cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Istiqlal
Contact Email
m.istiqlal@iainsalatiga.ac.id
Phone
+6285729356143
Journal Mail Official
m.istiqlal@iainsalatiga.ac.id
Editorial Address
Jalan Nakula Sadewa V No. 9, Kembangarum, Dukuh, Kota Salatiga, 50722, Jawa Tengah
Location
Kota salatiga,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Indonesian Law (JIL)
Published by Institut Agama Islam Negeri Salatiga
ISSN : 27748081     EISSN : 27744906     DOI : 10.18326/jil.v1i1.1-34
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Indonesian Law is an academic journal published twice a year (June and December) by the Faculty of Sharia State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga.Journal of Indonesian Law emphasizes specifications in the discourse of Indonesian Law . The journal focuses on Indonesian Law studies, such as Indonesian family law, Indonesian criminal law, Indonesian political law,Indonesian economic law and other dicipline of law that exist in Indonesia, with various approaches of normative, philosophy, history, sociology, anthropology, theology, psychology, economics and is intended to communicate the original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes to any contributions from scholars of the related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2022)" : 5 Documents clear
PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI RUANG PUBLIK PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2021 PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH (Studi di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang) Ilham Nailul Huda
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v3i2.105-132

Abstract

Pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam fasilitas ruang publik perlu memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2021. Hal ini telah mempunyai indikator khusus pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) terkait infrastruktur pada fasilitas ruang publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas ruang publik yang ada di Kecamatan Bringin terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2021 perspektif Maqashid Syari’ah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan bersifat penelitian deskriptif-analisis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan sumber informasi langsung dari narasumber, aturan peraturan daerah terkait pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian Field Research yang didasarkan pada hukum positif Indonesia dan beberapa teori hukum Islam. Hasil penelitian pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas ruang publik pada peraturan daerah Kabupaten Semarang nomor 12 tahun 2021 perspektif maqashid syari’ah, yakni Kecamatan Bringin harus membuat kebijakan terhadap fasilitas ruang publik yang kurang ramah bagi penyandang disabilitas. Adanya koordinasi terhadap proses pembangunan pada masyarakat sipil. Prioritas dalam pembangunan yang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (difabel) berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) yang diperjelas pada peraturan menteri pekerjaan umum nomor 30 tahun 2006 pada Pasal 4 ayat (1)  huruf a sampai p. Hasilnya adalah dalam ruang publik Kecamatan Bringin yaitu kantor Kecamatan Bringin, bangunan gedung, pasar tradisional, masjid dan taman karanglo bringin belum sepenuhnya sesuai. Pembangunan ramah hanya di kantor kecamatan saja kurangnya pemerataan dalam fasilitas ramah penyandang disabilitas dan belum sepenuhnya sesuai jika dilihat dari maqashid syari’ah.
The Office Term of The Head of Neighborhood Association Exceed Time in The Perspective of Minister of The Interior Regulation No. 18 of 2018 and Maslahah (Case Study in Wonorejo Village, Pringapus District, Semarang Regency) Anisah Nurjanah; M Yusuf Khumaini
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v3i2.133-148

Abstract

Rukun Tetangga (RT) merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sekaligus mitra kerja pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Permendagri No. 18 Tahun 2018 mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa tak terkecuali dengan masa jabatannya. Namun, masa jabatan RT yang terjadi di Desa Wonorejo berbeda dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti meneliti bagaimana masa jabatan RT tersebut dalam perspektif Permendagri No. 18 Tahun 2018 dan perspektif maslahah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara dengan ketua RT di daerah desa wonorejo kemudian dianalisis menggunakan permendagri dan hukum islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ketua RT di Desa Wonorejo sebagian menjabat dengan masa jabatan lebih dari 10 tahun. Masa jabatan tersebut melebihi periode yang telah ditentukan dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018 Pasal 8 Ayat (3) dan (4), sementara pada perspektif maslahah, masa jabatan tersebut tidak menjadi masalah selama pelaksanaannya dapat memelihara tujuan dari hukum Islam.
PERLINDUNGAN PEREMPUAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi di Kawasan Karaoke Sukosari, Bawen, Kabupaten Semarang) Cholista Aulia Firdha
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v3i2.149-177

Abstract

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan yang di berikan Pemerintah Daerah terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial berdasarkan Hukum Positif di Indonesia dalam bentuk Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di kawasan Karaoke Sukosari Kabupaten Semarang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di kawasan Karaoke Sukosari Kabupaten Semarang Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap Perempuan Pekerja Seks Komersial di kawasan Karaoke Sukoasai, pengurus Paguyuban Karaoke Sukosari, dan Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Hasil penelitian ini menunjukan bahawa bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang kepada Perempuan Pekerja Seks Komersial berdasarkan pasal 12 dan Pasal 22 Perda Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dikategorikan dalam beberapa aspek yaitu sosial yang berupa penyuluhan, ekonomi yang berupa pelatihan keterampilan, hukum yang berupa pengayoman kepada Perempuan Perempuan Pekerja Seks Komersial, dan kesehatan yang berupa adanya cek kesehatan secara berkala.
FULFILLMENT OF THE RIGHTS TO RELIGIOUS EDUCATION OF MUSLIM WIVES BY HUSBAND NON-MOSLIM PERSPECTIVE OF INDONESIAN LEGAL PERSPECTIVE (Case Study in Panggeldlangu Village, Butuh District, Purworejo Regency) Rizki Ana Rahma
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v3i2.178-192

Abstract

Marriage must be carried out by two people who believe in the same beliefs. The Islamic religion views that if in a marriage there is a husband or wife who changes religion, then the marriage becomes fasakh and is illegitimate to be maintained. But legally, marriages can only be broken up due to death, divorce and court decisions. A married couple who converted but did not apply for divorce in court is still considered a legal marriage. Therefore, the obligations and rights of husband and wife, one of whom has changed religions, must still be carried out considering that their marriage is still legally valid. One of the obligations described in the Compilation of Islamic Law Article 80 Paragraph 3 is that the husband is obliged to provide religious education to his wife. Therefore. This study aims to examine how the implementation of fulfilling the right of a Muslim wife to be given religious education by her non-Muslim husband from a positive law perspective. The type of research used is field research with a qualitative descriptive method and uses a juridical-empirical approach. As for data collection technique by way of interviews. Furthermore, emphasizing the results of observations and then drawing conclusions based on the results of observations in the form of data that has been collected in the form of words from interviews. The results of this study concluded that First, the implementation of fulfilling the rights of Muslim wives to receive Islamic religious education from non-Muslim husbands was not carried out This is because the fulfillment of the right to religious education by teaching prayers and teaching the knowledge of the Qur'an is not done by non-Muslim husbands. The representation of the fulfillment of the right to Islamic religious education granted by a non-Muslim husband is carried out only by giving permission to his wife to participate in the study of religious assemblies. Second, the analysis of the fulfillment of religious education regulated in the Compilation of Islamic Law Article 80 Paragraph 3 as the right of a wife from her husband is not appropriate, this is because the science of monotheism and the science of fiqh which should be taught is not taught by the husband because the husband is non-Muslim. Fulfillment of the right to religious education in accordance with Article 80 Paragraph 3 Compilation of Islamic Law is carried out by non-Muslim husbands, namely by giving permission to the wife to learn religious science from religious assemblies.
PERAN PARALEGAL LKBHI DALAM PENANGANAN PERKARA NON LITIGASI (Tinjauan Yuridis Sosiologis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018) Nurun Jamaludin
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v3i2.193-208

Abstract

Dewasa ini populasi masyarakat Indonesia semangkin meningkat, hal tersebut juga berpengaruh terhadap banyaknya konflik dimasyarakat, sehingga menuntut salah satunya kepada lebaga bantuan hukum yang harus mampu membantu menyelesaian permasalahan masyarakat sebagaimana ketentuan undang-undang no 16 tahun 2011 Tentang bantuan Hukum, namun disisi lain dengan minimnya perhatian lembaga bantuan hukum yang konsentrasi kepada masyarakat miskin mengakibatkan adanya subordinasi terhadap meraka yang tidak memiliki banyak uang namun mempunyai permasalahan hukum, karena para advokat hanya konsentrasi terhadap perkara-perkara yang ada uangnya, kendati demikian ada amanah baru pada permenkumham No 1 tahun  2018 tentang paralegal, bahwa penyelesaian hukum pada organisasi bantuan hukum tidak hanya pada Advokat melainkan juga Paralegal, dengan harapan para legal yang mempunyai nalar dan responsibilitas terhadap hukum ini mampu dan tidak tergantung kepada advokat lagi, dalam hal ini penulis meneliti LKBHI IAIN Salatiga sebagai organisasi bantuan hukum yang mempuyai kewajiban penyelesaian perkara pada pencari keadilan baik yang kaya atau miskin, namun dalam hal ini penulis tertarik pada apakah peran paralegal di LKBHI IAIN Salatiga sudah efektif dalam menjalankan perkara nonlitigasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan bahan hukum yang nantinya dipadukan dengan kondisi saat ini. Hasil penelitian ini bahwa, paralegal LKBHI IAIN Salatiga sudah berperan secara aktif dalam membantu masyarakat pencari keadilan menyelesaikan permasalahan perdatanya dan strategi yang digunakan paralegal menggunakan pencegahan melalui edukasi hukum, penyuluhan hukum dan dalam pendampingan menggunakan bentuk negosiasi dan mediasi sehingga penyelesaiannya lebih cepat, mudah murah namun dalam hambatannya paralegal LKBHI IAIN Salatiga masih perlu penambahan personil dan harus terus ekstra dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat supaya lebih maksimal.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2020) Vol 1, No 1 (2020)