Mumtazah, Hana
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Mumtazah, Hana
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 2: Februari 2025
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i2.10126

Abstract

Penelitian dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers” ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui bentuk kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalisme; dan (2) untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap jurnalis menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka. Data dianalisis secara kualitatif atau disebut juga dengan cara non-statistik yaitu tanpa menggunakan suatu perhitungan matematis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menjamin kebebasan pers serta menjamin perlindungan jurnalis dengan baik, namun penelitian menunjukkan bahwa implementasi di lapangannya belum baik. Faktor penghambat internal yang ditemukan berupa jurnalis yang lalai terhadap Kode Etik Jurnalisme, senioritas dalam perusahaan media dan/atau organisasi pers, minimnya protokol penanganan kasus kekerasan seksual dalam perusahaan media atau organisasi pers, serta faktor eksternal yang berupa tumpang tindih undang-undang, kekerasan tidak lagi bersifat eksplisit, adanya konflik kepentingan (conflict of interest), tingkat pemahaman yang berbeda, serta Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum (RKUHP). Adapun bentuk-bentuk kasus kekerasan yang dialami jurnalis dalam melaksanakan profesinya berupa kekerasan fisik, pengusiran, pelarangan liputan, teror atau ancaman, perusakan alat dan/atau hasil liputan, dan kriminalisasi, dengan pelaku kekerasannya antara lain aparat penegak hukum yang didominasi oleh polisi, pejabat pemerintahan, organisasi masyarakat dan/atau warga, akademisi, serta orang tidak dikenal.Saran yang diberikan Penulis adalah  bagi aparat hukum untuk mengadakan sosialisasi penyebaran kesadaraan terhadap profesi jurnalis yang telah dilindungi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Memorandum of Undestanding antara Polri dan Dewan Pers, bagi Dewan Pers serta perusahaan media untuk merancang Standard Operating Procedure yang menjamin perlindungan  jurnalis dari kekerasan dalam melaksanakan profesinya,  serta bagi para jurnalis untuk lebih memerhatikan Kode Etik Jurnalisme.
A Snapshot of Violence and Criminalization Against Journalists in Indonesia: Enhancing the Safety of Journalists Simandjuntak, Marcella Elwina; Soerjowinoto, Petrus; Wijaya, Emilia Metta Karunia; Mumtazah, Hana
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 9, No 1 (2024): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2024)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v9i1.48789

Abstract

The press and freedom of speech play crucial roles in advancing democracy, fostering good governance, and promoting human development globally. However, despite their critical importance, journalists in Indonesia and other nations face escalating violence. This violence encompasses physical, psychological, and even sexual harm, compounded by the legal repercussions imposed by certain laws that potentially criminalize journalistic activities. This paper aims to explore incidents of violence against journalists and analyze specific provisions within Indonesia's existing Penal Code, the Information and Electronic Transactions Act (UU ITE), and the Personal Data Protection Act that could be utilized to criminalize journalists. The application of these laws poses significant threats to press freedom, media impartiality, and the integrity of information dissemination. Using a normative legal approach, this study draws on data derived from existing laws, online resources, research studies, and contemporary literature. Employing a descriptive-qualitative analysis, the findings underscore the prevalence of violence against journalists across Indonesia, with frequent violations of their rights to access information through intimidation, harassment, and various forms of physical and psychological coercion. Furthermore, journalists face potential imprisonment under the provisions of Indonesian laws, exacerbating the climate of fear among media professionals. The implications of these threats include a chilling effect on media freedom, hindering the free flow of information, diverse opinions, and critical ideas essential for an informed citizenry. Addressing these challenges requires robust protections for journalists, stringent adherence to international standards of press freedom, and reforms to ensure that laws safeguard rather than restrict journalistic activities.