Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Human Care Journal SUPREMASI Jurnal Hukum DATIN LAW JURNAL Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Activa Yuris: Jurnal Hukum
Arif Paria Musta
Universitas Ekasakti
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PENGAWASAN OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) TERHADAP PRODUK ALAT UJI CEPAT (RAPID TEST) DAN POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) COVID-19 Arif Paria Musta; Rahmi Erwin
DATIN LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Februari-Juli
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v3i1.813

Abstract

ABSTRAK KPPU sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Oleh karena itu sebagai suatu lembaga independent. Sebagai badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli, KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19 ini, KPPU sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang No. 5/1999 untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat telah melakukan penelitian perkara bersifat inisiatif terhadap layanan Rapid Test dan Polymerase Chain Reaction (PCR)untuk diagnosis Covid-19 dalam dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU No 5/1999 tentang perjanjian tertutup. KPPU mempunyai fungsi pengawasan khususnya terhadap antimonopli dalam hukum Persaingan Usaha, sehingga kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administrative karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, Kata Kunci: Pengawasan; Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Rapid; Pcr
Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Dengan Tipu Muslihat Terhadap Korbannya melalui Gendam Rahmi Erwin; Arif Paria Musta
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.1785

Abstract

Dalam masyarakat istilah hipnotis atau gendam sudah dikenal sebagai ilmu yang memasuki alam bawah sadar manusia, mempengaruhi pikiran dan tindak kasat mata. Walaupun demikian gendam atau hipnotis tidak selalu terkait dengan kejahtan atau tindak pidana. Dalam acara di stasiun Televisi kegiatan hipnotis menjadi pertunjukan seni yang menghibur masyarakat. Namun dalam prakteknya ilmu ini disalahgunakan sebagai modus dalam melakukan kejahatan, biasanya kejahatan ini sering terjadi di pusat keramaian seperti pasar, mal-mal atau objek wisata. Aksi kejahatan dengan hanya menepuk bahu, menatap tajam mata si korban dan memanfaatkan kelengahan korban maka dalam seketika korban terpengaruh dan mau menuruti keingginan  pelaku, dan biasanya menyerahkan barang-barang yang seperti perhiasan, uang dan lainnya. Pendekatan dalam penulisan ini adalah normatif yaitu dengan melaksanakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang diteliti dan memiliki sifat deskriptif yaitu penelitian yang berupa uraian kalimat secara sistematis dengan menggambarkan dan menjelaskan secara tepat terhadap hasil penelitian. Perbuatan Hipnotis atau gendam dapat menjadi salah perbuatan pidana delik penipuan dalam pasal 378 KUHP, apabila melihat metode yang dilakukan gendam berupa serangkaian tipu muslihat perkataan atau rangkaian bohong, bujuk rayu meyakinkan orang lain agar orang lain itu mau mengikuti perkataan-perkataan yang diucapkan si pelaku sehingga menimbulkan kerugian, walaupun dalam KUHP perbuatan gendam atau hipnotis tidak diatur secara detail, namum kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai penipuan dikarenakan ada unsur subjektif dan objektif penipuan yang terlihat dengan adanya korban yang menyerahkan benda secara sukarela karena korban tergerak hatinya untuk menyerahkan benda kepada pelaku dalam keadaan tidak sadar.
PENGAWASAN OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) TERHADAP PRODUK ALAT UJI CEPAT (RAPID TEST) DAN POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) COVID-19 Arif Paria Musta; Rahmi Erwin
DATIN LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v3i1.813

Abstract

ABSTRAK KPPU sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Oleh karena itu sebagai suatu lembaga independent. Sebagai badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli, KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19 ini, KPPU sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang No. 5/1999 untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat telah melakukan penelitian perkara bersifat inisiatif terhadap layanan Rapid Test dan Polymerase Chain Reaction (PCR)untuk diagnosis Covid-19 dalam dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU No 5/1999 tentang perjanjian tertutup. KPPU mempunyai fungsi pengawasan khususnya terhadap antimonopli dalam hukum Persaingan Usaha, sehingga kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administrative karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, Kata Kunci: Pengawasan; Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Rapid; Pcr
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TELEMEDICINE ANTAR FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (STUDI DI RS HERMINA PADANG) Mona, Deli; Uning, Uning; Adnan, Surma; Musta, Arif Paria
HUMAN CARE JOURNAL Vol 9, No 3 (2024): Human Care Journal
Publisher : Universitas Fort De Kock

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32883/hcj.v9i3.3153

Abstract

The Covid-19 pandemic has made regulations regarding physical distancing. Alternative efforts are needed to provide health facilities by providing services to the community without having to go to the hospital, otherwise known as telemedicine. Therefore, the formulation of the problem is: 1) How is the implementation of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services at Hermina Hospital, 2) What are the obstacles in implementing the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services in Hospitals Hermina, 3) What are the efforts in implementing the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services. The research used sociological juridical method. The data used are primary data, obtained from interviews. Secondary data obtained from document study. The data collected was processed and analyzed by qualitative analysis methods. The result is that the Minister of Health Regulation Number 20 of 2019 has not been implemented properly. The obstacle is that not all doctors/specialists who provide telemedicine services and applications are not yet optimal. The effort is making a decree for doctors and working together to get an official telemedicine application.
Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Dengan Tipu Muslihat Terhadap Korbannya melalui Gendam Erwin, Rahmi; Musta, Arif Paria
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.1785

Abstract

Dalam masyarakat istilah hipnotis atau gendam sudah dikenal sebagai ilmu yang memasuki alam bawah sadar manusia, mempengaruhi pikiran dan tindak kasat mata. Walaupun demikian gendam atau hipnotis tidak selalu terkait dengan kejahtan atau tindak pidana. Dalam acara di stasiun Televisi kegiatan hipnotis menjadi pertunjukan seni yang menghibur masyarakat. Namun dalam prakteknya ilmu ini disalahgunakan sebagai modus dalam melakukan kejahatan, biasanya kejahatan ini sering terjadi di pusat keramaian seperti pasar, mal-mal atau objek wisata. Aksi kejahatan dengan hanya menepuk bahu, menatap tajam mata si korban dan memanfaatkan kelengahan korban maka dalam seketika korban terpengaruh dan mau menuruti keingginan  pelaku, dan biasanya menyerahkan barang-barang yang seperti perhiasan, uang dan lainnya. Pendekatan dalam penulisan ini adalah normatif yaitu dengan melaksanakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang diteliti dan memiliki sifat deskriptif yaitu penelitian yang berupa uraian kalimat secara sistematis dengan menggambarkan dan menjelaskan secara tepat terhadap hasil penelitian. Perbuatan Hipnotis atau gendam dapat menjadi salah perbuatan pidana delik penipuan dalam pasal 378 KUHP, apabila melihat metode yang dilakukan gendam berupa serangkaian tipu muslihat perkataan atau rangkaian bohong, bujuk rayu meyakinkan orang lain agar orang lain itu mau mengikuti perkataan-perkataan yang diucapkan si pelaku sehingga menimbulkan kerugian, walaupun dalam KUHP perbuatan gendam atau hipnotis tidak diatur secara detail, namum kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai penipuan dikarenakan ada unsur subjektif dan objektif penipuan yang terlihat dengan adanya korban yang menyerahkan benda secara sukarela karena korban tergerak hatinya untuk menyerahkan benda kepada pelaku dalam keadaan tidak sadar.
Non-Penal Efforts in Overcoming Crime of Corruption by Building an Anti-corruption Culture for "Didikan Subuh" Participants in Padang Pratimaratri, Uning; Firman, Boby; Musta, Arif Paria
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v3i1.15494

Abstract

This study examines the concept of integration of Anti-Corruption Education at "Subuh" Education Program in Padang City. Corruption is an extraordinary crime or extraordinary crime, so it needs extraordinary handling as well. Viewed from the organic theory, the handling of criminal acts of corruption is equipped with a complete structure. Judging from the substance of the law, it has been widely supported by complete laws and regulations. From the aspect of legal culture, several policies have been issued that integrate Anti-Corruption Education into the learning curriculum in schools. However, these efforts have not yielded significant results. The rate of corruption is still said to be high. In Padang City, an average of 39 cases are submitted to the Corruption Court, Padang District Court. The approach that needs to be taken is a religious approach. The Islamic religious approach is carried out by integrating Anti-Corruption Education in the "Subuh" Education Program. "Didikan Subuh" is an Islamic Education Program that was born and developed in Minangkabau. Subuh Education is a functional and practical conception of Islamic Education at dawn with activities centered in the Mosque and Mushalla. Researchers used the Legal System Theory from Laurence M. Friedman and the Functional Structure Theory from Talcott Parsons. This research is normative legal research. The data source consists of secondary data. Data were analyzed qualitatively.
PERLINDUNGAN KEPADA DOKTER GIGI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA PASIEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Musta, Arif Paria; Mona, Deli; Yuniarti, Elsa; Lolina, Sussy
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 4 (2025): Vol. 7 No. 4 Edisi 2 Juli 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i4.3301

Abstract

Abstract: Law Number 17 of 2023 concerning Health has replaced Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, both of which have been officially repealed and are no longer in effect. This new law brings fundamental changes to Indonesia’s health legal system, particularly in terms of legal protection for health workers, especially dentists. This study employs a normative legal research method, using statutory, conceptual, and case-based approaches to analyze the legal protection provisions under the 2023 Health Law. The findings indicate that dentists who perform their duties in accordance with professional standards, medical protocols, and dental ethics are entitled to legal protection against civil, criminal, or violent threats. The law also establishes fair dispute resolution mechanisms through mediation and professional councils before cases proceed to court. Thus, the 2023 Health Law provides legal certainty and balances patients’ rights as consumers with the protection of health professionals in carrying out their duties.Keywords: Legal Protection, Dentist, Health Law.
Analysis of the Strength of Evidence of Witness a De-Charge Against the Judge's Decision Regarding the Release of the Defendant in a Tax Crime (Study of Decision Number 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg) Musta, Arif Paria; Yulinda, Kiki; Gantika, Naldi
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/y93z7b80

Abstract

This research examines the strategic significance of defense witnesses in impacting judicial rulings in cases of tax offenses, as illustrated in Decision Number 97/Pid Sus/2023/PN Pdg. A defense witness is a witness enlisted by the accused to undermine or challenge the allegations put forth by the prosecution to lessen or acquit the accused from legal liabilities. In this particular instance, the defense witness delivered pivotal testimony indicating that a third party had settled the tax in question unbeknownst to the defendant. Such testimony played a critical role in the judicial deliberations, convincing the judge to establish that the essential requirements of the charges were not fulfilled, resulting in the defendant's total clearance. This examination reveals that the testimonial influence of defense witnesses carries substantial weight in the adjudicatory process, particularly in intricate scenarios like tax offenses, where robust and credible evidence holds utmost importance. The ruling of the judge to clear the accused stemmed from the non-fulfillment of the requisites causing financial loss to the state, as stipulated in Article 191 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. Hence, the findings of this research affirm the vital and strategic function of defense witnesses in shaping the ultimate resolution of a criminal lawsuit, especially within tax legislation necessitating thorough and impartial scrutiny of evidence.
Co-Authors Elsa Yuniarti Erwin, Rahmi Firman, Boby Lolina, Sussy Mona, Deli Naldi Gantika Pratimaratri, Uning Rahmi Erwin Uning, Uning