (1) bagaimana pengaturan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan berupa fidusia dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku Ekonomi Kreatif; dan (2) bagaimana pengaturan benda bergerak sebagai agunan dalam bentuk fidusia dalam Sistem Hukum Penjaminan. Secara metodologis, penyelidikan ini bersifat yuridis normatif, dengan data sekunder yang dikumpulkan dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.]]>
