cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Kaswanto, SP, MSi
Contact Email
kaswanto@apps.ipb.ac.id
Phone
+628121939739
Journal Mail Official
jkebijakan@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, Bogor 16129, Jawa Barat
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : 23556226     EISSN : 24770299     DOI : https://doi.org/10.29244/jkebijakan
Core Subject : Economy, Humanities, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan merupakan jurnal terbitan kerjasama antara Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB) dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Alamat Penerbit Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranagsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, RT.02/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 P: +62 251 8345 724 F: +62 251 8344 113 E: psp3@apps.ipb.ac.id
Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2016): April" : 7 Documents clear
KEBIJAKAN PERUBAHAN FUNGSI PARSIAL HUTAN LINDUNG (STUDI KASUS DI KABUPATEN TORAJA UTARA) Fidelia Balle Galle; Bramasto Nugroho; Hariadi Kartodihardjo
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 1 (2016): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan fungsi kawasan hutan lindung bertujuan mengoptimalkan fungsi kawasan hutan.  Perubahan fungsi hutan lindung di Kabupaten Toraja Utara mengalami keterlambatan karena adanya pandangan yang berbeda antara Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.  Tujuan penelitian ini adalah menggali wacana yang mendasari antara Ditjen Planologi Kehutanan dan Ditjen PHKA yang memunculkan narasi terhadap kebijakan perubahan fungsi, memunculkan aktor/jaringan dan kepentingan/politik yang menyebabkan proses perubahan fungsi berjalan lambat.  Proses yang mengalami keterlambatan dilihat dari sudut wacana, aktor dan kepentingan sehingga dapat digunakan pendekatan kerangka IDS 2006.  Aktor yang terlibat dalam proses perubahan fungsi hutan lindung memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda sehingga perubahan fungsi hutan lindung akan sulit dilakukan.  Oleh karena itu perlu mengambil kebijakan yang mempertimbangkan persamaan wacana dengan kepentingan yang sama dan dukungan aktor yang mempunyai visi yang sama.
KONSERVASI HUTAN BELAJAR DARI NILAI-NILAI ETIK DAN TRADISI BEJERNANG SUKU ANAK DALAM DI TAMAN NASIONAL BUKIT DUABELAS, PROVINSI JAMBI Harnov Harnov; Ervizal Amzu; Rinekso Soekmadi
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 1 (2016): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suku Anak Dalam (SAD) adalah salah satu suku di Indonesia yang sampai saat ini masih hidup secara tradisional di kawasan hutan. Salah satu hutan tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka adalah Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNDB) di Provinsi Jambi.  Interaksi masyarakat SAD dengan hutan  yang  berlangsung sejak dulu ini melahirkan tradisi-tradisi dan nilai-nilai kultural yang berakar pada nilai-nilai konservasi  hutan. Hal ini tercermin dari perilaku mereka terhadap sumberdaya hutan,  yakni; perilaku  pemanfaatan sumberdaya hutan secara lestari. Salah satu tradisi yang mereka lakukan adalah tradisi bejernang, yakni; tradisi memanfaatkan buah rotan jernang (Daemonorops spp) untuk memenuhi kebutuhan spiritual, sosial dan ekonomi mereka. Rotan jernang (Daemonorops spp) memiliki nilai ekologis dan nilai ekonomis bagi masyarakat SAD. Rotan jernang  untuk bertahan  hidup memerlukan pohon-pohon di sekitarnya sebagai tempat rambat guna mendapat iklim mikro yang sesuai, sinar matahari dan guna dapat tumbuh tegak. Apabila Rotan jernang rebah maka tidak dapat menghasilkan buah. Masyarakat SAD mengumpulkan buah Rotan jernang kemudian diolah menjadi jernang dan menjualnya kepada pengumpul di desa, dengan  harga Rp. 2.800.000 sampai dengan Rp. 3.000.000 per kg. Jernang memiliki harga yang tinggi karena menurut literatur  memiliki khasiat obat, seperti; aktifitas apoptic, antiplatelet effects, anticoagulant, antiviral activity, anti-inflammatory, aktifitas cytotoxic.
PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN DI KERINCI OLEH KELEMBAGAAN ADAT Hefri Oktoyoki; Didik Suharjito; Saharuddin Saharuddin
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 1 (2016): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan argumen tentang relasi kelembagaan adat dan kelestarian sumber daya hutan. Oleh karena itu penelitian tentang kelembagaan adat dalam pengelolaan hutan masih menjadi kajian penting untuk dilakukan di berbagai daerah karena setiap daerah memiliki corak tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kelembagaan adat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Kasus yang dipilih adalah masyarakat Sungai Deras dan Masyarakat Lekuk 50 Tumbi. Pengambilan data dengan cara wawancara semi terstruktur, observasi lapangan, pengukuran tegakan hutan. Data dianalisis menggunakan konsep kelembagaan, analisis efektivitas kelembagaan  dan analisis performansi hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk kategorisasi hutan pada masing-masing kasus. Kategorisasi hutan pada masyarakat Sungai Deras yaitu Bukit Tinggai, Bukit Kemunaing, dan Bukit Kemenyan. Pada masyarakat Lekuk 50 Tumbi yaitu Imbo Adat, Imbo Dusen, Imbo Peladangan. Kategorisasi tersebut membantu mengendalikan prilaku masyarakat dalam mengelola hutan dan berimplikasi baik terhadap performa hutannya. Performa hutan ditunjukkan dengan tingginya kerapatan, jumlah jenis, keanekaragaman jenis, dan volume pohon pada hutan simpanan dan larangan. Performa hutan Bukit Kemenyan dan imbo peladangan lebih rendah, tetapi fungsi ekonominya sebagai sumber mata pencaharian tambahan bagi masyarakat masih tetap terjaga. Kelembagaan adat yang masih dipercaya dan dipatuhi masyarakat efektif dalam menunjang pengelolaan sumberdaya hutan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat kepercayaan, tingkat pemahaman terhadap aturan dan rendahnya tingkat pelanggaran masyarakat terhadap aturan serta terdapat sanksi yang jelas dalam penegakkan aturan adat
KEBIJAKAN PEMANFAATAN LAHAN MELALUI SKEMA PHBM DI DESA TUGU UTARA, KECAMATAN CISARUA, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT Reza Purnomo; Dodik Ridho Nurrochmat
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 1 (2016): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mengetahui hasil pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan melalui skema PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) di Desa Tugu Utara dilakukan suatu proses analisis kebijakan yang bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemanfaatan lahan, hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan, dan rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan. Metode  yang digunakan dalam  menganalisis kebijakan tersebut adalah metode analisis kebijakan ex-post. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemanfaatan lahan melalui skema PHBM di Desa Tugu Utara dilaksanakan dalam tiga bentuk pemanfaatan lahan dan pola tanam yang berbeda yakni pemanfaatan lahan di bawah tegakan pinus dan damar adapun pola tanam adalah agroforestry yakni dengan menanam kopi, pemanfaatan lahan-lahan kosong dengan penanaman rumput gajah yang ditanam pada lahan-lahan kosong yan terletak pada bagian terluar dari areal yang dimanfaatkan, dan pemanfaatan lahan sebagai obyek wisata.  Hambatan-hambatan yang ditemui selama proses pelaksanaan kebijakan tersebut diantaranya adalah kondisi kelembagaan dan sumber daya manusia yang masih belum mapan, rendahnya nilai jual kopi di Desa Tugu Utara, dan masih minimnya upaya dari Perum Perhutani untuk menunjang terwujudnya peningkatkan kualitas dan nilai jual produk kopi di Desa Tugu Utara.
PERAN KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI BAGI PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PROVINSI RIAU Siti Nurjannah; Ervizal Amzu; Arzyana Sunkar
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 1 (2016): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkebunan kelapa sawit dianggap menurunkan keanekaragaman hayati, namun keberadaan areal bernilai konservasi tinggi dapat digunakan untuk menurunkan anggapan tersebut. Sampai saat ini belum dilakukan penelitan mengenai keefektifan areal tersebut dalam kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, sehingga penelitian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana peran areal tersebut di dalam mempertahankan keberadaan tumbuhan dan satwaliar yang masih tersisa. Areal bernilai konservasi tinggi mulai diterapkan di perkebunan kelapa sawit pada tahun 2011- 2014. Hal ini disebabkan panduan mengenai identifikasi areal bernilai konservasi tinggi yang disusun tahun 2003 dan perkebunan kelapa sawit mulai berdiri sejak tahun 1990-an. Dari empat perusahaan kelapa sawit yang diteliti terdapat dua bentuk areal bernilai konservasi tinggi yaitu sempadan sungai dan sisa hutan. Dilihat dari perspektif keanekaragaman hayati, areal yang berupa sisa hutan lebih efektif. Nilai keanekaragaman tumbuhan lebih tinggi pada areal yang berbentuk hutan dibandingkan sempadan sungai, namun keanekaragaman satwaliar memiliki hampir seragam baik areal berhutan, sempadan sungai, maupun kebun sawit. Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman tumbuhan yang masih tersisia memiliki peran dalam mempertahankan keberadaan satwaliar. Vegetasi di sempadan sungai didominasi oleh tegakan sawit dengan panjang zona sempadan sungai 50 m dari batas tepi sungai sehingga masih diperlukan pengkayaan spesies tumbuhan seperti Bambusa sp, Swietenia macrophylla, dan Albizia saman.
STRATEGI PENGELOLAAN LIMBAH ELEKTRONIK MELALUI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR RAMAH LINGKUNGAN Trina Ayuni; Dodik Ridho Nurrochmat; Nastiti Siswi Indrasti
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 1 (2016): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dari jumlah penjualan barang elektronik yang terus meningkat, Indonesia memiliki potensi limbah elektronik yang cukup besar dan setiap tahun terus bertambah. Dari jumlah tersebut, perangkat elektronik bekas sebagian besar diolah oleh sektor informal dengan cara yang tidak ramah lingkungan karena ketiadaan kebijakan khusus tentang limbah ini.  Jika hal ini terus terjadi, banyak pihak yang akan memanfaatkannya untuk menjadikan Indonesia menjadi salah satu tujuan pembuangan limbah elektronik ilegal di masa yang akan datang. Untuk mengatasinya, pemerintah harus memulai menjalankan sejumlah strategi pengelolaan limbah elektronik dengan dukungan berbagai stakeholder. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan QSPM dengan responden yang berasal dari beberapa pihak yang terkait dengan pengelolaan limbah elektronik, maka diketahui bahwa strategi prioritas yang harus dilakukan saat ini adalah mengembangkan infrastruktur pengelolaan limbah elektronik ramah lingkungan sehingga sistem pengolahan dan daur ulang dapat berjalan dengan skema ramah lingkungan.
ESTIMASI NILAI PAJAK EMISI DAN KEBIJAKAN KENDARAAN UMUM BERBAHAN BAKAR BENSIN DI KOTA BOGOR Aceng Hidayat; Nuva Nuva; Sylviana Dewi Syafitri
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 1 (2016): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan jumlah sarana transportasi di Kota Bogor menyebabkan padatnya lalu lintas di Kota Bogor. Kendaraan yang dominan dipakai adalah sepeda motor dan mobil penumpang, kendaraan bermotor jenis mobil barang dan bus. Meningkatnya jumlah kendaraan tersebut menyebabkan peningkatan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan berdampak pada lingkungan. Pencemaran udara yang terjadi di kota besar termasuk di Kota Bogor pada umumnya berasal dari sumber bergerak, yaitu sebesar 70 persen. Konsumsi bahan bakar bensin di Kota Bogor sebanyak 90 persen dari total konsumsi semua bahan bakar di Kota Bogor. Kendaraan umum yang berbahan bakar bensin di Kota Bogor mengkonsumsi bahan bakar bensin sebesar tiga persen. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengestimasi nilai kerugian ekonomi akibat emisi kendaraan umum berbahan bakar bensin di Kota Bogor; 2) Mengestimasi nilai pajak emisi per zat pencemar yang dihasilkan oleh kendaraan umum berbahan bakar bensin di Kota Bogor; 3) Menganalisis persepsi masyarakat dan key person terhadap pencemaran udara dan pajak emisi kendaraan umum. Hasil estimasi nilai kerugian ekonomi akibat emisi kendaraan umum berbahan bakar bensin mencapai Rp 608.689.391 per tahun. Hasil estimasi nilai pajak emisi per zat pencemar yang dihasilkan oleh kendaraan umum berbahan bakar bensin adalah HC sebesar Rp 1,339/gram atau Rp 1.339/kg dan CO sebesar Rp 0,209/gram atau Rp 209/kg. Analisis pada persepsi pencemaran udara dan pajak emisi kendaraan umum adalah terdapat perbedaan persepsi di antara pengemudi angkutan kota, pengguna angkutan kota, dan pemerintah.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 2 (2025): Agustus Vol 12 No 1 (2025): April Vol 11 No 3 (2024): Desember Vol 11 No 2 (2024): Agustus Vol 11 No 1 (2024): April Vol 10 No 3 (2023): Desember Vol 10 No 2 (2023): Agustus Vol 10 No 1 (2023): April Vol 9 No 3 (2022): Desember Vol 9 No 2 (2022): Agustus Vol 9 No 1 (2022): April Vol 8 No 3 (2021): Desember Vol 8 No 2 (2021): Agustus Vol 8 No 1 (2021): April Vol 5 No 1 (2018): April Vol 4 No 3 (2017): Desember Vol 4 No 2 (2017): Agustus Vol 4 No 1 (2017): April Vol 3 No 3 (2016): Desember Vol 3 No 2 (2016): Agustus Vol 3 No 1 (2016): April Vol 2 No 3 (2015): Desember Vol 2 No 2 (2015): Agustus Vol 2 No 1 (2015): April Vol 1 No 3 (2014): Desember Vol 1 No 2 (2014): Agustus Vol 1 No 1 (2014): April More Issue