Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Wisata Alam Taman Nasional Gunung Halimun Salak: Solusi Kepentingan Ekologi dan Ekonomi Meti Ekayani; . Nuva; Rizqiyyah Yasmin; Fernando Sinaga; La Ode M. Maaruf
Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia Vol. 19 No. 1 (2014): Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia
Publisher : Institut Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1001.945 KB)

Abstract

The extended of Gunung Halimun Salak National Park (TNGHS) coverage area pose a conflict of interest which is trade-off between the interests of the TNGHS main functions as conservation areas (ecological interests) and interests of local people who use the forest for economic needs. One of the intangible environmental services of TNGHS is natural tourism in the used zone which can be a win-win solution alternative to the trade off of conservation and economic interests in conservation area. Natural tourism in national parks is a payments for ecosystem services (PES) scheme that will provide added value, both conservation and economic benefits as non-exploited activity that will not endanger the national parks preservation. Therefore, in this study, how the natural tourism activities in TNGHS can support conservation and local economic improvement is examined. The high economic value of tourism and economic impact i.e. multiplier effect and job opportunity demonstrate that natural tourism in TNGHS as environmental services is very important. Natural resources and the beauty of nature in TNGHS should be preserved to keep the sustainability of natural tourism, because without the conservation of natural resource thus will be no natural tourism, which means there will be no economic benefit to the community.
Manfaat Ekonomi Wisata Alam pada Pemenuhan Pengeluaran Rumah Tangga dan Konservasi Taman Nasional Asti Istiqomah; Meti Ekayani; . Nuva; Danang Pramudita; Bahroin Idris; . Osmaleli
Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia Vol. 24 No. 3 (2019): Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia
Publisher : Institut Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.824 KB) | DOI: 10.18343/jipi.24.3.280

Abstract

The broadening of Mount Halimun Salak National Park (TNGHS) area is unseparable from the trade off between conservation interest and community’ economic interests. An alternative solution to overcome these problems is an action to conduct natural tourism activities in TNGHS. This action is also expected to encourage the participation of community in preserving national parks. The purpose of this study is to examine economic benefits of nature tourism for maintaining the function of conservation of national parks which at the same time can improve the community’ economy in TNGHS area. The methods used are income analysis which includes ratio of economic benefits from tourism activity to total income and covering of economic benefits from tourism to household expenditure and to conservation fund. The results showed that the economic benefits from natural tourism activity obtained by the community was 66% of the total income and it could also fulfil 91% of household expenditure. In addition, ecotourism activities also generate tourism revenue which is called as PNBP as much as 343% of conservation funds. 
TAMAN NASIONAL UNTUK SIAPA? TANTANGAN MEMBANGUN WISATA ALAM BERBASIS MASYARAKAT DI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK Meti Ekayani; . Nuva; Rizqiyyah Yasmin K; Lidya Rahma Shaffitri; Bahroin Idris T
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 1 (2014): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan Taman Nasional Halimun Salak (TNGHS) dan kegiatan wisata alam di (TNGHS) mengalami perubahan pengelolaan akibat dari perluasan kawasan taman nasional pada tahun 2003. Kawasan wisata semula dikelola oleh Perum Perhutani bermitra dengan Dinas Pariwisata Bogor, dimana obyek wisata tersebut berada di kawasan hutan lindung Perum Perhutani (TNGHS, 2007). Perluasan kawasan taman nasional mengakibatkan obyek wisata tersebut menjadi bagian dari kawasan TNGHS, sehingga tanggung jawab dan kewenangan kawasan tersebut beralih kepada Balai Konservasi Sumberdaya Hutan (BKSDH). Perubahan status kawasan mengharuskan penyesuaian pemanfaatan dan pengelolaan kawasan wisata tersebut sesuai UU No 5 tahun 2009 tentang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya. Peralihan tersebut mengakibatkan posisi dan peran masyarakat secara langsung dalam pengelolaan wisata TNGHS menjadi tidak jelas. Peralihan kewenangan memerlukan waktu (time lag) sehingga konsep dan pemanfaatan menjadi tidak jelas. Perum Perhutani dan Dinas Pariwisata sudah tidak berwenang atas pengelolaan pemanfaatan kawasan wisata tersebut, sedangkan BKSDH belum memiliki kepastian jenis pemanfaatan kawasan wisata terkait dengan masalah penataan zonasi kawasan TNGHS. Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan, perlu segera di dorong kebijakan yang mengarah pada penguatan kelembagaan, kejelasan legalitas, sinergitas kebijakan antara semua stakeholder yang berkepentingan.
ESTIMASI NILAI PAJAK EMISI DAN KEBIJAKAN KENDARAAN UMUM BERBAHAN BAKAR BENSIN DI KOTA BOGOR Aceng Hidayat; Nuva Nuva; Sylviana Dewi Syafitri
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 1 (2016): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan jumlah sarana transportasi di Kota Bogor menyebabkan padatnya lalu lintas di Kota Bogor. Kendaraan yang dominan dipakai adalah sepeda motor dan mobil penumpang, kendaraan bermotor jenis mobil barang dan bus. Meningkatnya jumlah kendaraan tersebut menyebabkan peningkatan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan berdampak pada lingkungan. Pencemaran udara yang terjadi di kota besar termasuk di Kota Bogor pada umumnya berasal dari sumber bergerak, yaitu sebesar 70 persen. Konsumsi bahan bakar bensin di Kota Bogor sebanyak 90 persen dari total konsumsi semua bahan bakar di Kota Bogor. Kendaraan umum yang berbahan bakar bensin di Kota Bogor mengkonsumsi bahan bakar bensin sebesar tiga persen. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengestimasi nilai kerugian ekonomi akibat emisi kendaraan umum berbahan bakar bensin di Kota Bogor; 2) Mengestimasi nilai pajak emisi per zat pencemar yang dihasilkan oleh kendaraan umum berbahan bakar bensin di Kota Bogor; 3) Menganalisis persepsi masyarakat dan key person terhadap pencemaran udara dan pajak emisi kendaraan umum. Hasil estimasi nilai kerugian ekonomi akibat emisi kendaraan umum berbahan bakar bensin mencapai Rp 608.689.391 per tahun. Hasil estimasi nilai pajak emisi per zat pencemar yang dihasilkan oleh kendaraan umum berbahan bakar bensin adalah HC sebesar Rp 1,339/gram atau Rp 1.339/kg dan CO sebesar Rp 0,209/gram atau Rp 209/kg. Analisis pada persepsi pencemaran udara dan pajak emisi kendaraan umum adalah terdapat perbedaan persepsi di antara pengemudi angkutan kota, pengguna angkutan kota, dan pemerintah.
Analisis Prospektif untuk Keberlanjutan Pengelolaan TPS 3R di Kota Pangkalpinang Meri Nopriani; Akhmad Fauzi; Nuva Nuva
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.002 KB) | DOI: 10.31004/jptam.v6i3.4504

Abstract

Penyelenggaraan program TPS 3R merupakan salah satu strategi dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Pangkalpinang. Evaluasi keberhasilan program dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya agar menjadi fokus pengembangan program sehingga berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode MICMAC untuk identifikasi variabel-variabel kunci, serta metode MACTOR untuk identifikasi pengaruh dan peran aktor. Hasilnya menunjukkan peran regulasi dan partisipasi masyarakat sangat kuat memengaruhi semua variabel dalam sistem, sehingga harus menjadi fokus pengembangan oleh pengambil kebijakan. Aktor yang paling berperan mendukung keberhasilan program yaitu DLH, KSM, DPUPR, PLN dan Pertamina. Aliansi yang kuat dari aktor-aktor tersebut sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program.
ANALISIS PROSPEKTIF UNTUK KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN TPS 3R DI KOTA PANGKALPINANG A PROSPECTIVE ANALYSIS FOR TPS 3R SUSTAINABILITY IN PANGKALPINANG CITY Meri Nopriani; Akhmad Fauzi; Nuva Nuva
Eqien - Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 11 No 1 (2022): EQIEN- JURNAL EKONOMI DAN BISNIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dr Kh Ez Mutaqien

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.167 KB) | DOI: 10.34308/eqien.v11i1.864

Abstract

The implementation of the TPS 3R program is one strategy for overcoming the waste problem in Pangkalpinang City. To ensure the sustainability of the program thus this study is carried out by analyzing the factors and actors that influence its implementation. This study uses the MICMAC method to identify key variables, and the MACTOR method to identify the influence and role of actors. The results show that the role of regulation and community participation is very strong in influencing all variables in the system, so it must be the focus which should be a concern bypolicymakers. The most important actors in supporting the success of the program are DLH, KSM, DPUPR, PLN and Pertamina. A strong alliance of these actors is needed to support the success and sustainability of the program.
Dampak Kebijakan Harga Pembelian Petani Gabah terhadap Kesejahteraan Petani: Suatu Simulasi Putri, Eka Intan K.; Novindra, Novindra; Nuva, Nuva
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 13, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

To control supply and demand rice and increase income to farmer, Government assigned a rice purchasing policy. This study apply 2SLS model with time series data 1971-2009 to simulate and forecast the impact of rice purchasing policy on farmer welfare. The responses of rice real price at farmers' level towards the changes of real price of government purchases and rice production is elastic in the long term. Demand of rice is significantly influenced by the price of rice, population, and demand for rice at t - 1. The increasing of rice purchasing price (HPP) on grain at 9.54% and 15% lead to an increasing of farmer's surplus IDR163,512,308,700 and IDR257,292,128,790.
Political Economy of Renewable Energy and Regional Development: Understanding Social and Economic Problems of Biodiesel Development in Indonesia Nuva, Nuva; Fauzi, Akhmad; Dharmawan, Arya Hadi; Kumala Putri, Eka Intan
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 7 No. 2 (2019): Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Publisher : Departement of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.37 KB) | DOI: 10.22500/sodality.v7i2.19727

Abstract

The transition of fossil fuel to non-fossil fuels (biodiesel fuel for diesel blending) has continued to evolve. The largest source of biodiesel’ raw materials in Indonesia derives from oil palm. Biodiesel development is also believed to generate benefit for society as well as for regional and national, including job creation, infrastructure improvement, revenue generation for governments and reduce national dependence on fossil fuels, and minimize adverse environmental fossil fuel impacts. However, despite its targets and strengthened by various comprehensive policies, the development of biodiesel in Indonesia also faces significant barriers. Descriptive analysis used in this study to understand the political economy of biodiesel engagement. The limited domestic market, mainly related to the issue of non-competitive prices with diesel, relatively low of oil prices, and high prices of fresh fruit bunches (FFB) are the constraints in the production of biodiesel for domestic uptake. The national political aspect related to the use of biodiesel by government parties, including non-PSOs, becomes an important issue in ensuring the sustainability of biodiesel. In addition, the issue of sustainability in the upstream (oil palm plantation) and dumping issues expressed by the EU and the US Government are also the main problems in Indonesian biodiesel export.
Stakeholder-based sustainable management strategy in artisanal and small-scale gold mining: a case study of Sekotong, West Lombok, Indonesia Ismayanti, Fairuz Luqyana; Suryaningtyas, Dyah Tjahyandari; Nuva, Nuva
Journal of Degraded and Mining Lands Management Vol. 12 No. 3 (2025)
Publisher : Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15243/jdmlm.2025.123.7545

Abstract

The management of Artisanal and Small-scale Gold Mining (ASGM) in Sekotong Sub-district, West Lombok Regency, encounters considerable challenges due to environmental and social repercussions. These situations indeed need to be restored by conducting the mining activities sustainably. This study examined stakeholders' interactions and influences in the context of sustainable ASGM management by employing the MACTOR method. MACTOR is a method used to identify key actors, relationships between key actors, and their strategic objectives. Research data were obtained from structured interviews and field data, which were then processed to identify each actor's level of influence and dependence in the management of ASGM Sekotong. The results of the analysis showed DESDM, DLH, DIKOP, and DIKES as actors with high influence and low dependence. Meanwhile, miners and cooperative administrators were actors who had high influence and high dependence on the management of ASGM Sekotong. In addition, the level of convergence between DESDM and UNDP showed a commitment to sustainable practices of ASGM Sekotong, while the divergence of DESDM and miners highlighted the challenges in the management of ASGM Sekotong in aligning the goals of economic development and preserving the environment. This study emphasized the importance of strengthening the role of actors with low influence and reducing their dependence on dominant actors. Strong alliances among actors are essential to support the sustainable management of Sekotong ASGM. These findings provide strategic insights to formulate more inclusive and sustainable Sekotong ASGM policies and practices.
Nuva Adaptation Mechanism of Salt Farmers in Facing Climate Change: Case Study in Indramayu, West Java Nuva, Nuva; Rahma, Azkia; Fauzi, Akhmad
ProBisnis : Jurnal Manajemen Vol. 16 No. 2 (2025): April 2025: Management Science
Publisher : Lembaga Riset, Publikasi dan Konsultasi JONHARIONO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Climate change has become a serous threat to the environment and the society, especially for coastal communities that depend on the fisheries sector for their livelihoods, both fishing and cultivation. Salt production is a livelihood that is sensitive to the impacts of climate change because the salt production process is greatly influenced by natural factors. The impact of climate change affects the livelihoods of salt farmers' households. In dealing with climate change, a series of resilience measures are taken so that household livelihoods can continue to be maintained. To meet household needs, salt farmers carry out several adaptations such as converting pond land, seeking income outside salt ponds, and renting out pond land. The purpose of this study was to examine the adaptation mechanisms of salt farmers' households to the effects of climate change. This study was analyzed using quantitative descriptive analysis to answer the adaptation mechanisms of salt farmers. The adaptive capacity of salt farmers is divided into three types, namely the capacity to learn, buffer capacity, and. The capacity to regulate oneself, The results showed that the adaptive capacity of salt farmers who had the highest percentage in the form of past experience inspired new ways to increase household income of salt farmers, knowledge of salt farmers and the interest of salt farmers to participate in training and strong trust between farmers,