cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rina Melati Sitompul
Contact Email
law_jurnal@dharmawangsa.ac.id
Phone
+6285274285223
Journal Mail Official
rina_sitompul@dharmawangsa.com
Editorial Address
Jl. K. L. Yos Sudarso No. 224 Medan Tel. 061 6635682 - 6613783 Fax. 061 6615190
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Law_Jurnal
Published by Universitas Dharmawangsa
ISSN : 27463966     EISSN : 27464571     DOI : https://doi.org/10.46576/lj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LAW_JURNAL adalah Jurnal Ilmiah bidang Hukum yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawanga, yang diterbitkan dua kali setahun. Jurnal bermuatan hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Konsep Hukum, dll) serta dalam Jurnal Hukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2020)" : 6 Documents clear
AKIBAT HUKUM DAN ALTERNATIF BAGI YAYASAN YANG BELUM MELAKUKAN PENYESUAIAN PASCA KELUARNYA UU NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN Zuhriati Khalid; Rina Melati Sitompul
Law Jurnal Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i1.787

Abstract

ABSTRAKLahirnya UU No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang merupakan Perubahan dari UU No.16 Tahun2001 menimbulkan beberapa konsekuensi bagi yayasan yang sudah lahir atau yang akan ada tetapibelum melakukan perubahan anggaran dasarnya, antara lain Yayasan tersebut telah gugur statusbadan hukumnya sebagai Yayasan. Bagi Yayasaan yang masih menggunakan kata yayasandidepannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrectmatighdaad). Yayasantersebut terbuka untuk dimohonkan pembubarannya berdasarkan putusan Pengadilan ataspermohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Apabila seandainya hal tersebut terjadi,maka segala sesuatu kerugian yang mungkin timbul adalah tanggungjawab renteng seluruh anggotaPendiri dan Pengurus Yayasan.Selain itu ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh yayasanguna menghindari konsekuensi tersebut, yakni Menyesuaikan Anggaran Dasar Sesuai DenganKetentuan Undang-Undang Yayasan, Membentuk Yayasan Baru melalui proses penggabungandengan Yayasan Lama untuk membenahi manajemen yayasan sesuai dengan ketentuan syaratYayasan Pasal 14 UU No. 16 tahun 2001, Menggabungkan Yayasan tersebut dengan Yayasan Lain,Melakukan Pembubaran Yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja akibathukum/konsekuensi yang dapat diterima yayasan apabila tidak melakukan penyesuain anggarandasar sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku dan alternative apa saja yang dapat dilakukanyayasan guna menghindari konsekuensi hukum tersebut. Metode penelitian ini merupakan penelitiankualitatif, yakni berdasarkan prinsip/azas hukum, doktrin dan peraturan perundangan yang dapatmenjawab permasalahan dalam penelitian ini.Kata Kunci:Yayasan, Penyesuaian AD, Akibat Hukum
Law_Jurnal Daftar Isi
Law Jurnal Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i1.789

Abstract

PERSPEKTIF NORMATIF HUKUM PIDANA TERHADAP KEGAGALAN KONTRUKSI DI INDONESIA Aras Firdaus
Law Jurnal Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i1.783

Abstract

ABSTRAKPembangunan nasional berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan dibidang ekonomi,sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila danUndang-undang Dasar 1945. Akan tetapi, masalah pembangunan yang muncul tersebutmenyebabkan banyak dampak yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kegagalan dalamkontruksi. Kegagalan pembangunan yang dilakukan mengakibatkan adanya unsur kesalahan yangberindikasi mengarah pada tindak pidana. Kegagalan dalam jasa konstruksi merupakan salah satuakibat yang dapat membahayakan kepentingan publik maupun kerugian negara. Namun, rangkaianperistiwa tersebut dalam penyelenggaraan konstruksi sudah selayaknya diselidiki tuntas melaluimekanisme hukum dan green construction sebagai upaya untuk mengurangi kegagalan infrastrukturdi Indonesia. Permasalahan pada penelitian ini, yakni bagaimana perspektif hukum pidana terhadapkegagalan bangunan dalam hukum kontruksi di indonesia dan bagaimana mekanisme penegakanhukum terhadap kegagalan bangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaituyuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksud dari penelitian ini diharapkanmemperoleh gambaran secara rinci dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.Hasil penelitian bahwa penyedia jasa dan pengguna jasa yang sengaja atau tidak sengajamengakibatkan kegagalan pembangunan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Upayahukum pidana dalam hal ini haruslah memberikan sanksi dan efek jera bagi pelaku. Selanjutnyahukum pidana menjadi hukum yang terdepan dalam mengungkapkan permasalahan tersebut.Kata Kunci: Perspektif; Pidana; Kontruksi
PELINDUNGAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Ahmad Erizal; Agusmidah Agusmidah; Suria Ningsih
Law Jurnal Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i1.784

Abstract

ABSTRAKIndonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban memberikan pelindungan hukum bagi setiapWarga Negaranya, termasuk diantaranya yaitu pelindungan terhadap keluarga PMI. Konvensi ILO1990 yang diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU No. 6 Tahun 2012 Tentang pengesahanInternational Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members OfTheir Families 1990, dan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI merupakan dasar hukumpelindungan keluarga PMI. Diaturnya pelindungan terhadap keluarga PMI dalam UU No. 18 Tahun2017 merupakan paradigma baru dalam sistem pelindungan PMI. Terbitnya Undang-Undang No 18Tahun 2017 memberikan harapan yang lebih baik kepada PMI dan keluarganya. Namun yangmenjadi pertanyaan adalah bagaimana bentuk pelindungan keluarga PMI, serta bagaimana standarpelindungan Keluarga Pekerja Migran yang dicanangkan Konvensi ILO 1990. Penelitian inimenggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang menggunakan pendekatan tinjauan yuridis,dan bersifat analitis deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji bentuk pelindungan keluarga PMI sertaimplementasi Konvensi ILO 1990 dalam UU No. 18 Tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian secarayuridis, bentuk pelindungan keluarga PMI meliputi pelindungan dalam aspek hukum, ekonomi, dansosial. Namun UU PPMI belum mengakomodir secara maksimal pelindungan terhadap keluarga PMI.Secara keseluruhan subjek pelindungan yang diatur hanya terbatas pada CPMI/PMI. Adapunmengenai standar pelindungan keluarga PMI dalam Konvensi ILO 1990 meliputi, pelindungan haksipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Standar tersebut belum diadopsi secara komperhensifdalam UU PPMI.Kata Kunci : Pelindungan, Keluarga, Pekerja Migran Indonesia
IMPLEMENTASI KETENTUAN AKTA AUTENTIK NOTARIS PADA PEMBUATAN AKAD DI PERBANKAN SYARIAH Muhammad Akbar; Fadhil Yazid
Law Jurnal Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i1.785

Abstract

ABSTRAKPerbankan syariah adalah lembaga keuangan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya harusmematuhi prinsip kepatuhan syariah. Perbankan syariah berfungsi sebagai lembaga perantara, yaituuntuk memobilisasi dana dari nasabah dan mendistribusikan kembali dana tersebut kepada nasabahdalam bentuk pembiayaan. Notaris sebagai pejabat publik berwenang untuk melakukan perbuatanakta autentik, terutama dalam membuat kontrak pembiayaan di perbankan syariah. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak pada bank syariah yang dibuat oleh Notarisharus mencakup klausul sesuai dengan Prinsip Islam. Perbuatan yang dapat dilakukan oleh Notarisdi bank syariah termasuk tindakan hukum tertentu, terutama akad murabahah, musyarakah,mudharabah dan kontrak pembiayaan ijarah. Maka terkait dengan pemenuhan prinsip syariah dalamkontrak pembiayaan dalam bentuk akta notaris belum sepenuhnya ditaati, sehingga berpotensi tidaksah berdasarkan ketentuan hukum Islam. Notaris dalam merumuskan akta autentik pada perbankansyariah harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris tanpa meninggalkan prinsip danketentuan prinsip Islam untuk membuat suatu akad atau perjanjian.Kata Kunci : Notaris, Akta Autentik, Perbankan Syariah
PELAYANAN PUBLIK DALAM KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA Azmiati Zuliah; Mhd. Asri Pulungan
Law Jurnal Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i1.786

Abstract

ABSTRAKObjek Hukum administrasi adalah kekuasaaan pemerintah (bestuur; Verwaltung). HukumAdministrasi Negara dalam pelaksanaan pelayanan publik sering kali pemerintahmenggunakan kewenangan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undangjustru tanpa sadar terjerat dalam melanggar Hak Asasi Manusi. Di lain sisi fungsi hukumadministrasi negara adalah menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik danberwibawa, memang membutuhkan fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminanhukum yang ketiganya merupakan bagian penerapan agar tercipta pemerintahan yangbersih, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dalam kaitannya dengan konsep goodgovernance bahwa hukum administrasi negara berfungsi untuk melindungi hak asasimanusia. Pemerintah menjalankan aktifitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atauberdasarkan asas legalitas, sehingga tidak menyebabkan adanya prilaku pelayanan yangtidak patut yang merupakan tindakan mall administrasi yang merugikan masyarakat yangingin memperoleh pelayanan publik. Tulisan ini ingin menganalisis bagaimana hubungankorelasi antara hukum administrasi negara dengan hak asasi manusia, bertujuan untukmelihat Bagaimana fungsi pelayanan publik dalam upaya penyelenggaraan Goodgovernance pemerintahan yang baik dan bentuk pelanggaran administrasi publik yangmerupakan bentuk pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Metodepenelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwaupaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan dapat terlaksana apabilapemerintahan yang baik (good governance) dapat dilaksanakan dengan baik pula.Pemerintahan yang baik akan lahir dari suatu pemerintahan yang bersih (clean government),transparansi dan akuntabilitas serta tidak dipungkiri masih ditemukan berbagai pelanggaranHAM dalam pelaksanaan administrasi publik. Harapan tulisan ini dapat memberikanmasukan agar jaminan pelayanan oleh penyelenggara negara terhadap warga negarapunakan terjamin dengan baik.Kata Kunci:Pelayanan Publik, Hukum Administrasi Negara, Hukum Dan Ham

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2025) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2024) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2020) More Issue