cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Boby Iskandar
Contact Email
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Phone
+628114478081
Journal Mail Official
lppmstihumelmandiri@gmail.com
Editorial Address
LPPM STIH Umel Mandiri Jl. Raya Abepura Depan Perpusatakaan Daerah, Jayapura-Papua
Location
Kota jayapura,
P a p u a
INDONESIA
Jurnal hukum IUS PUBLICUM
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri
ISSN : -     EISSN : 27235998     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Ius Publicum merupakan Jurnal Ilmiah yang menerbitkan artikel berupa gagasan konseptual dan laporan penelitian di bidang Ilmu Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri, diterbitkan secara berkala pada bulan Juni dan November dan telah disetujui dan siap dipublikasikan baik cetak maupun elektronik yang akan diedarkan setiap periode.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum" : 7 Documents clear
PROBLEMATIKA DALAM PENANGANAN CYBER CRIME DI INDONESIA Iskandar, Boby
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v2i2.11

Abstract

Perkembangan teknologi saat ini merupakan pertanda bahwa eramodernisasi dengan menggunakan perangkat-perangkat elektronik akansemakin membuat manusia semakin bergantung pada perangkat tersebut.Dalam situasi ini perangkat-perangkat elektronik yang digunakan oleh setiaporang seperti smartphone, pc, smartwatch hingga perangkat rumah tanggadan perangkat elektronik lainnya yang terhubung dengan internet, dapatmempermudah hubungan sosial antar individu namun disisi lain menyimpansejumlah besar potensi sebagai korban kejahatan oleh orang yang tidakbertanggung jawab.Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi modern saat ini menciptakankejahatan jenis baru. Walaupun kejahatan ini mirip denga napa yang terjadidi dunia nyata seperti, pencurian, pencemaran nama baik, peniruan labelsebuah perusahaan dan lain sebagainya, namun teknologi modern membuatkejahatan ini dapat terjadi tanpa menghadirkan pelaku di tempat kejadian,seperti peretas yang meretas saldo bank nasabah dan lain sebagainya.Kejahatan siber tentu membawa kekhawatiran tersendiri bagi penegakhukum di Indonesia karena karakteristiknya yang menurut penulis masihtergolong unik.
PERLINDUNGAN DAN UPAYA HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIKENAI SANKSI JABATAN DI KOTA JAYAPURA Aulia
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v2i2.12

Abstract

Penelitian ini dengan judul perlindungan dan upaya hukum bagi notaris yang dikenai sanksijabatan di Kota Jayapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis empirik dan yuridis normatifadapun hasil dari penelitian ini adalah Upaya hukum bagi notaris yang dikenakan sanksi denganindikator yang dilihat dari sisi pelaksanaan upaya hukum dan proses pemeriksaan upaya hukum yangdilkasnakan ini meberikan kesempatan kepada notaris untuk melakukan pembelaan diri maupunmelakukan banding administratif. Kemudian dalam hal proses pemeriksaan. Proses pemeriksaanterhadap notaris yang diduga melanggar kewajiban notaris berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UndangUndang Nomor. 2 Tahun 2014 ditetapkan oleh Majelis Pengawas, lembaga baru yang menambahfungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris.Perlindungan hukum bagi notaris yangterkena sanksi dengan indikatornya dilihat dari Penerapan Undang Undang maupun pengawasandilkasnakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku . dalam penerapan undang undang maka Undang – Undang Jabatan Notaris mengakui keberadaan Notaris yang bertindak sebagai pejabatumum, yang menjalankan segala tugas jabatannya perlu mendapatkan perlindungan hukum yaituNotaris sebagai jabatan, bukan Notaris sebagai pribadi kemudian dalam hal pengawasan berlakunyaUndang-undang Jabatan Notaris, maka yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas danjabatan Notaris diatur dalam Pasal 67 yang mana pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dalammelaksanakan pengawasan tersebut menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari 9(sembilan) orang
TANGGUNG JAWAB PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAK MEDIK DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS DOKTER DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA Herniati; Ingratubun, M. Husni; Kusnanto
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v2i2.13

Abstract

Penelitian ini dengan judul Tanggung Jawab Perawat yang Melakukan Tindak MedikDalam Rangka Melaksanakan Tugas Dokter di RSU Daerah Jayapura, dengan menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) adalah penelitian yangmenggunakan studi kasus hukum normatif-empiris dengan mengkaji berupa produk hukum yakniUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 38 Tahun2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UndangUndangNomor44Tahun2009tentangRumahSakit,Undang-UndangNomor29Tahun2004tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Permenkes Nomor.HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penelenggaraan Praktik Perawat kemudian dikaitkan dengandata empirik, adapun hasil penelitian ini adalah Perawat dapat bertanggung jawab atas kesalahantindakan medis yang ia lakukan baik pertanggungjawaban hukum administrasi, hukum perdatamaupun pidana. Pertanggungjawaban hukum administrasi lahir karena adanya pelanggaranterhadap ketentuan hukum administrasi, Perawat dapat bertanggung jawab secara hukum perdataapabila tindakan perawat termasuk perbuatan melawan hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam1365 KUHPerdata. Namun, Pasal 1367 KUHPerdata, bahwasanya dokter sebagai atasan yangmemberi instruksi kepada perawat yang mana sebagai bawahannya bertanggung jawab terhadaptindakan medik yang dilakukan oleh perawatnya, Pertanggungjawaban pidana terjadi karenakesalahan yang dilakukan oleh tenaga perawat dalam pelayanan kesehatan dapat terjadi karena tenaga kesehatan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatuyang seharusnya dilakuan.
PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI KEBIJAKAN TERHADAP UMKM PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA JAYAPURA Magnus Loogman Palit , Silvester
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v2i2.14

Abstract

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi perekonomian nasional dampaknya juga dirasakansampai ke daerah, yang menyebabkan lesunya kegiatan usaha UMKM. Berbagai kebijakanpemerintah pusat dan daerah dikeluarkan demi mempertahankan eksistensi UMKM pada masapandemi ini. Perlu diperhatikan yaitu aturan manakah yang benar-benar mendukungkeberlangsungan UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya di masa pandemi covid-19ini. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode Yuridis normatifmenggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini adalah mencobamenganalisis perlindungan hukum pada pelaku usaha UMKM pada masa pandemi Covid 19dengan memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah dalamupaya pencegahan dan penyebaran penularan Covid-19. Kebijakan yang ada dimasapandemic covid-19 membuat pelaku UMKM bisa kembali bangkit dan berkembang lagi.Inovasi digital di masa pandemic ini diperlukan sangat memberikan pengaruh padaperkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah secara khusus. Pelaku UMKMyang memanfaatkan dan beradaptasi dengan sarana teknologi informasi dan komunikasidigital dapat bertahan di masa pandemic covid 19 yang belum tahu kapan berakhirnya.Dengan mengurangi transaksi menggunakan uang tunai, dan beralih menjadi transaksi nonTunai bisa membentuk sistem pasar (market) digital, dengan dukungan dari pemerintah.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHAN HUKUMAN PIDANA BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI Ingratubun , Fitriyah; Tamher, Samsul; Widodo, Gatot
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v2i2.15

Abstract

Penelitian ini dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Hukuman Pidana BagiAnggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi,penelitian ini dilakukandi Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, metode dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dan yuridis empirik, Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertimbangan hakimdalam menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI telah sesuai mengacu pada Pasal 86 sampaidengan Pasal 89 KUHPM terdapat ketidak sesauaian tentang Sanksi pidana desersi. Hal ini terbuktidengan dakwaan yang diberikan oleh oditur militer sehingga berdampak pada sangsi yang diberikanhakim, Faktor penjatuhan hukuman dalam proses tindak pidana desersi terdapat faktor internal danexternal yang mana berdasarkan hasil penelitian terdapat adanya faktor di luar lingkungan sehinggaberdapak pada penerapan Hukum pidana desersi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENUTUPAN PERUSAHAAN Iin Hartini, Sri; Jemaru, Salesius; Jaya, M.Efendy
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v2i2.16

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DALAMPENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENUTUPAN PERUSAHAAN
TINJAUAN YURIDIS PENYELUNDUPAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI JASA EXPEDISI PENGIRIMAN BARANG Renyaan, Wilhelmus; Pabassing, Yulianus; Rijal Taha, Muhammad
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v2i2.17

Abstract

Penyelundupan dan peredaran narkotika melalui jasa ekspedisi pengiriman barang di KotaJayapura merupakan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pengedar narkoba melalui jasaekspedisi pengiriman barang memang terbilang baru dan membutuhkan kerjasama para pihakuntuk mengungkap kasus tersebut. Metode penelitian ini dengan mengunakan metode yuridisnormatif dan empirik, Modus yang digunakanpun oleh pengedar adalah dengan caramenggunakan/memesan secara online shop dan mengirim menggunakan ekspedisi JNE dalam halini pelaku melanggar Pasal 113 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) Undang-undangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Upaya yangdilakukan antara lain : Preventif dari Pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional ProvinsiPapua, Represif dari Pihak Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan. Sedangkan upayaRepresif dari BNN antara lain : Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalamrangka ungkap jaringan kejahatan penyalahgunaan narkotika, Melaksanakan pertemuan denganeks pecandu dan melaksanakan pendampingan kepada korban penyalahgunaan narkoba danmantan penyalahgunaan narkoba.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No 2 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No I (2020): Jurnal Hukum Ius Publicum