cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahid Fathoni
Contact Email
wafathoni@umy.ac.id
Phone
+6282135475627
Journal Mail Official
mlsjjournal@gmail.com
Editorial Address
Pusat Kajian, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Gedung E5, Lt. 2 Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Media of Law and Sharia
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : 27211967     EISSN : 27162192     DOI : https://doi.org/10.18196/mls
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Law and Sharia Journal (P-ISSN: 2721-1967 dan E-ISSN : 2716-2192) adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kehadiran jurnal ini bertujuan sebagai wadah aktualisasi pendapat, hasil-hasil riset, artikel ilmiah para sarjana hukum, akademisi, peneliti, dan praktisi hukum yang disebarluaskan secara publik demi kemajuan dan pengembangan ilmu hukum Indonesia. Jurnal ini diterbitkan empat kali setahun pada Maret, Juni, September, dan Desember. Lingkup tulisan yang dimuat mencakup seluruh aspek ilmu hukum positif nasional termasuk yang berdimensi hukum syariah di Indonesia.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 4: September 2020" : 5 Documents clear
DINAMIKA KEBIJAKAN RESOLUSI KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN ERA JOKO WIDODO Totok Dwi Diantoro
Media of Law and Sharia Vol 1, No 4: September 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.305 KB) | DOI: 10.18196/mls.v1i4.10272

Abstract

Konflik tenurial masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Tercatat 9.124 konflik pertanahan terjadi pada tahun 2015-2019 dalam beberapa sektor, yaitu perkebunan, transmigrasi, dan kawasan hutan. Pemerintah berupaya menekan laju pertumbuhan konflik tenurial melalui produk hukum Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Namun, dalam kurun waktu lima tahun masa pemerintahan Joko Widodo periode pertama, persoalan konflik tenurial tak kunjung terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika kebijakan resolusi konflik tenurial khususnya pada kawasan hutan di era Joko Widodo. Penelitian ini menilai upaya intervensi kebijakan bagi penyelesaian akar permasalahan atau sumber konflik tenurial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan-peraturan terkait resolusi konflik tenurial di era Joko Widodo tidak menunjukkan perkembangan signifikan ke arah yang lebih baik. Padahal, awalnya berbagai peraturan yang telah ada memberikan harapan cukup positif terhadap penyelesaian konflik tenurial pada kawasan hutan. Namun, selepas itu kebijakan-kebijakan lanjutan yang dilakukan pemerintah justru menunjukkan hasil yang stagnan. Peraturan-peraturan yang dibutuhkan sebagai dasar penyelesaikan konflik tenurial tidak cukup memadai. Tumpang tindih pengaturan juga terjadi, karena persoalan konflik tenurial bersifat lintas sektor.
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DENGAN DOKUMEN PRIBADI SEBAGAI JAMINAN PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM Fahreza, Chandra; Heriyani, Endang
Media of Law and Sharia Vol 1, No 4: September 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.117 KB) | DOI: 10.18196/mls.v1i4.9499

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana cara penyelesaian sengketa wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan dokumen pribadi di koperasi pamengkeut banda kota Tasikmalaya menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal pemimjam melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan jaminan dokumen pribadi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menelusuri bahan dokumen yang siap pakai mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman dengan jaminan dokumen pribadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi yang dimana wanprestasi tersebut dilakukan oleh anggota koperasi, pihak koperasi akan melakukan upaya penyelesaian permasalahanya diluar pengadilan dan mengutamakan tindakan yang bersifat kekeluargaan dan persuasif. Pihak koperasi lebih mengutamakan penyelesaian sengketanya dengan pendekatan yang bersifat kekeluargaan.
PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TERHADAP EFEKTIVITAS DAN SANKSI KODE ETIK HAKIM OLEH ORGANISASI PROFESI Pipin Nurjanah; Mukharom Al Mushof; Dania Dania; Khoiruddin Khoiruddin
Media of Law and Sharia Vol 1, No 4: September 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.966 KB) | DOI: 10.18196/mls.v1i4.9040

Abstract

ABSTRAKHakim merupakan salah satu penegak hukum yang menurut Undang-Undang bertugas mengadili perkara di Pengadilan. Dalam Menjalankan Profesinya harus sesuai dengan aturan yang disebut juga dengan Kode Etik Hakim. Adanya ketentuan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menerangkan mengenai Kode etik yang harus di patuhi oleh hakim dan harus ada keefektifan dalam menajalankan profesinya. Walaupun terdapat kode etik, tidak menutut kemungkinan bahwa ada hakim yang nantinya lalai  yang kemudian melanggar kode etik profesi hakim itu sendiri. Dalam penerapan sanksinya pun harus sepadan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Artikel ilmiah ini menggunakan  metode penelitian  ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penulisan artikel ilmiah ini dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait.Kode etik tersebut menjadi suatu keefektifan tersendiri bagi hakim khususnya di Pengadilan Agama Bangkalan dalam menjalankan profesinya, dilihat dari hakim yang memang melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Kode Etik Profesi Hakim. Namun. apabila melanggar terdapat sanksi yang diberikan walaupun hakim juga termasuk salah satu penegak umum dilingkup Mahkamah Agung, sanksi yang diberikan berbeda-beda yakni sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Hal ini disesuaikan dengan ringan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Tidak ada sanksi pelaporan pelanggaran yang diajukan masyarakat Bangkalan ke Pengadilan Agama Bangkalan, hal ini membuktikan hakim dilingkup Pengadilan Agama Bangkalan mematuhi kode etik yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Bangkalan keefektifan dalam mengimplementasikan adanya Kode Etik Profesi sesuai dengan Pedoman memang benar-benar dipatuhi serta tidak ada sanksi pula yang dilanggar oleh Hakim yang ada di Pengadilan Agama Bangkalan.Kata Kunci : Hakim, Kode Etik, Efektivitas, Sanksi.  ABSTRACTThe judge is one of the law enforcers who according to the Law is tasked with hearing cases in the Court. In carrying out his profession must be in accordance with the rules, also called the Judges' Code of Ethics. The provisions of the Code of Ethics and the Code of Conduct for Judges are regulated in the Joint Decree (SKB) Number 047 / KMA / SKB / IV / 2009 and Number 02 / SKB / P.KY / IV / 2009 concerning the Code of Ethics and the Code of Conduct for Judges which explains the Code ethics that must be obeyed by the judge and there must be effectiveness in managing his profession. Even though there is a code of ethics, it does not undermine the possibility that there will be judges who will be negligent who then violate the professional code of justice itself. In applying the sanctions must be commensurate and in accordance with the violations committed. This scientific article uses this research method, the author uses a normative legal approach or library research. While the method of collecting data in writing scientific articles is by conducting interviews with related parties.The code of ethics has become a special effectiveness for judges, especially in the Bangkalan Religious Court in carrying out their profession, seen from judges who indeed carry out their duties and authority in accordance with the Professional Code of Ethics for Judges. However. if there is a sanction violated, even though the judge is also included as one of the general enforcers in the scope of the Supreme Court, the sanctions are different, namely mild sanctions, medium sanctions and severe sanctions. This is adjusted to the severity of the violations committed by the judge. There are no sanctions for reporting violations submitted by Bangkalan people to the Bangkalan Religious Court, this proves that judges in Bangkalan Religious Courts comply with the applicable code of ethics. So it can be concluded that the Bangkalan Religious Court's effectiveness in implementing the existence of the Professional Ethics Code in accordance with the Guidelines was really obeyed and there were no sanctions that were violated by Judges in the Bangkalan Religious Court.Keywords: Judge, Code of Ethics, Effectiveness, Sanctions.
LEGAL PROTECTION FOR ILLEGAL INDONESIAN WORKER IN MALAYSIA Asnu Fayakun Arohmi
Media of Law and Sharia Vol 1, No 4: September 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.257 KB) | DOI: 10.18196/mls.v1i4.9186

Abstract

This research examines the legal protection provided for illegal Indonesian workers in Malaysia and the obstacles to perform it. Malaysia are the largest number compared to another country in Asia in receiving migrant workers from Indonesia. In total there are 73.178 migrant workers. A large number of Indonesian migrant workers is caused by the lack of jobs vacancy in the country, so citizens look for a job abroad. The requirements to become Indonesian migrant workers are not easy, therefore many of them went abroad illegally. Illegal Indonesian workers often get inhuman treatment. Indonesian goverment should protect every citizen, even though they are illegal workers, since they are still Indonesian citizen. This paper is based on normative-empirical legal research with the data obtained from interviews, as well as from secondary sources provided in laws governing these matters, journals or from trusted sites of internet. The results of this study show that: first, the Law No. 18 of 2017 on Protection of Migrant Worker does not differentiate the protection for illegal and legal Indonesian migrant workers. Second, there are two obstacles faced by the Indonesian government: lack of data regarding the illegal Indonesian workers and lack of state budget to handle the protection of illegal Indonesian workers.
FUNGSI PENGAWASAN ASAS NETRALITAS TERHADAP ASN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU DIY Muhammad Khaisar Ajiprasetyo; Bagus Sarnawa
Media of Law and Sharia Vol 1, No 4: September 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.128 KB) | DOI: 10.18196/mls.v1i4.9496

Abstract

Badan Penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu, DKPP melakukan tugasnya masing-masing. Dalam hal pengawasan proses pemilu di Provinsi DIY dilaksanakan oleh Bawaslu DIY berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu berwenang mengawasi dan memproses pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu. Diantara hal yang diawasi oleh Bawaslu DIY adalah netralitas ASN. Maka, pengawasan terhadap kenetralan ASN sangat diperlukan guna memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat menimbulkan permasalahan birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu DIY terhadap asas netralitas ASN di DIY. Apakah ASN di DIY sudah mentaati asas netralitasnya sebagai ASN atau belum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi DIY. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelanggaran pemilu sebenarnya masih terjadi di wilayah hukum Provinsi DIY, namun dalam hal pelanggaran netralitas ASN masih dikategorikan minim. Dari data yang didapat, bahwa netralitas ASN harus dijaga karena posisi ASN yang strategis dalam pemerintahan, maka pengawasan terhadap ASN dilakukan oleh Bawaslu mulai dari upaya pencegahan, upaya penindakan, hingga proses pemberian sanksi kepada ASN yang melanggar. Bawaslu harus terus melaksanakan kewajiban sesuai regulasi dan mengupgrade SDM juga menambah fasilitas yang dapat menunjang kinerja pengawasan pemilu agar pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi dapat ditekan jumlahnya

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1: December 2022 Vol 3, No 4: September 2022 Vol 3, No 3: June 2022 Vol 3, No 2: March 2022 Vol 3, No 1: December 2021 Vol 2, No 4: September 2021 Vol 2, No 3: June 2021 Vol 2, No 3 (2021): June Vol 2, No 2: March 2021 Vol 2, No 2 (2021): March Vol 2, No 1 (2020): December Vol 2, No 1: December 2020 Vol 1, No 4 (2020): September Vol 1, No 4: September 2020 Vol 1, No 3 (2020): June Vol 1, No 3: June 2020 Vol 1, No 2 (2020): March Vol 1, No 2: March 2020 Vol 1, No 1 (2019): December Vol 1, No 1: December 2019 More Issue