Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN NEGARA TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN AIR SUNGAI DITINJAU DARI UU PPLH Aprilia, Indah Siti; Zunggaval, Leander Elian
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.115

Tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak pencemaran sungai di Jakarta dan kaitannya dengan lingkungan hidup, serta bagaimana upaya prefentif dan tanggung jawab dari negara akibat suatu pencemaran dalam sungai. Dengan metode dalam pengumpulan bahan dan materi didasarkan pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu penelitian dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau disebut juga dengan data sekunder. Dampak dari pencemaran sungai di Jakarta yang disebabkan oleh limbah rumah tangga yang sering kali mengandung limbah berbaya ini berdampak pada kesehatan manusia, kehidupan biota air, kualitas air tanah, kerusakan benda dan merusak estetika. Namun sesungguhnya terdapat tanggung jawab dari negara yang dalam UUPPLH dimuat asas tanggung jawab negara tersebut dimana negara berperan aktif dalam mencegah terjadinya pencemaran air. Peran pemerintah secara preventif dilakukan dengan cara pengawasan dan pengelolaan pemberian izin. Sedangkan peran pemerintah secara represif adalah dengan adanya sanksi.

Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder) (Studi Komparasi Indonesia dengan China) Aprilia, Indah Siti
SUPREMASI Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.128

Pemerintah bertujuan menciptakan kondisi usaha yang kondusif dengan Undang Undang Cipta Kerja (UU CK). Salah satu isi UU CK adalah mengubah beberapa pasal pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan menghadirkan suatu trobosan yaitu Perseroan Perorangan bagi UMKM yang dinilai sebagai bentuk trobosan dalam pembangunan perekonomian nasional. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum perseroan dalam UUCK dan dalam UUPT dengan dibandingkan dengan negara China.. Penelitian ini merupakan penelitian juridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di Indonesia dan di China sama-sama memiliki suatu perseroan dengan satu pemegang saham atau one shareholder. Akan tetapi yang membedakan daripada Indonesia dan China ini adalah dalam mekanisme pendaftaran perseroan tersebut dan aspek tanggung jawab yang diemban oleh satu pemegang saham dalam perseroan tersebut.

TELAAH SOSIOLOGIS PENYEBAB PELANGGARAN PENGUASAAN TANAH DI LINGKUNGAN PESISIR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Prianto, Yuwono; Djaja, Benny; Farma Rahayu, Mella Ismelia; Aprilia, Indah Siti
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 5, No 2 (2021): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v5i2.9984.2021

Cultivation in coastal area usually did for business activity purpose against the villagers without giving concern for the nature & ecosystem impact. Coastal area have high level of potential conflict either marine aspect nor land authorization. Misuse & violation against coastal area indicate by construction frequently founded along shoreline. Restricted ban against shoreline is a prohibition that require villagers to not build a construction long 100 meters from shoreline. The law against shoreline intend to protect the villagers from tsunami and environmental damage thru human behavior. South Lampung District have high potential level of tsunami by reason the location is close to Krakatau Mountain. In advance of Tsunami 2018 which rushed Banten & South Lampung District throw a big disadvantage and had public nor government attention. In fact, there are a lot of construction who violate shoreline regulation. This research using empiric method which elaborate with direct observation. Faced by the low government supervision reveal the low level of villagers legal awareness about obligations and social function of the land as well as urgency of the preservation of environmental functions on the coast. Masyarakat wilayah pesisir kerap menggunakan pesisir untuk melakukan kegiatan usaha tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan & ekosistem. Wilayah pesisir rentan menjadi sumber konflik baik dari segi kelautan maupun penguasaan atas tanah wilayah pesisir. Penyalahgunaan & pelanggaran terhadap wilayah pesisir ditandai dengan kerap ditemukan bangunan yang berdiri di sepanjang pesisir yang melanggar ketentuan Garis Sempadan Pantai (GSP). Larangan mendirikan bangunan di sepanjang garis sempadan pantai adalah larangan terhadap masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan di sepanjang 100 meter dari garis pantai. Peraturan mengenai Garis Sempadan Pantai sejatinya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya tsunami dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh ulah manusia. Wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan wilayah yang rentan akan bahaya tsunami dikarenakan lokasinya yang berdekatan dengan Gunung Krakatau. Pada Tsunami 2018 silam, wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu wilayah yang terdampak bencana Tsunami Selat Sunda. Diketahui banyak ditemukan bangunan yang rusak akibat peristiwa Tsunami 2018 silam pada wilayah Lampung & Banten. Kerugian yang ditimbulkan oleh tsunami 2018 silam telah menarik perhatian publik & pemerintah. Fakta menunjukan bahwa banyaknya bangunan yang berdiri melanggar ketentuan GSP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris melakukan pengumpulan data pustaka, observasi dan wawancara. Hasil penelitian terdapat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang menyebabkan adanya kesadaran hukum yang kurang memadai dari masyarakat wilayah pesisir.

Tantangan Hukum Dalam Mengamankan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Dalam Analisis Kasus Tempo Gelato Ramania, Hasya; Lie, Gunardi; Aprilia, Indah Siti
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2387

Di era digital, perlindungan hak kekayaan intelektual menimbulkan tantangan hukum yang signifikan, terutama dalam konteks model bisnis baru seperti Tempo Gelato milik Rudy Christian Festraets. Jurnal ini membahas kompleksitas hukum seputar perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital, menggunakan studi kasus Tempo gelato milik Rudy Christian Festraets degan Ema Susmiyarti sebagai titik analisis. Melalui pemeriksaan rinci terhadap kasus-kasus ini, Jurnal ini menjelaskan isu-isu hukum yang kompleks yang dihadapi oleh bisnis dan individu dalam menjaga hak kekayaan intelektual mereka di lanskap digital. Selain itu, Jurnal ini mengeksplorasi implikasi dari tantangan-tantangan ini dan membahas strategi dan solusi hukum potensial untuk mengatasinya secara efektif. Dengan menganalisis kasus-kasus dunia nyata, Jurnal ini memberikan wawasan berharga tentang sifat evolusi hukum kekayaan intelektual di era digital dan berkontribusi pada diskursus yang sedang berlangsung tentang peningkatan kerangka hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual.

PERAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEBIJAKAN FORMULASI DELIK MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI Adhari, Ade; Aprilia, Indah Siti; Widyawati, Anis
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Corruption is a criminal act that is intrinsically a disgraceful act because of its destructive power not only to social welfare, but also to the moral values that have been agreed upon and implemented by the Indonesian nation. In all its types and forms, corrupt practices should be qualified as criminal acts through policy formulation of criminal law norms. The act of trading influence in a global perspective is a type of criminal act of corruption, and practically occurs a lot in Indonesia. This can be observed in the cases of sugar import quotas, construction of sports centers and cattle import quotas. Because the current policy formulation has not yet criminalized the act of trading influence, the rules for criminalizing bribery offenses are imposed as a basis for justification for imposing criminal penalties on acts that should constitute the offense of trading influence. This article examines the comparative role of criminal law in the policy formulation of the offense of trading influence as a criminal act of corruption. The results of the research show that through a comparison of criminal law with policy formulation of the offense of trading influence, the study acts as (1) the basis for harmonization of criminal law policies in overcoming criminal acts of corruption in Indonesia at the global level; and (2) finding the elements of the offense of trafficking in influence.

Sosialisasi Perlindungan Konsumen Berbasis Penyuluhan Hukum Di Smkn 15 Bandung, Jawa Barat Aprilia, Indah Siti; Ramania, Hasya; Anastasia, Michelle Sharon; Januar, Akbar Putra
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4 No 6 (2024): JPMI - Desember 2024
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.3212

Kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen ini dilaksanakan di SMKN 15 Bandung sebagai bagian dari program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMKN 15 Bandung terkait perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, serta penyelesaian sengketa. Penyuluhan hukum dilakukan melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif. Dalam kegiatan ini, siswa SMKN 15 Bandung diajak untuk memahami aspek-aspek perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama terkait hak-hak mereka sebagai konsumen dan cara-cara menyelesaikan sengketa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa sebesar 85% terkait hak konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam mempersiapkan siswa sebagai konsumen dan pelaku usaha yang cerdas dan melek hukum.

Pendidikan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula untuk Mewujudkan Pemilu yang LUBER JURDIL Aprilia, Indah Siti; Perdana, Rian Achmad
CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 12, No 2 (2024): September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/civicus.v12i2.22328

Pemilihan Umum merupakan sebuah pesta demokrasi yang merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu ini diadakan selama 5 (lima) tahun sekali adapun pemilu mendatang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Jumlah pemilih dalam pemilu terus bertambah seiring dengan waktu, pada tahun mendatang terdapat sejumlah pemilih pemula yang akan berpartisipasi dalam pemilu baik pemilu serentak maupun pilkada serentak. Metode pelaksanan kegiatan berupa penyuluhan edukasi pada pemilih pemula mengenai urgensi keberadaan pemilu di Indonesia dan upaya mewujudkan asas pemilihan umum Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, Jujur dan Adil. Hasil kegiatan didapatkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan siswa mengenai asas-asas dalam pemilu, termasuk pada konstensasi pemilu tahun 2024 akan melaksanaan pemilihan pemilihan umum serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan Anggota DPRD. Harapan dari diadakannya edukasi ini adalah untuk menekan angka pemilih pemula yang tidak melakukan pemilu di Indonesia sebagai perwujudan negara demokrasi yang berkembang.Kata Kunci: Pemilu, Pemilih Pemula, Luber Jurdil Abstract: The General Election is a democratic party which is one of the main pillars of the process of gathering the will of the people. This election is held every 5 (five) years, while the next election will be held in 2024. The number of voters in elections continues to increase over time, in the coming year there will be a number of first-time voters who will participate in elections, both simultaneous elections and simultaneous regional elections. The method of implementing the activity is in the form of educational outreach to novice voters regarding the urgency of elections in Indonesia and efforts to realize direct, general, free and secret, honest and fair general elections. The results of the activities obtained were that there was an increase in students' knowledge regarding the principles of elections, including that in the 2024 election constituencies there will be simultaneous general elections to elect DPR, DPD, President/Vice President, and DPRD members. The hope of holding this education is to reduce the number of first-time voters who do not take part in elections in Indonesia to stimulate a developing democratic country.Keyword: Election, Beginner Voters, Luber Jurdil

Implementation of Dual Citizenship as a Result of Mixed Marriages from a Human Rights Perspective in Indonesia Aprilia, Indah Siti; Hadiati, Mia; Januar, Akbar Putra
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 3, No 2 (2024): July 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i2.3475

The issue of determining dual citizenship for children from mixed marriages is still often debated as a matter of human rights and also justice for the parties involved. This research uses normative juridical methods. The results of the analysis show that children from mixed marriages have dual citizenship up to the age of 18 with limited registration mechanisms. Ownership of dual citizenship actually needs to be protected by each country. Indonesia itself recognizes dual citizenship up to the age of 18 years plus an extension of the legal period until the age of 21 years. For the protection of human rights, the author recommends that regular socialization and citizenship services be carried out for children from mixed marriages in a thorough and comprehensive manner.

PERAN NEGARA TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN AIR SUNGAI DITINJAU DARI UU PPLH Aprilia, Indah Siti; Zunggaval, Leander Elian
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.115

Tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak pencemaran sungai di Jakarta dan kaitannya dengan lingkungan hidup, serta bagaimana upaya prefentif dan tanggung jawab dari negara akibat suatu pencemaran dalam sungai. Dengan metode dalam pengumpulan bahan dan materi didasarkan pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu penelitian dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau disebut juga dengan data sekunder. Dampak dari pencemaran sungai di Jakarta yang disebabkan oleh limbah rumah tangga yang sering kali mengandung limbah berbaya ini berdampak pada kesehatan manusia, kehidupan biota air, kualitas air tanah, kerusakan benda dan merusak estetika. Namun sesungguhnya terdapat tanggung jawab dari negara yang dalam UUPPLH dimuat asas tanggung jawab negara tersebut dimana negara berperan aktif dalam mencegah terjadinya pencemaran air. Peran pemerintah secara preventif dilakukan dengan cara pengawasan dan pengelolaan pemberian izin. Sedangkan peran pemerintah secara represif adalah dengan adanya sanksi.

Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder) (Studi Komparasi Indonesia dengan China) Aprilia, Indah Siti
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v3i2.128

Pemerintah bertujuan menciptakan kondisi usaha yang kondusif dengan Undang Undang Cipta Kerja (UU CK). Salah satu isi UU CK adalah mengubah beberapa pasal pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan menghadirkan suatu trobosan yaitu Perseroan Perorangan bagi UMKM yang dinilai sebagai bentuk trobosan dalam pembangunan perekonomian nasional. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum perseroan dalam UUCK dan dalam UUPT dengan dibandingkan dengan negara China.. Penelitian ini merupakan penelitian juridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di Indonesia dan di China sama-sama memiliki suatu perseroan dengan satu pemegang saham atau one shareholder. Akan tetapi yang membedakan daripada Indonesia dan China ini adalah dalam mekanisme pendaftaran perseroan tersebut dan aspek tanggung jawab yang diemban oleh satu pemegang saham dalam perseroan tersebut.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search