cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Dikrurahman
Contact Email
hukumresponsif@gmail.com
Phone
+6285320390508
Journal Mail Official
hukumresponsif@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1A Cirebon,45132 Jawa Barat-Indonesia, Kampus 3 Gedung Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 20891911     EISSN : 27234525     DOI : https://doi.org/10.33603/responsif.v16i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Responsif Law Journal is a method of interpretation that involves various important factors (not just reviewing the text of legal products) but also involves knowledge of historical background, culture, anthropology and psychology to bring back the nuances of a scientific text. Hermeneutics is also a humanities science that is universal as a result of reflection in all conditions of understanding. The scope of articles published in this journal covers a wide range of topics, including: Criminal law; Civil law; Constitutional law; State administrative law; International law; Development society law; Islamic law; Business law; Procedural law; and Human rights.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2020)" : 5 Documents clear
REPOSISI KEBIJAKAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL GALIAN C Anggie Aqila Ariadica; Endang Sutrisno; Agus Dimyati
Hukum Responsif Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v11i2.4942

Abstract

Pembangunan memiliki banyak ekses dalam kehidupan diantaranya mengandung risiko degradasi kualitas lingkungan hidup. Dibutuhkan kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan penambangan Galian C yang telah berlangsung lama telah menegasikan kelestarian lingkungan hidup, peran kebijakan Pemerintah Daerah melalui green policy menjadi alternatif yang dibutuhkan untuk mengatasi problem tersebut. Riset ini menggunakan pendekatan doktrinal dalam upaya memahami serta mengkaji ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai pijakan dasar untuk menempatan kembali kebijakan yang telah ada pada posisi keberpihakan terhadap upaya perlindungan serta pelestarian lingkungan. Degradasi lingkungan akibat kegiatan penambangan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti, membutuhkan upaya-upaya pemulihan lingkungan hidup ntuk mengembalikan fungsi lahan dalam perspektif sustainable development. Reposisi kebijakan menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan kembali lahan bekas Galian C untuk mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan, misalnya untuk destinasi wisata. Tatanan norma hukum telah memberikan alternatif peluang pengembangan kawasan tersebut melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Konstruksi kebijakan harus dikembalikan kepada formulasi ketaatan pada asas pemulihan lingkungan melalui kegiatan pascatambang lahan bekas Galian C, berbasis penguatan pemulihan nilai-nilai ekonomi kerakyatan masyarakat kawasan.
KEKUATAN AKTA JUAL BELI (AJB) ATAS TANAH DALAM PROSES MENJADI SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Yeni Puspita Dewi; Tina Marlina; Irma Maulida
Hukum Responsif Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v11i2.5014

Abstract

Tanah.merupakan.salah.satu.sumber.penghidupan bagi masyarakat dan menjadi kebutuhan manusia yang mendasar, tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan. Manusia hidup dan berkembang serta melakukan aktivitas di atas tanah. Pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa adanya kepastian hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Pemerintah harus menyelenggarakan pendaftaran atas tanah guna membuktikan tanda kepemilikan, hal ini dimaksudkan supaya terciptanya ketertiban atas pemanfaatan tanah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka identifikasi masalah ini adalah Bagaimana kekuatan akta jual beli (AJB) dalam pensertipikatan tanah dan Bagaimana proses akta jual beli (AJB) menjadi sertipikat hak milik (SHM). Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang memiliki maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian munuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju penyelesaian masalah. Hasil penelitian dan merupakan sebagai tujuan akhir dari pembuatan akta tanah yaitu untuk mendapatkan sertipikat sebagai. Penjaminan hak atas tanah tersebut yaitu dikarenakan adanya sertipikat atas tanah karena yang telah dilengkapi dengan surat ukur mengenai batas-batas tanah secara pasti sehingga dapat menjamin kepastian objeknya.
REKONTRUKSI HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SENGKETA PILKADA (STUDI KASUS SENGKETA PILWALKOT CIREBON) Ibnu Artadi; Sanusi Sanusi
Hukum Responsif Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v11i2.4516

Abstract

Permohonan gugatan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dimungkinkan oleh pihak yang merasa tidak puas, terutama bagi mereka yang mempunyai selisih hasil perolehannya dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi berjalan sampai dengan adanya putusan penetapan Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Namun sebelum adanya putusan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengeluarkan putusan sela seperti memerintahkan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Atas putusan sela tersebut apakah yang menjadi konstruksi hukum hakim dan bagaimanakah idealnya putusan hakim MK memutus.perkara sengketa perselisihan pilkada. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal, dengan paradigma kontruktivisme. Bahan.hukum yang diteliti perundang-undangan khususnya UU Pilkada, UU tentang MK, serta peraturan lainnya yang berhubungan.dengan.objek.penelitian. Berdasarkan penelitian putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengutamakan keadilan prosedural, keadilan substansial terabaikan. Walaupun PSU sebagai putusan yang dikategorikan sebagai keadilan yang substantif, namun putusan tersebut hanya mencari aman bagi MK dan tidak memperhitungkan efek dari adanya PSU. Proses penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan dalam hal konstruksi hukum hakim memutus suatu perkara di Mahkamah Konstitusi, seharusnya memperhitungkan keadilan yang substansial misalnya pembukaan kotak suara bukan keingginan dari petugas PPS dan hasil tidak mengalami perubahan atau kecurangan.
TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM KEBERADAAN ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA TERKAIT DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 31/PMK.06/2015 (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon) Dimas Yudha Permana; Moh. Sigit Gunawan; Sutiyono Suwondo
Hukum Responsif Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v11i2.5015

Abstract

Aset bekas milik asing/tionghoa, yang terdapat di Kota Cirebon terhitung banyak, namun sampai sekarang sulit untuk dirampas oleh Negara sebagai asset milik Negara. Susahnya yang menduduki atau memiliki aset tersebut untuk berkordinasi, di samping itu status hukum asset tersebut sdh ada yang berubah. Persoalannya bagaimana menentukan status hukum kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan No.31/PMK.06/2015 dan faktor penghambat pengalihan Aset tersebut. Dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekan yuridis empiris atau nondoktrinal, data yang diperoleh langsung dilapangan hasil interaksi sosial berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa adanya Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa yang sampai saat ini belum dilakukan pemantapan status hukumnya. Pemantapan status tersebut terhambat oleh Keberadaan Aset yang terletak di kerumunan aset-aset warga, berada di daerah yang membuat sulit untuk dikeluarkannya perintah untuk mengidentifikasi asset, letak aset yang terpencar, sulit untuk mengidentifikasi luas data, masyarakat tidak mengetahui akan status hukum aset bekas milik asing / Tionghoa, ditambah kewenangan dalam penangannya masih terpusat dan kewenangan secara baku kepada instansi di daerah. Seharusnya dalam menempati atau menduduki tanah atau bangunan harus tahu asal muasalnya. Di samping itu seharusnya pengefektifkan pemantapan: Status Hukum Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Direktorat Jendral Kekayaan Negara memberikan wewenang yang baku akan instansi yang berada di daerah yaitu: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN PENGEMUDI OJEK ONLINE TERHADAP PENUMPANG Montisa Mariana; Adi Daya
Hukum Responsif Vol 11, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v11i2.5016

Abstract

Banyaknya terjadi kekerasan seksual yang diberitakan media masa merupakan indikasi meningkatnya berbagai pelanggaran pidana yang terkait dengan kesusilaan. Kekerasan seksual atau pelecehan seksual dapat juga terjadi dengan pelakunya berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Berdasarkan fakta tersebut, maka penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan pengemudi ojek online terhadap penumpang dan bagaimanakah bentuk penyelesaian hukum terhadap tindakan pelecehan seksual yang dillakukan pengemudi ojek online terhadap penumpang. Penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris dengan mengkaji bahan hukum tertulis berupa: perilaku masyarakat terhadap aturan yang berlaku, tentunya relevan terhadap topic penelitian dan dengan data lapangan berupa wawancara terhadap perusahaan penyedia aplikasi angkutan online dan wawancara dengan pihak Kepolisian. Hasil penelitian penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan pengemudi ojek online terhadap penumpang dikenakan sanksi di dalam KUHP yaitu tindak pidana kesusilaan. Proses penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual yang dilakukan pengemudi ojek online hanya berjalan sampai penyidikan karena adanya pencabutan laporan (pengaduan) dari pihak korban, sehingga kasus ini dianggap tidak ada. Bentuk penyelesaian hukum terhadap pelaku pelecehan seksual yang dillakukan pengemudi ojek online terhadap penumpang yaitu dengan pemutusan kemitraan terhadap pengemudi yang melakukan pelecehan seksual. Bentuk penyelesaian hukum terhadap korban pelecehan seksual yaitu Grab memberikan layanan Psikososial terhadap korban untuk mengurangi trauma akibat menjadi korban pelecehan seksual.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): Vol 16 No 2 August 2025 Vol 16 No 1 (2025): Vol 16 No 1 February 2025 Vol 15 No 2 (2024) Vol 15 No 1 (2024) Vol 14 No 2 (2023) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 14 No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017): Hukum Responsif Vol 8, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 6, No 3 (2015): Hukum Responsif Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif Vol 4, No 2 (2012): HUKUM RENSPONSIF Vol 1, No 1 (2011): Hukum Responsif More Issue