cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
El-Iqtishady
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2615241X     EISSN : 26860503     DOI : https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13817
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
EL-IQTHISADI : JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 51 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 7 No 2 (2025): Desember" : 51 Documents clear
HUKUM CRYPTOCURRENCY (ANALISIS PERBEDAAN METODE ISTINBATH FATWA MUI, LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR DAN PWNU YOGYAKARTA, MUHAMMADIYAH, PERSIS, DAN PUI) Kafa Billahi Syahida
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.61540

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji hukum cryptocurrency dengan menganalisis perbedaan metode istinbath fatwa yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jawa Timur, LBM PWNU Yogyakarta, Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Persatuan Umat Islam (PUI). Cryptocurrency, sebagai mata uang digital berbasis teknologi blockchain, telah menjadi subjek kontroversi terkait kehalalannya menurut syariat Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kajian pustaka, menggunakan metode istinbath bayani, ilhaqi, dan burhani. Hasil analisis menunjukkan perbedaan signifikan dalam penggunaan sumber hukum dan pendekatan istinbath oleh setiap lembaga, yang memengaruhi keputusan hukum mereka mengenai cryptocurrency sebagai alat transaksi atau komoditas. Fatwa MUI dan Muhammadiyah cenderung mengharamkan cryptocurrency karena unsur gharar dan maisir, sementara LBM PWNU Yogyakarta lebih progresif dengan menerima cryptocurrency dalam konteks tertentu. Temuan ini menyoroti perlunya harmonisasi metode istinbath untuk merespons fenomena digitalisasi ekonomi secara lebih inklusif dalam kerangka syariah. Kata Kunci: Cryptocurrency, Metode Isntinbath, Hukum Islam.   Abstract This study examines the legal status of cryptocurrency by analyzing the differences in the istinbath fatwa methods employed by the Indonesian Ulama Council (MUI), the East Java NU Bahtsul Masail Institute (LBM PWNU), the Yogyakarta NU Bahtsul Masail Institute, Muhammadiyah, the Islamic Union (Persis), and the Union of Islamic Communities (PUI). Cryptocurrency, a blockchain-based digital currency, has sparked controversy over its permissibility in Islamic law. This descriptive-analytical study employs a library research approach, utilizing bayani, ilhaqi, and burhani methods of istinbath. The analysis reveals significant differences in the sources and istinbath approaches used by each institution, influencing their legal rulings on cryptocurrency as a transaction tool or commodity. MUI and Muhammadiyah predominantly prohibit cryptocurrency due to gharar (uncertainty) and maisir (gambling), while LBM PWNU Yogyakarta adopts a more progressive stance, accepting cryptocurrency in specific contexts. These findings underscore the need for harmonizing istinbath methods to respond inclusively to the economic digitalization phenomenon within the framework of Islamic law. Keyword: Cryptocurrency, Istinbath Method, Islamic Law.
PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN, KEPERCAYAAN, DAN KEAMANAN TERHADAP MINAT PENGGUNAAN E-MONEY PADA GEN Z DI KOTA JAMBI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Astuti, Vera; Ferawati, Rofiqoh
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.61884

Abstract

Abstrak Penelitian ini didasari oleh perkembangan teknologi  yang semakin pesat, di mana e-money menjadi salah satu alat pembayaran digital yang mulai banyak digunakan oleh masyarakat terutama pada gen Z. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan, kepercayaan, dan keamanan terhadap minat penggunaan e-money  pada generasi Z di Kota Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan menggunakan SPSS. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel generasi z di Kota Jambi, dengan menyebarkan kuesioner. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan e-money. Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan e-money. Keamanan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan e-money. Persepsi kemudahan, kepercayaan, dan keamanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan e-money. Kata Kunci:  persepsi kemudahan, kepercayaan, keamanan, Gen  Z, Ekonomi Islam   Abstract This research is based on the rapid development of technology, where e-money is one of the digital payment instruments that is starting to be widely used by the public, especially in Gen Z. This research aims to determine the influence of the perception of convenience, trust, and security on the interest in using e-money in Generation Z in Jambi City. The method used in this study is a quantitative method, using SPSS. The sample in this study was 100 samples of generation z in Jambi City, by distributing questionnaires. This study uses a quantitative approach with a purposive sampling method. The results show that the perception of convenience has a significant effect on the interest in using e-money. Trust has a significant effect on interest in using e-money. Security has a significant effect on the interest in using e-money. The perception of convenience, trust, and security simultaneously has a significant effect on the interest in using e-money. Keywords: perception of convenience, trust, security, Gen Z, Islamic Economics
PENGARUH FINTECH, LITERASI KEUANGAN, DAN JENIS KELAMIN TERHADAP PERILAKU KEUANGAN PADA MAHASISWA MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH UIN STS JAMBI Ayu Ningsih, Sri; Ferawati, Rofiqoh
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.61885

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, financial technology (fintech), dan jenis kelamin terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Latar belakang penelitian ini didasari oleh fenomena meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa, yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman literasi keuangan yang memadai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 97 responden. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, regresi linier berganda, uji t, dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner dinyatakan valid dan reliabel. Uji t menunjukkan bahwa secara parsial, variabel literasi keuangan, financial technology, dan jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Sedangkan hasil uji F membuktikan bahwa secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman keuangan yang baik, pemanfaatan teknologi keuangan, dan karakteristik demografis seperti jenis kelamin memainkan peran penting dalam membentuk perilaku keuangan yang bijak di kalangan mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi institusi pendidikan, pemerintah, dan pelaku industri keuangan dalam merancang strategi edukasi literasi keuangan yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik generasi muda. Kata Kunci: Literasi Keuangan, Financial Technology, Jenis Kelamin, Perilaku Keuangan, Mahasiswa   Abstract This study aims to analyze the influence of financial literacy, financial technology (fintech), and gender on students' financial behavior. The background of this research is based on the phenomenon of increasing use of digital financial services among the younger generation, especially students, which has not been fully balanced with an adequate understanding of financial literacy. This study uses a quantitative approach with a survey method through the distribution of questionnaires to 97 respondents. The collected data were analyzed using validity, reliability, multiple linear regression, t-test, and F test. The t-test showed that partially, the variables of financial literacy, financial technology, and gender had a significant effect on students' financial behavior. Meanwhile, the results of the F test prove that simultaneously these three variables have a significant effect on students' financial behavior. These findings suggest that a good financial understanding, utilization of financial technology, and demographic characteristics such as gender play an important role in shaping wise financial behaviors among college students. This research is expected to be a reference for educational institutions, governments, and financial industry players in designing financial literacy education strategies that are more effective and in accordance with the characteristics of the younger generation. Keywords: Financial Literacy, Financial Technology, Gender, Financial Behavior, Students
universitas bunga bangsa cirebon: Universitas bunga bangsa cirebon Elly Lestari; Rini Rizkiyana Ulfa; Dini Selasi
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62030

Abstract

Asbtrak Studi ini menyelidiki bagaimana inovasi produk dalam pasar modal syariah berdampak pada peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Metode yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan sebagai sumbernya adalah data primer dari wawancara dengan investor ritel, pelaku industri, dan regulator, serta data sekunder dari laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa produk baru seperti sukuk ritel, green sukuk, reksa dana syariah online, dan platform crowdfunding syariah dapat membuat investasi syariah lebih mudah bagi masyarakat. Digitalisasi memperluas jangkauan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi hambatan modal awal. Tantangan utama tetap terletak pada kepercayaan investor terhadap produk baru dan kurangnya pengetahuan keuangan syariah. Oleh karena itu, pemerintah, OJK, dan fintech syariah harus bekerja sama untuk meningkatkan edukasi, regulasi, dan inovasi berkelanjutan. Kata kunci: Inovasi Produk, Pasar Modal Syariah, Inklusi Keuangan, Sukuk Ritel, Crowdfunding Syariah   Abstract This study investigates how product innovation in the Islamic capital market impacts financial inclusion in Indonesia. The method used is a descriptive qualitative approach. The data sources used are primary data from interviews with retail investors, industry players, and regulators, as well as secondary data from official reports from the Financial Services Authority (OJK) and the Ministry of Finance. The research shows that new products such as retail sukuk, green sukuk, online Islamic mutual funds, and Islamic crowdfunding platforms can make Islamic investment more accessible to the public. Digitalization expands reach, increases transparency, and reduces initial capital barriers. Key challenges remain investor confidence in new products and a lack of Islamic financial knowledge. Therefore, the government, the Financial Services Authority (OJK), and Islamic fintech companies must collaborate to improve education, regulation, and continuous innovation. Keywords: Product Innovation, Islamic Capital Market, Financial Inclusion, Retail Sukuk, Islamic Crowdfunding
ANALISIS KRITIS TERHADAP TULISAN Dr. Drs. Baharudin, M.H TENTANG KEDUDUKAN PERATURAN DESA DAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG DEMOKRATIS Raya, Muhammad Yaasiin
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62643

Abstract

Abstrak Tulisan ini menganalisis dan mengkritisi pandangan Dr. Drs. Baharudin, M.H. dalam karyanya berjudul “Analisis Kedudukan Peraturan Desa dan Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis” (dalam buku Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik, 2021, hlm. 285–304). Fokus utama pembahasan terletak pada dua aspek, yaitu: (1) kedudukan Peraturan Desa (Perdes) dalam sistem hukum nasional dan hierarki peraturan perundang-undangan; dan (2) pembentukan Perdes yang demokratis berdasarkan prinsip partisipasi masyarakat serta asas good governance. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan historis, tulisan ini menemukan bahwa Perdes memiliki kedudukan hukum yang diakui (recognized regulations) berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun, dalam praktiknya, pembentukan Perdes sering kali bersifat formalistik dan belum mencerminkan partisipasi publik yang bermakna. Penelitian ini juga menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan hukum responsif Nonet & Selznick untuk menilai efektivitas Perdes dalam mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan kebutuhan lokal masyarakat desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa otonomi desa sebagai bentuk self-governing community masih terhambat oleh lemahnya kapasitas hukum aparatur desa, dominasi elit lokal, dan kurangnya mekanisme partisipasi substantif. Oleh karena itu, pembentukan Perdes yang demokratis memerlukan sinergi antara aspek legalitas, partisipasi publik, dan responsivitas terhadap nilai-nilai lokal. Kata Kunci: Peraturan Desa, Demokrasi Desa, Otonomi Asli, Partisipasi Publik, Hukum Responsif. Abstract This article critically analyzes the work of Dr. Drs. Baharudin, M.H., titled “Analysis of the Legal Position of Village Regulations and the Formation of Democratic Village Regulations” (in Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik, 2021, pp. 285–304). The discussion focuses on two main aspects: (1) the legal status of Village Regulations (Perdes) within Indonesia’s national legal hierarchy, and (2) the democratic principles governing their formation, emphasizing public participation and good governance. Using a normative juridical approach combined with conceptual and historical methods, this study finds that Perdes holds a recognized legal position under Article 8 paragraph (2) of Law Number 12 of 2011. Nevertheless, in practice, the formation of Perdes tends to be formalistic and lacks meaningful community involvement. The analysis employs Lawrence M. Friedman’s legal system theory and Nonet & Selznick’s responsive law theory to assess whether Perdes effectively embodies democratic values and local needs. The study concludes that village autonomy, as a form of self-governing community, remains constrained by weak legal capacity, local elite domination, and limited substantive participation. Therefore, the creation of democratic Perdes requires an integration of legality, public participation, and local responsiveness. Keywords: Village Regulation, Local Democracy, Indigenous Autonomy, Public Participation, Responsive Law.
indonesia: universitas islam bunga bangsa cirebon Cory Vidiati; Rini Rizkiyana Ulfa
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62039

Abstract

Abstrak Perkembangan fintech syariah telah membawa perubahan besar dalam praktik muamalah kontemporer. Sekarang, transaksi ekonomi diatur oleh algoritma dan sistem digital selain akad konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai akhlak muamalah, terutama amanah (kepercayaan) dan keadilan, diubah dan digunakan dalam ekosistem keuangan digital syariah. Studi ini menyelidiki arti dan pengalaman pengguna, pengembang aplikasi, dan regulator fintech syariah di Kota Cirebon dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif berbasis paradigma hermeneutik Islam. Fatwa DSN-MUI, pedoman OJK, dan kode etik internal perusahaan fintech syariah adalah sumber data yang dikumpulkan melalui observasi digital, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejujuran pribadi dan transparansi algoritmik adalah nilai amanah digital. Namun demikian, nilai keadilan (ʿadl) dapat digambarkan sebagai akses yang adil ke layanan keuangan syariah, sistem pembiayaan yang adil, dan mekanisme risiko yang proporsional. Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya konflik antara keberhasilan teknologi dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, terutama dalam hal kejelasan akad, keaslian niat, dan akuntabilitas moral dalam transaksi otomatis. Studi ini membantu mengembangkan konsep "Akhlak Muamalah Digital", yang merupakan interpretasi nilai-nilai moral Islam ke dalam praktik ekonomi yang menggunakan teknologi. Sementara secara teoretis memungkinkan kita untuk lebih memahami etika keuangan Islam di era digital, secara praktis menawarkan saran kepada pengembang dan regulator fintech syariah untuk membuat sistem yang berkeadaban dan sesuai dengan peraturan digital. Kata Kunci: akhlak muamalah, amanah, keadilan, fintech syariah, ekonomi digital Islam, dan hermeneutik Islam.    Abstract The development of Islamic fintech has brought about significant changes in contemporary muamalah practices. Now, economic transactions are governed by algorithms and digital systems in addition to conventional contracts. The purpose of this study is to explain how muamalah (business ethics) values, especially amanah (trust) and justice, are transformed and utilized within the Islamic digital financial ecosystem. This study investigates the meaning and experiences of users, application developers, and Islamic fintech regulators in Cirebon City using an interpretive qualitative approach based on the Islamic hermeneutic paradigm. The DSN-MUI Fatwa, OJK guidelines, and the internal code of ethics of Islamic fintech companies are data sources collected thru digital, observation, interviews, and documentanalysis. The research results indicate that personal honesty and algorithmic transparency are digital trust values. However, the value of justice (ʿadl) can be described as fair access to sharia financial services, a just financing system, and proportional risk mechanisms. However, the research also found conflicts between technological success and the principles of maqāṣid al-syarī‘ah, particularly in terms of contract clarity, sincerity of intention, and moral accountability in automated transactions. This study helps develop the concept of "Digital Muamalah Ethics," which is an interpretation of Islamic moral values into economic practices that utilize technology. While theoretically allowing us to better understand Islamic financial ethics in the digital age, practically it offers suggestions to sharia fintech developers and regulators for creating systems that are civilized and compliant with digital regulations.Keywords: Business ethics, trust, justice, Islamic fintech, Islamic digital economy, and Islamic hermeneutics.
PERAN RUMAH SAKIT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN Cora Venessa; Andryawan
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62743

Abstract

Abstrak Hak masyarakat atas pelayanan kesehatan dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menetapkan tanggung jawab rumah sakit, tenaga medis, dan hak pasien. Perjanjian terapeutik menjadi instrumen penting dalam konteks ini, karena menegaskan kesepakatan dan hak serta kewajiban antara tenaga medis dan pasien terkait tindakan medis, sekaligus membangun komunikasi, kepercayaan, dan perlindungan hukum. Rumah sakit berperan strategis tidak hanya sebagai penyedia fasilitas, tetapi juga sebagai institusi yang menjamin mutu layanan, keselamatan pasien, dan pengawasan tenaga medis. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis posisi hukum rumah sakit dalam perjanjian terapeutik. Hasil kajian menunjukkan bahwa rumah sakit, meskipun tidak disebut secara langsung dalam perjanjian terapeutik, tetap merupakan pihak yang integral dan memikul tanggung jawab hukum atas pelaksanaan pelayanan medis. Dasar hukum keterlibatan tersebut tercermin dalam Pasal 1367 KUHPerdata tentang vicarious liability, Pasal 1233 KUHPerdata tentang perikatan, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan kewajiban rumah sakit untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan yang aman dan bermutu. Sehingga Peneliti menyimpulkan bahwa tenaga medis bertindak dalam lingkup kewenangan rumah sakit, sehingga tanggung jawab atas mutu layanan, keselamatan pasien, dan pengawasan tindakan medis melekat pada institusi rumah sakit. Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan; Rumah Sakit; Tenaga Medis; dan Perjanjian Terapeutik. Abstract The public’s right to health services is guaranteed by the Constitution and Law Number 17 of 2023 on Health, which establishes the responsibilities of hospitals and medical personnel as well as patients’ rights. The therapeutic agreement serves as an important instrument in this context, as it affirms the mutual consent, rights, and obligations between medical personnel and patients regarding medical treatment, while also fostering communication, trust, and legal protection. Hospitals play a strategic role not only as facility providers but also as institutions responsible for ensuring service quality, patient safety, and the supervision of medical personnel. This study employs a normative legal method with a qualitative approach through library research to analyze the legal position of hospitals within therapeutic agreements. The findings indicate that hospitals, although not explicitly mentioned in therapeutic agreements, remain integral parties that bear legal responsibility for the provision of medical services. The legal basis for this involvement is reflected in Article 1367 of the Indonesian Civil Code on vicarious liability, Article 1233 of the Indonesian Civil Code on obligations, and Law Number 17 of 2023 on Health, which emphasizes the hospital’s duty to ensure the delivery of safe and high-quality health services. Therefore, the researcher concludes that medical personnel act within the scope of the hospital’s authority, making the institution legally responsible for the quality of services, patient safety, and supervision of medical actions. Keywords: Health Services; Hospital; Healthcare Professionals; and Therapeutic Agreement
FUNGSI PEMBELAAN BIRO HUKUM PEMBINAAN DAN PEMBELAAN ANGGOTA IKATAN DOKTER INDONESIA (BHP2A IDI) DALAM PENYELESAIAN KASUS MEDIS Okthavianes Paulina Harun; Andryawan
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62745

Abstract

Abstrak Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia (BHP2A IDI) merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada dokter yang menghadapi sengketa medis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pembelaan yang dijalankan oleh BHP2A IDI dalam penyelesaian kasus medis, dengan menekankan pada mekanisme dan strategi pembelaan yang diterapkan. BHP2A IDI menjalankan fungsi pembelaan secara komprehensif melalui tiga jalur utama, yaitu pembelaan litigasi di pengadilan pidana dan perdata, pembelaan non-litigasi melalui mediasi dan negosiasi, serta program rehabilitasi dan pembinaan pasca-sengketa. pendekatan non-litigasi yang diutamakan oleh BHP2A IDI mencerminkan komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi, klarifikasi medis, dan negosiasi dengan pihak pasien, sehingga menghindari proses peradilan yang bersifat adversarial. Setelah penyelesaian sengketa, BHP2A IDI melanjutkan dengan program rehabilitasi yang mencakup pemulihan reputasi, dukungan psikologis, dan pembinaan berkelanjutan agar dokter dapat kembali berpraktik sesuai etika profesi dan regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Hukum dan permasalahan dikaji secara menyeluruh melalui penelitian kepustakaan, termasuk peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fungsi pembelaan ini tidak hanya melindungi hak-hak dokter dari kriminalisasi yang tidak tepat. Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan; Rumah Sakit; Tenaga Medis; dan Perjanjian Terapeutik. Abstract The Legal Bureau for the Development and Defense of Members of the Indonesian Medical Association (BHP2A IDI) is an institution that has a strategic role in providing legal protection to doctors facing medical disputes in Indonesia. This study aims to analyze the defense function carried out by BHP2A IDI in resolving medical cases, with an emphasis on the defense mechanisms and strategies applied. BHP2A IDI carries out a comprehensive defense function through three main channels, namely litigation defense in criminal and civil courts, non-litigation defense through mediation and negotiation, and post-dispute rehabilitation and coaching programs. The non-litigation approach prioritized by BHP2A IDI reflects a commitment to resolving disputes peacefully through mediation, medical clarification, and negotiation with the patient, thereby avoiding adversarial judicial processes. After dispute resolution, BHP2A IDI continues with a rehabilitation program that includes reputation restoration, psychological support, and ongoing coaching so that doctors can return to practice in accordance with professional ethics and applicable regulations. This study uses a descriptive juridical normative method with a statutory approach. The law and issues were comprehensively examined through library research, including applicable legal regulations in Indonesia. The results of this study indicate that this advocacy function extends beyond protecting doctors' rights from inappropriate criminalization. Keywords: Health Services; Hospital; Healthcare Professionals; and Therapeutic Agreement
TINDAKAN MEDIS EUTHANASIA AKTIF DITINJAU DARI ASPEK HUKUM, ETIKA, DAN NILAI SOSIAL (STUDI PERBANDINGAN BELANDA DAN INDONESIA) Margolis Georgiana; Andryawan
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62746

Abstract

Abstrak Salah satu isu yang paling kontroversial hingga sekarang adalah euthanasia aktif, yaitu tindakan medis yang sengaja dilakukan untuk mempercepat kematian pasien demi menghentikan penderitaan yang tidak tertahankan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan mendasar antara pandangan hukum, etika, dan nilai sosial di Indonesia dan Belanda terhadap penerapan euthanasia aktif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanda melegalkan euthanasia aktif melalui Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act 2002, yang menetapkan due care criteria atau kriteria kehati-hatian sebagai syarat pelaksanaannya. Sistem hukum Belanda menempatkan otonomi individu sebagai dasar pengambilan keputusan medis dan menjadikan negara sebagai fasilitator hak. Sebaliknya, di Indonesia euthanasia aktif dilarang karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, serta nilai moral dan religius yang hidup di masyarakat yang menempatkan kehidupan sebagai anugerah Tuhan yang tidak dapat diakhiri dengan sengaja. Perbandingan ini menunjukkan bahwa perbedaan paradigma hukum antara Belanda yang rights-based dan Indonesia yang value-based mencerminkan perbedaan filosofis tentang makna hak hidup dan martabat manusia. Kata Kunci: Euthanasia Aktif, Indonesia, Belanda. Abstract One of the most controversial issues to this day is active euthanasia, a medical act deliberately carried out to hasten a patient’s death in order to end unbearable suffering. The main problem examined in this study is the fundamental difference between the legal, ethical, and social value perspectives in Indonesia and the Netherlands regarding the implementation of active euthanasia. This research employs a normative juridical method with statutory and comparative approaches. The results show that the Netherlands has legalized active euthanasia through the Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act 2002, which establishes due care criteria as prerequisites for its execution. The Dutch legal system places individual autonomy as the foundation for medical decision-making and positions the state as a facilitator of rights. Conversely, in Indonesia, active euthanasia is prohibited as it is deemed contrary to Article 28A of the 1945 Constitution, the Criminal Code, as well as the moral and religious values prevailing in society that regard life as a divine gift that must not be intentionally ended. This comparison illustrates that the differing legal paradigms—rights-based in the Netherlands and value-based in Indonesia, reflect distinct philosophical understandings of the right to life and human dignity. Keywords: Active Euthanasia, Indonesia, The Netherlands
KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PERDAWERI TERHADAP KASUS KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN DALAM PRAKTIK DUNIA KEDOKTERAN ESTETIKA Eudora Joyce Hiumawan; Andryawan
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62747

Abstract

Abstrak Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran telah mendorong munculnya layanan kedokteran estetika yang berfokus pada peningkatan penampilan dan kualitas hidup. Tingginya minat masyarakat terhadap bidang ini diiringi dengan meningkatnya risiko medis, termasuk terjadinya Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) yang dapat menimbulkan kerugian bagi pasien dan tanggung jawab hukum bagi tenaga medis. KTD menjadi indikator penting dalam keselamatan pasien (patient safety) serta menuntut kepatuhan terhadap standar profesi dan etika kedokteran. Dalam konteks tersebut, Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik, dan Regeneratif Indonesia (PERDAWERI) memiliki peran strategis sebagai organisasi profesi di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang bertugas membina, mengawasi, dan menjamin kompetensi dokter estetika.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen organisasi profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERDAWERI memiliki dua fungsi utama, yaitu regulatif dan advokatif. Fungsi regulatif mencakup penetapan standar profesi, pelatihan, sertifikasi, serta audit medis terhadap praktik estetika. Sementara itu, fungsi advokatif diwujudkan melalui pendampingan dan perlindungan hukum bagi anggota dalam menghadapi persoalan profesional.Dengan demikian, PERDAWERI tidak hanya berperan sebagai pemberi sertifikasi kompetensi, tetapi juga sebagai pengawas etika dan pelindung profesi. Peran ini penting dalam mewujudkan praktik kedokteran estetika yang aman, profesional, dan beretika, serta memperkuat prinsip self-regulation dalam sistem profesi kedokteran di Indonesia. Kata Kunci: PERDAWERI, Kejadian Tidak Diharapkan, Kedokteran Estetika, Kewenangan dan Tanggungjawab. Abstract The development of medical science and technology has driven the emergence of aesthetic medicine services that focus on enhancing appearance and quality of life. The growing public interest in this field has been accompanied by increasing medical risks, including the occurrence of Adverse Events (Kejadian Tidak Diharapkan/KTD), which may cause harm to patients and lead to legal responsibility for medical practitioners. KTD serves as an important indicator of patient safety and requires adherence to professional standards and medical ethics. In this context, the Indonesian Society of Anti-Aging, Wellness, Aesthetic, and Regenerative Medicine (PERDAWERI) holds a strategic role as a professional organization under the Indonesian Medical Association (IDI), responsible for guiding, supervising, and ensuring the competence of aesthetic doctors.This study employs a normative juridical method with a qualitative approach through the analysis of legislation, legal literature, and organizational documents. The findings indicate that PERDAWERI carries two main functions: regulatory and advocative. The regulatory function includes establishing professional standards, conducting training and certification, as well as performing medical audits on aesthetic practices. Meanwhile, the advocative function is manifested through legal assistance and protection for members facing professional issues.Thus, PERDAWERI functions not only as a certifying body but also as an ethical supervisor and professional protector. This role is essential in ensuring that aesthetic medical practices in Indonesia are safe, professional, and ethical, while reinforcing the principle of self-regulation within the medical profession. Keywords: PERDAWERI, Adverse Events, Aesthetic Medicine, Authority and Responsibility

Page 2 of 6 | Total Record : 51

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Desember Vol 7 No 1 (2025): Juni Volume 6 Nomor 2 Desember 2024 Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Volume 3 Nomor 1 Juni 2021 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020 Volume 2 Nomor 1 Juni 2020 Volume 1 Nomor 2 Desember 2019 Volume 1 Nomor 1 Juni 2019 More Issue