Articles
<![CDATA[Penerapan Penafsiran Analogi dan Diperluas Pada Praperadilan Pidana (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel) ]]>
<![CDATA[Hakim, Sajidan]]>;
<![CDATA[Marbun, Warasman]]>
<![CDATA[ SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.162
<![CDATA[Dalam putusan No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dijelaskan tentang penerapan Azas Legalitas didalam hukum formil tidak dapat diberlakukan, Azas Legalitas hanya dapat diberlakukan pada hukum materil saja, dan dilakukan penafsiran secara luas (Extensieve Interpretatie), didalam KUHAP Pasal 3 menegaskan bahwa “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undangundang ini. Masalah penelitian : 1. Bagaimana penafsiran hukum hakim terhadap azas legalitas pada putusan praperadilan No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel? 2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel sudah sesuai hukum?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. ]]>
<![CDATA[PENERAPAN DIVERSI PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Afrina, Nia]]>;
<![CDATA[Marbun, Warasman]]>
<![CDATA[ SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.117
<![CDATA[Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan setiap Anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap Anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa Anak tersebut meminta. Dalam perkembangan kearah remaja kemudian dewasa, terkadang seorang Anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Pada prakteknya sekarang implementasi untuk penyelesaian perkara diluar pengadilan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum membaik setelah adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan mengupayakan konsep diversi. Rumusan masalah penelitian 1. Apakah Proses Diversi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sudah Menjamin Kepastian Hukum?, 2. Bagaimana Implementasi Diversi oleh Korban, Pelaku serta Pihak ketiga dapat terwujud? Adapun tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum tentang proses diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi yang dilakukan oleh korban, pelaku serta pihak ketiga dalam mewujudkan divesi.]]>
<![CDATA[Pendekatan Teori Criminal Thinking Pada Kasus Pembunuhan Anak Oleh Anak ]]>
<![CDATA[Dekawati, Gusti]]>;
<![CDATA[Marbun, Warasman]]>
<![CDATA[ Krisna Law Vol 4 No 1 (2022): Krisna Law, Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/krisnalaw.v4i1.633
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan bahan sekunder atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu suatu pendekatan yang lebih menekankan pada aspek hukum positif yang menyangkut tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa penyakit mental adalah salah satu dari banyak faktor kriminogen (faktor yang dapat menimbulkan suatu tindak kejahatan) yang mempengaruhi perilaku pelaku. Solusinya adalah kerja sama pemerintah dalam mendorong masyarakat, bersinergi mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan pihak medis untuk melakukan sosialisasi dan edukasi inklusif secara terus-menerus mengenai gejala, identifikasi keluarga, dampak, dan perawatan delinkuensi anak, yang dalam hal ini sangat diperlukan sebagai upaya preventif mengurangi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.]]>
<![CDATA[Penerapan Penafsiran Analogi dan Diperluas Pada Praperadilan Pidana (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel) ]]>
<![CDATA[Sajidan Hakim]]>;
<![CDATA[Warasman Marbun]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.162
<![CDATA[Dalam putusan No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dijelaskan tentang penerapan Azas Legalitas didalam hukum formil tidak dapat diberlakukan, Azas Legalitas hanya dapat diberlakukan pada hukum materil saja, dan dilakukan penafsiran secara luas (Extensieve Interpretatie), didalam KUHAP Pasal 3 menegaskan bahwa “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undangundang ini. Masalah penelitian : 1. Bagaimana penafsiran hukum hakim terhadap azas legalitas pada putusan praperadilan No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel? 2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel sudah sesuai hukum?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. ]]>
<![CDATA[PENERAPAN DIVERSI PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Nia Afrina]]>;
<![CDATA[Warasman Marbun]]>
<![CDATA[ SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sahid ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.117
<![CDATA[Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan setiap Anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap Anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa Anak tersebut meminta. Dalam perkembangan kearah remaja kemudian dewasa, terkadang seorang Anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Pada prakteknya sekarang implementasi untuk penyelesaian perkara diluar pengadilan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum membaik setelah adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan mengupayakan konsep diversi. Rumusan masalah penelitian 1. Apakah Proses Diversi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sudah Menjamin Kepastian Hukum?, 2. Bagaimana Implementasi Diversi oleh Korban, Pelaku serta Pihak ketiga dapat terwujud? Adapun tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum tentang proses diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi yang dilakukan oleh korban, pelaku serta pihak ketiga dalam mewujudkan divesi.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik ]]>
<![CDATA[Sultan Ali Sya’bana]]>;
<![CDATA[Warasman Marbun]]>;
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>
<![CDATA[ Krisna Law Vol 3 No 2 (2021): Krisna Law, Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (295.351 KB)
|
DOI: 10.37893/krisnalaw.v3i2.420
<![CDATA[Ujaran kebencian (hate speech) ialah suatu tindakan yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), dan orientasi seksual. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian (hate speech) melalui media elektronik dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran kebencian (hate speech) melalui media elektronik ialah tidak terlepas dari tiga unsur utama, yakni unsur adanya kemampuan bertanggung jawab, unsur adanya kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan unsur tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf). Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel terkait unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat, dalam hal ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ORDERAN FIKTIF OJEK ONLINE (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN DAN PUTUSAN NOMOR 143/PID.B/2018/PN.LMG) ]]>
<![CDATA[Almas Shafira Mayzahira]]>;
<![CDATA[Warasman Marbun]]>;
<![CDATA[Mardani Mardani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 24 No 1 (2023): Edisi April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Stikubank ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35315/dh.v24i1.9309
<![CDATA[Crime is a social phenomenon that is the responsibility of the state and society because the more crimes that are committed, the greater the danger to the state and society. This study uses normative legal research methods which aim to analyze and evaluate court decisions related to law enforcement of perpetrators of fraudulent online motorcycle taxi ordering fraud. This method will involve literature study and document analysis, namely court decision number 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN and decision number 143/PID.B/2018/PN.LMG which is related to the fraudulent case of fictitious online motorcycle taxi orders. The analysis was carried out using a statutory approach and legal theory related to criminal acts of fraud and related court decisions. The results of the analysis will be requested and presented in a narrative form that can provide a deeper understanding related to law enforcement against perpetrators of criminal acts of fraudulent online motorcycle taxi orders. Based on the author's analysis above of the two criminal court decisions in the field of Information and Electronic Transactions Law, it turns out that the authors found that it was very low and did not give a deterrent effect to perpetrators of the Electronic Information and Transactions Law and did not provide a sense of justice to victims. Keywords : Law enforcement, crime, fraud, fictitious order, online motorcycle taxi.]]>
<![CDATA[CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN ENVIRONMENTAL POLLUTION CRIMES ]]>
<![CDATA[Setiawan, Deny]]>;
<![CDATA[Marbun, Warasman]]>;
<![CDATA[Patramijaya, Arief]]>
<![CDATA[ JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 3 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56371/jirpl.v5i3.274
<![CDATA[Environmental law is a set of regulations that regulate the protection and management of the environment. Environmental protection and management is a systematic and integrated effort carried out to preserve environmental functions and prevent environmental pollution and/or damage through structuring, utilization, control, maintenance, supervision and law enforcement.The problems in this journal are:What is the criminal responsibility of corporations as perpetrators of criminal acts of environmental pollution and how?efforts to overcome environmental pollution resulting from criminal acts of environmental pollution committed by corporations.The research method was carried out by methodnormative legal research/normative juridical legal research. This research was conducted to identify the application of corporate criminal responsibility teachings in criminal law enforcement. Based on this research, it can be understood that corporate criminal acts in the environmental sector have widespread and complex negative impacts so that they not only cause direct losses to society and the environment but also disrupt the financial and economic stability of the country, considering that environmental criminal acts are carried out with economic motives. The impact on society includes material losses, health and safety problems, and social and moral losses, namely damage to public trust in business behavior. Administrative environmental law functions to resolve the problem of their actions (environmental pollution), civil environmental law functions to provide legal protection to victims of pollution, and criminal environmental law functions to resolve the problem of polluters (perpetrators of pollution).]]>
<![CDATA[LAW ENFORCEMENT AGAINST FOREIGNERS USING FAKE PASSPORTS ]]>
<![CDATA[Akbar, Muhammad Aulia]]>;
<![CDATA[Marbun, Warasman]]>;
<![CDATA[Saefullah]]>
<![CDATA[ JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 6 No. 1 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56371/jirpl.v6i1.324
<![CDATA[The phenomenon of many foreigners still entering Indonesia has caused various problems, including the use of fake passports. In the field of supervision immigration Lots happen case forgery letter travel by foreigners. Although Constitution immigration arrange punishment serious crime, in reality Lots case forgery document journey Already brought to court, but the verdict Still too light on demands of the Public Prosecutor, as well as still there are foreigners who have already managed to get in to the Indonesian region with use letter the alleged journey fake. Of course just, thing This No cause effect deterrent for foreigners who try? to fake document travel in Indonesia. The Problem Is How enforcement law against foreigners who use it passport false For enter and/ or go out from the territory of Indonesia in the Decision Number 126/ Pid.Sus /2021/PT.BTN and Decision Number 1234/ Pid.Sus /2020/PN JKT.SEL? How? effort prevention and eradication use passport fake by foreigners? The research method is normative legal research. The conclusion is Legal regulation of Foreign Citizens who commit the crime of passport forgery is regulated in Articles 263 to 264 of the Criminal Code in Indonesia regulated in Law No. 6 of 2011 regulated in CHAPTER XI Articles 126-130 and in Government Regulation No. 31 of 2013 concerning the Implementing Regulations of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration and the efforts made by the Directorate General of Immigration to prevent passport forgery by Foreign Citizens, namely by forming TIMPORA (Foreigner Supervision Team) by forming a foreigner supervision team, immigration can synergize with related agencies to prevent foreigners who will make fake Indonesian passports.]]>
<![CDATA[PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG ]]>
<![CDATA[Ichsan, Muhammad]]>;
<![CDATA[Marbun, Warasman]]>;
<![CDATA[Mardani, Mardani]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 2 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jabal Ghafur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47647/jsh.v7i2.2420
<![CDATA[Penanganan dan pencegahan penggunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang merupakan isu kritis yang memerlukan perhatian serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas strategi penanganan dan pencegahan penggunaan narkoba di Lapas Kelas I Tangerang serta mengevaluasi penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 terhadap pelaku narkoba di dalam lembaga tersebutPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, fokus pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas, termasuk kondisi lingkungan penjara, interaksi antarnarapidana, serta akses dan distribusi narkoba. Selain itu, penelitian ini menilai sejauh mana Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 diterapkan dan efektivitasnya dalam mengatasi masalah narkoba di Lapas Kelas I Tangerang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani dan mencegah penyalahgunaan narkoba, masih terdapat banyak kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pengawasan yang ketat dan program rehabilitasi yang belum optimal. Implementasi Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 juga masih menemui berbagai tantangan dalam hal pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelaku narkoba di dalam Lapas.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas dan menyoroti area yang memerlukan peningkatan dalam kebijakan dan strategi penanganan. Rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dan pengawasan serta memastikan penerapan hukum yang lebih konsisten dan menyeluruh di lingkungan pemasyarakatan. ]]>
