cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
ramadhita@syariah.uin-malang.ac.id
Phone
+6285648708718
Journal Mail Official
albalad.htn@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Jl. Gajayana 50 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 27756467     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Balad: Journal of Constitutional Law merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah yang berasal dari riset-riset mahasiswa di bidang hukum tata negara dengan berbagai aspek dan pendekatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2019)" : 13 Documents clear
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Perspektif Mashlahah di Kabupaten Sumenep Habiya Habiya
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu pilar pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah komitmen pada lingkungan hidup, yang salah satunya adalah pengelolaan sampah, penanganan pengelolaan sampah harus tetap melestarikan lingkungan hidup, serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya, sehingga terciptanya pengelolaan sampah yang baik dan terciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Sebagaiamana yang menjadi tujuan pemerintah sumenep, yang telah tertuang dalam peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pengelolaan sampah. tujuan dari studi ini untuk mendiskripsikan, mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Perspektif Mashlahah di Kabupaten Sumenep. Studi ini merupakan hasil penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil studi ini menunjukkan 1) Pelaksanaan Pasal 16 dan Pasal 19 Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah belum optimal karena belum ada kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. 2) Menurut konsep mashlahah dari sudut pandang pemerintahan yang baik terhadap pemberlakuan sembilan prinsip harus sesuai dengan syariat Islam, khususnya dalam kajian tentang konsep mashlahah tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan serta keindahan bagi hidup manusia.
Adikara Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Disparitas Dimensi Judicial Restraint Dan Judicial Activism Hikam Hulwanullah
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dibuat untuk menganalisa kedudukan wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Constitutional Complaint diantara dua disparitas dimensi Judicial Restraint dan Judicial Activism, dimana Constitutional Complaint merupakan wewenang dasar Mahakamah Konstitusi seluruh dunia untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara (The Protect of Human Right) sebagai upaya preventif akhir (exhousted of justice), namun tidak dengan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Constitutional Complaint merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah negara hukum, dimana konsekuensinya adalah perlindungan atas hak asasi manusia bagi setiap masyarakatnya. Adikara Mahkamah Konstitusi terlimitasi pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga hal ini yang menjadi dasar dan pokok argumentasi dimensi Judicial Restraint, lain halnya dengan gagasan Judicial Activism yang beranggapan penyelesaian sengketa Constitutional Complaint dapat diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi tanpa harus menunggu amandemen konstitusi yang syarat akan kepentingan politik.
Peran Partai Politik Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Ditinjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Perspektif Hasan Al-Banna Irham Bashori Hasba; Ika Setiati Budi Utami
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partai politik sebagai salah satu organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara yang mempunyai tujuan yang sama untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Partai politik diberikan tujuan khusus oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Munculnya kasus korupsi massal yang terjadi di Kota Malang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat menurun sehingga diperlukan peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik. Adapun fokus yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah yang pertama peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu ditinjau UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yang kedua adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dan yang ketiga adalah peran partai politik dikaitkan dengan konsep Hasan Al-Banna. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan DPC PDI Perjuangan Kota Malang dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan sumber data sekunder adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Hasil dari penelitian ini adalah peran partai politik di Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan Kota Malang lebih terfokus kepada kader sedangkan pendidikan politik pada masyarakat belum terlaksana dengan baik. Peran PPP dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan pendidikan politik yaitu memberikan sosialisasi money politik. Faktor yang menjadi penghambat PDI Perjuangan ialah kepercayaan masyarakat berkurang, belum adanya pendidikan politik, masyarakat masih transaksional. Faktor pendukung ialah adanya publik figure yang bisa membantu tingkat partisipasi masyarakat. Faktor yang menjadi penghambat PPP adalah ketidak percayaan masyarakat dan kurang seriusnya para calon. Peran partai PDI Perjuangan Kota Malang jika dikaitkan dengan konsep Hasan Al-Banna hanya aspek munculnya partisipasi masyarakat (musyarokah siyasiyah) yang terpenuhi dan peran PPP belum memenuhi aspek-aspek dari konsep Hasan Al-Banna.

Page 2 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 3 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 2 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 1 (2022): Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 3 (2021) Vol 3 No 2 (2021) Vol 3 No 1 (2021) Vol 2 No 3 (2020) Vol 2 No 2 (2020) Vol 2 No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2019) Vol 1 No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2019) More Issue