Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Melantik Rompegading
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN STRATEGI Melantik Rompegading; Saparuddin
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.55976

Abstract

AbstrakPerkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Era digital menghadirkan peluang besar dalam distribusi karya intelektual, tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran HKI, seperti pembajakan dan penyebaran ilegal. Artikel ini membahas tantangan dan strategi dalam meningkatkan perlindungan HKI di era digital, dengan fokus pada regulasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait HKI serta studi kasus pelanggaran HKI di ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika digital. Untuk itu, diperlukan penguatan kerangka hukum, kolaborasi internasional, serta edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menghormati HKI. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Era Digital, Regulasi. Abstract The development of digital technology has a significant impact on the protection of Intellectual Property Rights (IPR). The digital era presents great opportunities in the distribution of intellectual works, but also increases the risk of IPR violations, such as piracy and illegal distribution. This article discusses the challenges and strategies in improving IPR protection in the digital era, with a focus on regulations in Indonesia. This study uses a normative juridical method with an analysis of laws and regulations related to IPR and case studies of IPR violations in the digital space. The results of the study indicate that existing regulations are not fully adaptive to digital dynamics. Therefore, it is necessary to strengthen the legal framework, international collaboration, and educate the public regarding the importance of respecting IPR. Keywords: Intellectual Property Rights, Digital Era, Regulation.
ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD SEBAGAI OBJEK SENGKETA DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA Melantik Rompegading; Dian Eka Kusuma Wardani; Gazali
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 4 (2025): Juli
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v6i4.61274

Abstract

Abstrak Tindakan pemerintah yang melawan hukum (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan penggunaan kekuasaan negara terhadap masyarakat yang menimbulkan akibat hukum dan merugikan masyarakat. Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau tindakan terhadap masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup substansi perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dan melakukan analisis terhadap perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berupa keputusan diatur dalam Pasal 1 angka 9 yang diuraikan a). Penerapan tertulis; b). Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN; c). Berisi Tindakan Hukum TUN; d). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e). Bersifat konkrit, individual dan final; f). Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Implementasi perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara di atur dan dijelaskan secara lugas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum. Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) menjadi kompetensi mengadili Pengadilan Negeri pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Juncto Pasal 87      huruf a Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019, maka terhadap perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) telah dialihkan menjadi kompetensi mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci : Onrechtmatige Overheidsdaad, Sengketa TUN, AUPB   Abstract Unlawful Acts by the Government (Onrechtmatige Overheidsdaad) refer to the exercise of state power against society that results in legal consequences and causes harm to the public. Society must not be arbitrarily treated as mere objects. Any decisions and/or actions taken toward the public must comply with statutory regulations and the general principles of good governance. This article aims to analyze the substantive scope of unlawful acts by the government and to examine such acts within the context of administrative disputes. The research findings indicate that the object of administrative disputes is governed under Law No. 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law No. 5 of 1986 on the Administrative Court, particularly regarding decisions as stipulated in Article 1 point 9, which outlines: a) A written determination; b) Issued by an Adminidtrative Body or Official; c) Contains an Administrative Legal Act; d) Based on prevailing statutory regulation; e) Is concrete, individual, and final in nature; f) Creates legal consequences foa a person or civil legal entity. The implementation of unlawful acts by the government in administrative disputes is clearly regulated and explained in the Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2019 concerning Guidelines for the Resolution of Disputes over Government Actions and the Authority to Adjudicate Unlawful Acts by Government Bodies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad). This regulation was issued to fill a legal void. Prior to the enactment of Law No. 30 of 2014 on Government Administration, the adjudication of unlawful acts by government authorities (Onrechtmatige Overheidsdaad) fell under the jurisdiction of the District Court. However, following the enactment of Law No. 30 of 2014 on Government Administration, and pursuant to Article 1 point 8 in conjunction with Article 87 letter a of Supreme Court Regulation No. 2 of 2019, the authority to adjudicate unlawful acts by government authorities (Onrechtmatige Overheidsdaad) has been transferred to the Administrative Court. Keywords: Onrechtmatige Overheidsdaad, Administrative Disputes, General Principles of Good Governance (AUPB)
Co-Authors Dian Eka Kusuma Wardani Gazali Saparuddin