cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trihoni Nalesti Dewi
Contact Email
trihoni@unika.ac.id
Phone
+6224-8441555
Journal Mail Official
jhpk@unika.ac.id
Editorial Address
Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 , Semarang 50234
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan
Published by Universitas Katolik Soegijapranata
ISSN : -     EISSN : 2722970X     DOI : 10.24167/jhpk.v1i1.2670
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan (Journal of Law, Politics and Power) is a scientific study of relationship between norm systems, politics, and social structures by focusing on the study of law and social sciences.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2: Februari 2025" : 6 Documents clear
Pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Ardano, Zeva Mohammad
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 2: Februari 2025
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i2.11483

Abstract

Pemenuhan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan di Indonesia didasari oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta pasal 3 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan kasus tindak pidana oleh Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan untuk mengetahui hambatan pemenuhan asas praduga tak bersalah yang ditemui oleh wartawan saat memberitakan pemberitaan tidak pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analitis melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah pemenuhan asas praduga tak bersalah berdasarkan hasil wawancara dan analisa teori hukum empiris didapatkan bahwa pemenuhan asas praduga tak bersalah oleh pers dalam pemberitaan tindak pidana sudah terpenuhi dan tidak adanya hambatan yang dapat mengakibatkan pemenuhan tidak terlaksana. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan adanya perhatian khusus dari pihak atau instansi terkait keberlangsungan pemenuhan asas praduga tak bersalah dan kebebasan pers.
Perbandingan Hukum “Right to be Forgotten” Terkait Penyalahgunaan Data Pribadi di Turki dan Indonesia Puspita, Bernadita Gea
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 2: Februari 2025
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i2.11430

Abstract

Perkembangan digital saat ini membuat ketersediaan informasi di internet menjadi abadi/permanen, serta berpotensial disalahgunakan dengan cara dipublikasikan atau dibuat tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik data. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hukum kedua negara serta kontribusi pengaturan right to be forgotten di negara Turki bagi negara Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan yuridis komparatif. Spesifikasi penelitian pada penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu hukum mengenai right to be forgotten di Turki dan Indonesia. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, dan juga wawancara. Teknik pengolahan dan penyajian data pada penelitian ini yaitu teks naratif, serta metode analisa data yang digunakan yaitu metode kualitatif. Terdapat beberapa hal perbedaan antara kedua negara, namun terdapat juga persamaan yang bisa dilihat yaitu kedua negara sama-sama tidak menyebutkan secara definisi mengenai apa itu right to be forgotten pada peraturan perundangan-undangan mereka. Ius constituendum bagi Indonesia yaitu membentuk badan/lembaga independen yang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi.
Pengaruh Penerapan Zonasi Terhadap Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 (Studi Kasus Di SMAN 1 Ungaran) Milliano, Franzito Risky
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 2: Februari 2025
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i2.11490

Abstract

Hak anak atas pendidikan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus diakui secara penuh. Namun zonasi telah merampas kebebasan sebagian anak untuk dapat bersekolah sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Penerapan zonasi tidak membedakan peserta didik berdasarkan kemampuan kognitifnya, setiap peserta didik berhak bersekolah dekat dengan domisili tempat tinggalnya.Penelitian hukum ini dilakukan untuk mengetahui penerapan zonasi dalam memenuhi hak anak atas pendidikan di SMAN 1 Ungaran TA 2023/2024, dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan zonasi sekolah di SMAN 1 Ungaran. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analisis. Objek penelitian ialah terkait pemenuhan hak anak atas pendidikan melalui zonasi di SMAN 1 Ungaran. Teknik pengumpulan data menggunakan dua cara, yaitu wawancara dan studi pustaka.Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penerapan zonasi di SMAN 1 Ungaran : (1) Memiliki dasar hukum penerapan zonasi yang jelas, SMAN 1 Ungaran menerima sebanyak 319 siswa / 74% (tujuh puluh empat persen) dari jalur zonasi. (2)  Faktor pendukung mencakup: (1) Regulasi; (2) Pemahaman terhadap hilangnya label ‘Sekolah Favorit’; (3) Kemudahan akses pendaftaran. Faktor Penghambat: (1) Kuota; (2) Kendala sistem PPDB; (3) Tidak meratanya SMAN di Kab. Semarang.
Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Mumtazah, Hana
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 2: Februari 2025
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i2.10126

Abstract

Penelitian dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers” ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui bentuk kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalisme; dan (2) untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap jurnalis menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka. Data dianalisis secara kualitatif atau disebut juga dengan cara non-statistik yaitu tanpa menggunakan suatu perhitungan matematis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menjamin kebebasan pers serta menjamin perlindungan jurnalis dengan baik, namun penelitian menunjukkan bahwa implementasi di lapangannya belum baik. Faktor penghambat internal yang ditemukan berupa jurnalis yang lalai terhadap Kode Etik Jurnalisme, senioritas dalam perusahaan media dan/atau organisasi pers, minimnya protokol penanganan kasus kekerasan seksual dalam perusahaan media atau organisasi pers, serta faktor eksternal yang berupa tumpang tindih undang-undang, kekerasan tidak lagi bersifat eksplisit, adanya konflik kepentingan (conflict of interest), tingkat pemahaman yang berbeda, serta Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum (RKUHP). Adapun bentuk-bentuk kasus kekerasan yang dialami jurnalis dalam melaksanakan profesinya berupa kekerasan fisik, pengusiran, pelarangan liputan, teror atau ancaman, perusakan alat dan/atau hasil liputan, dan kriminalisasi, dengan pelaku kekerasannya antara lain aparat penegak hukum yang didominasi oleh polisi, pejabat pemerintahan, organisasi masyarakat dan/atau warga, akademisi, serta orang tidak dikenal.Saran yang diberikan Penulis adalah  bagi aparat hukum untuk mengadakan sosialisasi penyebaran kesadaraan terhadap profesi jurnalis yang telah dilindungi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Memorandum of Undestanding antara Polri dan Dewan Pers, bagi Dewan Pers serta perusahaan media untuk merancang Standard Operating Procedure yang menjamin perlindungan  jurnalis dari kekerasan dalam melaksanakan profesinya,  serta bagi para jurnalis untuk lebih memerhatikan Kode Etik Jurnalisme.
Implementasi Badan Hukum Keagamaan Sebagai Ahli Waris dalam Wasiat Testamenter di Indonesia Budiono, Thomas Surya Awangga
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 2: Februari 2025
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i2.10231

Abstract

Pada umumnya, penerima ahli waris akta wasiat perdata/ Barat adalah orang-perorangan (persoon). Akan tetapi, ada akta-akta wasiat yang mengangkat badan hukum sebagai penerima wasiat. Dalam lembaga keagamaan, yakni Ordo Serikat Jesus, pembuat wasiat menghendaki agar harta bendanya diberikan kepada badan hukum keagamaan. Meskipun akta wasiat bersifat mengikat dan pasti, pelaksanaan wasiat kepada badan hukum tidak terlepas dari hambatan di lapangan. Perumusan masalah yang diajukan adalah 1) apa syarat legalitas badan hukum perkumpulan keagamaan sebagai ahli waris? 2) bagaimana cara badan hukum perkumpulan keagamaan melaksanakan wasiat testamenter? Penelitian ini berfokus menjelaskan landasan hukum dan tatacara badan hukum keagamaan agar dapat bertindak sebagai ahli waris dari akta wasiat. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni menganalisis perilaku hukum di lapangan dan dalam kaitannya dengan sumber hukum yang berkaitan dengan data primer. Hasil penelitian membuktikan bahwa pada saat pelaksanaan wasiat, diperlukan instrumen hukum yang memadai agar pewarisan berfungsi dengan tepat. Badan hukum keagamaan dapat berfungsi sebagai ahli waris, sejauh dinyatakan eksplisit dalam surat wasiat, memiliki Anggaran Dasar, dan eksistensinya diakui oleh Pemerintah. Untuk membagi harta warisan kepada badan hukum, pimpinan badan hukum perkumpulan keagamaan bertindak sebagai pelaksana wasiat atas nama perkumpulan.
Tinjauan Perbandingan Hukum Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) di Indonesia dan Singapura Angkawidjaja, Elizabeth Vania
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 2: Februari 2025
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i2.11441

Abstract

Beberapa hal yang melatarbelakangi penelitian yakni perbedaan sistem hukum yang dianut dan kurangnya pengaturan hukum marital rape. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan, dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum marital rape di kedua negara, masing-masing memiliki sisi positif dan negatif. Kontribusi pengaturan hukum marital rape Singapura memberikan contoh upaya preventif yang setara baiknya dengan Indonesia dan upaya represif berupa penangkapan pelaku perkosaan tanpa surat perintah, perintah perlindungan tambahan bagi korban KDRT, dan diaturnya sexual consent dalam regulasi hukum mereka.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2: Februari 2025 Vol 5, No 1: Agustus 2024 Vol 4, No 2: Februari 2024 Vol 4, No 1: Agustus 2023 Vol 3, No 2: Februari 2023 Vol 3, No 1: Agustus 2022 Vol 2, No 2: Februari 2022 Vol 2, No 1: Agustus 2021 Vol 1, No 2: Februari 2021 Vol 1, No 1: Agustus 2020