cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulkfili Arifin
Contact Email
jurnal97@gmail.com
Phone
+6281342000654
Journal Mail Official
iccunkarifin@gmail.com
Editorial Address
Jl. Teuku Umar No. 8 Kel. Biringer Kec. Sinjai Utara
Location
Kab. sinjai,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Administrasita'
Published by Universitas Muhammadiyah Sinjai
ISSN : 23017058     EISSN : 27981843     DOI : https://doi.org/10.47030/administrasita
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Administrasita berfokus pada permasalahan utama dalam pengembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya dikhususnya pada Pengembangan Administrasi, Manajemen dan Kebijakan Publik, Perencanaan Pembangunan, , Manajemen Pelayanan, Organisasi Publik, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kepemimpinan, Inovasi Sektor Publik, otonomi daerah, dan birokrasi Pemerintahan, aparatur negara, desentralisasi dan E-Government.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 8 No. 2 (2017): Edisi Desember" : 7 Documents clear
PERANAN DIMENSI LINGKUNGAN SOSIAL POLITIK DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN DALAM SEKTOR PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR Bachtiar
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 8 No. 2 (2017): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v8i2.161

Abstract

Pendidikan bukanlah satu-satunya hal yang menjadi tulang punggung pembangunan bangsa, pendidikan tidak bisa berdiri sendiri sebagai kekuatan penggerak bangsa, tapi pendidikan adalah salah satu pondasi pokok pembangunan bangsa, masyarakat yang cerdas, mandiri dan berdikari baru dapat terbentuk ketika rakyat mendapat pendidikan yang cukup dan memberikan wacana bersama. Dalam hal ini pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan tertinggi di daerahnya masing-masing memegang peranan penuh dalam pengambilan kebijakan. Apakah kebijakan yang diambil itu mampu mengakomodir semua kebutuhan dari rakyat dan bisa menjadi salah satu faktor kemajuan daerahnnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang sejauh mana pengaruh dimensi lingkungan terhadap proses pengambilan kebijakan dalam sektor pendidikan di KotaMakassar dan untuk menjelaskan proses pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan publik dalam sektor pendidikan di Kota Makassar dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan itu sendiri dan oleh nilai-nilai politik yang lebih mencerminkan kehendak atau persepsi penguasa, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan memperlihatkan suasana dominan pengaruh dari kepentingan pemerintah daerah Kota Makassar. Kenyataan tersebut termasuk juga pengaruh dalam proses analisisnya yang cenderung lebih menekankan nilai-nilai dan pandangan sepihak dari Pemerintah Kota Makassar. Lingkungan kebijakan publik dari dimensi sosial mengenai kebijakan dalam sektorpendidikan selama ini cenderung pasif, di mana tidak terdapat persepsi yang sama di kalangan masyarakat mengenai siapa sebenamya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Namun bagi masyarakat yang penting adalah bagaimana kebutuhan akan pendidikan dapat tersedia.
EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENEKAN ANGKA PUTUS SEKOLAH DI DESA BATULAPPA KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE Andi Baharun Syam; Ramlahwati
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 8 No. 2 (2017): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v8i2.162

Abstract

Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran pemerintah desa dalam menekan angka putus sekolah di Desa Batulappa dan faktor-faktor penyebab terjadinya putus sekolah di Desa Batulappa. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pengambilan keputusan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas peran pemerintah desa dalam menekan angka putus sekolah di Desa Batulappa, terkait perannya sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator pada dasarnya sudah cenderung efektif, karna demikianterjadipenurunan angka putus sekolah disebabkan adanya kepedulian pemerintah desa, orangtua dan masyarakat. Faktor penyebab terjadinya putus sekolah di Desa Batulappa yakni pengaruh sesama teman sepergaulan, dari diri anak itu sendiri, kondisi ekonomi dan kondisi fisikserta sebagian besar disebabkan oleh faktor pengaruh Sesama teman sepergaulan/sepermainan anak tersebut.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI SDN MANGASA KABUPATEN GOWA Rahman
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 8 No. 2 (2017): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v8i2.163

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan Pendidikan Gratis di SDN Mangasa Kabupaten Gowa. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian "deskriptif" dengan maksud memberikan gambaran secara komprehensif tentang sejauh mana proses implementasi kebijakan pendidikan gratis di lokasi penelitian ini berjalan. Sedangkan dasar penelitian ini adalah survei yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomenafenomena faktual tentang proses implementasi kebijakan pendidikan gratis. Hasil penelitian bahwa proses implementasi kebijakan pendidikan gratis (Perda Kab. Gowa No. 4 tahun 2008) di SD Negeri Mangasa telah terlaksana, kebijakan pendidikan gratis ini tidak terlalu sulit dilakukan di sekolah-sekolah terutama di SD Negeri Mangasa yangmenjadi lokasi penelitian, karena tidak memerlukan perubahan yang besar dan drastis dari kebijakan sebelumnya, serta tidak terjadi perubahan organisasional. Hanya perubahan dari segi pendanaan Sekolah. Namun perubahan kecil yang dibawa oleh kebijakan ini ternyata menghasilkan dampak yang sangat positif di tengah-tengah masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan cukup banyak yang dikemukakan oleh para ahli. Tapi dalam penelitian ini faktor-faktor yang digunakan ialah menurut Merilee S. Grindlee yaitu faktor implementor dan faktor sumber daya. Kedua faktor ini samapentingnya dan bisa dikatakan kedua faktor ini sebagai faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan.
KINERJA PELAYANAN MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MAKASSAR Rudi Santosa
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 8 No. 2 (2017): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v8i2.164

Abstract

Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar yang merupakan komponen pemerintah Daerah Kota Makassar, dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari, juga dihadapkan pada masalah kinerja pegawainya. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar,merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian. Semestinya, di tengah era globalisasi seperti sekarang dunia birokrasi harus mampu mereformasikan dirinya secara menyeluruh. Bukan hanya menyangkut bidang manajemen organisasi dan keuangan melainkan juga peningkatan mutu dan profesionalisme sumberdaya manusianya. Karena persaingan global menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pelayanan mutasi pada BadanKepegawaian Daerah Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan administrasi dalam hal mutasi sesuai dengan data interval tergolong sedang atau kurang sesuai dengan penjelasan pada latar belakang penelitian ini yang menjelaskan adanya pegawai yang tidak tepat waktu dan berada diluar saat jam kerja, para pelaksana atau penyelenggara pelayanan tidak memberikan kepuasan kepada pegawai yang akan dimutasikan. Berhubung kurang berdayanya sistem informasi kepegawaian dalam menyajikan data dan informasi kepegawaian secara cepat, tepat, dan akurat setiap saat dibutuhkan sehingga memungkinkan kurang lancarnya pelayanan, selain itu kurang adanya keterampilan petugas dalam melaksanakan fungsi dalam pelayanan mutasi yang dimaksud sehingga memperlambat proses mutasi tersebut.
OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF DAVID OSBORNE La Madjid
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 8 No. 2 (2017): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v8i2.166

Abstract

Pelayanan publik saat ini telah menjadi isu yang semakin strategis karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalan aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian pelayanan publik sebagai tugas utama birokrasi atau aparatur Negara masih sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang lebih mengedepankan kekuasaan atau kewenangan. Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah dari berbagai aspek sampai saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Walau demikian pemerintah terus berupayah untuk mengadakan pembenahan serta pengembangansistem pelayanan publik. Dalam tulisan ini penulis ingin mengulas mengenai teori yang digagas oleh David Osborne dan Ted Gaebler dengan konsepnya mengenai Reinventing Government untuk dijadikan sebagai solusi alternatif dalam melakukan optimalisasi pelayanan publik dalambirokrasi. Gagasan Reinventing Government yang dicetuskan oleh David Osborne dan Ted Gaebler (1992) adalah gagasan mutakhir yang mengkritisi dan memperbaiki konsep-konsep dan teori-teori klasik yang telah ada untuk optimalisasi pelayanan publik.
PERAN LEMBAGA ADAT AMMATOA DALAM MEMPERTAHANKANADAT ISTIADAT KAJANG DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA Umar Congge; Supardi
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 8 No. 2 (2017): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v8i2.167

Abstract

Dengan ditetapkannya Peraturan DaerahNomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang diharapkan bahwa masyarakat Adat Kajang Ammatoa tetap memiliki eksistensi dalammempertahankan adat-istiadatnya melalui kepeminpinan lembaga adat yang tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian masyarakat adat Kajang Ammatoa tetap memiliki kesempatan untuk dapat menentukan nasib sendiri, mewakili dirinya sendiri melalui kelembagaan adatnya, menjalankan hukum adatnya serta memiliki dan menguasai tanah dan sumber daya alam lainnya yang berada di wilayah adatnya sesuai sistem dan aturan adat yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Lembaga Adat Ammatoa dalam mempertahankan adat istiadat masyarakat Kajang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural). Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Berdasarkan hasil penelitian tentang peran lembaga adat dalam mempertahankan adat istiadat Kajang di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba emenunjukkan bahwa Peran lembaga adat dalam mempertahankan eksistensi tardisi kajang ammatoa adalah dengan cara mengajarkan kepada setiap generasi inti daripada ajaran Pasang sebagai prinsip hidup. Eksistensi Pasang sifatnya menjadi sebuah keharusan dan kewajiban untuk dilaksanakan menjadikan posisinya sama halnya dengan nilai wahyu dan atau sunnah yang dikenal dalam ajaran agama-agama samawi.Peran lembaga adat dalam menangkal pengaruh modernisasidengan tetap menjaga perilaku hidup sederhana (kamase-mase) dan pola hidup tradisonalnya sebagai bentuk perlawanan dari pengaruh teknologi. Dalam hal ini lembaga adat kajang ammatoa berkewajiban untuk menjaga kearifan lokal dengan mempertahankan kelestarian hutan yang diyakini bahwa menjaga hutan adalah merupakan bagian dari ajaran pasang, karena hutan memiliki kekuatan gaib yang dapat kewajiban yang harus ditunaikan untuk mensejahterakan dan sekaligus mendatangkan bencana manakala tidak dijaga kelestariannya. Peran lembaga adat dalam menjaga nilai etika dan norma hukum yang ada, dengan merapkan segenap hukum-hukum sesuai dengan isi pasang serta memberikan sanksi kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran untuk memberikan efek jera sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya.
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SINJAI Muhammad Erwin Syukri; Ali Sakin
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 8 No. 2 (2017): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v8i2.168

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Sinjai dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa kata-kata tertulis lisan yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan. Menurut pendekatan ini diarahkan memberikan gambaran atau mendeskripsikan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 tahun 2013 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin.Dalam penelitian ini pihak yang dijadikaninforman adalah pemberi dan penerima Bantuan Hukum di Kabupten Sinjai melaui proses wawncara.Berdasarkan hasil penelitian dan pemabahasan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sinjaisebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No 18 Tahun 2013 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin pada dasarnya sudah cukup baik dimana dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai persyaratan, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum serta pendanaan. Namun mekanisme tersebut belum dapat direalisasikan dengan baik oleh Lembaga Bantuan Hukum Patuh Oi dan Lembaga Bantuan Hukum Sinjai. Hal tersebut karena belum adanya kesepakatan bersama antara pihak Lembaga Bantuan Hukum denngan Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui peraturan Bupati. Dimana rancangan peraturan bupati tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin tersebut saat ini masih dalam proses penyusunan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 2 (2025): EDISI DESEMBER 2025 Vol. 16 No. 1 (2025): EDISI JUNI 2025 Vol. 15 No. 2 (2024): EDISI DESEMBER 2024 Vol. 15 No. 1 (2024): EDISI JUNI 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): EDISI DESEMBER 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): EDISI JUNI 2023 Vol. 13 No. 2 (2022): Edisi Desember 2022 Vol. 13 No. 1 (2022): EDISI JUNI 2022 Vol. 12 No. 2 (2021): Edisi Desember 2021 Vol. 12 No. 1 (2021): EDISI JUNI 2021 Vol. 11 No. 2 (2020): Edisi Desember Vol. 11 No. 1 (2020): Edisi Juni Vol. 10 No. 2 (2019): Edisi Desember Vol. 10 No. 1 (2019): Edisi Juni Vol. 9 No. 2 (2018): Edisi Desember Vol. 9 No. 1 (2018): Edisi Juni Vol. 8 No. 2 (2017): Edisi Desember Vol. 8 No. 1 (2017): Edisi Juni Vol. 7 No. 2 (2016): Edisi Desember Vol. 7 No. 1 (2016): Edisi Juni Vol. 6 No. 2 (2015): Edisi Desember Vol. 6 No. 1 (2015): Edisi Juni Vol. 5 No. 2 (2014): Edisi Desember Vol. 4 No. 1 (2014): Edisi Juni Vol. 3 No. 2 (2013): Edisi April Vol. 2 No. 2 (2013): Edisi Februari Vol. 1 No. 1 (2012): Edisi Agustus More Issue