cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Diky Dikrurahman
Contact Email
hukumresponsif@gmail.com
Phone
+6285320390508
Journal Mail Official
hukumresponsif@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1A Cirebon,45132 Jawa Barat-Indonesia, Kampus 3 Gedung Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 20891911     EISSN : 27234525     DOI : https://doi.org/10.33603/responsif.v16i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Responsif Law Journal is a method of interpretation that involves various important factors (not just reviewing the text of legal products) but also involves knowledge of historical background, culture, anthropology and psychology to bring back the nuances of a scientific text. Hermeneutics is also a humanities science that is universal as a result of reflection in all conditions of understanding. The scope of articles published in this journal covers a wide range of topics, including: Criminal law; Civil law; Constitutional law; State administrative law; International law; Development society law; Islamic law; Business law; Procedural law; and Human rights.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 2 (2018)" : 5 Documents clear
IMPEMENTASI PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA Ida Dayanti; Jojo Junawan
Hukum Responsif Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v9i2.5050

Abstract

Pekerja Rumah Tangga ( PRT ) merupakan salah satu jenis pekerjaan yang penting dalam keseharian orang berumah tangga, yang terkadang bahkan menjadi orang kepercayaan dari nyonya rumah untuk mengurusi segala keperluan yang ada di rumah tangga tersebut. yang digeluti oleh sebagian warga masyarakat sebagai pekerjaan mereka, Mereka bekerja pada sebuah keluarga dan memperoleh upah. Peran Pekerja Rumah Tangga dalam kehidupan sehari-hari amat penting, Pekerjaan bukan hanya mengurusi pekerjaan yang berhubungan dengan kerumahtanggan saja, akan tetapi bisa mencakup perihal penanganan atas perangkat berteknologi mutakhir yang serba canggih. Misalnya saja dalam menangani dan bertanggungjawab atas lat-alat elektronika, informatika, dan lain sebagainya. Hubungan PRT dengan pemberi kerja merupakan suatu hubungan kerja karena memiliki unsur - unsur pengertian hubungan kerja, yaitu adanya pekerjaan, di bawah perintah dan upah. PRT Di payung hukumi oleh Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Pekerja Rumah Tangga. Penelitian ini yang merupakan Penelitian langsung di Lapangan Bertujuan untukmenjabarkan hak hak Serta Kewajiban Para Piahak, Baik Pekerja Rumah Tangga denganPara Pemberi Kerja serta model perlindungan hukum bagi mereka yang Bekerja Pada Perumahan Cipto, Jl. Cipto Mangun Kusumo, Gang Melati Cirebon.
PELAKSANAAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS DI CIREBON) Sintia Dwi Jayanti; Tina Marlina
Hukum Responsif Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v9i2.5051

Abstract

Dalam menjalankan amanat konstitusi, Negara harus menjamin bahwa setiap anak berhak untuk mendapat kan pendidikan dasar. Tak terkecuali bagi anak penyandang disabilitas. Bukan saja di sekolah-sekolah khusus untuk penyandang disabilitas, namun penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk menempuh pendidikan di sekolah regular. Namun hal ini tidak dapat di implementasikan lantaran kurangny asarana dan prasarana yang menunjang untuk penyandang disabilitas menempuh pendidikan di sekolah regular. Sesuai dengan latar belakang penelitian tersebut diatas maka dapat difokuskan kepada permasalahan-permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Pelaksanaan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas ditinjau menurut peraturan daerah provinsi Jawa Barat no 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dan apakah hambatan-hambatan pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dengan pendekatan Yuridis Normatif, yakni analisis menggunakan bahan hukum sekunder, peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sekolah telah dilakukan sejak tahun 2014 pada proses seleksi Penerimaan Siswa Baru yang telah membuka akses seluasluasnya bagi siswa penyandang disabilitas untuk memperoleh hak pendidikan. Namun pada pelaksanaannya sekolah mengalami berbagai hambatan di dalam menjalankan peraturan yang ada, sehingga mengakibatkan pelaksanaan perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah belum lah optimal. Hal ini disebabkan adanya hambatan-hambatan seperti belum tersedianya Kurikulum (Bahan Ajar) yang sesuai dengan kebutuhan siswa diffabel, ketiadaan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan berkomunikasi, lingkungan yang belum siap dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, ketiadaan Sarana dan Prasarana yang memadai dan mendukung, ketiadaan dana anggaran.
EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM MELAKUKAN GUGATAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI (STUDI KASUS PERKARA KORUPSI DI KABUPATEN CIREBON) Astrid Bella Angita; Dudung Hidayat
Hukum Responsif Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v9i2.5047

Abstract

Kejaksaan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Salah satu kewenangan kejaksaan berdasarkan undang-undang adalah kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama negara baik diluar maupun didalam pengadilan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Berlandaskan kewenangan tersebut muncullah istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN). Kejaksaan di Indonesia memiliki bagian tersendiri untuk penanganan kasus DATUN. Salah satunya adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Penulisan ini bertujuan untuk melihat Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Melakukan Gugatan Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Perkara Korupsi Di Kabupaten Cirebon). Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi permasalah adalah: bagaimanakah upaya Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan Apa hambatan Jaksa Pengacara Negara dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik riset ke lapangan yaitu Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang menangani penyelesaian untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini diketahui bahwa Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian pengembalian beban ganti rugi terhadap keuangan Negara merupakan upaya lanjutan setelah instrumen pidana tidak sepenuhnya mengembalikan kerugian keuangan Negara. Strategi kejaksaan untuk pengembalian keuangan Negara adalah optimalisasi fungsi dan tugas kejaksaan pada bidang penyidikan dan Intelijen. Hambatan jaksa pengacara negara yaitu terhadap aset terpidana sudah tidak ada lagi untuk dijadikan obyek gugatan, sehingga akan sia-sia karena tidak ada lagi untuk dilakukan sita jaminan serta perkara perdata membutuhkan biaya yang besar dalam penyelesaiannya sehingga akan rugi jika dipaksakan melakukan gugatan jika uang pengganti kecil.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PARKIR LIAR DI KOTA CIREBON Dessy Ismi Rahmawati; Agus Dimyati
Hukum Responsif Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v9i2.5048

Abstract

Maraknya kegiatan parkir liar yang terjadi di Kota Cirebon menyebabkan keadaan menjadi semrawut dan mengakibatkan kemacetan. Dalam hal ini mengabaikan UU No. 22 Tahun 2009 serta Perda Kota Cirebon No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2001. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1.Bagaimana keberadaan kegiatan parkir liar di Kota Cirebon? 2.Bagaimana penegakan hukum oleh pemerintah Kota Cirebon terhadap kegiatan parkir liar? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menelaah keberadaan kegiatan parkir liar di Kota Cirebon serta penegakan hukum oleh pemerintah Kota Cirebon. Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Yuridis Empiris yaitu metode penelitian yang didasarkan fakta-fakta lapangan atau kenyataan yang ada. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek penelitian. Keberadaan kegiatan parkir liar terjadi di jalan Siliwangi, Jalan Wahidin, Jalan Cipto, Jalan Karanggetas, Jalan Pekiringan, Jalan Pasuketan, dan jalan lainnya tersebut penyebab utamanya dikarenakan di jalan-jalan tersebut terdapat tempat makan ataupun pertokoan yang tidak memiliki lahan parkir yang memadai bahkan banyak pertokoan yang tidak memiliki lahan parkir sehingga para konsumen memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Dengan demikian, Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan kegiatan parkir liar di Kota Cirebon terutama terdapat kegiatan parkir di tempat yang terdapat rambu larangan parkir, lalu pengawasan/operasi penindakan dari UPTD Parkir Dishub hanya pada waktu situasional saja. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Dishub masih lemah dan belum tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak UPTD Parkir Dishub seharusnya secara rutin melakukan pengawasan dan memberikan penindakan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan parkir liar dan petugas parkir pun seharusnya diikutsertakan dalam pengawasan terhadap kegiatan parkir liar sehingga dapat terkontrol secara maksimal yang melakukan kegiatan parkir liar seharusnya didenda maksimal sesuai yang tercantum dalam aturan dan dapat meminimalisir keberadaan kegiatan parkir liar di Kota Cirebon.
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERHADAP HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Cintya Maullany Nabbillah; Montisa Mariana
Hukum Responsif Vol 9, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v9i2.5049

Abstract

Perlindungan terhadap pekerja sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Oleh sebab itu, perusahaan wajib memberikan hak kepada pekerja berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kewajiban perusahaan terhadap hak-hak pekerja perempuan diatur berdasarkan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha wajib menyediakan angkutan antarjemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00, Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan yang diatur berdasarkan Permenaker No. 6 Tahun 2016 dan waktu kerja lembur dan upah kerja lembur yang diatur berdasarkan Kepmenakertrans RI NO.KEP.104/IV/2004. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu Bagaimanakah implementasi kewajiban perusahaan terhadap hak-hak pekerja perempuan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Bagaimanakah peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan sebagai suatu gejala sosial untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti oleh penulis. Yaitu kewajiban perusahaan terhadap hak-hak pekerja perempuan belum sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 2 dan 3 Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan dan Kepmenakertrans RI NO.KEP/104/IV/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pemenuhan hak-hak pekerja perempuan hanya memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran bahwa perusahaan harus mentaati dan melaksanakan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku dalam hal pemenuhan hak-hak pekerja perempuan. Dan disarankan memberikan sanksi tegas atau teguran kepada perusahaan yang belum menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi diskriminasi kepada pekerja perempuan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): Vol 16 No 2 August 2025 Vol 16 No 1 (2025): Vol 16 No 1 February 2025 Vol 15 No 2 (2024) Vol 15 No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14 No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 14 No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017): Hukum Responsif Vol 8, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2016): Hukum Responsif Vol 7, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 6, No 3 (2015): Hukum Responsif Vol 6, No 1 (2015): Jurnal Hukum Responsif Vol 5, No 1 (2014): Hukum Responsif Vol 4, No 2 (2012): HUKUM RENSPONSIF Vol 1, No 1 (2011): Hukum Responsif More Issue