Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik, diterbitkan oleh program studi Administrasi Publik , sebagai wadah forum antara para akademisi, peneliti /praktisi, bidang kebijakan publik, manajemen tata kelola pemerintahan (sector publik). Untuk, menyampaikan gagasan dan menumbuhkan keunggulan dan berbagi pengalaman dan membuat strategi dalam mengatasi permasalahan penelitian dalam bidang administrasi , kebijakan publik, manajemen dan tata kelola pemerintahan
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI TAHUN 2019-2020 DI KECAMATAN LUBUK BASUNG ]]>
<![CDATA[Wilda Sumarsyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jmpkp.v3i1.968
<![CDATA[Evaluation Policy implementation is a process to see how the process of implementing a policy has been implemented or to see whether the process of implementing a policy has been implemented in accordance with predetermined technical or implementation instructions. One of the programs from the government is the BOS program. The background of the BOS program was the increase in fuel prices which resulted in a decrease in people's purchasing power which had a negative impact on poor people's access to Nine Years of Basic Education. This study finds out about the evaluation of the implementation of the school operational assistance program in the state primary school education unit 2019-2020 in Lubuk Basung sub-district. This research uses implementation evaluation theory according to Grindle. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. The selection of informants was carried out by using purposive sampling technique. Meanwhile, data analysis was carried out ethically and emotionally. Based on the results of the research that has been carried out, the researcher draws the conclusion that the evaluation of the implementation of the school operational assistance program in the 2019-2020 public elementary school education unit in Lubuk Basung sub-district has been carried out well even]]>
<![CDATA[NEGARA BAYANGAN CENDERUNG KORUPSI, SISI GELAP OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Amalia Syauket]]>;
<![CDATA[Dwiseno Wijanarko]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jmpkp.v3i1.1352
<![CDATA[Abstract: Good Governance is crucial for the attainment of development goals and delivering the promises of democracy. However, it cannot be understood apart from the political regime and the political dynamic within which it exists. establising good governance in a traditional democracy such as Indonesia has its additional challenges. specifically, it attempt to show that currently low quality of governance in provinces accross Indonesia might be linked to the existence of shadow state. The shadow state phenomenon is a characteristic of the administration of governance in the post-New Order democratic transition period. Banten Province, led by the Governor of the Ratu Atut Chosiyah, is a perfect example of a shadow state. This paper is the result of a long research on the shadow state phenomenon in Banten, which is not far from Jakarta. The research method uses a qualitative approach using various literature sources with the phenomenological type. To achieve data validation, a continuous triangulation process was carried out. The substance of the material in this paper will try to explain the opportunities and challenges in developing the concept of good governance in the socio-political reality shadowed by a shadow country that is prone to corruption.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) OLEH BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Ecep Endang Komara]]>;
<![CDATA[Syakdiah Syakdiah]]>;
<![CDATA[Retno Kusumawiranti]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jmpkp.v3i1.1401
<![CDATA[Abstract: DIY ranks first in drug trafficking among students, in general Jogja is in the top 8, the government has issued a P4GN policy according to INPRES No. 12 of 2011 but the implementation has not been maximimized therefore BNNP DIY as the National Narcotics Agency functions as the executor of the implementation of P4GN policy. In implementing P4GN policy among students in Yogyakarta, BNNP DIY as a representative of BNN in the regions do not make policies and programs according to regional conditions. However, BNNP as an extension of BNN is given the authority to determine the priority targets of the program through the implementation of technical guidance by inviting institutions and agencies that are within the scope of DIY. Implementation of the P4GN policy among students has not gone well, because the factors that are considered the most urgent in an implementation have not been fulfilled properly, especially in the field of human resources and budget availability, suggestions for adding extension agents in the prevention section and adding to the existing budget at BNNP DIY]]>
<![CDATA[STAKEHOLDER FRAMING AND POLICY LEGITIMACY: BREASTFEEDING POLICY IN ACEH PROVINCE ]]>
<![CDATA[Dyah Kuntorini Dwi Angreni]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jmpkp.v3i1.1403
<![CDATA[World Health Organization merupakan Badan Kesehatan Dunia yang mempunyai target pencapaian ASI Eksklusif pada tahun 2025 yakni 50%. Pencapaian ASI Di Indonesia masih terkategori rendah dan berfluktuatif. Tahun 2018 pola pemberian ASI di Indonesia sebanyak 37,3%. Sedangkan Tahun 2018 terjadi peningkatan capaian ASI eksklusif Provinsi Aceh sebesar 66,5%. Menariknya Provinsi Aceh tentang bagaimana mengumpulkan komitmen politik untuk memperkuat kebijakan dan menargetkan program menyusui berskala besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti interaksi antara elit pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat di Provinsi Aceh dengan fokus pada kebijakan menyusui di Peraturan Gubernur (No.49 Tahun 2016). Analisis kualitatif media dan dokumen parlementer menggunakan metode hermeneutic,dengan menganalisis konteks dimana Kebijakan menyusui disebutkan oleh pemangku kepentingan di media dan parlemen. Dasar teoritis penelitian ini menggunakan pendekatan yang orientasinya pada pemangku kepentingan terhadap legitimasi,serta menggabungkan analisis kerangka kebijakan dengan konsep struktur kebijakan tiga tingkatan. Temuan empiris menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat, pembuktiannya melalui  analisis kerangka kebijakan. Pada akhirnya, hasil menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan lebih mungkin dijamin jika tidak ada maksud yang tersembunyi dari sebuah kebijakan atau sebelumnya dapat dideteksi melalui analisis kerangka pemangku kepentingan.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA GAMPLONG ]]>
<![CDATA[Safrilul Ulum]]>;
<![CDATA[Suryani Amanatun Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jmpkp.v3i1.1408
<![CDATA[Keanekaragaman budaya dan kearifan lokal Indonesia menjadi potensi pariwisata yang menjanjikan. Pemerintah terus melakukan pembangunan pariwisata dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu pembangunan pariwisata adalah melalui desa wisata seperti di Kab. Sleman, DI. Yogyakarta yang tumbuh dengan pesat dikarenakan potensi alam sangat besar. Jumlah desa wisata di Kabupaten Sleman tahun 2018 sejumlah 36 desa wisata. Salah satunya adalah Desa Wisata Gamplong yang terletak di Pedukuhan Gamplong, Desa Sumberrahayu, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, Yogyakarta dengan jumlah wisatawan 29.373 tahun 2018 yang mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak menentu setiap bulannya melalui upaya pengelolaan yang baik. Namun, terdapat persoalan di Desa Wisata Gamplong yaitu kurang jelasnya pembagian tugas yang ada di dalam pengelolaan Desa Wisata Gamplong yang hanya melibatkan sebagian masyarakat saja. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor pendorong dan penghambat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata Gamplong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Wisata Gamplong, Desa Sumberrahayu, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, DI. Yogyakarta dengan subjek masyarakat Desa Wisata Gamplong. Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat berparitisipasi secara nyata melalui tenaga dan harta benda serta tidak nyata melalui ide/gagasan. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dinilai kurang optimal sedangkan dalam pemanfaatan hasil dan evaluasi cukup optimal. Hasil temuan lapangan juga mengungkapkan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah partisipasi aktif masyarakat sudah terlihat namun belum mencakup keterlibatan masyarakat secara keseluruhan. Diharapkan masyarakat mendapat pelatihan secara konsisten dan dibagi tugaskan dengan jelas. Kata Kunci: Desa Wisata Gamplong, Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat ]]>
<![CDATA[DAMPAK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN AKADEMIK MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG ]]>
<![CDATA[Yindrizal Yindrizal]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jmpkp.v3i1.1433
<![CDATA[Perkembangan Teknologi Informasi ditangani secara positif oleh Universitas Andalas, yaitu dengan membentuk Sistem Informasi Akademik (SIA) untuk meningkatkan kualitas data, kualitas informasi dan kualitas layanan. Sistem Informasi Akademik merupakan nilai tambah bagi Universitas Andalas dalam memberikan layanan administrasi akademik kepada mahasiswa. Menggunakan Sistem Informasi Akademik dapat mengurangi interaksi antara siswa dan staf administrasi akademik, sehingga layanan lebih efektif dan efisien. Ini sesuai dengan harapan siswa, tetapi tidak semuanya sesuai dengan harapan, karena siswa diharuskan mendaftar ulang secara manual di setiap program studi. Selain itu masih ada informasi yang tidak akurat yang disajikan oleh Sistem Informasi Akademik dan belum maksimalnya sosialisasi. Permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi Komputer (LPTIK) sebagai pengelola sistem informasi akademik Universitas Andalas.  ]]>
<![CDATA[DAMPAK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN AKADEMIK MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG ]]>
<![CDATA[Yindrizal, Yindrizal]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (205.033 KB)
<![CDATA[The development of Information Technology is handled positively by Andalas University, namely by establishing an Academic Information System (SIA) to improve data quality, information quality and service quality. The Academic Information System is an added value for Andalas University in providing academic administration services to students. Using Academic Information Systems can reduce interactions between students and academic administrative staff so that services are more effective and efficient. This is in line with student expectations, but not all of them are in line with expectations because students are required to manually re-register in each study program. In addition, there is still inaccurate information presented by the Academic Information System and the socialization has not been maximized. This problem is the homework of the Computer Information Technology Development Institute (LPTIK) as the manager of the Andalas University academic information system]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong ]]>
<![CDATA[Ulum, Safrilul]]>;
<![CDATA[Amanatun Suryani, Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.342 KB)
<![CDATA[The diversity of Indonesian culture and local wisdom becomes promising tourism potential. The government must keep developing tourism by involving public’s participation. One of tourism development through tourism village such as in Sleman Regency of Special Province of Yogyakarta which grows impressively due to great natural potential. The number of tourism village in Sleman regency in 2018 are 36 villages. One of the villages is Gamplong tourism village which is located in Gamplong, Sumber Rahayu, Moyudan Sleman, Yogyakarta. The number of tourists in 2018 were 29.373 and remains unstable each month through good management. However, there is a problem in the management in which there is an unclear job division which only involves some of community members. The objective of the study is to analyze the form and level of community participation as well as public’s forcing and prohibiting factors in participating in the development of Gamplong tourism village. The study employed descriptive qualitative method and the setting was at Gamplong, Sumber Rahayu, Moyudan Sleman, Yogyakarta. The subjects of the study were community members of Gamplong tourism village. The study used data collection method in the form of observation, interview, and documentation, the data analysis technique was done through data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The result of the study revealed that community members participated in real participation through energy and properties and unreal participation through ideas. In addition, public’s participation level in plans and implementation was not optimum, while the result utilization and evaluation was considerably optimum. The result of the study also revealed factors influencing public’s participation. In brief, active community participation has been seen, but it still uncovers community participation as a whole. Community members should receive consistent training and clear job division]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Oleh BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi penelitian pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di Kota Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Endang Komara, Ecep]]>;
<![CDATA[Syakdiah, Syakdiah]]>;
<![CDATA[Kusumawiranto, Retno]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[DIY ranks first in drug trafficking among students, in general Jogja is in the top 8, the government has issued a P4GN policy according to INPRES No. 12 of 2011 but the implementation has not been maximimized therefore BNNP DIY as the National Narcotics Agency functions as the executor of the implementation of P4GN policy. In implementing P4GN policy among students in Yogyakarta, BNNP DIY as a representative of BNN in the regions do not make policies and programs according to regional conditions. However, BNNP as an extension of BNN is given the authority to determine the priority targets of the program through the implementation of technical guidance by inviting institutions and agencies that are within the scope of DIY. Implementation of the P4GN policy among students has not gone well, because the factors that are considered the most urgent in an implementation have not been fulfilled properly, especially in the field of human resources and budget availability, suggestions for adding extension agents in the prevention section and adding to the existing budget at BNNP DIY]]>
<![CDATA[Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Tahun 2019-2020 di Kecamatan Lubuk Basung ]]>
<![CDATA[Sumarsyah, Wilda]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (344.811 KB)
<![CDATA[Evaluation Policy implementation is a process to see how the process of implementing a policy has been implemented or to see whether the process of implementing a policy has been implemented in accordance with predetermined technical or implementation instructions. One of the programs from the government is the BOS program. The background of the BOS program was the increase in fuel prices which resulted in a decrease in people's purchasing power which had a negative impact on poor people's access to Nine Years of Basic Education. This study finds out about the evaluation of the implementation of the school operational assistance program in the state primary school education unit 2019-2020 in Lubuk Basung sub-district. This research uses implementation evaluation theory according to Grindle. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. The selection of informants was carried out by using purposive sampling technique. Meanwhile, data analysis was carried out ethically and emotionally. Based on the results of the research that has been carried out, the researcher draws the conclusion that the evaluation of the implementation of the school operational assistance program in the 2019-2020 public elementary school education unit in Lubuk Basung sub-district has been carried out well even]]>
