Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU (Studi Putusan Pengadilan Nomor 399/Pid.Sus./2019/PN.Lbp) Gunawan, Adelia; Zuliah, Azmiati; Maysarah, Andi
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 15, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v15i2.1211

Abstract

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PELAKU ANAK Zuliah, Azmiati
Jurnal Warta Dharmawangsa No 53 (2017)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v0i53.276

Abstract

PELAYANAN PUBLIK DALAM KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA Azmiati Zuliah; Mhd. Asri Pulungan
Law Jurnal Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i1.786

Abstract

ABSTRAKObjek Hukum administrasi adalah kekuasaaan pemerintah (bestuur; Verwaltung). HukumAdministrasi Negara dalam pelaksanaan pelayanan publik sering kali pemerintahmenggunakan kewenangan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undangjustru tanpa sadar terjerat dalam melanggar Hak Asasi Manusi. Di lain sisi fungsi hukumadministrasi negara adalah menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik danberwibawa, memang membutuhkan fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminanhukum yang ketiganya merupakan bagian penerapan agar tercipta pemerintahan yangbersih, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dalam kaitannya dengan konsep goodgovernance bahwa hukum administrasi negara berfungsi untuk melindungi hak asasimanusia. Pemerintah menjalankan aktifitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atauberdasarkan asas legalitas, sehingga tidak menyebabkan adanya prilaku pelayanan yangtidak patut yang merupakan tindakan mall administrasi yang merugikan masyarakat yangingin memperoleh pelayanan publik. Tulisan ini ingin menganalisis bagaimana hubungankorelasi antara hukum administrasi negara dengan hak asasi manusia, bertujuan untukmelihat Bagaimana fungsi pelayanan publik dalam upaya penyelenggaraan Goodgovernance pemerintahan yang baik dan bentuk pelanggaran administrasi publik yangmerupakan bentuk pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Metodepenelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwaupaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan dapat terlaksana apabilapemerintahan yang baik (good governance) dapat dilaksanakan dengan baik pula.Pemerintahan yang baik akan lahir dari suatu pemerintahan yang bersih (clean government),transparansi dan akuntabilitas serta tidak dipungkiri masih ditemukan berbagai pelanggaranHAM dalam pelaksanaan administrasi publik. Harapan tulisan ini dapat memberikanmasukan agar jaminan pelayanan oleh penyelenggara negara terhadap warga negarapunakan terjamin dengan baik.Kata Kunci:Pelayanan Publik, Hukum Administrasi Negara, Hukum Dan Ham
PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI ERA GLOBALISASI Azmiati Zuliah
Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jgsims.v2i1.9642

Abstract

Abstrak Globalisasi merupakan fenomena global yang merambah ke seluruh dunia dan mempengaruhi sendi kehidupan seluruh lapisan masyarakat termasuk pada anak-anak di Indonesia dengan membawa berbagai konsekwensi sebagai akibat globalisasi baik segi positif maupun negatif. Seiring dengan perkembangan jaman, dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, perkembangan informasi tanpa batas telah membuka wawasan pengetahuan baru dan bentuk-bentuk peradaban baru dalam masyarakat, kehausan masyarakat akan perkembangan informasi yang terus bergerak dinamis memaksa masyarakat untuk terus berburu informasi-informasi terbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan seksual padaoleh anak di era globalisasi dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris bersifat kualitatif. Hasil penelitian ada banyak aspek positif yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menunjang tumbuh kembang dan belajar mereka dengan kecanggihan teknologi saat ini, akan tetapi banyak juga aspek negatif yang harus diwaspadai. Tindakan kriminal terhadap anak akibat mengakses media sosial mencapai ratusan bahkan ribuan anak , diantaranya  kasus-kasus kejahatan seksual seperti sodomi, pornografi, perkosaan, pencabulan yang pelaku justu dilakukan oleh  anak. Pada era modern ini orangtua dengan mudahnya memberikan anak akses telepon genggam atau smartphone , akibatnya anak anak sudah bisa dengan leluasa mengakses segala info, mulai berita, hiburan, permainan, bahkan, situs orang dewasa. Harapan kepada orangtua harus dapat memberi pengawasan yang baik terhadap anak juga kepada pemerintah dapat mensosialisasikan dan memberikan pelatihan literasi digital yang baik terhadap anak dan orangtua.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn) Dirwansyah Dirwansyah; Kusbianto Kusbianto; Azmiati Zuliah
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 15, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v15i2.1210

Abstract

URGENSI PELAKSANAAN DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF PASCA PEMBERLAKUKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK AZMIATI ZULIAH
Jurnal Warta Dharmawangsa No 51 (2017)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v0i51.247

Abstract

PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DI SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL DALAM PERSFEKTIF HUKUM AZMIATI ZULIAH
Jurnal Warta Dharmawangsa No 52 (2017)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v0i52.263

Abstract

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG SUDAH DEWASA TERHADAP ORANG TUA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 622/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr) Domma Masrida Sitanggang; Sunarto Sunarto; Azmiati Zuliah
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 15, No 3 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v15i3.1363

Abstract

KOMUNIKASI ANTARPRIBADI SEBAGAI ANTISIPASI TIMBULNYA TRAUMA PADA PERNIKAHAN KEMBALI (REMARRIAGE) DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG Muya Syaroh Iwanda Lubis; Azmiati Zuliah
Jurnal Warta Dharmawangsa No 58 (2018)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v0i58.385

Abstract

PERLINDUNGAN DAN ATURAN HUKUM KELUARGA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERKAWINAN Kusbianto Kusbianto; Azmiati Zuliah; Muhammad Asri Pulungan
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v7i1.240

Abstract

Keluarga adalah unit sosial yang mendukung dalam masyarakat yang dikumpulkan dan sangat besar menentang perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi yang khusus dan perlu kepala keluarga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota / individu dalam keluarga. Sebuah keluarga yang disebut harmonis sepakat seluruh keluarga yang bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, memutuskan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan fisik, mental, emosi dan sosial seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis disetujui terjadi sebaliknya. Fakta yang terjadi di masyarakat mengenai konflik pada suami dan istri memiliki faktor yang lebih besar dan masalah hukum bagi para pihak terkonsentrasi bagi mereka yang menikah tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan di Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam, serta membantu melaporkan kasus-kasus yang terkait dengan hukum , karena kasus keluarga merupakan delik aduan yang bisa ditinggikan oleh masyarakat dan harapan tidak sampai ke ranah hukum peradilan. Permasalahan yang coba ditinjau Penulis dalam jurnal ini membahas tentang peraturan keluarga yang diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bagaimana Perlindungan dan Langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan masyarakat jika terjadi pertentangan. Tulisan ini merupakan bentuk rangkuman dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa di Desa Bulu Cina, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Kata Kunci: Perlindungan, Hukum Keluarga, Perempuan, Anak, Perkawinan Tulisan ini merupakan bentuk rangkuman dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa di Desa Bulu Cina, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Kata Kunci: Perlindungan, Hukum Keluarga, Perempuan, Anak, Perkawinan Tulisan ini merupakan bentuk rangkuman dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa di Desa Bulu Cina, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Kata Kunci: Perlindungan, Hukum Keluarga, Perempuan, Anak, Perkawinan