Articles
<![CDATA[Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan ]]>
<![CDATA[I Ketut Seregig]]>;
<![CDATA[Suta Ramadan]]>;
<![CDATA[Deta Merly Oktavianti]]>
<![CDATA[ PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17071
<![CDATA[The Indonesian Criminal Code has regulated criminal acts and criminal sanctions, according to the crime or violation committed. One of the most common crimes is embezzlement. Embezzlement is a dishonest act by hiding other people's goods/assets by one or more people without the knowledge of the owner of the goods with the aim of controlling, or being used for other purposes. This article discusses the criminal act of embezzlement, especially regarding the crime of embezzlement in office and the judge's considerations in making a decision on the crime of embezzlement in that position. The research method used is normative. embezzlement by using the position contained in Article 374 of the Criminal Code which is an aggravated form of embezzlement, the meaning is that the elements of embezzlement in the basic form have been fulfilled plus elements that are aggravating for the perpetrator. The aggravating factors for the perpetrator are based on the greater trust placed in the person who controls the embezzled object. Several types of giving of trust are used as problems that provide embezzlement in the main form, namely the relationship of the perpetrator who is trusted with the victim who gives the trust.  ABSTRAK Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia sudah mengatur tentang perbuatan pidana dan sanksi pidananya, sesuai kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya. Salah satu kejahatan yang banyak terjadi lah adalah tindak pidana  penggelapan.  Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Dalam artikel ini membahas tentang tindak pidana penggelapan khususnya tentang tindak pidana pengelapan dalam jabatan dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif. penggelapan dengan menggunakan jabatan yang terdapat di dalam Pasal 374 KUHP yang merupakan bentuk penggelapan yang diperberat, maknanya adalah bahwa  unsur-unsur penggelapan dalam bentuk pokok sudah terpenuhi ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan bagi pelaku. Faktor faktor yang memberatkan petindak didasarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Beberapa jenis pemberian kepercayaan dipergunakan sebagai masalah-masalah yang memberikan penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu hubungan pelaku yang diberi kepercayaan dengan korban yang memberi kepercayaan. ]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN BOM DALAM PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN LAUT PULAU SEBUKU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (Studi Putusan Nomor : 321/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk) ]]>
<![CDATA[Bella Cahya Ningrum]]>;
<![CDATA[I Ketut Siregig]]>;
<![CDATA[Suta Ramadan]]>
<![CDATA[ IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (531.779 KB)
|
DOI: 10.52249/ilr.v2i1.52
<![CDATA[The illegal act of fishing with explosives is currently regulated by Law No. 45 of 2009 on Fisheries, which states several legal provisions, including that waters are under the sovereignty and jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia, as well as the Indonesian Exclusive Economic Zone, and are based on international provisions containing fish resources and potential fish farming land. In this work, a normative juridical approach and an empirical approach were used as research methods. Data is gathered through library research and field studies. The Defendant employed explosives in the shape of 6 (six) big bottles and 4 (four) tiny bottles obtained by purchasing 4 (four) kilograms of Ampo powder and then assembling them in a way that they could be used to bomb fish in order to carry out his action. The imposition of a crime in this case has the goal of not only punishing people who commit crimes, but also of fostering and educating people, so the judge believes that the sentence imposed on the defendant was appropriate and commensurate with his actions, based on aggravating and mitigating circumstances.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 285/Pid.Sus/2021/PN.KLA) ]]>
<![CDATA[Retno Wulansari]]>;
<![CDATA[I Ketut Seregig]]>;
<![CDATA[Suta Ramadan]]>
<![CDATA[ Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Vol 2 No.2 Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51825/yta.v2i2.13841
<![CDATA[As a state of law, Indonesia applies its own rules in administering the system of government, society, nation and state. The 1945 Constitution is the constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In general, the law is marked by the existence of commands and prohibitions that must be obeyed by everyone in it. The need for Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, in other words the Indonesian people are currently very relevant to regulations in the field of electronic transactions. The research method using juridical as a first step in evaluating the formation of norms and rules in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions must be considered to have been completely completed as stipulated in the Act. Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is the first law in the field of information technology and electronic transactions as a product that is very much needed and has become a pioneer in laying the basis for regulations in the field of utilizing information technology and electronic transactions, but in reality, the implementation of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions has encountered problems. Plus, the rapid advancement of technology makes people commit crimes on social media, people are seen as producers and distributors of information. The judge's decision is one of the most important aspects in determining the realization of a judge's decision that contains justice for the parties concerned.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak ]]>
<![CDATA[Kautsar Gusti Cakra]]>;
<![CDATA[Suta Ramadan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (368.597 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.17-25
<![CDATA[Tindak pidana persetubuhan anak merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum yang serupa dengan pelanggaran kesusilaan serta bisa mengancam masa depan seseorang anak. tentang inilah yang menjadi sebab Indonesia mendirikan Undan gUndan g No.35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak. Pendekatan yang dalam studi ini yaitu pendekatan yuridis normatif serta pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil studi yang sesuai serta rasional. Melalui fakta-fakta yang dijumpai dalam sidang, keterangan yang diserahkan , serta keterangan para saksi dan juga alat bukti apabila tersangka dengan terencana mengerjakan kekersana seksual anak yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak Pasal 76D “tiap orang dilarang mengerjakan kekerasan alias ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan Dalam vonis Nomor : 438/Pid.Sus/2022/PN Tjk sidang Hakim pidana pada tersangka Hafidz Mulky bin Ahmad Sanusi oleh lantaran itu dengan pidana kurungan sepanjang 10 (10) Tahun dan hukuman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan determinasi seandainya hukuman tidak dibayar diubah dengan 6 (6) bulan kurungan.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Tindak Pidana Pelecehan seksual Terhadap Anak.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN HAKI HANDPHONE COPY DRAW (HDC) BERDASARKAN UU DESIGN INDUSTRI (Studi Pada Kanwil Hukum & HAM Prov. Lampung) ]]>
<![CDATA[Erlina Erlina]]>;
<![CDATA[Suta Ramadan]]>;
<![CDATA[Nabila Fakhirah Herlian]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2736
<![CDATA[Dikarenakan keadaan ekonomi yang didominasi oleh masyarakat Indonesia kelas menengah ke bawah, maka nilai jual handphone merek ternama jarang tersedia untuk masyarakat. Hal ini mendorong peniruan terhadap produk ponsel merek ternama yang dijual di pasaran dengan harga murah. Kondisi ini tentu saja merusak merek asli dari ponsel yang ditiru oleh pabrikan yang biasa dikenal dengan hard copy. Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Hak Kekayaan Intelektual Handphone Copy Draw (HDC) menurut UU Desain Industri dan upaya hukum apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dan kementerian. Undang-Undang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Mencegah Pelanggaran Gambar Salinan Seluler di Indonesia dan Upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Mencegah Pelanggaran Handpone Copy Draw di Indonesia. Dalam karya ini digunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang terkumpul secara sistematis dianalisis secara kualitatif secara legal yaitu memberikan pemahaman terhadap data tersebut sesuai dengan fakta yang diperoleh dari lapangan sehingga berasal dari subjek yang otentik. dengan tangan dan memesan satu kalimat pada satu waktu. ilmiah dan sistematis berupa jawaban berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian memperjelas bahwa peniruan handphone merek terkenal seperti HDC merupakan faktor ekonomi dan kurangnya sosialisasi pada masyarakat luas, serta masyarakat masih belum mengetahui akibat hukum dari memproduksi HDC karena itu merusak produk di pasar.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF (STUDI PADA DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI LAMPUNG DAN BANK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ade Rafli]]>;
<![CDATA[Erlina Bachri]]>;
<![CDATA[Suta Ramadan]]>
<![CDATA[ Journal Presumption of Law Vol 5 No 1 (2023): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Majalengka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31949/jpl.v5i1.4497
<![CDATA[Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas dan solusi kepada para pelaku Ekonomi Kreatif, untuk mempertahankan hak-hak ekonomis pada suatu karya dari hasil Kekayaan Intelektualnya yang dapat dijadikan jaminan utang pada lembaga keuangan bank maupun non bank, serta diharapkan dapat mengatasi problematika pembiayaan bagi para pelakunya. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengaturan dan implementasi mengenai skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan jaminan utang. Dasar pertimbangan dari Kekayaan Intelektual dijadikan jaminan utang yaitu nilai-nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya. Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, penggunaan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual digunakan untuk pengajuan utang bagi para pelakunya. Terdapat beberapa hambatan atau rintangan dalam penerapan PP Ekraf, hal itu dikarenakan skema pembiayaan yang diatur dalam PP Ekraf bisa dikatakan belum jelas dan konkret sehingga dikhawatirkan regulasi ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu, menurut OJK masih ada beberapa halangan yang perlu di perhatikan dalam mewujudkan kesejahteraan pelaku Ekraf dan perkembangan ekonomi bangsa melalui skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan utang pada lembaga perbankan maupun non bank dalam PP tersebut.]]>
<![CDATA[TELOLET HORN SETTINGS BASED ON LEGISLATION IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yulia Hesti]]>;
<![CDATA[Suta Ramadan]]>;
<![CDATA[Aprinisa Aprinisa]]>;
<![CDATA[Pika Sari]]>
<![CDATA[ PRANATA HUKUM Vol. 18 No. 2 (2023): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Faculty of Universitas Bandar Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/pranatahukum.v18i2.321
<![CDATA[The use of telolet horns is currently increasingly popular in Indonesia. Telolet horn is a type of horn that produces a unique and distinctive sound. The phenomenon of "Om telolet om" or the use of the telolet horn makes many children carry out activities on the road that endanger traffic. Function of the Telolet Horn for Vehicles The horn functions as a means of communication with other road users and can make the surrounding community and road users happy. Setting Telolet Horn Based on Legislation in Indonesia where motorized vehicles operating on the road must have passed the vehicle-worthiness test and meet the technical requirements contained in other laws and regulations, one of which is the sound of a horn. The sound setting for the horn is regulated in Article 69 of Government Regulation Number 55 of 2012 concerning Vehicles, the sound of the horn as referred to in Article 64 paragraph (2) letter f has a minimum of 83 (eighty three) decibels or dB (A) and a maximum of 118 (one hundred eight fifteen) decibels or dB (A). The horn must be used according to its function so as not to harm road users and cause accidents to other motorists. It is hoped that the government will be able to make regulations specifically regarding the implementation of standard horn sounds.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESEP MINUMAN KOPI NUJU DALAM PRESPEKTIF RAHASIA DAGANG ]]>
<![CDATA[Muhammad Anta Difa]]>;
<![CDATA[Erlina B]]>;
<![CDATA[Suta Ramadan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Coffee shop merupakan suatu bisnis yang sedang berkembang pesat di era industri saat ini. Permasalahan yang terdapat pada bisnis coffee shop dalam hal ini adalah terjadinya persaingan yang curang dalam bentuk pelanggaran rahasia dagang yang berupa pembocoran atau pencurian terhadap resep dan bahan biji kopi yang digunakan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa informasi rahasia dagang dalam bisnis Coffee Shop yang berupa resep dan bahan biji kopi telah dilindungi oleh hukum dan tidak boleh diketahui oleh umum. Pihak yang telah menyalahgunakan atau membocorkan informasi rahasia dagang dapat dikenai sanksi perdata dan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU No. 30 tahun 2000. Melihat masih banyak para pekerja yang membocorkan informasi rahasia dagang maka perlu adanya perjanjian kerja secara tertulis mengenai larangan untuk menyalahgunakan atau membocorkan rahasia dagang agar bisa digunakan sebagai alat untuk menuntut jika terjadi pelanggaran rahasia dagang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi rahasia dagang pada resep minuman kopi nuju dalam prespektif rahasia dagang dan cara penyelesaian sengketa rahasia dagang apabila terjadi pelanggaran pada kedai kopi nuju. ]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK DI TERIMA OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA SEWA MENYEWA RUMAH (Studi Putusan Nomor : 178/Pdt.G/2022/PN Tjk) ]]>
<![CDATA[Muhammad Bagas Baffadol]]>;
<![CDATA[Erlina B]]>;
<![CDATA[Suta Ramadan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v4i2.1129
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Tidak Di Terima Oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Sewa Menyewa Rumah Yang Tidak Diterima Oleh Ahli Waris (Studi Putusan Nomor : 178/Pdt.G/2022/PN Tjk)”. Adapun rumusan masalah faktor-faktor yang menyebabkan gugatan tidak di terima oleh majelis hakim dalam perkara sewa menyewa rumah yang tidak diterima oleh ahli waris (Studi Putusan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN.Tjk), dan pertimbangan hakim dalam Kasus Perkara sewa menyewa rumah yang tidak diterima oleh ahli waris (Studi Putusan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN.Tjk). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Dari hasil kesimpulan bahwa gugatan tidak diterima oleh majelis hakim karena tidak ada itikad baik dari penggugat untuk menghadiri kasus perkara dan apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan. ]]>
<![CDATA[Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Bagi Mafia Tanah di Provinsi Lampung ]]>
<![CDATA[Suta Ramadan]]>;
<![CDATA[Atika Putri Jayanti]]>;
<![CDATA[Aldi Yansah]]>;
<![CDATA[Raudatul Zanah Al-Zahra]]>
<![CDATA[ Hakim Vol 2 No 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/hakim.v2i1.1586
<![CDATA[This study investigates crimes in property and object crimes, focusing on the "Land Mafia in Lampung Province" case which occurred in South Lampung. This research aims to (1) find out and analyze what causes land officials to help/commit legal violations, and (2) find out and analyze the applicable legal regulations. The type of research used in this research is empirical legal research. Data collection techniques using document study techniques, observation and interviews. The results of the research show that (1) Forms of misuse of land documents made by land officials are caused by the existence of positional power. Then the form of abuse is that land officials help to carry out unlawful acts. Then, if there has been an unlawful act that constitutes a criminal act, then the action is correct law enforcement so that individuals can change and realize that the actions they have committed are wrong.]]>
