cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
El-Iqtishady
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2615241X     EISSN : 26860503     DOI : https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13817
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
EL-IQTHISADI : JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 6 Nomor 1 Juni 2024" : 14 Documents clear
PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA ASURANSI GAGAL KLAIM BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH A. Wulandari Azzahra; Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.48972

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap nasabah asuransi yang gagal klaim. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan dua tujuan utama: (1) Syarat dan Ketentuan Klaim Asuransi, yang berasal dari Hukum Asuransi dan Hukum Ekonomi Syariah; dan (2) tindakan hukum yang dapat dilakukan pelanggan untuk melindungi diri mereka sendiri jika klaim mereka ditolak.Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan teologi syar’i, dimana metode pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan, Al-Qur'an dan dokumen-dokumen atau buku-buku terkait dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dikelompokan data untuk memilih, mencari dan menemukan pola kemudian menemukan hal pokok, sehingga bisa diputuskan mengenai apa yang disampaikan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pengguna asuransi gagal klaim berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah sudah optimal. Hal itu karena (1) Syarat dan ketentuan klaim asuransi tidak dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang Asuransi, namun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur secara jelas tentang ketentuan klaim asuransi yang tercantum dalam polis. sedangkan menurut prinsip hukum ekonomi syariah syarat dan ketentuan klaim disesuaikan menurut prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. (2) Badan Mediasi Perasuransian Indonesia, lembaga alternatif penyelesaian sengketa, serta pengadilan negeri dan niaga merupakan badan hukum yang dapat dilakukan upaya hukum apabila klaim asuransi ditolak.Implikasi hasil dari penelitian ini (1) Sebaiknya syarat dan ketentuan klaim asuransi dijelaskan secara jelas dalam peraturan otoritas jasa keuangan. (2) Penyedia asuransi dan otoritas pengawas sebaiknya bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman tentang asuransi agar mereka dapat memanfaatkan produk asuransi dengan lebih efektif. Kata Kunci: Perlindungan konsumen, Klaim Asuransi, Hukum Ekonomi Syariah. Abstract This research discusses consumer protection for insurance customers who fail to claim. This research intends to describe two main objectives: (1) Terms and Conditions for Insurance Claims, which originate from Insurance Law and Sharia Economic Law; and (2) legal actions customers can take to protect themselves if their claims are denied. This research is library research, the approach used in this research is a normative juridical approach and a sharia theological approach, where the data collection method is carried out by reading literature, scientific works, research results, the 1945 Constitution, Legislation, the Al-Qur 'ans and documents or books related to research. The collected data is then grouped to select, search and find patterns and then find the main thing, so that a decision can be made about what is being conveyed. The research results show that consumer protection for insurance users who fail to claim based on a sharia economic law perspective is optimal. This is because (1) The terms and conditions for insurance claims are not explained in detail in the Insurance Law, but the Financial Services Authority Regulations clearly regulate the provisions for insurance claims stated in the policy. Meanwhile, according to the principles of sharia economic law, the terms and conditions of claims are adjusted according to the principles of sharia economic law. (2) The Indonesian Insurance Mediation Agency, alternative dispute resolution institutions, as well as district and commercial courts are legal entities that can take legal action if an insurance claim is rejected. Implications of the results of this research (1) It is recommended that the terms and conditions of insurance claims be clearly explained in the financial services authority regulations. (2) Insurance providers and supervisory authorities should work together to increase understanding of insurance so that they can utilize insurance products more effectively. Keywords: Consumer protection, Insurance claims, Sharia economic law.
TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN AKTA KEMATIAN PADA MASYARAKAT TANA TORAJA Raodiah
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.55972

Abstract

Abstrak Akta kematian adalah sebagai pembuktian kematian seseorang. Jangka waktu pendaftaran paling lambat adalah 60 (enam puluh) hari kerja sejak meninggal dunia, kecuali bagi warga Negara asing, jangka waktu paling lambat ialah 10 (sepuluh) hari kerja setelah hari kematian. Akibat hukum terhadap akta kematian yang tidak diterbitkan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten tana toraja; status peralihan kepegurusan ahli waris; sebagai alat bukti dalam proses gugatan pada Pengadilan; serta status keperdataan pada kantor Catatan Sipil; Faktor-faktor yang menghambat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dalam Menerbitkan Akta Kematian sebagai upaya tertib administrasi, antara lain; kesadaran masyarakat, sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat setempat. Kata Kunci: Akibat Hukum,Akta Kematian, Status Keperdataan. Abstract A death certificate is proof of a person's death. The latest registration period is 60 (sixty) working days after death, except for foreign citizens, the latest period is 10 (ten) working days after the day of death. Legal consequences for death certificates that are not issued by the Tana Toraja Regency Population and Civil Registry Office; transitional status of management of heirs; as evidence in the lawsuit process in court; as well as civil status at the Civil Registry office; Factors that hinder the Population and Civil Registry Office of Tana Toraja Regency in issuing death certificates as an effort for orderly administration, include; community awareness, facilities and infrastructure, human resources and lack of outreach to local communities. Keywords: Legal Consequences, Death Certificate, Civil Status.
PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN STRATEGI Melantik Rompegading; Saparuddin
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.55976

Abstract

AbstrakPerkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Era digital menghadirkan peluang besar dalam distribusi karya intelektual, tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran HKI, seperti pembajakan dan penyebaran ilegal. Artikel ini membahas tantangan dan strategi dalam meningkatkan perlindungan HKI di era digital, dengan fokus pada regulasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait HKI serta studi kasus pelanggaran HKI di ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika digital. Untuk itu, diperlukan penguatan kerangka hukum, kolaborasi internasional, serta edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menghormati HKI. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Era Digital, Regulasi. Abstract The development of digital technology has a significant impact on the protection of Intellectual Property Rights (IPR). The digital era presents great opportunities in the distribution of intellectual works, but also increases the risk of IPR violations, such as piracy and illegal distribution. This article discusses the challenges and strategies in improving IPR protection in the digital era, with a focus on regulations in Indonesia. This study uses a normative juridical method with an analysis of laws and regulations related to IPR and case studies of IPR violations in the digital space. The results of the study indicate that existing regulations are not fully adaptive to digital dynamics. Therefore, it is necessary to strengthen the legal framework, international collaboration, and educate the public regarding the importance of respecting IPR. Keywords: Intellectual Property Rights, Digital Era, Regulation.
PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA KEMANDIRIAN HAKIM Shinta Nur Hidayati S; Alda Fausty Chaerunnisa
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.55977

Abstract

Abstrak Komisi Yudisial (KY) memiliki peran strategis dalam menjaga kemandirian hakim guna mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran KY dalam menjaga kemandirian hakim melalui pengawasan etika dan peningkatan profesionalisme. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KY berperan dalam meminimalisasi intervensi eksternal terhadap hakim, memberikan sanksi etika, dan membangun sistem pendukung untuk menjaga independensi peradilan. Namun, peran KY masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kewenangan dan resistensi institusi lain. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi dan sinergi antar-lembaga guna meningkatkan efektivitas peran KY. Kata Kunci: Komisi Yudisial ; Kemandirian Hakim ; Etika Kehakiman. Abstract The Judicial Commission (KY) has a strategic role in maintaining the independence of judges in order to realize a clean, transparent, and integrity-based judiciary. This article aims to analyze the role of the KY in maintaining the independence of judges through ethical supervision and increasing professionalism. The research method used is normative juridical with a conceptual approach and laws and regulations. The results of the study indicate that the KY plays a role in minimizing external intervention on judges, providing ethical sanctions, and building a support system to maintain judicial independence. However, the role of the KY still faces various challenges, such as limited authority and resistance from other institutions. This article recommends strengthening regulations and synergy between institutions to increase the effectiveness of the KY's role. Keywords: Judicial Commission; Independence of Judges; Judicial Ethics.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Desember Vol 7 No 1 (2025): Juni Volume 6 Nomor 2 Desember 2024 Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Volume 3 Nomor 1 Juni 2021 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020 Volume 2 Nomor 1 Juni 2020 Volume 1 Nomor 2 Desember 2019 Volume 1 Nomor 1 Juni 2019 More Issue