Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DENGAN PENERAPAN PASAL 1320 KUH PERDATA Jamal, Indira; Raya, Muhammad Yaasiin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 4 Juli 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.21622

Abstrak Transaksi jual beli online diperbolehkan dalam Hukum Islam tetapi harus memenuhi rukun dan syarat sesuai yang diatur dalam QS al-Baqarah/2: 282 dan Hadis Riwayat Muslim. Para ulama pun sepakat menghalalkan transaksi ini jika tidak mengandung gharar didalamnya. Syarat keabsahan jual beli online menurut Hukum Islam dan Pasal 1320 KUH Perdata masing-masing memiliki persamaan, dalam hukum Islam para pihak yang membuat akad yaitu tamyiz dan di dalam KUH Perdata yaitu kecakapan hukum. Perbedaan dalam hukum Islam para pihak yang membuat akad yaitu berdasarkan urf, dan didalam KUH Perdata yaitu sbatasan kecakapan hukum seseorang 21 tahun. Didalamnya mempunyai dasar hukum tersendiri dan juga aturan bagaimana baik dan buruknya bagi penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan kepada masyarakat, hendaknya memanfaatkan kecanggihan teknologi yang semakin tahun semakin canggih karena dalam Hukum Islam diperbolehkan melakukan transaksi jual beli online jika tidak mengandung gharar atau penipuan didalamnya dan adanya kejelasan spesifik objek dari transaksi tersebut. 2) Diharapkan kepada masyarakat, hendaknya mengetahui syarat diperbolehkannya menurut Hukum Islam dan Pasal 1320 KUH Perdata dalam aturan atau dasar hukum yang ada, agar tidak menimbulkan kerugian didalamnya, transaksi tersebut bisa aman dan tentram jika para pihak patuh terhadap aturan yang ada mengenai transaksi jual beli online. Kata Kunci : Jual Beli Online, Hukum Islam, KUH Perdata. Abstract Online buying and selling transactions are allowed in Islamic law but must meet the pillars and conditions as stipulated in QS al-Baqarah/2: 282 and the Hadith of Muslim History. The scholars also agreed to justify this transaction if it doesn’t contain gharar in it. The requirements for the validity of buying and selling online according to Islamic Law and Article 1320 of the Civil Code each have similarities, in Islamic law the parties making the contract are tamyiz and in the Civil Code, namely legal skills. The difference in Islamic law is that the parties who make the contract are based on urf, and in the Civil Code, the legal skill limit of a person is 21 years. It has its own legal basis and also rules on how good and bad it is for sellers and buyers in online buying and selling transactions. The implications of this research are: 1) It is hoped that the community should take advantage of technological sophistication which is increasingly sophisticated because in Islamic law it is permissible to conduct online buying and selling transactions if it doesn’t contain gharar or fraud in it and there is clarity on the specific object of the transaction. 2) It is hoped that the public should know the conditions for allowing it according to Islamic law and Article 1320 of the Civil Code in the existing rules or legal basis, so as not to cause harm in it, the transaction can be safe and peaceful if the parties comply with the existing rules regarding buying and selling transactions. on line. Keywords: Buying and Selling Online, Islamic Law, Civil Code.

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAN PENYALURAN ZAKAT MAAL MELALUI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH Awaluddin, Awaluddin; Raya, Muhammad Yaasiin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 3 April 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.21999

Abstrak Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat. Terutama bagi umat muslim yang saat ini sedang berada pada fase yang cukup memprihatinkan. Pengelolaan dan penyaluran zakat yang baik dapat memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat. Tentunya pengelolaan zakat tergantung dari manajerial dari lembaga pengelola zakat seperi LAZISMU dapat mengelola dan menyalurkan dana zakat dengan efektif dan tepat sasaran. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana efektifitas pengelolaan dan penyaluran zakat maal melalui LAZISMU Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah teologi normative (syar’i), yuridis dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyaluran zakat maal di LAZISMU Sulawesi Selatan sudah cukup efektif dengan melihat indikator yang telah ditetapkan LAZISMU Sulawesi Selatan. LAZISMU mengelola dan menyalurkan zakat maal sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan agama dan selama penerapan dan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan belum ada komplain atau protes dari para mustahik terkait pengelolaan dan penyaluran dana keuangan terutama zakat maal. Kata Kunci: Efektifitas, LAZISMU, Zakat Maal. Abstract The Zakat is one of the third pillars of Islam. Zakat has an important position and position because its existence involves aspects of people's lives. Especially for Muslims who are currently in a phase that is quite alarming. Good management and distribution of zakat can have a significant impact on the community. Of course, the management of zakat depends on the management of zakat management institutions such as LAZISMU, which can manage and distribute zakat funds effectively and on target. The main problem in this study is how the effectiveness of the management and distribution of zakat maal through LAZISMU South Sulawesi. This type of research is field research using qualitative methods with the research approach used is normative theology (syar'i), juridical and empirical. Based on the results of this study, it shows that the management and distribution of zakat maal in LAZISMU South Sulawesi is quite effective by looking at the indicators that have been set by LAZISMU South Sulawesi. LAZISMU manages and distributes zakat maal in accordance with the sharia established by religion and during the implementation and all forms of activities carried out there have been no complaints or protests from mustahik regarding the management and distribution of financial funds, especially zakat maal. Keywords: Effectiveness, LAZISMU, Zakat Maal.

PENGEMBALIAN BARANG CACAT SETELAH TRANSAKSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Nur Fauzan, Ahmad; Raya, Muhammad Yaasiin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.23471

Abstrak Dalam praktik jual beli, saat melakukan transaksi pihak konsumen diwajibkan untuk teliti dalam memilih barang dan pelaku usaha juga diwajibkan untuk menjual barang yang tidak cacat (normal), hal ini dilakukan agar tidak terjadi indikasi yang yang dapat merugikan salah satu pihak. Pokok permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana perspektif hukum positif dan hukum islam terhadap barang cacat yang diperdagangkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara hukum positif dan hukum Islam saling berkaitan mementingkan hak antara pelaku usaha dan konsumen. Akibat yang timbul dari jual beli barang yang mengalami cacat adalah berupa kerugian material juga kerugian fisik yang menimpa pembeli. Hukum positif memberikan ketegasan dan batasan bagi konsumen dan pelaku usaha agar terciptanya keseimbangan saat bertransaksi, juga memberikan sanksi apabila terdapat unsur-unsur perbuatan, kesalahan serta penipuan di dalam praktek jual beli. Cara penyelesaian sengketa dalam hukum positif, dapat dilakukan di pengadilan umum maupun diluar pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai dengan minat kedua belah yang berperkara. Begitupun dengan hukum islam, Allah swt. dan Rasulullah saw. sangat membenci seorang mukmin yang melakukan kejahatan terhadap sesamanya, khususnya dalam praktek bermuamalah. Kata Kunci : Barang Cacat, Pengembalian, Transaksi Abstract In the practice of buying and selling, when making transactions, consumers are required to be careful in choosing goods and business actors are also required to sell goods that are not defective (normal), this is done so that there are no indications that can harm one party. The main problem in the research is how the perspective of positive law and Islamic law on traded defective goods. The type of research used in this research is library research, with the approach used in this research is a normative juridical approach. The results of the study indicate that positive law and Islamic law are related to the importance of rights between business actors and consumers. The consequences arising from the sale and purchase of defective goods are in the form of material losses as well as physical losses that befall the buyer. Positive law provides firmness and boundaries for consumers and business actors in order to create a balance when transacting, also provides sanctions if there are elements of actions, mistakes and fraud in the practice of buying and selling. How to resolve disputes in positive law, can be done in general courts or outside courts. Settlement outside the court can be reached through the Consumer Dispute Settlement Agency, mediation, conciliation, or arbitration in accordance with the interests of both parties in the litigation. Likewise with Islamic law, Allah swt. and the Messenger of Allah. really hates a believer who commits crimes against others, especially in the practice of muamalah. Keywords: Defective Goods, Returns, Transactions

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PEMBIAYAAN BSI GRIYA HASANAH Azis, Nur Asia; Raya, Muhammad Yaasiin; Bariek Ramdhani Pababbari
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 4 Juli 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.27560

Abstrak Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pembiayaan BSI Griya Hasanah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1. Dalam penelitian ini dapat diangkat suatu rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana mekanisme pembiayaan BSI Griya Hasanah PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan BSI Griya Hasanah PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1 Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah Regional Financing Operation PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1. Selanjutnya, metode pengumpulkan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi data dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 menggunakan Akad Murabahah pada produk pembiayaan BSI Griya Hasanah yang ditawarkan oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 kepada Nasabah. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dengan praktik pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 menyimpulkan bahwa praktik akad murabahah pada bank sudah sesuai dengan 9 (sembilan) ketentuan dalam penerapan akad murabahah dari fatwa DSN MUI. Kata Kunci: Griya Hasanah, Hukum Islam, Pembiayaan. Abstract This research discusses the Review of Islamic Law on the financing mechanism of BSI Griya Hasanah at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Makassar Branch Office 1. In this study can be raised a formulation of the following problems: How the financing mechanism of BSI Griya Hasanah PT. Bank Syariah Indonesia Makassar Branch Office, how to review Hukum Islam against BSI Griya Hasanah Financing PT. Bank Syariah Indonesia Branch Office Makassar 1 This type of research is quite qualitative with the research approach used is empirical juridical. The source of this research data is Regional Financing Operation PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Makassar Branch Office 1. Furthermore, the methods of collecting data used are observations, interviews, documentation. Then, data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data clarification, data reduction and data editing. The results of this study show that PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Makassar Branch Office 1 uses Akad Murabahah on BSI Griya Hasanah financing products offered by PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Makassar Branch Office 1 to Customers. Conformity of Fatwa DSN-MUI Number 04/DSN-MUI/IV/2000 On Murabahah with practice at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Makassar Branch Office 1 concluded that the practice of murabahah agreements at banks was in accordance with 9 (nine) provisions in the application of murabahah agreements from the DSN MUI fatwa. Keywords: Financing, Griya Hasanah, Islamic Law.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR Citra Aulia Filanda; Raya, Muhammad Yaasiin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 3 April 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.27595

Abstrak Murabahah berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau Murabahah juga salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya - biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan harga pokok pembelian dan tambahan profit yangditetapkan dalam bentuk harga jual nantinya.Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Murabahah dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor di BSI KC Makassar Veteran. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa BSI KC Makassar Veteran menggunakan akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor yang diistilahkan BSI OTO dan dibantu oleh pihak ketiga yakni MUF Syariah. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No : 04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah jika dikaitkan dengan praktik pembiayaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh BSI KC Makassar Veteran dapat disimpulkan bahwa praktik akad murabahah yang dilakukan oleh salah satu bank syariah indonesia kemudian bekerja sama dengan MUF Syariah terkhusus BSI KC Makassar Veteran sudah sesuai dengan ketentuan murabahah yang tertulis di Fatwa DSN-MUI No : 04/DSN-MUI/2000. Kata Kunci : Bank Syariah, Kendaraan Bermotor, Murabahah, Pembiayaan. Abstract Murabahah means excess and additional (profit), or Murabahah is also one of two people who transact gives benefits to the other. Murabahah is a form of buying and selling that requires the seller to provide information to the buyer about the costs incurred to obtain the cost of goods purchased and additional profits set in the form of the selling price later. The main problem in this study is how to review Islamic law on the practice of murabahah contracts in motor vehicle financing at BSI Makassar Veterans Branch. This type of research is classified as qualitative with the research approach used is empirical juridical. The results of this study indicate that BSI KC Makassar Veterans use a murabahah contract in motor vehicle financing which is termed BSI OTO and is assisted by a third party, namely MUF Syariah. According to the DSN-MUI Fatwa No: 04/DSN-MUI/2000 regarding murabahah if it is related to the practice of motor vehicle financing carried out by BSI KC Makassar Veterans, it can be concluded that the practice of murabahah contracts carried out by one of the Indonesian Islamic banks then cooperates with MUF Syariah especially BSI Makassar Veterans Branch has complied with the murabahah provisions written in the DSN-MUI Fatwa No: 04/DSN-MUI/2000. Keywords: Financing, Islamic Banks, Motor Vehicles, Murabahah.

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA PADA AKHIR DAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERJALAN Raya, Muhammad Yaasiin
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11846

Abstract Accountability for the current fiscal year is based on principles that are in line with the principles of good governance. These principles are set forth through the application of classical principles and new principles in the accountability of state finances. Accountability of state finances at the end of the fiscal year that carries out responsibility is the head of the office or agency to superiors and to higher officials. Accountability of the State finances after the end of the fiscal year that is accountability through the judicial institution, namely the existence of state financial losses that must be accounted for in the relevant court, namely the court of corruption in the general court handling cases of state losses. Keywords: Accountability, Budget, State Finance. Abstrak Pertanggungjawaban keuangan negara tahun anggaran berjalan didasarkan atas prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan melalui penerapan asas-asas klasik maupun asas-asas baru dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Pertanggungjawaban keuangan negara pada akhir tahun anggaran itu yang melakukan pertanggungjawaban yaitu kepala kantor atau instansi kepada atasan dan kepada pejabat yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban keuangan Negara setelah akhir tahun anggaran yaitu pertanggungjawaban dengan cara melalui lembaga peradilan, yaitu adanya kerugian keuangan Negara yang harus di pertanggungjawaban di pengadilan yang bersangkutan yaitu pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan umum yang menangani kasus kerugian negara. Kata Kunci : Anggaran, Keuangan Negara, Pertanggungjawaban.

Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam Solihin, Muh; Raya, Muhammad Yaasiin
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v3i1 Juni.22142

Abstract This study discusses the mechanism of e-money transactions based on Bank Indonesia Regulation Number 20/06/Pbi/2018 starting from the flow of electronic money transactions, monitoring electronic money itself, to its use as a means of payment in trade transactions, linked to the perspective of Islamic law with the aim of knowing whether the existing mechanisms in the transaction process using e-money are in line with Islamic teachings, both in terms of contracts and transactions so that they do not provide understanding and answer problems related to e-money in the perspective of Islamic law. This type of research is library research, where data is collected, compiled, clarified, and examines the subject matter, then describes it through literature or references related to the title of this research. The results of this study indicate that the use of modern technology as a non-cash payment instrument has grown rapidly accompanied by various innovations that lead to its use being more efficient, safe, fast and convenient, currently emerging payment innovations using electronic money (E-money). with Bank Indonesia regulation Number 20/06/PBI/2018 as a financial institution has an interest in ensuring that this payment instrument is more secure, not easily damaged, and practically carried anywhere. Electronic money in Islam is allowed as a means of payment in accordance with sharia principles, the burden of facility services is in the form of real costs and must be delivered correctly to electronic money users according to sharia and applicable laws. Keywords: Bank Indonesia Regulations, E-Money, Islamic Law, Payment Instruments. Abstrak Penelitian ini membahas tentang mekanisme transaksi e-money berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/Pbi/2018 mulai dari alur transaksi uang elektronik, pengawasan uang elektronik itu sendiri, hingga digunakannya sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan, dikaitkan perspektif hukum Islam dengan maksud mengetahui apakah mekanisme yang ada dalam proses transaksi menggunakan e-money sudah sejalan dengan ajaran Islam, baik dari segi akad dan transaksinya sehingga tidak memberikan pemahaman dan menjawab permasalahan yang berkaitan dengan e-money dalam perspektif hukum Islam. Jenis Penelitian ini adalah penelitian library research, yaitu data dikumpulkan, menyusun, mengklarifikasi, serta mengkaji pokok masalah, kemudian menguraikannya melalui literature atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran non tunai telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman, saat ini muncul inovasi pembayaran menggunakan uang elektronik (E-money) hal ini sejalan dengan peraturan Bank Indonesia Nomor20/06/PBI/2018 sebagai lembaga keuangan mempunyai kepentingan untuk memastikan alat pembayaran ini lebih aman, tidak mudah rusak, dan praktis dibawa kemana saja. Uang elektronik dalam Islam diperbolehkan sebagai alat pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah, beban layanan fasilitas berupa biaya riil dan harus disampaikan secara benar kepada pengguna uang elektronik menurut syariah dan undang-undang yang berlaku. Kata Kunci : Alat Pembayaran, E-Money, Hukum Islam, Peraturan Bank Indonesia.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KREDIT HAJI DAN UMRAH PADA FIFGROUP CABANG MAKASSAR Hamzah, Harzaila Nur Ayunita; Raya, Muhammad Yaasiin
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v0i0.26076

Abstrak Penelitian ini berjudul tinjauan hukum Islam terhadap kredit haji dan Umrah pada FIFGROUP cabang Makassar, dengan rumusan masalah (1) bagaimana mekanisme kredit haji dan Umrah pada FIFGROUP ? (2) bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai kredit haji dan Umrah? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang menguraikan data yang diperoleh saat penelitian berlangsung di lapangan dan apa yang sebenarnya terjadi dengan jenis penelitian lapangan. Dalam penelitian ini yang dilakukan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara wawancara langsung dan dokumentasi kepada pihak FIFGROUP yang dikumpulkan langsung dari tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mekanisme pembiayaan (kredit) Umrah dan haji di FIFGROUP Makassar yaitu penerapan ijarah multijasa sebagai akad dari pembiayaan Umrah dan haji dikarenakan komponen paket dari Umrah dan haji adalah dominan berupa jasa dan sisanya berupa barang. Sebelum menggunakan akad ijarah multijasa, sharia multifinance astra menggunakan akad kafalah bil ujrah namun dinilai belum tepat. (2) Dalam Islam praktek perkreditan (pinjam-meminjam) tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Pandangan hukum Islam tentang tinjauan hukum Islam terhadap kredit haji dan Umrah pada FIFGROUP cabang Makassar, tidak bertentangan dengan hukum Islam adapun landasan hukum yang digunakan yaitu dalam surah QS. al-Baqarah/2:196. Implikasi dari penelitian ini ialah FIFGROUP perlu memberikan kejelasan akad yang digunakan untuk produk dana talangan Umrah, dan memberikan kejelasan kepada nasabah untuk akad kafalah bil ujrah atau Ijarah multijasa yang telah ditentukan dan sebaiknya FIFGROUP dalam pemberangkatan jamaah Umrah dan haji para nasabah diwajibkan terlebih dahulu melunasi sisa tanggungan pemberangkatan Umrah dan haji. Kata Kunci : Hukum Islam, Kredit Haji, dan Umrah Abstract The title of this research is a review of Islamic law on Hajj and Umrah credit at FIFGROUP Makassar branch, with the formulation of the problem (1) what is the mechanism for Hajj and Umrah credit at FIFGROUP? (2) what are the provisions of Islamic law regarding Hajj and Umrah credits? The type of research used in this research is descriptive qualitative which describes the data obtained during the research in the field and what actually happened with the type of field research. In this study, which was conducted to collect data, namely by means of direct interviews and documentation to the FIFGROUP which were collected directly from the research site. Umrah and Hajj financing because the package components of Umrah and Hajj are dominant in the form of services and the rest in the form of goods. Prior to using the multi-service irang contract, sharia multi-finance astra used the kafalah bil ujrah contract but it was deemed not appropriate. (2) In Islam, the practice of credit (borrowing and borrowing) is not prohibited, it is even recommended that a mutually beneficial relationship occurs which in turn results in brotherly relations. The view of Islamic law regarding the review of Islamic law on hajj and Umrah credit at the Makassar branch of FIFGROUP does not conflict with Islamic law as for the legal basis used, namely in surah QS. al-Baqarah/2:196. The implication of this research is that FIFGROUP needs to provide clarity on the contract used for the Umrah bailout product, and provide clarity to customers for the kafalah bil ujrah or multi-service Ijarah contract that has been determined and FIFGROUP should pay off the remaining balance. responsibility for the departure of Umrah and Hajj. Keywords: Hajj Credit, Islamic Law, and Umrah

INSTRUMEN EKONOMI PADA DANA JAMINAN UNTUK PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Raya, Muhammad Yaasiin
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29689

Abstrak Setiap aktivitas ekonomi senantiasa bersentuhan dengan pengelolaan lingkungan, seperti eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan yang senantiasa dimulai dari aspek ekonomi yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terbaru. Penelitian Pustaka yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Instrumen ekonomi lingkungan hidup menekankan adanya keuntungan ekonomi bagi penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan bila mematuhi persyaratan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dana Penjamin untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup disediakan oleh Pelaku Usaha dalam bentuk deposito berjangka, tabungan bersama, bank garansi, polis asuransi dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Dana Jaminan, Instrumen Ekonomi, Lingkungan Hidup, Pemulihan. Abstract Every economic activity is always in contact with environmental management, such as the exploitation of natural resources, both renewable and non-renewable, starting from the economic aspect that affects the quality of the environment. This research was conducted based on a literature study with various references to journals and books as well as some of the best and most updated articles. Library research, namely research carried out by collecting data and theoretical foundations by studying books, scientific works, results of previous research, related journals, related articles and sources related to research in accordance with the research being studied. Environmental economic instruments emphasize the existence of economic benefits for the person in charge of the business and/or activity if they comply with the environmental requirements stipulated in the laws and regulations. Guarantee Funds for the Recovery of Environmental Functions are provided by Business Actors in the form of time deposits, joint savings, bank guarantees, insurance policies and others in accordance with the provisions of laws and regulations. Keywords: Economic Instruments, Environment, Guarantee Fund, Recovery.

REGULASI PEMERINTAH DALAM KEAMANAN PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN CRYPTO ASSET SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DIGITAL Raya, Muhammad Yaasiin
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.34005

Abstract Cryptocurrency is a digital currency system where users use digital payments for business activities carried out which function as standard currency. The type of research in this paper is legal research, namely finding the truth of coherence, whether the rule of law is in accordance with legal norms and whether there are norms in the form of orders or prohibitions that are in accordance with legal principles, and whether a person's actions are in accordance with legal norms (not just according to legal rules). or legal principles. Government regulations regarding Crypto Asset are regulated in laws and regulations. In an effort to control and maintain the security of Crypto Asset trading, it is regulated in Bappebti Regulation No. 5 of 2019 and its amendments. To guarantee legal certainty and protection for Cryptocurrency investors, as a form of legal protection for Cryptocurrency investors, all Cryptocurrency marketplaces must fulfill all the requirements set out in Bappebti rules by collecting all requested files, prioritizing the principles of proper business management, such as prioritizing the rights of futures exchange members to obtain open value and ensure that consumers remain protected. Keywords: Crypto Asset, Digital Investment, Regulation, Security, Trading.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search