cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahririn
Contact Email
fahririn@usahid.ac.id
Phone
+6285263269970
Journal Mail Official
fhusahid19@gmail.com
Editorial Address
Jl. Prof. DR. Soepomo No.84, RT.7/RW.1, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
SUPREMASI Jurnal Hukum
Published by Universitas Sahid Jakarta
ISSN : -     EISSN : 26217007     DOI : https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel yang diajukan dapat mencakup: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Penologi, Viktimologi, Kriminologi, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2023)" : 7 Documents clear
Pertanggungjawaban Hukum PPAT yang Lalai Dalam Menyimpan Akta Jual Beli Sylvia Sylvia; Ariawan Gunadi
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.1294

Abstract

Akta Jual Beli merupakan suatu bukti otentik atas adanya peralihak hak atas tanah atau bangunan yang telah dibayar secara lunas oleh pembeli rumah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Jual Beli termasuk ke dalam Protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah yang harus disimpan dan dipelihara oleh setiap Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika Pejabat Pembuat Akta Tanah lalai dalam menyimpan Akta Jual Beli tersebut dan mengakibatkan kerugian kepada pihak lain maka Pejabat Pembuat Akta Tanah harus bertanggungjawab atas hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, penelitian ini bersifat studi kepustakaan, sumber data bersumber dari data sekunder. Dalam menjalankan jabatannya, Pejabat Pembuat Akta Tanah terikat secara langsung dengan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang diatur oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabatan Pembuat Akta Tanah. Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas karena alasan apapun; baik karena adanya kesengajaan (dolus) ataupun kelalaian (culpa) akan ditindak sesuai dengan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Perlindungan Hukum Kreditor Perbankan Terhadap Sertifikat Hak Tanggungan yang Merupakan Hasil Itikad Tidak Baik Debitor (Dalam Pailit) Valencia Christabel Johan
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.1672

Abstract

Perjanjian pinjam meminjam atau sering dikenal dengan kredit merupakan perjanjian yang sering digunakan oleh masyarakat melalui perbankan. Munculnya Pandemi Covid-19 yang memperburuk perekonomian seluruh kalangan memicu banyaknya kredit macet serta kepailitan. Hal ini jelas sangat merugikan Kreditor Perbankan, permasalahan pun akan semakin runyam jika kreditor perbankan debitor tidak dapat membayar hutangnya atau pailit. Kepailitan ini kemudian membuat kreditor terpaksa untuk mengeksekusi objek jaminan. Debitor sering kali tanpa sepengetahuan Kreditor menjaminkan objek jaminan yang ia dapati dari hasil itikad baik. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan hukum kreditor perbankan terhadap sertifikat hak tanggungan yang merupakan hasil itikad tidak baik debitor (dalam pailit). Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor separatis terhadap jaminan hak tanggungan yang dimiliki oleh debitor (dalam pailit) dari hasil itikad tidak baik? Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditor separatis terhadap jaminan hak tanggungan yang dimiliki oleh debitor (dalam pailit) dari hasil itikad tidak baik. Metode penelitian berupa metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah kreditor seperatis dapat mengeksekusi secara langsung objek jaminan dari Debitor berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU). Sertifikat hak tanggungan yang didapati oleh Debitor dari itikad tidak baik tersebut bukan lah menjadi masalah bagi Kreditor Perbankan berdasarkan Pasal 55 UU PKPU.  
Kepastian Hukum Dalam Sengketa Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yuherman Yuherman; Fahririn Fahririn; Ghina Afifah
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.1704

Abstract

Tindak Pidana Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kekerasan dengan cara pemaksaan dan ancaman yang dilakukan terhadap korban. Korban yang dimana terutama anak, akan mengalami trauma dan stress bahkan dapat merusak masa depan anak tersebut. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhattian yang lebih terhadp korban yang masih dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode yurisdis normative. Dalam penelitian memberikan kesimpulan bahwa Restitusi dalam tindak pidana pemerkosaan dapat membantu memulihkan kerugian ekonomi atau psikologis yang diakibatkan oleh tindakan atau kejahatan yang terjadi. Namun, perlu diperhatikan bahwa restitusi mungkin tidak selalu memberikan kepastian hukum secara menyeluruh bagi korban. Meskipun restitusi dapat diberikan, hal itu tidak akan mengembalikan korban ke kondisi sebelumnya secara menyeluruh atau menghilangkan dampak emosional yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut
Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Dengan Tipu Muslihat Terhadap Korbannya melalui Gendam Rahmi Erwin; Arif Paria Musta
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.1785

Abstract

Dalam masyarakat istilah hipnotis atau gendam sudah dikenal sebagai ilmu yang memasuki alam bawah sadar manusia, mempengaruhi pikiran dan tindak kasat mata. Walaupun demikian gendam atau hipnotis tidak selalu terkait dengan kejahtan atau tindak pidana. Dalam acara di stasiun Televisi kegiatan hipnotis menjadi pertunjukan seni yang menghibur masyarakat. Namun dalam prakteknya ilmu ini disalahgunakan sebagai modus dalam melakukan kejahatan, biasanya kejahatan ini sering terjadi di pusat keramaian seperti pasar, mal-mal atau objek wisata. Aksi kejahatan dengan hanya menepuk bahu, menatap tajam mata si korban dan memanfaatkan kelengahan korban maka dalam seketika korban terpengaruh dan mau menuruti keingginan  pelaku, dan biasanya menyerahkan barang-barang yang seperti perhiasan, uang dan lainnya. Pendekatan dalam penulisan ini adalah normatif yaitu dengan melaksanakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang diteliti dan memiliki sifat deskriptif yaitu penelitian yang berupa uraian kalimat secara sistematis dengan menggambarkan dan menjelaskan secara tepat terhadap hasil penelitian. Perbuatan Hipnotis atau gendam dapat menjadi salah perbuatan pidana delik penipuan dalam pasal 378 KUHP, apabila melihat metode yang dilakukan gendam berupa serangkaian tipu muslihat perkataan atau rangkaian bohong, bujuk rayu meyakinkan orang lain agar orang lain itu mau mengikuti perkataan-perkataan yang diucapkan si pelaku sehingga menimbulkan kerugian, walaupun dalam KUHP perbuatan gendam atau hipnotis tidak diatur secara detail, namum kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai penipuan dikarenakan ada unsur subjektif dan objektif penipuan yang terlihat dengan adanya korban yang menyerahkan benda secara sukarela karena korban tergerak hatinya untuk menyerahkan benda kepada pelaku dalam keadaan tidak sadar.
Purifikasi Konsep Diskriminasi Dalam Pengaturan Remisi Narapidana Korupsi (Studi Putusan Uji Materil Mahkamah Agung) Raju Moh Hazmi; Zuhdi Arman; Sari Sari
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.1265

Abstract

Persyaratan khusus remisi narapidana korupsi telah 6 (enam kali) diuji materil ke Mahkamah Agung (MA) karena dinilai diskriminatif. Realitas putusan menunjukan terjadi disparitas tafsir terhadap konsep suatu perundang-undangan  dinyatakan sebagai pengaturan yang bersifat diskriminatif. Artikel ini bertujuan untuk mempurifikasi disparitas  konsep diskriminasi tersebut sesuai dengan kontekstualisasi dan paradigma Hak Asasi Manusia Indonesia. Dengan metode normatif melalui pendekatan filsafat, perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus, penelitian ini menunjukan konsep diskriminasi dalam  pengaturan remisi untuk narapidana Korupsi dikonstruksikan secara berbeda dalam putusan MA. Tidak semua kategori perbedaan perlakuan yang dielaborasi melalui materi peraturan perundang-undangan korelatif dengan aspek diskriminatif. konsep diskriminasi yang direpresentasikan oleh putusan MA terbagi ke dalam  2 (dua) kategori yaitu  (1) diskriminasi evaluatif dan (2) diskriminasi etis. Disparitas konsep disriminasi dipurifiasi melalui 3 (tiga) kriteria yang sifatnya komulatif-simultan yaitu (1) perbedaan perlakuan belum tentu dikategorikan diskriminasi jika mempunyai justifikasi objektif untuk melakukannya, (2) perbedaan perlakuan saja bukanlah diskriminasi, melainkan harus memenuhi  limitasi preferensi tertentu (3) Seluruh unsur tersebut harus menimbulkan akibat terjadinya penyimpangan, pengurangan, dan menderogasi Hak Asasi Manusia (HAM) secara eksistensial.
Tanggung Jawab Hukum Negara Terhadap Anak Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Akibat Covid 19 Devy Ayu Puspita
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.1495

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab negara terhadap anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19 dan implikasi atas kelalaian negara akan tanggung jawabnya terhadap anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat covid 19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitiannya yaitu Indoneisia teilah memiliki konsep perlindungan terhadap anak yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta berbagai produk hukum baik Instrumein Hukum Internasional dan Instrumen Hukum Nasional. Bentuk tanggung jawab hukum negara yaitu dengan membuat peraturan pemerintah daerah melalui Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan pemerintah daerah lainnya tidak dibuatkan. Hanya peraturan Pemerintah Daerah DKI Jakarta saja yang memenuhi dan menjamin hak-hak anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid 19. Implikasi hukum atas kelalaian negara akan tanggung jawabnya yang tidak optimal dalam memenuhi dan menjamin hak-hak anak tenaga kesehatan tersebut maka pemerintah dapat digugat. Salah satu yang ditempuh untuk menggugat negara adalah mengajukan gugatan citizen law suit.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TAWURAN OLEH ANAK DI POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK Chintya Tiara Andi Yanti
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.1451

Abstract

Tawuran adalah salah satu bentuk kenakalan anak berupa perkelahian, pengeroyokan ataupun penganiayaan. Di Polres Pelabuhan Tanjung Perak angka tawuran yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan bersamaan dengan penggunaan senjata tajam hingga menimbulkan korban jiwa. Maka dari itu diperlukan suatu penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak dan hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yakni dengan pengelompokan bahan hukum dengan data yang ada di lapangan dan wawancara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak telah ditegakkan sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku tetap dengan memperhatikan hak dan kewajiban anak. Namun dalam penegakan hukumnya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengalami hambatan antara lain kurangnya sarana dan prasarana berupa kamera cctv, kurangnya koordinasi antara aparat kepolisian baik dengan sesama aparat lain maupun masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025 Vol 7 No 1 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 6 No 2 (2024): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2024 Vol 7, No 1 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6 No 1 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 5 No 2 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023 Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5 No 1 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 4 No 2 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022 Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4 No 1 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 3 No 2 (2021): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2021 Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 2 No 2 (2020): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2020 Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 1 No 2 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019 Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2018): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2018 Vol 1, No 1 (2018) More Issue