cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahririn
Contact Email
fahririn@usahid.ac.id
Phone
+6285263269970
Journal Mail Official
fhusahid19@gmail.com
Editorial Address
Jl. Prof. DR. Soepomo No.84, RT.7/RW.1, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
SUPREMASI Jurnal Hukum
Published by Universitas Sahid Jakarta
ISSN : -     EISSN : 26217007     DOI : https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel yang diajukan dapat mencakup: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Penologi, Viktimologi, Kriminologi, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020" : 7 Documents clear
FUNGSI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BUNGO Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman; Nasution, Ali Imran
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.121

Abstract

Peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam hierarki peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Perda kabupaten/kota berada diurutan ketujuh setelah Perda Propinsi. Kabupaten Bungo sebagai daerah yang otonom, mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Dalam kurun waktu Tahun 2016-2019 pemerintahan daerah kabupaten Bungo sudah menetapkan 61 Perda. Perda yang ditetapkan sudah berdasarkan berdasarkan Program pembentukan peraturan daerah. Propemperda merupkan instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam penetapan Propmerda bagian dari kewenangannya DPRD. Dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 DPRD mempunyai 3 fungsi, yang salah satunya adalah Pembentukan Peraturan Daerah.
KEAMANANAN LAUT WILAYAH PERBATASAN INDONESIA SEBAGAI BENTUK PENJAGAAN KEDAULATAN NEGARA Pratiwi, Dian Khoreanita
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.122

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi laut yang sangat luas. Jalur perdagangan melalui laut masih menjadi tumpuan para pedagang karena dipandang paling efektif dibanding jalur lainnya. Laut juga memiliki keanekaragaman sumberdaya alam yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati yang tentunya memberikan nilai yang besar pada sumberdaya alam seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, minyak, gas bumi, dan mineral, selain itu laut juga dapat dijadikan sebagai suatu destinasi wisata. Beragamnya fungsi laut mengakibatkan semua negara bahkan individu ingin selalu mengekspoilasi laut, akibatnya wilayah laut tidak selalu aman dari kejahatan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana mewujudkan keamanan laut wilayah perbatasan Indonesia sebagai bentuk penjagaan kedaulatan negara? Hasil pembahasan tulisan ini bahwa keamanan laut wilayah perbatasan perlu melakukan kerjasama antar negara baik bilateral maupun multilateral dan berkomitmen sampai pada tahap implementasi dan penegakkannya. Perlu juga untuk membangun kepercayaan antar pemerintah di setiap sektor agar terwujudnya tujuan yang telah disepakati.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN ZONASI MINIMARKET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Sukarmini, Wien; Idrus, Norman Syahdar
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.123

Abstract

Keberadaan toko-toko modern seperti minimarket semakin meluas dan berkembang di sejumlah wilayah Jakarta, bahkan banyak berdiri di kabupaten dan desa di Indonesia. Waktu ini ditandai dengan hadirnya jarak minimarket antara satu sama lain, bahkan saling berhadapan hanya dipisahkan oleh jalan kecil. Perkembangan minimarket telah mempengaruhi perkembangan toko dan pasar tradisional, yang mengalami penurunan aktivitas, karena depresiasi konsumen dan pendapatan. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Jakarta dan bertujuan untuk menentukan pengaturan zonasi minimarket dalam undang-undang dan implementasi penegakan hukum dari zonasi minimarket sehubungan dengan hukum persaingan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif deskriptif analitik dengan menggunakan sumber utama bahan hukum, sekunder dan tersier, dan didukung oleh wawancara dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Peraturan lokal tidak mengakomodasi peraturan zonasi mengenai minimarket dan berdampak pada tidak adanya penegakan hukum terhadap bisnis besar dan menengah.
KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA Lestari, Ade Putri; Utomo, St. Laksanto
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.124

Abstract

Pesatnya kemajuan teknologi informasi menjadikan perkembangan yang dinamis dalam bidang ekonomi bisnis salah satunya adalah transaksi bisnis secara online. Adanya pinjam meminjam uang secara online atau financial technology mempermudah masyarakat memperoleh pinjaman dana secara cepat dan mudah dibandingkan lembaga pembiayaan lainnya. Layanan pinjam meminjam secara online didasari dengan perjanjian yang dibuat secara elektronik oleh salah satu pihak yang biasa disebut dengan perjanjian baku, tidak selamanya perjanjian baku menguntungkan para pihak perjanjian lebih banyak dibebankan kepada konsumen. Masalah dari penelitian ini: (1)Bagaimana kepastian perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam transaksi pinjaman online? (2)Bagaimana akibat hukum dan penanganan pemerintah terhadap klausula baku dalam pinjaman online?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau bahan hukum sekunder.
PENEGAKAN HUKUM HAK PEKERJA ATAS UPAH MINIMUM PROVINSI DKI JAKARTA PADA KANTOR NOTARIS DI KOTA JAKARTA SELATAN Muthiah, Farah; Sunarsi, Dessy
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.125

Abstract

Upah merupakan hak normatif bagi pekerja. Demi kesejahteraan pekerja, maka dibentuklah peraturan oleh pemerintah terkait upah minimum pekerja yang setiap tahunnya selalu dirubah menyesuaikan perekonomian di Indonesia. Pekerja pada Kantor Notaris harusnya mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Terjadinya pelanggaran hak terhadap upah minimum pekerja pada Kantor Notaris dapat terjadi sehingga yang menjadi permasalahan di sini terkait dengan penegakan hukum yang harus ditegaskan. Peraturan Gubernur Nomor 114 tahun 2018 sudah jelas menetapkan nilai upah minimum yang harus dibayarkan Notaris kepada pekerjanya. Masalah penelitian: (1) Bagaimana penerapan hukum upah minimum Provinsi DKI Jakarta pada Kantor Notaris di Jakarta Selatan? (2) Bagaimana penegakkan hukum terhadap Kantor Notaris yang melakukan pelanggaran hak pekerja atas upah di bawah upah minimum di Jakarta Selatan?. Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan dikuatkan dengan data primer (kuesioner dan wawancara)
TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEHATAN NASIONAL KEPADA PEKERJA OLEH BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL Utami, Reza; Sunarsi, Dessy
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.126

Abstract

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD RI 1945. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem SJSN memberi pengertian terhadap Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, Rumusan Masalah Penelitian: 1.Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna BPJS Kesehatan yang tidak mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan di Rumah sakit? 2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap perusahaan pemberi kerja yang tidak mengikut sertakan pekerjanya dalam program BPJS? Pihak BPJS Kesehatan memasang dashboard informasi mengenai jumlah kamar yang tersedia agar dipahami upaya lain untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien BPJS Kesehatan adalah denga melakukan upaya mediasi terhdap pihak peserta BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit apabila di perlukan 2. Aturan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang di kenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara meliputi Perizinan terkait usaha, Izin yang di perlukan dalam mengikuti tender proyek, Izin memperkerjakan tenaga kerja asing, Izin perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
ANALISIS YURIDIS TENTANG HAL YANG MEMBERATKAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA Dilla, Steylla Nanda; Yuherman, Yuherman
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i1.127

Abstract

Putusan Hakim diikhtisarkan (samenvatten) dari hasil pemeriksaan persidangan, yakni pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan alat bukti, semuanya dalam batas ruang lingkup surat dakwaan, yang sudah di ubah dan tambah. Tiap-tiap putusan di buat dalam bentuk risalah putusan atau berita acara putusan, selalu dengan kepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 197 KUHAP). Berita acara putusan terdiri dari tiga bagian, yakni: bagian kepala (in het aanhef), bagian tubuh atau batang tubuh (in het lichaam), bagian penutup (in het slot). Dalam suatu putusan ada hal-hal yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal 197 ayat 1 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya pada Pasal 197 ayat 2 menyatakan tidak di penuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dengan Masalah Penelitian: Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau bahan hukum sekunder dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 6 No 2 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6 No 1 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 5 No 2 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5 No 1 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 4 No 2 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4 No 1 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 3 No 2 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 1 No 2 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2018): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2018 Vol 1, No 1 (2018) More Issue