cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahririn
Contact Email
fahririn@usahid.ac.id
Phone
+6285263269970
Journal Mail Official
fhusahid19@gmail.com
Editorial Address
Jl. Prof. DR. Soepomo No.84, RT.7/RW.1, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
SUPREMASI Jurnal Hukum
Published by Universitas Sahid Jakarta
ISSN : -     EISSN : 26217007     DOI : https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel yang diajukan dapat mencakup: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Penologi, Viktimologi, Kriminologi, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020" : 7 Documents clear
Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder) (Studi Komparasi Indonesia dengan China) Aprilia, Indah Siti
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.128

Abstract

Pemerintah bertujuan menciptakan kondisi usaha yang kondusif dengan Undang Undang Cipta Kerja (UU CK). Salah satu isi UU CK adalah mengubah beberapa pasal pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan menghadirkan suatu trobosan yaitu Perseroan Perorangan bagi UMKM yang dinilai sebagai bentuk trobosan dalam pembangunan perekonomian nasional. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum perseroan dalam UUCK dan dalam UUPT dengan dibandingkan dengan negara China.. Penelitian ini merupakan penelitian juridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di Indonesia dan di China sama-sama memiliki suatu perseroan dengan satu pemegang saham atau one shareholder. Akan tetapi yang membedakan daripada Indonesia dan China ini adalah dalam mekanisme pendaftaran perseroan tersebut dan aspek tanggung jawab yang diemban oleh satu pemegang saham dalam perseroan tersebut.
TINJAUAN ASPEK HUKUM KOPERASI (COOPERATIVE) DAN UMKM (SMALL MEDIUM ENTERPRISES) PADA NEGARA BELANDA Lubis, Manertiur Meilina
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.129

Abstract

Penulisan ini dilator belakangi oleh kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan pekermbangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan. Memerlukan adanya legalitas perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha perusahaan yang didirikan. Mengingat bahwa banyaknya usaha/perusahaan seperti Koperasi dan UMKM. Dalam pendirian usaha harus memperhatikan aspek hukum, mulai dari perizinan usaha dan daftar perusahaan yang harus sesuai dengan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelasanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat berwenang dari kantor pendaftaran tersebut. Penulisan makalah ini bertujuan utnuk mengetahui bagaimana aspek hukum badan usaha Koperasi dan UMKM di suatu negara tertentu.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Marthaningtiyas, Sri
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.130

Abstract

Kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 10 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi dalam menanggulangi pandemi Covid-19 menuai kontroversi. Tidak hanya narapidana umum, wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Metode penelitian yang digunakukan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif secara yuridis empiris. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan asimilasi narapidana di masa pandemi Covid-19. Kebijakan ini secara cepat telah berhasil mengeluarkan 40.330 orang dari Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia, sehingga sedikit memberikan kontibusi untuk melonggarkan tingkat overcrowded meskipun masih jauh saat ini masih terjadi overcrowded dengan persentase dari 103% sebelum kebijakan diterapkan menjadi 75% setelah kebijakan di implentasikan.
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP KONTEN PORNOGRAFI DAN KEKERASAN DALAM MEDIA NETFLIX Saputro, Joko; Utomo, Laksanto
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.160

Abstract

Setiap lembaga penyiaran yang melakukan penyiaran di Indonesia tentu harus patuh terhadap regulasi di Indonesia. Termasuk Netflix yang merupakan lembaga televisi berbayar. Banyaknya konten yang memuat adegan pornografi dan kekerasan pada Netflix membuat Komisi Penyiaran Indonesia berkeinginan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran tersebut karena tidak seusai undangundang. Namun keinginan Komisi Penyiaran Indonesia masih belum dapat dilaksanakan karena perbedaan pendapat dari pemerintah. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana kewenangan KPI dalam membatasi penyiaran konten pornografi dan tindak kekerasan dalam media televisi berbayar Netflix? (2) Bagaimana penghentian penyiaran konten pornografi dan tindak kekerasan dalam media televisi berbayar Netflix yang dilakukan oleh KPI? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah (1) Kewenangan KPI untuk membatasi penyiaran konten pornografi dan kekerasan Netflix sesuai dengan undang-undang penyiaran belum dapat dilakukan karena tidak mendapat izin dari kemkominfo. (2) Prosedur tata cara penghentian program siaran televisi dalam pasal 55 undang-undang penyiaran tidak dapat diterapkan pada Netflix mesktipun Netflix melanggar undang-undang penyiaran dan ITE karena kemkominfo tidak sepemahaman dengan KPI terkait dengan pengawasan penyiaran.
Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Jenis Ikan Hiu Di Indonesia Syahfriliani, Lisa Regina; Sunarsi, Dessy
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.161

Abstract

Perdagangan ikan hiu terjadi karena bernilai ekonomis serta memiliki banyak kegunaan dari seluruh tubuhnya dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, banyak perdagangan ikan hiu martil dari Indonesia keluar negeri. hiu martil yang merupakan salah satu satwa liar yang masuk dalam daftar IUCN terancam punah (Endangered) dan Appendiks II CITES, dalam praktik tidak ada larangan untuk diperdagangkan jenis ikan hiu martil baik secara utuh maupun bagian-bagiannya. Masalah Penelitian : 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perdagangan ikan hiu martil di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya? 2. Bagaimana pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap perdagangan ikan hiu martil di Indonesia? Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Penerapan Penafsiran Analogi dan Diperluas Pada Praperadilan Pidana (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel) Hakim, Sajidan; Marbun, Warasman
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.162

Abstract

Dalam putusan No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dijelaskan tentang penerapan Azas Legalitas didalam hukum formil tidak dapat diberlakukan, Azas Legalitas hanya dapat diberlakukan pada hukum materil saja, dan dilakukan penafsiran secara luas (Extensieve Interpretatie), didalam KUHAP Pasal 3 menegaskan bahwa “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undangundang ini. Masalah penelitian : 1. Bagaimana penafsiran hukum hakim terhadap azas legalitas pada putusan praperadilan No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel? 2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel sudah sesuai hukum?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. 
PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CURUP NOMOR : 4/PID.SUS.AN/2015/PN.CRP) Saputra, Rachmat; Yuherman, Yuherman
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.163

Abstract

Pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan anak-anak juga dapat melakukan tindak pidana, di Indonesia tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup banyak yang salah satunya adalah kasus penyalahgunaan narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 4/Pid.Sus.AN/2015/PN.CRP dimana peneliti merumuskan masalah, 1) bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak ditinjau dari sistem peradilan pidana anak pada putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 4/Pid.Sus.AN/2015.PN.CRP dan 2) apakah vonis pidana terhadap anak pada putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 4/Pid.Sus.AN/2015.PN.CRP sudah sesuai dengan tujuan sistem pemidanaan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Merupakan studi kepustakaan dengan analisis kualitatif

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 6 No 2 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6 No 1 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 5 No 2 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5 No 1 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 4 No 2 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4 No 1 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 3 No 2 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 1 No 2 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2018): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2018 Vol 1, No 1 (2018) More Issue